Ribuan pemukim Zionis turun ke jalan-jalan kota Tel Aviv untuk memprotes rencana penggabungan sebagian wilayah Tepi Barat, Palestina.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu, berdasarkan prakarsa Amerika Serikat, Kesepakatan Abad, bermaksud menduduki 30 persen wilayah Tepi Barat dengan dukungan pemerintah Gedung Putih.

Surat kabar Israel, Haaretz, Minggu (7/6/2020) melaporkan, lebih dari 6000 orang turun ke jalan pada Sabtu (6/6) sore hingga Minggu (7/6) dinihari untuk memprotes rencana tersebut.

Ketua Partai Meretz Nitzan Horowitz, salah satu penggerak unjuk rasa ini, dalam orasinya menyebut aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat sebagai sebuah kejahatan perang, dan ia menekankan upaya mencegah pendudukan, kekerasan dan pertumpahan darah.

Sementara itu, melalui video conference, Ketua Partai Hadash yang juga ketua aliansi daftar bersama di parlemen Israel, Knesset mengatakan, seluruh Yahudi dan Arab yang mendukung perdamaian serta keadilan, harus menentang penggabungan Tepi Barat ke wilayah pendudukan Israel, karena pendudukan adalah Apartheid. 

Hizbullah baru-baru ini memperingatkan kemungkinan fitnah agama dan ras di Lebanon bersamaan dengan dimulainya kembali unjuk rasa di negara itu.

Pada hari Sabtu (6/6/2020) sekelompok orang yang dicurigai akan melakukan aksi kerusuhan dan kekacauan, turun ke jalan-jalan kota Beirut, Lebanon. Mereka meneriakkan kata-kata berbau kebencian mazhab dan kaum, lalu terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Situs berita Lebanon Al Ahed (7/6) melaporkan, Hizbullah mengecam para penyebar fitnah, juga orang-orang yang memanfaatkan situasi serta unjuk rasa rakyat Lebanon, dan mereka yang menginginkan perpecahan serta ketegangan agama dan ras di negara ini.

Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab mengecam segala bentuk penghinaan terhadap simbol-simbol yang dimuliakan agama atau mazhab tertentu, dan ia meminta masyarakat waspada dalam menyikapi situasi ini. 

Media rezim Zionis memperingatkan bahwa jika Israel melaksanakan rencana aneksasi Tepi Barat, Palestina, maka Yordania akan meninjau ulang perjanjian kompromi dengan rezim ini.

Televisi Channel 13 Israel dalam sebuah laporan hari Ahad (7/6/2020) menyatakan Yordania akan membuat beberapa keputusan termasuk pembatalan perjanjian kompromi dengan Israel dan pemulangan dubesnya dari Tel Aviv sebagai reaksi atas aneksasi Tepi Barat.

Para pejabat Yordania telah memberitahu pihak Palestina bahwa Raja Abdullah II tidak akan tinggal diam dalam menyikapi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel.

Para petinggi Yordania termasuk perdana menteri dan menteri luar negeri sebelum ini memperingatkan rezim Zionis tentang peninjauan ulang perjanjian kedua pihak jika Tepi Barat dianeksasi.

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi memperingatkan bahwa aneksasi Tepi Barat oleh Israel akan memicu konflik dan kekacauan di kawasan.

Para pejabat rezim Zionis sepakat akan melaksanakan rencana aneksasi beberapa bagian di Tepi Barat ke dalam wilayah pendudukan pada 1 Juli mendatang.

Gerakan al-Nujaba Irak menyatakan setiap pembicaraan yang mengabaikan keputusan rakyat, parlemen, dan pemerintah tentang pengusiran pasukan AS dari seluruh wilayah Irak, maka tertolak dan tidak sah.

Wakil Sekjen Gerakan al-Nujaba, Nasr al-Shammari dalam sebuah pernyataan hari Ahad (7/6/2020) mereaksi beberapa laporan mengenai upaya AS untuk mempertahankan kehadirannya di Irak.

"Gerakan al-Nujaba dalam kondisi apapun tidak mengakui kehadiran pasukan Amerika di Irak dan mendesak pengusiran mereka," tegasnya.

