Meningkatnya perbedaan politik dan keamanan di wilayah pendudukan, bertepatan dengan peringatan tentang ledakan situasi di Tepi Barat, kegagalan mencapai tujuan perang Gaza, dan meningkatnya protes mantan pejabat keamanan, telah mengungkap tanda-tanda masuknya rezim Zionis ke fase krisis multidimensi.

Perkembangan beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa rezim Zionis, selain menghadapi tantangan lapangan di Gaza dan Tepi Barat, juga dihadapkan pada keretakan mendalam di tingkat politik dan keamanan. Situasi yang oleh para analis dinilai belum pernah terjadi sebelumnya dan sebagai ancaman bagi kohesi struktural rezim ini. Dalam rangkuman berita dari ParsToday ini, kami menyajikan tinjauan atas berbagai krisis yang dihadapi rezim Zionis:

Peringatan Keamanan tentang Tepi Barat

Perkiraan kalangan keamanan Zionis menunjukkan peningkatan ketegangan di Tepi Barat menjelang bulan suci Ramadhan. Pembatasan ekonomi, pencegahan pekerjaan warga Palestina di wilayah pendudukan, dan keterlambatan pembayaran gaji staf Otoritas Palestina disebut sebagai faktor-faktor yang dapat memicu konflik terorganisir. Sementara itu, meningkatnya ketegangan terkait Masjid Al-Aqsa dan perluasan operasi militer di kota-kota serta kamp-kamp pengungsi telah meningkatkan kemungkinan terjadinya krisis keamanan yang meluas.

Perang Gaza dan Jalan Buntu Strategis

Setelah lebih dari dua tahun perang Gaza (7 Oktober 2023), pejabat Zionis mengakui bahwa tujuan yang dideklarasikan, termasuk penghancuran Hamas dan pemulangan tahanan, belum tercapai. Berlanjutnya korban jiwa, kehancuran infrastruktur yang luas, dan tekanan internasional telah meningkatkan biaya politik dan militer perang ini serta menjadi salah satu poros perbedaan di dalam wilayah pendudukan. Kegagalan ini telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik dan meningkatnya kritik terhadap kinerja kabinet.

Keretakan Belum Pernah Terjadi di Lembaga Keamanan

Surat bernada keras dari lima mantan kepala Shinbet dan puluhan pejabat keamanan rezim Zionis yang menentang Perdana Menteri menunjukkan kedalaman perbedaan antara tingkat politik dan keamanan. Para penandatangan menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berupaya mengalihkan tanggung jawab atas kegagalan 7 Oktober dan merusak lembaga keamanan. Sementara itu, publikasi sebuah laporan kontroversial tentang peristiwa menjelang operasi ini telah memicu ketegangan antara pemerintah dan militer, serta mengacaukan sidang parlemen.

Konfrontasi Politik dan Krisis Legitimasi

Perbedaan terbuka antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Perang Yoav Gallant mengenai tanggung jawab atas kegagalan telah memicu perang narasi di ruang politik. Oposisi juga dengan mengajukan pertanyaan tentang ketidaktahuan pemerintah akan peringatan sebelumnya, telah menjadikan isu ini sebagai poros persaingan politik. Analis percaya bahwa keretakan ini menjelang pemilu memperparah krisis legitimasi dan melemahkan kohesi pengambilan keputusan.

Krisis Sosial dan Ekonomi

Di samping tantangan keamanan, tekanan ekonomi dan protes internal terhadap kelanjutan perang telah memicu ketidakpuasan sosial. Kondisi ini, bersama dengan kekhawatiran akan meluasnya konflik ke front lain, semakin memperlemah situasi internal rezim Zionis. Rangkaian perkembangan lapangan, perbedaan politik, dan peringatan keamanan menunjukkan bahwa rezim Zionis menghadapi berbagai krisis; krisis yang telah melampaui tingkat medan perang dan merambah ke struktur kekuasaan, kepercayaan publik, dan efektivitas lembaga-lembaganya. Kelanjutan tren ini dapat membawa konsekuensi strategis bagi stabilitas internal dan posisi regional rezim ini.(

Meningkatnya ketegangan politik dan keamanan, kegagalan dalam mencapai tujuan perang Gaza, peringatan tentang meledaknya situasi di Tepi Barat, serta meningkatnya ketidakpuasan sosial menjadi indikasi bahwa rezim Israel memasuki tahap krisis struktural dan multidimensional. Menurut para analis, hal ini telah menantang kohesi pengambilan keputusan dan legitimasi internal rezim tersebut.

