Presiden Rusia, Vladimir Putin melayangkan surat untuk Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok Ke-16 di Tehran dan menekankan solusi berbagai masalah dunia serta tekad Moskow untuk meningkatkan kerjasama meluas dengan negara-negara anggota GNB. Surat Putin itu mengandung pesan jelas yang tidak terlalu positif terhadap Barat.

Putin dalam suratnya menegaskan bahwa Rusia senantiasa mengacu pada politik luar negeri yang seimbang dan berupaya menciptakan atmosfer ekonomi yang setara tanpa garis pemisah. Rusia siap untuk bekerjasama dengan GNB dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan untuk seluruh umat manusia.

Menurut Putin, GNB memiliki porsi besar dalam meningkatkan kepercayaan dan stabilitas di dunia, dan dengan berlalunya masa, GNB telah membuktikan bahwa gerakan ini memiliki peran besar dalam menyelesaikan krisis di dunia dengan mengambil kebijakan yang proporsional.

Sikap Putin dalam suratnya untuk KTT GNB di Tehran cukup positif dan konstruktif.

Sekilas, dalam surat itu, Putin menekankan bahwa negara-negara berkembang anggota GNB dapat meningkatkan perannya dalam hubungan internasional dengan mengandalkan kemampuan dan kepercayaan dirinya, serta agar tidak mengentengkan langkah-langkahnya dalam konstelasi politik dan ekonomi internasional.

Akan tetapi dengan pandangan yang lebih mendalam, pesan Putin untuk KTT GNB ini pada hakikatnya mengandung pesan kuat untuk Barat. Putin menekankan peran GNB di kancah politik dunia dan bahwa era unilateralisme di dunia ini sudah berakhir.

Presiden Rusia menyinggung berbagai krisis yang muncul di berbagai sektor di dunia termasuk krisis ekonomi, narkotika, terorisme dan perluasan senjata destruksi massal. Dikatakannya, tidak diragukan lagi bahwa menyusul pembentukan sistem global multilateral, maka pentingnya interaksi multi-dimensi juga tidak dapat dihindari.

Menurut Putin, dengan meningkatnya peran GNB dalam mempengaruhi keputusan di tingkat internasional, unilateralisme Barat juga pada akhirnya akan tertekan.

Jelas bahwa Rusia sebagai pewaris blok Timur, juga menyimpan ketidakpuasan terhadap politik intervensif Barat dalam wilayahnya. Moskow berpendapat bahwa menguatnya peran GNB di tingkat global juga dapat menghambat jalan unilateralisme dan intervensi Barat.

Vladimir Putin yang dikenal dengan politik anti-Baratnya itu, sangat menentang kebijakan unilateralisme Barat di dunia khususnya di teritori yang berada di bawah pengaruh Rusia. Dia juga berulangkali menyinggung pembentukan sistem global baru yang akan melibatkan kekuatan ekonomi baru di tingkat global. (IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/9) petang. Dia akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Kunjungan sepuluh hari Clinton dimulai 30 Agustus kemarin. Salah satu misinya adalah menyatukan perbedaan pandangan di antara negara anggota ASEAN terkait konflik dengan Cina. Dia juga akan membahas kerjasama komprehensif Jakarta-Washington.

Pada Juli lalu, Clinton juga mengunjungi wilayah Asia Tenggara dan melakukan penjajakan dengan para pejabat Kamboja dan beberapa negara lain untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina, namun langkah itu tidak membuahkan hasil.

Clinton kali ini akan berbicara dengan pejabat tinggi Jakarta untuk mencari solusi atas apa yang disebutnya perseteruan Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Dia mampir di Indonesia setelah merampungkan misinya di Australia sebagai salah satu sekutu pertahanan dan keamanan AS di Asia-Pasifik.

Jika benar pernyataan Perdana Menteri Julia Gillard bahwa Australia tidak mampu lagi mengirim pasukan ke Irak dan mempertahankan pasukan di negara itu tidak akan menguntungkan Australia, maka kunjungan Clinton ke Negeri Kanguru itu tidak membawa pencapaian yang berarti. Meski demikian, Canberra sebagai sekutu Washington berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan militer dan pertahanan AS di kawasan jika diperlukan.