Sementara itu, anggota Koalisi Negara Hukum di parlemen Irak, Katti' al-Rikabi memperingatkan tentang tekanan Washington untuk menghindari keputusan parlemen Irak yang memutuskan pengusiran pasukan Amerika dari negara itu.

Babak baru pembicaraan antara Baghdad dan Washington di bidang politik, ekonomi, dan militer dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni 2020. Parlemen Irak pada 5 Januari 2020 menyetujui resolusi pengusiran pasukan Amerika dari negara itu.

Rakyat Irak pada 25 Januari, turun ke jalan-jalan menuntut pengusiran pasukan Amerika. 

Mantan sekjen Jihad Islam Palestina, hari Sabtu (6/6/2020) mengembuskan nafas terakhir pada usia 62 tahun setelah setahun berjuang melawan sakit yang dideritanya.

Figur-figur pejuang unggul tidak pernah kurang dalam sejarah Palestina. Salah satunya adalah Dr. Ramadan Abdullah Shalah, pejuang yang sepanjang hidupnya gigih melawan pendudukan dan penjajahan rezim Zionis Israel atas Palestina.

Dr. Ramadan Shalah adalah seorang akademisi, politisi sekaligus pejuang Palestina yang dipercaya untuk memimpin Jihad Islam pasca gugurnya Fathi Shaqaqi karena teror Israel pada tahun 1995. Ia menjadi sekjen Jihad Islam hingga tahun 2018, kurang lebih selama 23 tahun.

Gerakan Jihad Islam berubah menjadi sebuah organisasi perlawanan yang lebih sempurna dari sebelumnya di masa Ramadan Shalah. Semasa hidupnya ia selalu menekankan perjuangan bersenjata melawan penindasan Israel, dan menolak segala bentuk rekonsiliasi serta perundingan dengan penjajah.

Oleh karena itu di masa Ramadan Shalah, Jihad Islam tidak berpartisipasi dalam dua pemilu yaitu tahun 1996 dan 2006, untuk membuktikan bahwa bukan saja mereka menentang rekonsiliasi dengan Israel, bahkan menolak bekerjasama dengan semua kelompok yang setuju dengan rekonsiliasi.

Sekalipun Ramadan Shalah tidak meraih kesyahidan, namun dia selama hidupnya selalu menjadi target utama serangan dan teror Israel dan Amerika Serikat.

Tidak lama setelah diangkat sebagai Sekjen Jihad Islam pada 27 November 1995, pemerintah Amerika memasukkan nama Ramadan Shalah ke dalam daftar hitam, dan atas keputusan pengadilan di Florida, ia didakwa melakukan 53 kejahatan di antaranya terlibat dalam aksi teror, melawan Israel, memimpin kelompok jihad Palestina, melakukan aktivitas gerilya, dan pemboman.

Pada tahun 1998, pemerintah Amerika menetapkan hadiah 5 juta dolar bagi siapapun yang bisa menangkap Ramadan Shalah, dan sejak saat itu ia dikenal sebagai pria 5 juta dolar. Selain itu karena peran efektifnya mendukung perjuangan rakyat Palestina, Ramadan Shalah menjadi buron Biro Investigasi Federal Amerika, FBI.

Semua langkah yang dilakukan pemerintah Amerika terhadap Ramadan Shalah lebih dari yang lainnya telah membuktikan bahwa mantan sekjen Jihad Islam itu memainkan peran kunci dalam pembentukan, dan penyempurnaan perlawanan Palestina terhadap Israel.

Poin penting lainnya, Ramadan Shalah selalu memposisikan dirinya dalam perjuangan Palestina sebagai seorang nasionalis, bahkan tokoh lintas negara dalam poros perlawanan, bukan sebagai seorang politisi yang merupakan bagian dari Jihad Islam, semata.

Menyusul kepergian Ramadan Shalah, bukan hanya Jihad Islam dan Hamas, bahkan Fatah, Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas, dan Hizbullah Lebanon secara terpisah menyampaikan belasungkawa, dan menyebut kepergiannya sebagai kerugian nasional.