Perkembangan beberapa bulan terakhir di wilayah pendudukan menunjukkan terjadinya beberapa krisis secara bersamaan; krisis ini menyebar dari medan perang ke ranah politik, keamanan, dan sosial, menciptakan kesenjangan mendalam dalam struktur kekuasaan. Evaluasi dari lingkaran keamanan Israel menunjukkan bahwa situasi di Tepi Barat menjelang bulan suci Ramadan sangat tegang.

Pembatasan ekonomi, larangan pekerjaan bagi warga Palestina di wilayah pendudukan, dan keterlambatan pembayaran gaji pegawai Otoritas Palestina menjadi faktor utama meningkatnya ketegangan. Bersamaan dengan itu, peningkatan tindakan militer di kota-kota dan kamp-kamp pengungsi, serta ketegangan terkait Masjid Al-Aqsa, meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik berskala luas.

Di front Gaza, lebih dari dua tahun setelah dimulainya perang pada 7 Oktober 2023, pejabat Israel mengakui bahwa tujuan yang diumumkan, termasuk menghancurkan Hamas, belum tercapai. Korban yang terus berlanjut, kerusakan infrastruktur, dan tekanan internasional meningkatkan biaya perang ini serta menjadi sumber perbedaan internal, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan publik terhadap kabinet.

Surat kritis dari lima mantan kepala Shin Bet dan puluhan pejabat keamanan terhadap Benjamin Netanyahu
Di tingkat lembaga keamanan, surat kritis dari lima mantan kepala Shin Bet dan puluhan pejabat keamanan terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menunjukkan kesenjangan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara level politik dan keamanan. Publikasi laporan terkait kejadian sebelum operasi 7 Oktober juga memperburuk ketegangan antara pemerintah dan militer, dan membuat sidang parlemen kacau.

Perselisihan politik antara Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant, mantan Menteri Perang, serta pertanyaan oposisi tentang ketidaktahuan pemerintah terhadap peringatan sebelumnya, memperburuk krisis legitimasi menjelang pemilihan. Bersamaan dengan itu, tekanan ekonomi dan protes domestik terhadap kelanjutan perang membuat situasi sosial di wilayah pendudukan semakin rapuh.

Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa rezim Israel menghadapi krisis yang melampaui medan perang; krisis ini telah menyebar ke struktur kekuasaan, kepercayaan publik, dan efektivitas lembaganya, yang berpotensi menimbulkan dampak strategis terhadap stabilitas internal dan posisi regional rezim tersebut.

Sumber-sumber Palestina melaporkan gugurnya seorang kakak beradik di tangan pasukan keamanan Otoritas Palestina saat mengejar ayah mereka di Tepi Barat.

Melaporkan dari laman Palestine Online, IRNA pada Senin, 16 Februari 2026, memberitakan pasukan keamanan Otoritas Palestina, Minggu malam, dalam operasi penyergapan terhadap kendaraan keluarga Samir Samarah, menembaki anggota keluarga ini.

Dalam serangan ini, putra keluarga berusia 16 tahun bernama Ali gugur, dan sejumlah saudara kandungnya lainnya terluka.

Samir Samarah sendiri dalam insiden ini terluka akibat tembakan di kakinya, kemudian ditangkap oleh pasukan keamanan Otoritas Palestina.

Berdasarkan laporan Palestine Online, anak-anak yang terluka dibawa ke rumah sakit di kota Tubas dan Nablus di Tepi Barat. Akan tetapi beberapa saat kemudian, dokter mengumumkan bahwa putri keluarga berusia tiga tahun itu gugur akibat parahnya luka yang diderita.

Saudara laki-laki syahid Ali Samarah menceritakan detail pahit insiden ini dan menyatakan bahwa pasukan keamanan Otoritas Palestina menembaki kendaraan keluarga tanpa peringatan apa pun, sementara anak-anak tak berdosa berada di dalamnya.

