Menteri Pertahanan Indonesia meminta petinggi Cina dan Jepang untuk menyelesaikan sengketa kedua negara dengan jalan damai dan menciptakan stabilitas di kawasan dengan dialog.

Kantor berita Jepang, Kyodo (16/12) melaporkan, Purnomo Yusgiantoro, hari ini, Senin (16/12) setelah bertemu dengan Chang Wanquan, sejawatnya dari Cina dalam sebuah konferensi pers mengatakan, "Pemerintah Indonesia berharap Cina dan Jepang dapat berdialog untuk menyelesaikan masalah ini."

Ketegangan Cina dan Jepang kembali memanas setelah Beijing pada 23 November lalu mengumumkan telah menciptakan zona pertahanan udara di Laut Cina Timur.

Wilayah kepulauan yang menjadi zona pertahanan udara Cina itu adalah wilayah yang dipersengketakan kedua negara.

Menteri Perindustrian, Tambang dan Perdagangan Iran mengatakan, perusahaan-perusahaan asing dapat bekerjasama dengan Iran jika mereka bersedia melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologinya kepada negara itu.

Surat kabar Jahan Sanat (16/12) melaporkan, Mohammad Reza Nematzadeh mereaksi keinginan perusahaan-perusahaan Jerman untuk masuk ke pasar Iran. Ia mengatakan, jika perusahaan-perusahaan ini bermaksud melakukan investasi bersama dan mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologinya, maka Iran siap bekerjasama. Akan tetapi jika hanya mengejar keuntungan saja, permintaan mereka akan ditolak.

Nematzadeh menjelaskan, saat ini 20 persen saham perusahaan otomotif Iran Khodro dan 24 persen saham perusahaan pembuatan mobil, Saipa dilempar di bursa saham. Menurutnya hal ini dilakukan secara bertahap dan kedua perusahaan ini akan melakukan swastanisasi secara penuh.

"Berdasarkan kesepakatan Jenewa sanksi-sanksi akan dicabut sampai akhir Desember ini," katanya.

Ia menambahkan, "Penjatuhan sanksi-sanksi ini berlangsung bertahun-tahun, oleh karenanya pencabutan sanksi tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat."

Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menyarankan Ani Yudhoyono memberikan klarifikasi terkait isu penyadapan yang menyebutkan peran sentralnya dalam mengatur pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini sudah jadi masalah publik dan seharusnya pihak Ibu Ani atau Juru Bicara kepresidenan mengklarifikasi kepada publik dengan data-data yang mereka miliki," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Langkah itu menurut dia agar tidak memunculkan berbagai hal yang tidak menguntungkan Ani Yudhoyono dan kedaulatan Indonesia.

Dia mengatakan semakin cepat klarifikasi beserta data-data otentik dilakukan agar tidak menjadi kontra produktif dalam perkembangannya.

"Semakin cepat diklarifikasi maka semakin baik agar tidak menjadi bola liar sehingga tidak menjadi kontra produktif," ujarnya.

Hidayat menilai seharusnya peran ibu negara tidak seperti yang diungkapkan Wikileaks dalam mengintervensi kebijakan pemerintah.

Hal itu menurut dia, kepemimpinan dalam konteks kabinet dan kebijakan negara merupakan domain pejabat negara.

"Beliau (Ani) istri presiden dan dalam struktur kenegaraan tidak memiliki kewenangan itu (mengatur kebijakan kabinet)," tegasnya.

Media Australia, The Australian membeberkan alasan intelijen negara itu menyadapat telepon Ibu Negara, Ani Yudhoyono pada 2009 dan langkah penyadapan itu sudah disiapkan sejak 2007.

The Australian mendapat bocoran dari Wikileaks pada 17 Oktober 2007 melalui kawat diplomatik yang dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomatik Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Kawat diplomatik itu berjudul "A Cabinet of One, Indonesias First Lady Expands Her Influence" yang menjelaskan peranan Ani Yudhoyono yang sudah tiga tahun menjadi "first lady".

Dalam pemberitaannya, disebutkan penyadapan dilakukan Defence Signal Directorate kepada Ani karena dinilai orang berpengaruh terhadap SBY. Selain itu, Ani dianggap sedang menyiapkan kursi kekuasaan untuk Agus Harimurti Yudhoyono.