Hamas menyebut Ramadan Shalah sebagai pahlawan besar Palestina, dan merupakan salah satu pemimpin jihad dan perlawanan Palestina. Hamas menegaskan bahwa Ramadan Shalah adalah teladan kesabaran dan ketabahan, ia adalah legenda jihad dan kerja keras bagi Islam dan Palestina.

Pemimpin Otorita Ramallah Palestina, Mahmoud Abbas menyebut meninggalnya Ramadan Shalah sebagai sebuah kehilangan salah satu pilar kokoh nasional Palestina.

Maka tanpa diragukan, kepergian Ramadan Shalah menjadi kerugian bagi bangsa Palestina, namun perjuangannya dapat dipastikan akan terus mengalir dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh besar Palestina yang lain termasuk Sekjen Jihad Islam sekarang Ziad Al Nakhale. 

Presiden Lebanon Michel Aoun, menyatakan setiap upaya untuk memicu konflik sektarian dan serangan terhadap simbol agama setiap mazhab adalah serangan terhadap seluruh Lebanon.

Sekelompok orang yang dicurigai pada Sabtu kemarin, berniat melakukan aksi kerusuhan dan kekacauan, mereka turun ke jalan-jalan di kota Beirut. Mereka meneriakkan kata-kata berbau kebencian mazhab dan kelompok, lalu terlibat bentrokan dengan aparat keamanan Lebanon.

Aoun dalam pidatonya hari Ahad (7/6/2020), mengatakan insiden yang terjadi kemarin di Beirut merupakan sebuah alarm tanda bahaya bagi semua orang Lebanon.

"Kita tidak boleh terjebak dalam perangkap fitnah dan perang saudara," imbuhnya.

Dia mencatat bahwa kekuatan Lebanon terletak pada persatuan nasional dan para pejabat harus mengakhiri perseteruan politik.

Sementara itu, Ketua Parlemen Lebanon Nabih Berri dalam mereaksi peristiwa di Beirut mengatakan, siapa pun yang merusak persatuan Lebanon, ia telah menjalankan misi Zionis.

Gerakan Hizbullah dan Perdana Menteri Lebanon, Hassan Diab mengecam tindakan para pengobar fitnah dan orang-orang yang menginginkan pecahnya konflik sektarian di Lebanon.

Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengumumkan pada hari Minggu (07/06/2020) malam bahwa mereka mengadakan pertemuan luar biasa di tingkat menteri luar negeri negara-negara anggota untuk menanggapi ancaman dari pemerintah Zionis pendudukan untuk menganeksasi daerah-daerah Tepi Barat ke Palestina pendudukan.

Menurut laporan IRNA, OKI dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs internetnya pada Minggu malam menambahkan, "Sidang ini akan diselenggarakan lewat konferensi video dan dari jarak jauh."

 Sebelumnya pada Jumat malam, Liga Arab mengeluarkan pernyataan pada peringatan 50 tahun pendudukan Tepi Barat, al-Quds Timur, Jalur Gaza dan Dataran Tinggi Golan Suriah, menyebut aneksasi sebagian Tepi Barat ke wilayah pendudukan oleh rezim Zionis sebagai kejahatan perang.

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel baru-baru ini mengumumkan bahwa rencana aneksasi sebagian dari Tepi Barat ke wilayah pendudukan rezim ini akan diimplementasikan dalam bulan-bulan mendatang.

Masalah ini merupakan salah satu klausul dari Kesepakatan Abad yang diresmikan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat pada 28 Juli 2020.

Kesepakatan Abad adalah rencana baru dari pemerintah AS yang isinya untuk memusnahkan hak-hak rakyat Palestina dan rencana ini disiapkan lewat kerja sama dan kesepakatan sebagian negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi.

Banyak negara, tokoh dan para pejabat politik dan tokoh agama di seluruh dunia, khususnya umat Islam yang mengutuk rencana ini.

Gerakan Pendukung Pemuda Revolusi 14 Februari Bahrain mengumumkan bahwa Dr. Ramadan Abdullah Shalah, mantan Sekjen Gerakan Jihad Islam Palestina, telah memainkan peran penting dalam melawan rezim Zionis.