Sementara itu, Komite Keluarga Tahanan Politik Palestina dalam sebuah pernyataan menyebut insiden ini sebagai kejahatan berbahaya dan menambahkan, "Apa yang terjadi adalah hasil dari kebijakan terencana dan terprogram yang didasarkan pada pengejaran pasukan perlawanan dan individu-individu yang diburu rezim pendudukan Israel, bahkan jika harganya adalah membunuh warga Palestina demi kepuasan rezim pendudukan."

Komite ini menambahkan bahwa keberlanjutan pendekatan keamanan khianat ini, yang didasarkan pada pelacakan dan pengejaran individu-individu yang masuk dalam daftar target penjajah, menunjukkan penyimpangan berbahaya dari orientasi nasional dan menempatkan pasukan keamanan pada posisi berhadapan dengan rakyatnya sendiri, alih-alih melindungi mereka.

Komite Keluarga Tahanan Politik Palestina menambahkan bahwa tanggung jawab penuh atas kejahatan ini berada di pundak setiap pihak yang mengeluarkan perintah ini, berpartisipasi dalam pelaksanaannya, atau memberikan perlindungan politik untuknya.

Komite ini menambahkan bahwa upaya untuk membenarkan apa yang terjadi atau menggambarkannya sebagai prosedur keamanan biasa tidak akan mengubah fakta bahwa darah yang tertumpah adalah darah warga Palestina, yang ditumpahkan akibat keputusan untuk mengejar individu yang diburu rezim pendudukan Israel.

Komite Keluarga Tahanan Politik Palestina menuntut penghentian segera kebijakan Otoritas Palestina dalam mengejar warga Palestina yang diburu rezim Zionis, serta pembebasan tahanan politik yang dipenjara karena aktivitas perlawanan terhadap rezim pendudukan Israel atau karena menyatakan pendapat atau afiliasi politik mereka.

Hamas: Noda Hitam Baru di Catatan Otoritas Palestina

Dalam konteks ini, Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menegaskan bahwa kejahatan pasukan keamanan Otoritas Palestina di kota Tamun, Tepi Barat, yang mengakibatkan gugurnya seorang anak Palestina, adalah noda hitam baru dalam catatan pasukan ini yang alih-alih melindungi rakyat Palestina, terus menindas mereka.

Hamas menambahkan, "Saat kita berkabung atas syahid ini, kami menegaskan bahwa kejahatan ini mencerminkan kebijakan represif berbahaya yang diterapkan pasukan keamanan Otoritas Palestina melalui penganiayaan terhadap rakyat Palestina, di saat perjuangan mereka menghadapi serangan belum pernah terjadi sebelumnya dari rezim pendudukan Israel dan pemukim Zionis di berbagai wilayah Tepi Barat."

Gerakan ini memperingatkan konsekuensi dari kelanjutan pengejaran pejuang perlawanan oleh Otoritas Palestina dan menganggap kepemimpinan Otoritas sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi kejahatan ini.

Hamas menuntut pengadilan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan ini dan menegaskan bahwa darah rakyat Palestina adalah amanah di pundak semua orang, dan pertumpahannya tidak dapat diterima dengan alasan apa pun.

Gerakan ini juga menuntut pembebasan segera semua tahanan politik, penghentian segala bentuk penganiayaan terhadap rakyat Palestina, serta upaya serius untuk memperkuat persatuan nasional dan menyatukan barisan guna menghadapi Israel dan program-program rezim pendudukan ini yang menargetkan tanah, rakyat, dan tempat-tempat suci Palestina.

Seorang pakar keamanan Irak memperingatkan tentang konsekuensi pelarian ratusan anggota keluarga elemen teroris ISIS dari Kamp Al-Hol, Suriah, dan menyebutnya sebagai ancaman keamanan serius bagi negaranya.

Melaporkan dari kantor berita Al-Maalumah, IRNA pada Senin, 16 Februari 2026, memberitakan Shabah Al-Ukaili meminta pemerintah dan komandan keamanan Irak untuk meningkatkan tindakan mereka di sepanjang perbatasan Irak-Suriah.

Ia mengatakan pelarian keluarga ISIS dari Kamp Al-Hol merupakan ancaman keamanan langsung dan serius bagi Irak, terutama karena informasi menunjukkan sejumlah besar orang yang melarikan diri memiliki kewarganegaraan Irak dan berhubungan dengan pimpinan terkemuka kelompok teroris ini.

