Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar mengatakan, Republik Islam Iran menentang intervensi Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam masalah internal Irak.

Ayatullah Khamenei, Ahad (22/6) dalam pertemuannya dengan pejabat tinggi lembaga peradilan Iran, menyinggung perkembangan terbaru yang terjadi di Irak. Ia menambahkan, "Iran percaya rakyat, pemerintah dan ulama Irak mampu mengakhiri konflik ini."

 

Ayatullah Khamenei menganggap kekuatan-kekuatan imperialis pimpinan Amerika berada di balik fitnah dan konflik yang terjadi di Irak. "Tujuan utama peristiwa-peristiwa di Irak adalah untuk menghambat rakyat negara itu mencapai kemajuan-kemajuan seperti demokrasi yang dapat dicapai sekalipun dengan kehadiran dan intervensi Amerika," ungkapnya.

Ia menegaskan, "Amerika tidak senang dengan kondisi yang berlaku di Irak sekarang yaitu digelarnya pemilu dengan partisipasi luas rakyat dan penentuan opsi-opsi yang mendapat kesepakatan rakyat. Washington ingin Irak terus dijajah dan menjadi pihak yang menuruti apa kata Amerika."

 

Dalam masalah Irak, kata Rahbar, kekuatan imperialis ingin memanfaatkan kebodohan dan fanatisme sebagian kalangan. "Pertempuran asli di Irak adalah antara orang-orang yang menginginkan Irak berubah menjadi pangkalan Amerika dengan orang-orang yang mendambakan kemerdekaan Irak," lanjutnya.

 

Menurutnya, apa yang terjadi di Irak bukanlah perang Sunni-Syiah, melainkan perang antara kekuatan imperialis yang menggunakan sisa-sisa rezim Saddam Hussein sebagai pion utama dan anasir-anasir Takfiri fanatik sebagai pelaksana di lapangan untuk merusak stabilitas dan ketenangan Irak serta mengancam seluruh wilayahnya.

 

Rahbar juga menilai sebab utama permusuhan kekuatan imperialis dunia terhadap Republik Islam Iran adalah "diskursus baru" sistem Islam dan goyangnya bangunan sistem imperialis.

 

"Kerjasama dan satu suaranya para pemimpin tiga lembaga Iran dalam masalah-masalah makro dan kepentingan umum, adalah masalah yang sangat urgen," tandasnya.

Sebanyak 55 orang militan bersenjata menyerahkan diri kepada militer Suriah.

 

Televisi al-Mayadeen Lebanon melaporkan, militer Suriah pada Sabtu (21/6), membebaskan ke-55 orang yang menyerahkan diri di kota Beit Sahm di selatan Damaskus itu, setelah menyusun dokumen tentang mereka dan menandatangani surat janji.

 

Militer Suriah mengijinkan para militan untuk pulang kembali ke rumah mereka masing-masing dengan syarat menyerahkan senjata mereka dan berjanji tidak akan kembali mengangkat senjata.

Junta militer Thailand menyatakan tidak puas atas laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat soal kondisi penyelundupan manusia di negara itu.

 

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, Sabtu (21/6) di Bangkok mengatakan, laporan itu tidak merefleksikan upaya kongkret pemerintah Thailand dalam memberantas penyelundupan manusia.

 

Menlu AS John Kerry sebelumnya menilai Thailand sebagai salah satu negara pusat aktivitas penyelundupan manusia.

 

Dalam laporan tahunan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tentang penyelundupan manusia, Thailand dan Malaysia termasuk di antara 23 negara dengan tingkat kesuksesan terkecil dalam program pemberantasan penyelundupan manusia.

 

Menyusul kudeta militer pada 22 Mei lalu, junta militer Thailand memprioritaskan pemberantasan penyelundupan manusia dalam program-program pentingnya.

Pemimpin Otoritas Palestina menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas), menculik tiga pemukim Zionis di selatan Tepi Barat Sungai Jordan.

 

AFP melaporkan, Abbas pada Sabtu (21/6) dalam pertemuan dengan para jurnalis Arab di Ramallah mengatakan, "Israel dengan seluruh sarana yang dimilikinya berusaha untuk menuding Hamas yang menculik tiga warga Israel akan tetapi mereka tidak punya bukti."