Memperhatikan konflik Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina terkait sengketa Laut Cina Selatan, Washington ingin meminta Jakarta untuk memainkan peran penengah dalam masalah itu. Indonesia sebagai pemain kunci di ASEAN diharapkan mampu memainkan pengaruhnya di wilayah sengketa tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia di samping Vietnam dan Filipina serta anggota lain ASEAN, berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangaka piagam organisasi. Akan tetapi, kerjasama ekonomi ASEAN dengan Cina sedikit akan menghambat peran Indonesia untuk menengahi isu-isu yang berhubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan.

Selain itu, kunjungan Clinton ke Jakarta juga membawa misi lain yaitu penjajakan untuk merampungkan kontrak militer senilai ratusan juta dolar. Sebuah kontrak yang secara perlahan akan membuka kehadiran AS di kawasan Asia dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Cina.

Clinton kemudian akan melanjutkan kunjungannya ke Cina, Brunei, dan Timor Leste. Kunjungannya ke Timor Leste akan membuat dirinya menjadi menteri AS pertama yang berkunjung ke negara itu. (IRIB Indonesia/RM)

Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Massoud Jazayeri mengatakan, jika rakyat Amerika Serikat tidak menekan Gedung Putih supaya menarik pasukannya dari Irak dan Afghanistan maka kebencian masyarakat dunia terhadap Washington akan meningkat.

"Jika rakyat Amerika tidak ingin timbul kebencian lebih lanjut dari masyarakat lain, maka mereka harus menekan para negarawannya untuk meninggalkan tanah negara lain dalam waktu sesingkat mungkin dan mengakhiri pendudukan mereka," kata Jazayeri, Senin (3/9).

Ia menambahkan, setiap hari kasus pembunuhan dan aksi bunuh diri menjadi lebih akut di antara para tentara AS.

Setidaknya masyarakat Amerika, kata Jazayeri, khususnya kalangan akademisi dan kelompok anti-perang diharapkan untuk mempertanyakan pemerintah mereka atas tindakan itu dan mencari penyebab di balik kondisi mengerikan pasukan Amerika yang dikerahkan di Irak dan Afghanistan.

"Masyarakat di kawasan khususnya di Irak dan Afghanistan sudah muak dengan kehadiran militer AS di negaranya dan mereka mengungkapkan rasa frustrasinya dalam berbagai bentuk, termasuk dengan menyerang pasukan AS," ujarnya.

Menurut pejabat senior militer Iran itu, rencana Washington menarik pasukannya dari Afghanistan pasca tahun 2014 tidak dapat diterima oleh warga negara itu dan akan merugikan pasukan AS dan Pakta Pertahanan Atalantik Utara (NATO).

Di bagian lain statemennya, Jazayeri memperingatkan bahwa ekspor terorisme ke Somalia, Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah dan negara-negara lain oleh Gedung Putih akan segera menjadi bumerang bagi Amerika dan Eropa.

Ribuan pasukan asing yang dipimpin AS terus dikerahkan ke Afghanistan dengan dalih pelatihan dan bekerja bersama dengan tentara Afghanistan.

Perang di Afghanistan yang dipimpin Amerika dimulai pada tahun 2001. Invasi itu bertujuan membasmiTaliban, tetapi hingga kini instabilitas terus meningkat di seluruh wilayah Afghanistan meski sekitar 130000 pasukan asing berada di negara itu. (IRIB Indonesia/RA)

Presiden Mongolia Tsakhiagiin Elbegdorj mengunjungi instalasi pengayaan uranium Natanz yang terletak di Provinsi Isfahan.
Kunjungan Elbegdorj dan delegasinya ke situs nuklir Natanz dilakukan di sela-sela perjalanan mereka ke kota Isfahan pada Senin (3/9).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Mongolia mengamati sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium.
"Situs ini adalah tempat yang unik. Mungkin di negara lain tidak mungkin untuk mengunjungi tempat yang sensitifini,"ungkapnya.
Elbegdorj tiba di Tehran pekan lalu untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Ke-16 Gerakan Non-Blok (GNB).

Anasir Partai Buruh Kurdistan (PKK) menculik seorang anggota senior Partai Keadilan dan Pembangunan Turki di tenggara negara itu.

Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan di Provinsi Hakkari Mecit Tarhan diculik pada Senin (3/9) pagi. Demikian laporan media setempat sebagaimana dikutip Press TV.

Tarhan menjadi ketua partai tersebut selama dua periode.

Sebelumnya, pada Ahad petang sedikitnya10 pasukan Turki dan 20 anasir PKK tewas dalam bentrokan di Provinsi Sirnak. Dilaporkan pula bahwa tujuh tentara terluka dalam bentrokan itu.

Bentrokan antara militer Turki dan anasir bersenjata PKK meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu memperingatkan Rezim Zionis Israel terkait acara pesta minuman keras di samping masjid Beer al-Sabe, Tepi Barat.

Menurut laporan sumber-sumber Turki, Ihsanoglu hari Ahad (2/9) seraya memberikan peringatan keras kepada Israel yang berencana menggelar pesta minuman keras di samping masjid Beer al-Sabe, juga menilai penutupan masjid tersebut bagi umat Islam yang akan menunaikan shalat sebagai pelanggaran nyata terhadap konvensi internasional.

Ihsanoglu menyebut serangan bertubi-tubi Israel ke tempat-tempat ibadah dan situs bersejarah umat Islam ditujukan untuk memusnahkan tempat suci tersebut dan melecehkan umat Islam serta memprovokasi Muslim.

"Tindakan ini akan menciptakan friksi dan instabilitas keamanan di kawasan," tambah Ihsanoglu.

Sekjen OKI meminta masyarakat dan organisasi internasional melakukan tindakan pencegahan segera demi melindungi tempat ibadah umat Islam dari keganasan rezim Zionis. (IRIB Indonesia/MF)

Shaoul Mofaz, ketua Partai Kadima usai bertemu dengan Perdana Menteri Rezim Zionis Israel, Benyamin Netanyahu menekankan bahwa Netanyahu terlihat kebingungan dan mengalami depresi berat menghadapi Republik Islam Iran.

Mehrnews mengutip situs Israel Times menulis, Mofaz, pemimpin kubu oposisi terbesar Israel dan mantan deputi perdana menteri rezim ilegal ini usai bertemu dengan Netanyahu mengatakan," Ia (Netanyahu) mengalami stress berat mengadapi Republik Islam Iran."

Ditambahkannya, sepertinya Netanyahu telah kehilangan kekuatannya untuk mengambil keputusan dan memilih untuk terus mengancam akan menyerang Iran dalam waktu dekat ketimbang berpikir serta mengambil keputusan yang tepat.

Menurut Mofaz, Netanyahu telah gagal dan kehilangan kepercayaan kepada komandan tertinggi militer serta keamanan seperti Presiden Amerika, Barack Obama dan Presiden Simon Peres. (IRIB Indonesia/MF)

Mayoritas media massa Amerika Serikat (Ahad 2/9) mengulas secara luas friksi antara Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel terkait program nuklir Republik Islam Iran. Sejumlah pengamat dan media juga menuntut perubahan kebijakan strategis Barat dan Tel Aviv terhadap Tehran.

Seperti dilaporkan Mehrnews, analis Associated Press (AP) seraya mengisyaratkan penekanan berulang kali petinggi Republik Islam yang menegaskan Tehran tidak menghendaki senjata pemusnah massal dan menyebutnya sebagai dosa besar memproduksi senjata seperti ini, meminta negara-negara Barat untuk mendukung asumsi ini bahwa Iran menghendaki untuk menjadi taladan energi nuklir seperti Jepang, artinya memiliki kemampuan memproduksi senjata nuklir namun tidak melakukannya.

Analis AP juga membahas ancaman serangan Israel terhadap instalasi nuklir Iran dan meminta pemimpin Barat mencegah terjadinya perang baru di kawasan Timur Tengah dengan mempercayai pernyataan pemimpin Iran serta mengakui bahwa Tehran tidak ingin memproduksi senjata nuklir.

Sementara itu, Koran Haaretz cetakan Israel di edisi Ahad (2/9) seraya mengisyaratkan kehadiran perwakilan 120 negara dunia di KTT GNB ke 16 di Tehran dan dukungan mereka terhadap program nuklir sipil Iran serta tidak antusiasnya Presiden AS, Barack Obama untuk terlibat perang dengan Iran, menulis, Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel telah terkucil di dunia.