Pakar keamanan Irak ini melanjutkan bahwa operasi pelarian tampaknya terorganisasi dan bukan kebetulan, dan mungkin didukung oleh sel-sel afiliasi ISIS yang beroperasi di dalam kamp serta memanfaatkan celah dan lemahnya tindakan keamanan.

Ia menekankan perlunya memperkuat penempatan militer dan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur perbatasan untuk mencegah setiap upaya infiltrasi, dan mengatakan penanganan masalah ini membutuhkan koordinasi tingkat tinggi antara organisasi keamanan dan intelijen, karena diperkirakan sel-sel tidur kelompok teroris ini di dalam Irak akan aktif kembali.

Menurut laporan Al-Maalumah, sumber-sumber terpercaya Suriah melaporkan bahwa ratusan anggota keluarga ISIS dalam beberapa hari terakhir melarikan diri secara massal dari Kamp Al-Hol dalam kondisi mencurigakan, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan pergerakan ini untuk mengorganisasi ulang teroris.

Kamp Al-Hol yang terletak di Provinsi Al-Hasakah (timur laut Suriah) selama beberapa tahun terakhir berada di bawah pengawasan milisi QSD (sekutu AS). Dahulu 73 ribu orang dari anggota ISIS dan keluarga mereka tinggal di kamp ini, tetapi dalam beberapa tahun terakhir populasi kamp ini menurun. Pada Januari 2026, jumlah penghuni dilaporkan sekitar 24.000 orang .

Kamp ini berbatasan dengan Irak, dan sebagian besar penghuninya adalah istri dan anak-anak anggota kelompok teroris ISIS serta para pendukung kelompok ini. Di kamp ini, warga Irak serta warga negara Barat yang bepergian untuk bergabung dengan kelompok teroris ini juga ditahan.

Berbagai faksi Palestina dan berbagai negara dunia merespons rencana rezim Zionis untuk menduduki sejumlah wilayah dari tanah Tepi Barat, dan menyebut langkah ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.

Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) seraya merilis statemen, mengecam langkah terbaru kabinet rezim Zionis yang mendaftarkan tanah-tanah Tepi Barat sebagai "Tanah Negara", dan menyebutnya sebagai upaya untuk memaksakan status jajahan dan pelanggaran nyata hukum internasional.

Mohammad bin Ahmad Al-Yamahi, Ketua Parlemen Arab, juga mengecam keputusan kabinet rezim Israel untuk menduduki sebagian wilayah Tepi Barat dan menekankan bahwa keputusan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum dan kehendak internasional.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan menekankan perlunya solidaritas masyarakat internasional untuk menekan rezim pendudukan agar segera menghentikan pelaksanaan keputusan ini dan mencegah konsekuensi berbahayanya.

Kementerian Luar Negeri Mesir juga memperingatkan dalam pernyataannya bahwa tindakan berbahaya ini bertujuan untuk memperkuat dominasi rezim Israel atas wilayah-wilayah pendudukan dan melemahkan hak-hak sah rakyat Palestina.

Kabinet rezim Israel telah menyetujui sebuah rencana yang memungkinkan rezim ini, untuk pertama kalinya sejak Perang 1967, menyatakan wilayah luas di Tepi Barat sebagai “tanah negara”.

Menurut ketentuan keputusan ini, tanah di Tepi Barat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan pribadi akan didaftarkan sebagai tanah negara dalam proses ini.

Keputusan ini, yang bertentangan dengan hukum internasional, memindahkan sebagian besar wilayah Tepi Barat ke pendudukan dan kepemilikan rezim Israel. Namun, pejabat Israel berusaha menggambarkan langkah ini sebagai tindakan legal dan menutupi aspek pendudukan dari keputusan tersebut. Mereka menyatakan bahwa proses ini akan dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan setelah pemeriksaan hukum selesai.

Berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB, rencana rezim Israel untuk mengambil alih wilayah Tepi Barat dianggap sebagai “pelanggaran jelas hukum internasional” dan secara langsung bertentangan dengan kerangka hukum internasional. Alasan utama kecaman global adalah bahwa keputusan kabinet rezim Israel ini secara langsung mendukung ekspansi permukiman ilegal Israel.