 

Menjawab pertanyaan soal apakah dinas intelijen Israel berperan dalam hilangnya tiga warga Israel itu untuk menjustifikasi aksi-aksi mereka anti-Palestina, Abbas mengatakan, "Semua skenario mengemuka dan memang ada kemungkinan untuk itu, akan tetapi tidak dapat dikatakan dengan pasti siapa yang melakukannya."

 

Pada 12 Juni 2014, rezim Zionis mengkonfirmasikan lenyapnya tiga pemuda Israel yang kemudian disusul dengan penangkapan luas warga Palestina di Tepi Barat Sungai Jordan. Di antara mereka yang tertangkap adalah para tokoh dan pemimpin senior Hamas.

 

Sejak 12 Juni, militer Zionis hingga kini telah menangkap 330 warga Palestina..

Perdana Menteri Cina menyatakan komitmen negaranya untuk menyelesaikan sengketa maritim melalui perundingan berdasarkan penghormatan terhadap fakta-fakta sejarah dan undang-undang internasional.

 

Li Keqiang mengemukakan pernyataan itu di Dewan Kerjasama Maritim Cina dan Yunani di Athena. Ditambahkannya, Cina mengikuti cara-cara damai dan menentang segala bentuk upaya mencari keunggulan dan penguasaan dalam urusan maritim.

 

Perdana Menteri Cina menekankan bahwa Beijing merupakan salah satu penandatangan konvensi undang-undang maritim internasional dan secara aktif berupaya komitmen dalam prinsip konvensi tersebut.

 

Li Keqiang juga menjelaskan bahwa Cina tidak ragu dalam upaya menjaga dan mempertahankan hak kedaulatan dan keutuhan teritorinya yang akan menimbulkan perdamaian dan ketertiban di kawasan.

 

Pada kesempatan itu, Li Keqiang mengusulkan prakarsa "Lautan Kerjasama" dan mengatakan, "Cina ingin untuk bekerjasama secara aktif dengan semua negara dalam pengembangan ekonomi maritim dan pemanfaatan sumber-sumber maritim."(

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin beberapa waktu lalu datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi atas pelaksanaan haji yang terus bermasalah hingga saat ini.

 

Kebijakan menteri baru pengganti Suryadharma Ali yang telah menjadi tersangka kasus haji tersebut patut didukung dan diapresiasi. Sudah saatnya dilakukan perubahan mendasar pada sistem pengelolaan haji agar ke depan tidak lagi terjadi penyimpangan-penyimpangan. Mengapa?

 

Permasalahan haji bukan hal yang baru. Penyimpangan-penyimpangan telah terjadi bukan satu atau dua tahun, tetapi sudah terjadi sejak sangat lama. Selama itu pula hampir tidak tersentuh oleh penegak hukum.

 

Karena itu, masuknya KPK untuk mengusut kebobrokan pengurusan haji diharapkan bisa menjadi awal untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah tersebut. KPK juga harus mampu mengusut tuntas kebocoran dalam pengurusan haji. Selain harus menyeret seluruh pelakunya ke pengadilan dan dihukum seberat-beratnya, penegak hukum juga wajib mengembalikan dana yang telah dicurinya ke kas negara.

 

Ada sejumlah pintu kebocoran yang dipakai sebagai langganan para oknum pejabat atau petugas haji untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi maupun golongannya. Mulai dari penyalahgunaan kuota haji, katering hingga pemondokan. Bukan rahasia lagi, cerita betapa pelayanan haji yang diberikan untuk jamaah Indonesia kurang bagus, apalagi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia.

 

Banyak sekali cerita bagaimana para jamaah haji Indonesia mengeluhkan pelayanan haji mulai jauhnya pemondokan dengan Masjidilharam hingga masalah katering. Cerita-cerita "menyedihkan" itu pun terus berulang hampir setiap tahun. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama seperti tidak mau belajar dari kelemahan-kelemahan yang terjadi, bahkan terkesan membiarkan berbagai penyimpangan tersebut. Aneh memang, tapi begitulah kenyataannya.