Ibu Ani juga disebutkan memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di pemerintahan Indonesia karena posisinya sebagai istri Presiden SBY.

Selain itu, Ibu Ani juga dituding memanfaatkan aksesnya ke presiden untuk membantu teman-temannya dan menyingkirkan musuhnya termasuk Jusuf Kalla.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran menyebut sanksi Amerika Serikat baru-baru ini terhadap sejumlah individu dan lembaga Iran sebagai langkah yang sangat keliru. Ia menambahkan bahwa Tehran masih menghormati kesepakatan nuklir sementara yang ditandatangani dengan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Inggris, Perancis, Amerika Serikat ditambah Jerman).

Mohammad Javad Zarif dalam wawancaranya dengan CBS News yang dipublikasikan pada Ahad (15/12) mengatakan, sanksi baru AS adalah sebuah langkah yang sangat salah. Pernyataan tersebut dilontarkan Menlu Iran setelah Departemen Keuangan ASpada tanggal 12 Desember mengeluarkan sanksi baru terhadap sejumlah perusahaan dan individu yang diduga membantu program nuklir Iran.

Sanksi tersebut diterapkan ketika Iran dan Kelompok 5+1 pada tanggal 24 November telah mencapai kesepakatan nuklir sementara di Jenewa yang menjamin tidak adanya sanksi baru terhadap Tehran selama enam bulan ke depan. Bahkan berdasarkan kesepakatan tersebut, Kelompok 5+1 harus mencabut sejumlah sanksi sebagai imbalan kesediaan Iran untuk membatasi aspek-aspek tertentu dari aktivitas nuklirnya selama enam bulan mendatang. Perjanjian interim tersebut juga bertujuan untuk membuka jalan bagi resolusi akhir untuk mengakhiri perselisihan antara Barat dan Iran atas program nuklir negara itu..

Menurut Menlu Iran, proses tersebut telah "tergelincir" meskipun proses itubelum mati. Ia mengatakan, "Kami berusaha untuk menempatkannya kembali di jalur dan memperbaiki jalan, serta melanjutkan negosiasi, karena saya yakin ada banyak yang harus dipertaruhkan untuk semua orang." Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Marzieh Afkham pada tanggal 13 Desember mengecam sanksi baru AS dan menyebutnya sebagai langkah yang "tidak konstruktif, repetitif dan tidak berguna. Ia mengatakan bahwa pemerintah Washingon bertanggung jawab penuh atas konsekuensi dari tindakan tidak bijaksana tersebut .

Yang jelas, hingga kini masih banyak masalah mengenai kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 yang harus ditangani. Sebab, tujuan akhir dari kesepatakan itu adalah sebuah perjanjian komprehensif. Oleh karena itu, Menlu Iran dengan jelas mengatakan bahwa Tehran komitmen terhadap kesepakatan sementara untuk melanjutkan negosiasi jangka panjang. Penegasan Zarif tersebut berarti bahwa Iran dalam kerangka membangun kepercayaan dan menghapus beberapa ambiguitasyang ada ingin kekhawatiran Barat atas program nuklirnya terhapus dan hak-hak penuh bangsa Iran terjaga.

Tentunya upaya itu akan bergerak maju dengan adanya langkah-langkah seimbang dan itikad baik dari semua pihak dalam perundingan. Oleh karena itu, jika komponen utama yaitu saling percaya telah hilang maka langkah berikutnya tidak mungkin lagi dapat diambil.

Ketika Menlu Iran ditanya apakah dirinya memiliki informasi tentang Robert Levinson, seorang warga Amerika yang hilang di Iran pada tahun 2007, ia mengatakan, "Saya tidak tahu. Apa yang kami tahu adalah dia tidak dipenjara di Iran. Kami tidak memiliki jejak dia di Iran."

Pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Zarif menyusul laporan AP pada tanggal 12 Desember bahwa Levinson sebenarnya telah direkrut oleh agen mata-mata AS (CIA) untuk menjalankan operasi spionase ilegal. Namun pensiunan agen FBI itu hilang selama pergi ke selatan Pulau Kish Iran di Teluk Persia pada Maret 2007.CIA telah membayar 2,5 juta dolar kepada keluarga Levinson dalam upaya untuk mencegah gugatan di pengadilan.