Menurut laporan IRNA, Gerakan Pendukung Pemuda Revolusi 14 Februari pada hari Minggu (07/06/2020) menjelaskan bahwa Ramadan Abdullah Shalah adalah salah satu komandan kelompok-kelompok Perlawanan Islam Palestina yang paling berpengalaman yang memainkan peran penting dalam pengembangan gerakan Jihad Islam dan kesiapan tempurnya melawan rezim Zionis.

Dr. Ramadan Abdullah Shalah, mantan Sekjen Gerakan Jihad Islam Palestina
Gerakan 14 Februari Bahrain menambahkan bahwa rakyat Bahrain dan semua kelompok revolusioner perlawanan selalu berdiri di depan rakyat Palestina dan akan menentang konspirasi Zionis, Saudi, Emirat dan membebaskan al-Quds dari pendudukan rezim Zionis.

Gerakan Bahrain ini menekankan bahwa umat Islam dan Arab harus tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Palestina dengan menggulingkan rezim kabilah di kawasan yang telah menjual rakyat Palestina dan kelompok-kelompok perlawanan kepada para pendukung Amerika Serikat dan rezim Zionis.

Ramadan Abdullah Shalah meninggal hari Sabtu (06/06/2020) setelah setahun berjuang melawan sakit yang dideritanya.

Dr. Ramadan Shalah adalah seorang akademisi, politisi sekaligus pejuang Palestina yang dipercaya untuk memimpin Jihad Islam pasca gugurnya Fathi Shaqaqi karena teror Israel pada tahun 1995. Ia menjadi sekjen Jihad Islam hingga tahun 2018, kurang lebih selama 23 tahun.

Militer rezim Zionis Israel menyerbu berbagai wilayah Tepi barat dan menangkap 27 penduduk Palestina.

Seperti dilaporkan Tasnim News, militer Israel Senin (8/5/2020) dini hari menyerang sejumlah wilayah di kota Quds dan melakukan penangkapan besar-besaran anggota Fatah di Quds.

Zionis untuk meraih ambisi arogannya setiap hari menyerbu berbagai wilayah Palestina dan melukai serta menangkapi warga tertindas ini dengan alasan palsu.

Sampai saat ini terdapat sekitar 4.800 tawanan Palestina di penjara-penjara rezim Zionis dan di antara mereka terhadap 170 anak-anak dan 30 perempuan serta puluhan manula. 

Gerakan Jihad Islam Palestina menganggap normalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel sebagai sebuah goresan bagi raga perjuangan rakyat Palestina dan hak-hak mereka.

Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan untuk memperingati Perang Enam Hari 1967 ke-53 yang jatuh pada Jumat kemarin (5/6/2020). Rakyat Palestina mengenang Hari Naksa sebagai hari kehilangan tanah airnya.

Jihad Islam Palestina, seperti dikutip situs al-Ahed, menekankan bahwa upaya untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis bertentangan dengan tuntutan dan konsensus masyarakat negara-negara Arab dan Islam.

"Perang Enam Hari adalah Hari Nakbah lain yang membuat jantung Arab dan kaum Muslim kembali terpukul karena kelemahan negara-negara Arab. Ini menyebabkan pendudukan penuh Quds dan banyak daerah lain di Palestina dan tanah negara-negara Arab," ungkapnya.

Menurut statemen Jihad Islam, isu Palestina berada pada fase yang berbahaya. Israel memanfaatkan kelemahan, normalisasi, dan kehinaan beberapa negara Arab untuk mengejar program-programnya.

Jihad Islam Palestina menegaskan bahwa Quds akan tetap mempertahankan identitas Arab dan Islam-nya di tengah semua konspirasi, goresan, dan perselisihan.

"Tekad warga Quds untuk melanjutkan aksi unjuk rasa di sekitar Masjid al-Aqsa dan melawan tindakan rezim Zionis merupakan bukti yang jelas tentang perlunya pemenuhan hak-hak mereka," tandasnya.