 

Tak salah bila banyak kalangan menilai ada banyak mafia yang ikut bermain dalam masalah haji ini. Ingat, dana cash yang dikelola dalam penyelenggaraan haji ini sangat besar, sekitar Rp80 triliun. Tentu jumlah tersebut sangat menggiurkan dan rentan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab jika tidak ada pengawasan yang ketat dalam penggunaannya. Karena itu, kini sudah saatnya mengubah secara mendasar bagaimana penyelenggaraan haji bisa dilakukan secara baik.

 

Jangan sampai terjadi lagi pemerintah "memanfaatkan" dana para jamaah haji untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kran-kran yang berpotensi kebocoran harus ditutup rapat-rapat. Caranya tentu tidak mudah. Dalam hal ini keseriusan penegak hukum untuk membongkar dugaan penyimpangan pada kasus haji sampai tuntas dan seakar-akarnya sangat diperlukan.

 

Penegak hukum juga harus membongkar mafia yang bermain dalam kasus haji ini. Hukuman yang berat perlu diberikan kepada siapa yang terlibat dalam kasus haji ini. Hal ini sangat penting untuk memberikan efek jera bagi yang lain agar berpikir seribu kali saat melakukan korupsi. Yang tak kalah penting adalah bagaimana menteri agama yang baru membangun sistem yang baik agar pelaksanaan haji bisa meminimalkan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

 

Karena hanya dengan sistem, termasuk juga pengawasan yang ketat, penyimpangan bisa ditekan, bahkan bisa dihilangkan. Namun, pembuatan sistem yang baik harus pula disertai dengan komitmen untuk menjalankannya secara baik bagi para seluruh stakeholder. Tanpa komitmen semua pihak tersebut, sistem yang baik pun tidak akan banyak gunanya untuk memperbaiki pelaksanaan haji yang sudah sangat kronis.

 

Jadi, selain perlu penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, sistem pelaksanaan yang baik, komitmen para stakeholder di segala lini diperlukan untuk mengawal pelaksanaan haji agar lebih baik dan bermartabat. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan.

 

Perlu terobosan besar dari menteri agama yang baru agar pelaksanaan haji tidak lagi dinodai para oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, pelaksanaan haji tinggal beberapa bulan lagi. Kita tunggu keseriusan Kementerian Agama untuk memperbaiki kinerjanya.

 

KPK Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Haji

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon positif kedatangan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin guna berkonsultasi terkait pembenahan penyelenggaraan ibadah haji dan sejumlah persoalan di Kementerian Agama.

 

Menurut Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, pihaknya telah menyampaikan beberapa rekomendasi mengenai perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Kasus itu sebelumnya telah menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka.

 

"Secara fisik, tentang penyelenggaraan haji ada rekomendasi momentum untuk perbaikan," kata Busyro di kantor KPK.

 

Busyro menjelaskan, rekomendasi KPK yang ditujukan untuk penyelenggaraan haji berkaitan dengan revisi Undang-Undang (UU) penyelenggaraan haji. Utamanya menyoal perlunya pemisahan antara regulator dan operator.

 

"Versi kami berdasarkan kajian pencegahan, perlu ada penekanan-penekanan pentingnya pemisahan antara fungsi regulator dengan fungsi operator atau pelaksana itu harus dipisahkan," kata Busyro.

 

Namun Busyro masih belum menjelaskan lebih rinci teknis menyangkut pemisahan tersebut. Busyro hanya melanjutkan kepada rekomendasi berikutnya aspek regulasi perlu menjadi salah satu fokus dalam membenahi penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Aspek regulasi ini meliputi aturan pelaksanaannya.

 

"Pentingnya penyelesaian peraturan aspek-aspek regulasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji berikut peraturan pelaksanaan," kata Busyro.

 

Hal lain yang tidak kalah pentingnya, kata Busyro adalah soal standarisasi komponen indirect cost dan kepatuhan pelaksanaan serta terkait kuota haji.

 

"Kuota haji ini supaya bisa ditransparansikan," kata Busyro.