Hukum internasional melarang keras pemindahan penduduk ke wilayah yang diduduki (Pasal 49 Konvensi Jenewa ke-4). Tanah yang didaftarkan sebagai “tanah negara” sering digunakan untuk pengembangan permukiman rezim Israel.

Tindakan ini melemahkan hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memanfaatkan sumber daya nasional mereka. Resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB selalu menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah dan hak-hak rakyat Palestina.

Proses pendaftaran dokumen kepemilikan pribadi di bawah sistem hukum yang berlaku di wilayah pendudukan sangat sulit atau pada praktiknya hampir mustahil bagi warga Palestina. Tindakan ini secara efektif mengubah tanah yang berada di bawah kontrol Palestina menjadi aset yang berada di bawah kendali kabinet rezim Israel. Tujuan akhir dari langkah rezim Israel ini adalah “memperkuat dominasi rezim ini atas wilayah pendudukan dan melemahkan hak sah rakyat Palestina.”

Rencana kabinet rezim Israel ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan sebuah rencana pendudukan dengan tujuan rasis dan ekspansionis yang sepenuhnya bertentangan dengan konsensus global mengenai ilegalitas pembangunan permukiman dan perubahan struktur wilayah di kawasan yang diduduki.

Respons keras dari Hamas, para aktor regional, serta negara-negara termasuk Parlemen Arab dan kementerian luar negeri Qatar dan Mesir menunjukkan bahwa tindakan ini akan memiliki konsekuensi luas terhadap perkembangan di Palestina dan kawasan sekitarnya. Respons-respons ini menuntut tekanan internasional untuk menghentikan proses ini secara segera dan mencegah “konsekuensi berbahayanya.”

Pesan rahasia Washington kepada faksi-faksi Irak mengenai pencalonan Nouri al-Maliki meningkatkan kekhawatiran tentang intervensi asing dalam proses politik Baghdad.

Melaporkan dari IRNA, ParsToday pada Selasa, 17 Februari 2026, seorang sumber politik Irak mengumumkan bahwa Amerika dalam pesan rahasia kepada kelompok-kelompok pendukung Nouri Al-Maliki, mantan Perdana Menteri Irak, memperingatkan bahwa jika bersikeras mencalonkannya untuk membentuk pemerintahan mendatang, sanksi politik dan ekonomi akan dijatuhkan terhadap lembaga-lembaga kunci Irak.

Langkah ini oleh para pengamat dinilai sebagai upaya Washington mempengaruhi proses pemilihan perdana menteri.

Berdasarkan laporan ini, sanksi potensial dapat mencakup pembatasan terhadap Bank Sentral Irak dan Perusahaan Pemasaran Minyak Irak (SOMO). Tujuannya adalah memaksa faksi-faksi politik mengubah sikap mereka terhadap pencalonan Al-Maliki.

Pesan ini disampaikan setelah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sebelumnya juga dalam sikap intervensi mengancam akan menghentikan bantuan Washington ke Baghdad jika al-Maliki kembali berkuasa.

Reaksi Faksi Irak terhadap Tekanan Asing

Sejumlah tokoh politik Irak menilai pernyataan Presiden Amerika tentang pemilihan Perdana Menteri Irak sebagai campur tangan dalam urusan domestik. Hussein Al-Sadiq, anggota Koalisi Negara Hukum, menegaskan Al-Maliki mengandalkan kesepahaman internal untuk pencalonannya dan tidak mengejar "mediasi asing" apa pun. Ia menegaskan penyelesaian masalah perdana menteri harus dilakukan dalam kerangka konstitusi dan kesepakatan nasional.

Haitham Al-Miyahi dari Partai Demokrat Kurdistan Irak juga menyatakan belum ada sikap resmi dari Amerika tentang penolakan pencalonan Al-Maliki, dan dialog politik masih berlangsung. Sementara itu, Mohammed Al-Dhari dari Koalisi Anbar, merujuk pada penunjukan utusan baru Amerika ke Baghdad, menilai langkah ini sebagai tanda upaya Washington mengelola kasus-kasus sensitif ekonomi Irak.