Media terkadang digunakan sebagai alat politik oleh partai politik atau politisi tertentu, terlebih media penyiaran, kata Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2 Media) Amir Effendi Siregar.

Media penyiaran menggunakan ranah publik dalam melangsungkan aktivitas penyiarannya, kata Amir saat diskusi "Independensi Media Penyiaran di Tahun Politik" di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Rabu.

"Media penyiaran seperti televisi dan radio itu mereka menggunakan frekuensi publik. Dengan begitu jika materi siarannya bermuatan kepentingan politik dari segelintir golongan tentunya mereka tidak benar," katanya

"Berbeda halnya jika mereka menggunakan media cetak yang tidak menggunakan ranah publik. Media cetak lebih bebas daripada media penyiaran untuk dimanfaatkan pemiliknya," katanya lagi.

Amir Effendi mencontohkan beberapa politisi dapat saja menggunakan medianya untuk kepentingan politiknya secara leluasa.

"Terserah pemilik jika berbicara masalah media cetak. Tapi resikonya adalah jika pembaca tidak menyukai isinya yang melulu tentang kepentingan politik pemilik media. Ujung-ujungnya koran itu bisa dibuang ke tong sampah," kata dia.

Dalam diskusi tersebut, dia meyakini insan media akan menemui dilema menjelang tahun politik Pemilu 2014. Alasannya "newsroom" dapat diintervensi oleh kekuasaan tertentu seperti oleh pemilik media.

Namun ia mengatakan tidak ada media yang independen di belahan dunia manapun. "Tidak ada media independen secara murni. Akan tetapi yang ada adalah media-media itu berusaha mendekati nilai-nilai independen seoptimal mungkin," katanya.

Presiden Rusia telah menegaskan kembali penentangannya terhadap rencana Amerika Serikat untuk menyebarkan sistem rudal berskala besar di Eropa.

Vladimir Putin dalam sebuah pertemuan departemen pertahanan di Moskow, ibukota Rusia, pada Selasa (10/12) mengatakan, jaringan rudal yang direncanakan akan "mengikis" perimbangan kekuatan di dunia.

"Ada upaya berlanjut untuk mengikis keseimbangan strategis. Pertama dan terpenting, upaya itu terkait dengan rencana AS atas pertahanan anti-balistik, termasuk untuk Eropa," kata Putin.

Putin kepada para pejabat militer mengatakan bahwa Rusia harus meng-upgrade persenjataannya untuk mempertahankan keseimbangan dengan negara-negara yang secara aktif memodernisasi persenjataan mereka.

Ia memerintahkan militer untuk meningkatkan kehadirannya di kutub.

Pernyataan presiden Rusia tentang kehadiran militer Moskow di kutub dipandang sebagai respon terhadap klaim teritorial yang direncanakan Kanada ke Kutub Utara.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam pertemuan tersebut mengatakan, Moskow akan mengerahkan rudal-rudal nuklir Iskander di Kaliningrad, wilayah Rusia paling barat.

Langkah tersebut di masa lalu dinilai sebagai bentuk ancaman terhadap rencana AS untuk menyebarkan sistem-sistem rudalnya.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah tiba di Tehran untuk melakukan pembicaraan yang akan fokus pada hubungan bilateral, kesepakatan nuklir Republik Islam Iran dan konflik di Suriah.

Menurut Kementerian Luar Negeri Iran, Lavrov tiba di Tehran pada Selasa (10/12) dan dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Iran Hassan Rohani dan mitranya, Mohammad Javad Zarif mengenai isu-isu regional dan internasional.

"Tehran dan Moskow akan bernegosiasi dan berkonsultasi mengenai isu-isu regional, khususnya Suriah," kata Marzieh Afkham, juru bicara Kemenlu Iran, Selasa.

Ia menambahkan, Konferensi Jenewa II mendatang yang akan membahas penyelesaian krisis di Suriah juga akan dibahas selama kunjungan Lavrov di Iran.