 

Selain rekomendasi, lanjut Busyro, KPK juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Menag Lukman Hakim. Masukan tersebut mayoritas terdiri dari kebijakan-kebijakan KPK berkaitan dengan kajian sistem di Kemenag pada tahun 2008 lalu.

Dari sejumlah masukan itu tambah Busyro, tercatat sebanyak 44 saran sudah pernah disampaikan oleh unsur pimpinan KPK periode lalu.

 

Pemerintah Belum Akan Lakukan Moratorium Pendaftaran Haji

 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, pemerintah belum akan melakukan moratorium pelaksanaan ibadah haji. Pemerintah, katanya, masih mendalami dampak positif dan negatif jika moratorium dilakukan saat ini.

 

"Moratorium itu masalah yang kompleks. Kalau tidak jelas konsep dan sosialisasi ke masyarakat bisa menyebabkan distorsi di sebagian masyarakat kita," ujar Lukman di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

 

Distorsi yang dimaksud Lukman terkait pandangan masyarakat bahwa moratorium ibadah haji bisa menghalangi niat jemaah untuk beribadah.

 

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Hazrul Azwar, pemberhentian sementara pendaftaran haji akan menambah panjang daftar tunggu.

 

Saat ini, tercatat sekitar dua juta jemaah yang harus menunggu selama 10 tahun untuk bisa diberangkatkan. Selama masa tunggu, setoran jemaah dalam masa tunggu bisa dikelola. Total setoran ibadah haji mencapai Rp 63 triliun.

 

Untuk itu, menurut dia, perlu pengkajian ulang untuk melakukan moratorium agar tidak menimbulkan kesan menghalangi jemaah untuk beribadah.

 

KPK pernah mengusulkan agar dilakukan moratorium pendaftaran calon haji. Pasalnya, dengan situasi saat ini, ada potensi penyelewengan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). (IRIB Indonesia/Sindonews/Tribunnews/Kompas/RM)

Ayatullah Isfahani Wafat

 

Tanggal 17 Sya'ban 1361, ulama, ahli fiqih, dan sufi muslim asal Iran, Ayatullah SheikhHassanali Isfahani, meninggal dunia. Beliau dilahirkan pada tahun 1279 Hijriah di Isfahan, Iran tengah. Untuk menuntut ilmu, SheikhIsfahani pergi ke Najaf, Irak. Kemudian beliau ke Mashad, Iran dan hingga akhir umurnya, beliau tinggal di kota itu.

 

Selain menguasai ilmu-ilmu agama, beliau juga ahli dalam ilmu matematika, perbintangan, dan kedokteran. Namun, Ayatullah Isfahani menjadi terkenal karena derajat sufisme dan kemuliaan akhlaknya yang merupakan hasil dari ibadah dan pembinaan jiwa. Sebagian di antara kemuliaan Ayatullah Isfahani ditulis dalam buku "Tanda-Tanda dari Ketiaadaan Tanda-Tanda" yang ditulis oleh putranya.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel, Sabtu (14/6) memerintahkan pengiriman kapal induk ke Teluk Persia, menyusul krisis Irak dan potensi aksi militer di negara itu.

 

Menurut laporan AFP, pernyataan Kementerian Pertahanan AS mengatakan, "Kapal induk itu akan memungkinkan Washington untuk menggunakannya jika ada keputusan untuk menggelar operasi militer terhadap teroris di Irak."

 

Kelompok teroris pekan lalu telah menduduki beberapa kota di Irak dan juga mengancam akan menyerang Baghdad.

 

"Kapal induk USS George H.W. Bush, telah bergerak dari utara Laut Arab, bersama dengan sebuah kapal penjelajah USS Philippine Sea dan kapal perusak USS Truxtun," kata pernyataan itu.

 

Kapal-kapal tersebut diharapkan akan menyelesaikan perjalanan mereka ke Teluk Persia pada hari Sabtu.

 

Sebelumnya, Presiden Barack Obama mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menentukan bagaimana AS akan merespon krisis Irak selain menerjunkan pasukan darat.