Potensi Dampak pada Proses Politik Baghdad

Pengamat Irak memperingatkan bahwa tekanan asing dapat memperdalam perpecahan antar faksi politik dan memperumit proses pembentukan pemerintahan. Koalisi Kerangka Koordinasi juga berulang kali menegaskan bahwa pemilihan perdana menteri adalah isu sepenuhnya domestik dan tidak boleh dipengaruhi oleh kehendak aktor asing.

Analis regional menilai pendekatan Washington ini sebagai bagian dari kebijakan intervensi di Asia Barat. Kebijakan yang menurut mereka bertentangan dengan prinsip kedaulatan nasional dan dapat menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas politik Irak.

Tiongkok menuntut penghormatan terhadap kerja sama yang sah dan legal di antara negara-negara, menyusul laporan tentang tekanan AS-Israel terhadap ekspor minyak Iran ke negara tersebut.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok, menanggapi laporan terbaru mengenai tekanan Amerika Serikat dan Israel terhadap ekspor minyak Iran ke Tiongkok, menyatakan bahwa kerja sama normal antarnegara dalam kerangka hukum internasional adalah sesuatu yang rasional dan sah, serta harus dihormati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada hari Senin, 15 Februari, mengatakan bahwa kerja sama antarnegara yang dilakukan sesuai dengan peraturan internasional harus dilindungi dan dipatuhi.

Pernyataan ini muncul menyusul laporan media Amerika Axios yang mengabarkan kesepakatan antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu untuk mengkaji cara-cara membatasi ekspor minyak Iran ke Tiongkok. Menurut laporan tersebut, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran.

Tiongkok merupakan salah satu negara konsumen minyak terpenting dan selama bertahun-tahun selalu berupaya menjaga diversifikasi pembelian minyak dari negara-negara produsen. Negara ini adalah pembeli utama minyak Iran bahkan selama tahun-tahun sanksi ilegal dan sepihak Amerika Serikat.

Sikap Tiongkok dalam menekankan perlunya menghormati kerja sama hukum antarnegara dan tidak mencampuri hubungan dagang antarnegara dapat dianalisis berdasarkan perkembangan politik, ekonomi, dan geopolitik terkini dalam tiga tingkat utama:

Pentingnya Ekonomi Hubungan Iran-Tiongkok: Hubungan minyak antara Iran dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu pilar penting perdagangan luar negeri Beijing. Berdasarkan laporan, sebagian besar ekspor minyak Iran (lebih dari 80 persen) ditujukan ke Tiongkok, dan hal ini sangat vital bagi perekonomian Iran. Di sisi lain, Beijing mendapatkan keuntungan signifikan dari impor minyak dengan diskon dan jangka panjang, serta menganggapnya sebagai bagian dari strategi menjamin keamanan energinya.

Hubungan ini tidak hanya terbentuk dalam kerangka jual beli minyak sederhana, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme perdagangan yang lebih besar dan barter keuangan kompleks yang dirancang untuk menghindari sanksi AS dan menjaga aliran pendapatan Iran. Sebagai imbalan atas pasokan minyak dari Teheran, Tiongkok secara efektif meningkatkan kerja sama ekonomi kedua belah pihak melampaui transaksi dagang jangka pendek melalui kelanjutan hubungan ekonomi dan perdagangan yang luas serta kerja sama dalam proyek-proyek infrastruktur di Iran.

Kepentingan Geopolitik dan Pencegahan Pengepungan Ekonomi oleh AS: Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah berupaya memantapkan perannya sebagai kekuatan global yang independen dari pengaruh ekonomi dan politik Amerika Serikat. Sanksi dan tekanan yang diterapkan Washington bekerja sama dengan Tel Aviv terhadap Teheran, terutama di bidang minyak, adalah bagian dari kebijakan tekanan maksimum untuk melemahkan ekonomi Iran dan membendung pengaruh regionalnya. Dalam kerangka ini, tekanan terhadap ekspor minyak Iran ke Tiongkok dapat membawa tujuan yang lebih luas dari sekadar membatasi pendapatan Teheran, yaitu mengirimkan pesan kepada Beijing bahwa kelanjutan hubungan ekonomi dengan Teheran dapat menimbulkan biaya politik dan ekonomi.