Sementara itu, BBC dalam laporannya menilai berkurangnya partisipasi Amerika di manuver militer gabungan dengan Israel merupakan indikasi friksi kuat Obama dan Netanyahu terkait Iran. Televisi ini menyatakan, kini Israel memiliki dua pilihan, pertama melanjutnya ancamannya terhadap Iran yang dirilisnya sejak beberapa pekan lalu dan Tel Aviv tidak akan meraih ambisinya karena melakukannya sendirian atau Israel terpaksa mengubah strateginya terhadap Tehran.

Koran Washington Post cetakan Amerika Serikat edisi Ahad (2/9) mengupas statemen Netanyahu terkait program nuklir Iran dan tuntutannya terhadap masyarakat dunia untuk menentukan garis merah bagi Iran. Koran ini menulis, statemen pedas Netanyahu mengindikasikan friksi kuat antara Israel dan Amerika Serikat dalam menyikapi Iran. Padahal AS menghendaki boikot diplomasi terhadap Tehran, sementara Netanyahu menuntut serangan militer. (IRIB Indonesia/MF)

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Ali Akbar Salehi mengatakan, Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-16 di Tehran adalah prestasi besar bagi Iran.

"Kesuksesan Tehran dalam menyelenggarakan KTT ini tampak jelas, bahkan sejumlah media Barat menyebutnya sebagai kemenangan Iran atas Barat," kata Salehi pada Ahad malam (2/9) sebagaimana dilansir IRNA.

Ia juga memuji berbagai institusi Iran seperti kepolisian dan pasukan militer yang menjaga keamanan dan ketertiban selama konferensi tersebut berlangsung.

Lebih lanjut Salehi menyinggung pertemuannya dengan 63 menteri luar negeri dari berbagai negara anggota GNB.

KTT GNB ke-16 berakhir pada Jumat (31/8) dan menghasilkan berbagai kesepakatan dalam sebuah deklarasi final, di antaranya; dukungan terhadap program nuklir sipil Iran, penolakan sanksi sepihak Amerika Serikat anti-Iran, dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina, memerangi Islamphobia, rasisme, dan pemusnahan senjata nuklir.

Iran mengerahkan 110 ribu polisi dan aparat keamanan untuk menjaga keamanan selama event besar berlangsung. Bahkan di Tehran, ibukota Iran, terdapat 360 pos pemeriksaan. (IRIB Indonesia/RA)

Komandan Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Mayor Jenderal Mohammad Ali Jafari mengatakan, musuh-musuh Iran tidak berani merealisasikan ancaman militer mereka terhadap Tehran.

"Saat ini, musuh menebarkan ancaman militer terhadap Iran, tetapi mereka tidak pernah berani untuk melaksanakan ancaman itu, itulah mengapa mereka menghindari untuk berbicara tentang implementasi ancaman ini," kata Jafari pada Ahad (2/9).

Lebih lanjut ia memperingatkan perang lunak musuh-musuh anti-Iran danmengatakan, perang lunak jauh lebih berbahaya daripada perang konvensional.

Menurut Jafari, dalam perang lunak setiap elemen dan komandan harus mengambil tindakan sesuai dengan kemampuannya terhadap ancaman yang dirasakan.

"Salah satu konsekuensi dari perang delapan tahun yang dipaksakan Irak atas Iran (1980-1988) adalah kekuatan-kekuatan yang dipimpin oleh arogansi global menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menangani Tehran dengan kekuatan dan perang, serta tidak dapat memaksakan kehendaknyapada Iran," pungkasnya.

Pejabat-pejabat rezim Zionis Israel selama beberapa bulan terahir aktif menebarkan retorika perang terhadap Iran dan mengancam akan menyerang Tehran jika tidak menghentikan program nuklir sipilnya yang diklaim Tel Aviv telah diselewengkan untuk tujuan militer.

Sementara itu, Tehran memperingatkan bahwa jika Tel Aviv membuat kesalahan dengan melancarkan serangan terhadap Iran maka hal itu berarti kehancuran bagi Israel. (IRIB Indonesia/RA)