 

Dia menyebut teroris Negara Islam Irak dan Mediterania Timur (ISIL) sebagai kelompok kriminal, yang pada akhirnya akan menjadi ancaman bagi warga Amerika.

 

Menyusul pergerakan militan ISIL ke wilayah utara dan pusat Irak, Marja Besar Syiah Irak Ayatullah Ali Sistani menyeru warga yang memiliki kemampuan untuk mengangkat senjata agar berbagung dalam barisan relawan untuk memerangi teroris.

Militan Takfiri di Irak menyerang rombongan seorang ulama senior Syiah di dekat ibukota Baghdad dan menewaskan delapan pengawalnya.

 

Sheikh Sami al-Massudi mengatakan hari Sabtu (14/6) bahwa rombongannya diserang di dekat Ishaqi, yang terletak di utara Baghdad. Demikian dilansir Press TV.

 

Serangan itu memicu bentrokan yang berlangsung selama beberapa jam. Sepuluh orang dari pengawalnya juga terluka dalam serangan tersebut.

 

Sheikh al-Massudi mengatakan, konvoinya sedang dalam perjalanan ke kota suci Samarra, tapi kami terkejut oleh pertempuran sengit dekat Ishaqi, yang baru-baru ini direbut kembali dari tangan militan.

 

"Militan yang bersembunyi di lahan pertanian di pinggir jalan, meluncurkan serangan terhadap konvoi dengan senapan mesin dan senapan sniper. Kontak senjata berlanjut dari pagi hingga sore hari," tambahnya.

 

"Saya tidak bisa mengatakan jika saya adalah target serangan itu," ujar Sheikh al-Massudi.

 

Dalam beberapa hari terakhir, militer Irak terlibat bentrokan sengit dengan kelompok militan Negara Islam Irak dan Mediterania Timur (ISIL), yang mengancam akan mengobarkan perang di kota-kota Irak lainnya, termasuk Baghdad.

 

Pada tanggal 10 Juni, militan ISIL mengambil alih Provinsi Nineveh, termasuk kota Mosul, dan memaksa lebih dari 500.000 warga di dan sekitar kota tersebut untuk mengungsi.

 

Pada 11 Juni, militan menyerbu konsulat Turki di Mosul dan menculik 49 orang, termasuk kepala misi. Sejumlah laporan mengatakan mereka juga menculik 31 pengemudi truk Turki di kota Irak sehari sebelumnya.

 

Saat ini, pemuda Irak dari semua lapisan masyarakat berbondong-bondong mendatangi pusat perekrutan untuk bergabung dengan tentara dalam memerangi teroris Takfiri.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Sabtu (14/6) memperingatkan Rusia bahwa jika pengiriman senjata ke wilayah Ukraina berlanjut, Amerika dan Kelompok Tujuh (G7) akan meningkatkan tekanan terhadap Moskow.

 

IRNA melaporkan, seorang pejabat Kemenlu AS mengatakan bahwa Kerry telah berbicara melalui telepon dengan mitranya dari Ukraina.

 

"Dalam pembicaraan itu, Kerry menekankan komitmen AS dan G7 untuk meningkatkan tekanan pada Rusia jika pengiriman senjata kepada pemberontak Ukraina masih berlanjut," tambahnya.

 

Pada kesempatan itu, menlu AS menyampaikan belasungkawa atas tewasnya 49 penumpang pesawat militer Ukraina kepada sejawatnya.

 

Kerry juga telah menghubungi timpalannya dari Rusia, Sergei Lavrov. Kedua pejabat membahas perkembangan di Ukraina dan Kerry mengecam serangan ke Kedutaan Rusia di Kiev.

 

Pada hari Sabtu, milisi pro-Rusia menembak jatuh sebuah pesawat angkut militer Ukraina di dekat kota Luhansk.

 

VladimirInogorodsky, juru bicara pemerintah Republik RakyatLuhanskmengatakan bahwa para pembela wilayah Luhansktelah menembak jatuh sebuah pesawat angkut militer Ukraina dengan senjata otomatis.

 

"Pesawat itu terbakar di udara dan jatuh di bandara Luhansk. Gumpalan asap membumbung di udara setelah pesawat menghantam landasan," tambahnya.