Dari sudut pandang Beijing, tekanan semacam itu tidak hanya merupakan campur tangan dalam hubungan dagang antara dua negara, tetapi juga dapat melemahkan tatanan internasional yang mengatur perdagangan global dan kedaulatan negara. Dengan menekankan penghormatan terhadap "kerja sama hukum antarnegara," Tiongkok pada hakikatnya menuntut perlindungan hak-hak hukum pemerintah dalam menentukan mitra dagang mereka tanpa tekanan atau paksaan dari kekuatan lain.

Peran Tiongkok sebagai Mediator dan Aktor Penyeimbang di Asia Barat: Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah menyesuaikan kebijakan luar negerinya sedemikian rupa sehingga tidak hanya tampil sebagai mitra ekonomi Iran, tetapi juga memainkan peran penyeimbang di kawasan Asia Barat. Di satu sisi, Beijing memperluas hubungan strategisnya dengan negara-negara Arab kaya minyak, dan di sisi lain, memiliki kerja sama mendalam dengan Teheran. Mempertahankan keseimbangan ini mengharuskan Beijing untuk berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan menghormati kerja sama yang sah agar dapat mempertahankan kredibilitas diplomatiknya di tingkat global dan menghindari konflik regional.

Kepatuhan Tiongkok pada prinsip ini juga merupakan bagian dari pesan yang lebih luas yang bertujuan mencegah eskalasi ketegangan di kawasan dan menjamin stabilitas pasar energi global, karena setiap gangguan dalam perdagangan minyak dapat mempengaruhi harga dan pasokan energi dunia. Dengan kata lain, menjaga "aturan main" perdagangan tidak hanya menguntungkan Teheran atau Beijing, tetapi juga bermanfaat bagi stabilitas ekonomi dunia.

Secara umum, sikap Tiongkok dalam mengkritik upaya Amerika Serikat dan Israel untuk mencegah ekspor minyak Iran dapat dianggap sebagai hasil dari kombinasi kepentingan ekonomi langsung, kekhawatiran geopolitik terhadap tekanan AS-Israel, dan keinginan untuk mempertahankan tatanan internasional berbasis aturan yang ingin diperkuat Beijing sebagai pemain global.

Tekanan politik dari partai-partai besar Islamis Pakistan terhadap pemerintah negara itu untuk menarik diri dari "Dewan Perdamaian" (Board of Peace) yang digagas mantan Presiden AS Donald Trump terus meningkat.

Maulana Fazlur Rehman, pemimpin Jamiat Ulema-e-Islam (Fazl), dan Hafiz Naeemur Rehman, pemimpin Jamaat-e-Islami, sebagai dua partai Islamis utama Pakistan, dalam pertemuan bersama membahas perkembangan di Asia Barat, termasuk partisipasi Islamabad dalam dewan perdamaian tersebut. 

Para pemimpin kedua partai besar Pakistan ini memperingatkan pemerintah akan konsekuensi terlibat dalam inisiatif yang mereka sebut sebagai "Dewan Perdamaian Trump". Mereka menilai inisiatif ini sebagai langkah menipu yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan rezim Zionis (Israel) dan menindas bangsa Palestina. Mereka menegaskan tidak akan membiarkan Islamabad menjadi alat proksi kekuatan besar.

Dalam konferensi pers bersama di Islamabad, Fazlur Rehman dan Hafiz Naeemur Rehman menyatakan, "Kami memperingatkan pemerintah Pakistan untuk tidak terlibat dalam proses apa pun yang dikelola Trump. Jika tidak, kami akan terus menyatakan penolakan dalam bentuk pertemuan besar dan menggelar demonstrasi nasional."

Mereka menyoroti rencana pertemuan perdana dewan tersebut di Washington pekan ini yang dijadwalkan dihadiri Perdana Menteri Pakistan. "Pertanyaan kami adalah, apakah Pakistan berniat bergabung dengan Israel untuk menindas rakyat Palestina?" tegas mereka. 

Penolakan ini terjadi di tengah meningkatnya kecaman dari berbagai partai dan anggota parlemen terkemuka Pakistan yang menyatakan keprihatinan serius atas agenda tersembunyi Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka menentang segala bentuk keterlibatan Islamabad dalam proses ini.

Penentangan partai-partai besar Pakistan terhadap keterlibatan negara itu dalam dewan perdamaian yang diusulkan Trump untuk Gaza terutama terkait dengan kombinasi kekhawatiran strategis, tekanan opini publik, dan pertimbangan politik domestik. Intensitas penolakan ini meningkat seiring rencana Perdana Menteri Pakistan menghadiri pertemuan di Washington pada 19 Februari. 

