Perundingan Nuklir antara Republik Islam Iran dan Kelompok 5+1 untuk penulisan teks kesepakatan komprehensif nuklir dilanjutkan hari ini, Kamis (30/4) dengan pertemuan bersama wakil-wakil Menteri Luar Negeri Iran dan Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa di sela-sela Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT ReviewConference) di New York.
Penulisan teks perjanjian komprehensif dimulai pekan lalu dengan kesepakatan pihak-pihak yang berunding di Wina, ibukota Austria. Mengenai cara pencabutan sanksi-sanksi terhadap Iran menjadi tema utama dalam penulisan tersebut.
Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran dalam pidatonya di Universitas New York, Rabu, menyinggung sanksi-sanksi terhadap Tehran dan perbedaan pandangan mengenai kerangka pencabutan sanksi-sanksi itu. Ia mengatakan, "Apa yang akan kita sepakati pada 30 Juni mendatang bahwa hingga beberapa hari berikutnya, kita akan memiliki sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB berdasarkan butir 41 Bab VII Piagam PBB yang mengikat semua anggotanya, dan akan menjadi resolusi yang menegaskan perjanjian, serta sekaligus mengakhiri semua resolusi sebelumnya, termasuk sanksi-sanksi Uni Eropa."
Selama 18 bulan, Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Amerika Serikat ditambah Jerman) telah melakukan perundingan intensif dan terarah dalam kerangka agenda aksi bersama. Namun apa yang masih menciptakan keraguan dan spekulasi negatif dalam proses perundingan ini adalah ketidakpercayaan yang masih ada kepada Barat khususnya AS.
Selama proses perundingan tersebut, presiden AS, Menlu negara ini dan juru bicara Gedung Putih serta para pejabat Uni Eropa dan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah berulang kali mengatakan bahwa Iran telah melaksanakan semua komitmennya berdasarkan perjanjian Jenewa pada November 2013. Namun contoh yang sama dalam hal ini yang menguatkan kepercayaan Iran, tidak ada di AS dan bahkan Uni Eropa.
Oleh karena itu, aspek-aspek negatif yang mungkin dalam prospek perjanjian potensial -sebelum dikaitkan dengan Iran- akan terfokus pada rekam jejak perilaku dan kinerja AS di masa lalu yang telah berulang kali melanggar janji dan melakukan kebohongan. Sementara Iran telah melaksanakan semua komitmennya bahkan sebelum pernyataan Lausanne (Swiss). Negara ini juga telah membuktikan bahwa pihaknya tidak pernah mengejar permainan politik atau mengulur-ulur waktu, namun Iran mengejar kinerja serius, dan negara ini berharap pihak-pihak lain juga melakukan hal yang sama dan mematuhi pelaksanaan semua komitmen mereka.
Apa yang diinginkan Iran adalah implementasi penuh Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) tanpa adanya diskriminasi. NPT telah menentukan kewajiban bagi para pemilik senjata nuklir dan negara-negara yang mengejar penggunaan damai energi nuklir serta komitmen untuk melaksanakan sepenuhnya traktat ini. Dengan demikian, negara-negara anggota NPT sepenuhnya berhak untuk memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.
Tuntutan tersebut juga telah dibacakan oleh Menlu Iran dalam sebuah pernyataan yang mewakili 120 negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) di Konferensi Revisi NPT di New York. Sebenarnya, tuntutan itu adalah permintaan mayoritas masyarakat dunia yang menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak menerima pandangan pembatasan buatan oleh segelintir negara imperalis.  
Kebijakan standar ganda kekuatan-kekuatan dunia telah menyebabkan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis semakin lancang. Israel yang memiliki 400 hulu ledak nuklir dan melanggar NPT serta bukan anggota traktat ini, dengan lancangnya mendudukan dirinya di barisan para pendukung NPT di konferensi revisi traktat ini. Sementara, negara-negara yang memberikan teknologi nuklir kepada Israel  juga melakukan hal yang sama ketika mereka sendiri adalah negara-negara pelanggar NPT. Padahal jika ada ancaman di Timur Tengah, maka ancaman itu muncul dari rezim Zionis dan arsenal nuklir Israel.