Wakil Ketua Majlis (parlemen) Republik Islam Iran mengatakan, Tehran berharap negara-negara sahabat Iran mendukung hak sah bangsa untuk menggunakan teknologi modern.

"Amerika Serikat dan Barat menciptakan banyak hambatan dalam penggunaan pengetahuan nuklir damai Iran seperti mengirim kasus nuklir ke Dewan Keamanan PBB dan memaksakan sanksi ekonomi terhadap Iran," kata Mohammad Hassan Aboutorabi-Fard, Selasa (10/12).

Hal itu disampaikan Aboutorabi-Fard dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Majelis Nasional Kuwait, Mubarak al-Khurainej di Islamabad, ibukota Pakistan di sela-sela sesi ke-6 Sidan Parlemen Asia(Asian Parliamentary Assembly/APA).

Ia menambahkan, dengan keteguhan, Tehran mengambil langkah pertama untuk melindungi hak-hak bangsa Iran dalam menggunakan teknologi nuklir damai. Langkah tersebut, lanjutnya, terwujud dalam kesepakatan nuklir baru-baru ini yang ditandatangani antara Iran dan Barat di Jenewa, Swiss.

Di bagian lain pernyataannya, Aboutorabi-Fard menandaskan, Iran memiliki tekad kuat untuk memperkuat hubungan ekonomi, politik dan budaya dengan negara-negara tetangga dan negara-negara di pesisir Teluk Persia, terutama dengan Kuwait.

"Republik Islam Iran menyatakan kesiapan untuk membentuk kelompok persahabatan antara parlemen Iran dan Kuwait dalam rangka meningkatkan hubungan dan mengembangkan interaksi politik, ekonomi dan budaya," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Parlemen Kuwait mengatakan bahwa negaranya selalu mendukung hak Iran untuk menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai.

Al-Khurainej menyerukan untuk mengakhiri pembunuhan warga sipil di Suriah dan mengatakan bahwa Kuwait menekankan pentingnya menemukan solusi damai terhadap krisis Suriah melalui dialog.

Ia menambahkan, suplai senjata ke Suriah harus dihentikan dan gencatan senjata harus segera diumumkan di negara Arab tersebut.

Presiden Ukraina Viktor Yanukovych mengadakan pembicaraan dengan tiga mantan presiden dan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa dalam rangka untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik dengan pengunjuk rasa pro-Uni Eropa.

Yanukovych bertemu dengan mantan Presiden Viktor Yushchenko, Leonid Kravchuk dan Leonid Kuchma serta Catherine Ashton di Kiev, ibukota Ukraina pada Selasa (10/12).

Ashton berada di Ukraina dalam kunjungan dua hari untuk membantu pemerintah Kiev menyelesaikan kebuntuan politik di negara itu.

"Saya setuju dengan tuntutan yang datang dari semua pihak saat ini. Orang-orang yang berada di Maidan (Bundaran Kemerdekaan) menginginkan jawaban atas pertanyaan: bagaimana masa depan Ukraina dan apa yang akan terjadi pada integrasi Eropa," kata Yanukovych seperti dikutip Press TV.

Ia menambahkan, Ukraina ingin menjaga hubungan baik dengan Eropa dan Rusia.

Presiden Ukraina memperingatkan bahwa seruan oposisi untuk sebuah revolusi adalah sebuah ancaman bagi keamanan nasional.

"Di sisi lain, undang-undang telah dirusak di Maidan oleh kedua belah pihak, kita perlu mengevaluasi situasi, dan mereka yang bersalah harus bertanggung jawab untuk itu," ujarnya.

Oposisi Ukraina selama hampir dua pekan telah menggelar demonstrasi untuk menentang kebijakan Yanukovych yang memperluas hubungan perdagangan dengan Rusia, dan menunda Perjanjian Asosiasi Uni Eropa.

Uni Eropa pada 29 November menggelar Konferensi Tingkat Tinggi selama dua hari di Vilnius, ibukota Lithuania. KTT itu untuk menyaksikan penandatanganan pakta kesepakatan antara Uni Eropa, Moldova dan Georgia. Namun, Ukraina, salah satu negara yang diharapkan untuk menandatangani kesepakatan tersebut, menolak untuk menandatanganinya.

Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov membela keputusan pembatalan penandatanganan itu dan mengatakan bahwa bantuan keuangan yang ditawarkan oleh Uni Eropa untuk menutupi kerugian Ukraina jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat penutupan pasar di Rusia jika penandatanganan itu dilakukan.

Kiev juga menolak untuk menandatangani kesepakatan Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa setelah para pemimpin blok tersebut menyerukan Ukraina untuk mengizinkan pemimpin oposisi yang dipenjarakan Yulia Tymshenko pergi ke Jerman dengan dalih perawatan medis.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel mendukung berlanjutnya kehadiran pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Afghanistan. Hagel dalam pernyataannya di depan militer AS di Provinsi Helmand pada Ahad (8/12) menyinggung situasi keamanan Afghanistan. Ia mengatakan, Gedung Putih mendukung kehadiran pasukan NATO di Afghanistan pasca tahun 2014.

Menhan AS mengklaim bahwa keberadaan pasukan AS dan NATO di Afghanistan tergantung pada keputusan rakyat negara ini. Hagel menambahkan, jika rakyat Afghanistan menginginkan kelanjutan aktivitas tentara AS dan NATO di negara mereka maka Washington dan sekutunya akan menghormati tuntutan tersebut.

Pejabat teras Pentagon itu menandaskan, para komandan AS sedang berusaha membangun tahap baru untuk melatih militer dan polisi Afghanistan dalam memerangi terorisme, dan memberikan pengarahan kepada mereka tentang masalah itu.

Hagel dalam kunjungan singkatnya ke Provinsi Kandahar juga menyinggung ketidakjelasan kondisi militer asing di Afghanistan pasca tahun 2014. Ia berharap perjanjian keamanan antara Kabul dan Washington akan segera ditandatangani. Menhan AS tiba di Kabul pada Sabtu dalam kunjungan yang tidak diumumkan sebelumnya.

Ketika tiba di Kabul, ibukota Afghanistan, Hagel mengatakan, dalam lawatan ini saya tidak memiliki agenda untuk bertemu dengan Hamid Karzai, Presiden Afghanistan, dan hanya bertemu dengan pasukan AS yang ditempatkan di negara ini. Menurut kantor berita Perancis, AFP, beberapa jam setelah tiba di Kabul, Menhan AS meyakinkan mitranya dari Afghanistan bahwa perjanjian keamanan dengan Amerika pasti akan ditandatangani.

Hagel adalah pejabat senior AS ketiga yang berkunjung ke Afghanistan setelah Loya Jirga menyetujui penandatanganan pakta keamanan antara Kabul dan Washington hampir dua pekan lalu. Sebelumnya, Susan Rice, Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih dan James Dobbins, Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan dan Pakistan telah berkunjung lebih dulu ke Kabul untuk membahas pakta keamanan dua negara dengan sejumlah pejabat senior Afghanistan.

Pernyataan mendukung Menhan AS atas kelanjutkan kehadiran pasukan NATO di Afghanistan dan statemen Sekretaris Jenderal NATO Anders Fogh Rasmussen beberapa waktu lalu tentang perlunya penandatanganan pakta keamanan Kabul-Washington menunjukkan upaya Amerika dan NATO untuk melanggengkan kehadiran mereka di Afghanistan. Rasmussen pekan lalu memperingatkan dampak dari tidak ditandatanganinya pakta keamanan Kabul-Washington bagi pemerintah Afghanistan.

Menurut Reuters, Sekjen NATO dalam wawancaranya dengan para wartawan di Brussels menyinggung tentang kesepakatan Loya Jirga Afghanistan terhadap penandatanganan pakta keamanan dengan AS. Rasmussen memperingatkan bahwa jika Karzai tidak menandatangani pakta tersebut maka NATO terpaksa menarik semua tentaranya dari Afghanistan hingga akhir tahun 2014.

Ia menambahkan, jika pakta keamanan antara Washington dan Kabul tidak ditandatangani maka militer asing tidak memiliki alasan lagi untuk tetap tinggal di Afghanistan pasca tahun 2014 khususnya para pelatih militer. Sekjen NATO berharap presiden Afghanistan akan menuruti nasihat Loya Jirga dan bersedia menandatangani pakta keamanan itu.