Faktor pertama adalah ketidakpercayaan historis sebagian besar elite politik Pakistan terhadap peran Amerika Serikat dalam konflik Asia Barat. Banyak partai Pakistan meyakini bahwa rencana yang berpusat pada AS tidak netral dan tidak akan mencerminkan tuntutan Palestina secara adil menurut pandangan Islamabad. Dari sudut pandang ini, bergabungnya Pakistan secara resmi ke dalam mekanisme yang dirancang Trump dianggap sebagai pengakuan implisit terhadap kerangka yang, menurut para pengkritik, mengubah keseimbangan demi kepentingan satu pihak. 

Partai-partai penting seperti Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N) dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) berpandangan bahwa masalah Gaza harus ditangani dalam kerangka lembaga multilateral dan dengan konsensus luas dunia Islam, bukan dalam kerangka rencana yang dipimpin oleh kekuatan tertentu. Mereka khawatir partisipasi aktif Pakistan dalam rencana Trump untuk Gaza akan melemahkan posisi tradisional negara itu dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan menciptakan jarak antara pemerintah dan opini publik. 

Faktor kedua adalah tekanan sosial dan tingginya sensitivitas masyarakat Pakistan terhadap isu Palestina. Iklim politik negara itu sedemikian rupa sehingga setiap tindakan pemerintah di bidang kebijakan luar negeri segera menjadi sorotan publik. Dalam kondisi seperti ini, bergabung dengan rencana Amerika tentang Gaza dapat ditafsirkan oleh pihak oposisi domestik sebagai penyimpangan dari prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Pakistan yang telah dicanangkan. 

Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintahan yang dipimpin Shehbaz Sharif, karena harus menyeimbangkan antara interaksi diplomatik dengan kekuatan global dan mempertahankan legitimasi internal. Survei Gallup Pakistan menunjukkan sekitar 74 persen masyarakat mendukung pengiriman pasukan ke Gaza, namun dukungan ini bersyarat pada mandat yang jelas dari PBB dan permintaan resmi dari kepemimpinan Palestina. Sikap terhadap keanggotaan Pakistan di Dewan Perdamaian justru lebih terpolarisasi, dengan 34 persen mendukung, 23 persen menolak, dan 39 persen tidak yakin, yang mencerminkan terbatasnya pemahaman publik tentang peran badan tersebut. 

Faktor ketiga adalah persaingan politik domestik. Partai-partai oposisi menggunakan isu kebijakan luar negeri untuk mengkritik pemerintah Pakistan, dan penentangan terhadap partisipasi dalam dewan perdamaian dianggap sebagai alat untuk menunjukkan kemandirian politik dan membela kepentingan nasional. Mereka menekankan bahwa Pakistan harus mempertahankan perannya sebagai pendukung hak-hak Palestina dan menghindari keterlibatan dalam mekanisme seperti rencana perdamaian Trump untuk Gaza yang secara praktis dapat menjadi alat di tangan Trump dan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Pakistan terkait isu Palestina. 

Kritik juga datang dari partai berkuasa sebelumnya, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Imran Khan, yang mengecam keputusan pemerintah bergabung dengan dewan tersebut tanpa konsultasi parlementer. PTI menegaskan bahwa partisipasi dalam inisiatif perdamaian internasional harus melengkapi sistem multilateral PBB, bukan menciptakan struktur paralel yang dapat memperumit tata kelola global. 

Menteri Ekonomi Israel Nir Barkat justru menyatakan bahwa Israel tidak akan menerima negara-negara yang dianggap mendukung terorisme, termasuk Pakistan, untuk berperan dalam transisi Gaza atau pasukan penjaga perdamaian. Pernyataan ini semakin memperumit posisi Pakistan dan memicu pertanyaan tentang efektivitas partisipasi Islamabad dalam dewan yang juga melibatkan Israel. 

Para pemimpin negara-negara Afrika mendeklarasikan solidaritas mereka dengan bangsa Palestina dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Dalam pernyataan penutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-39 Uni Afrika (AU) yang berlangsung di Addis Ababa, Ethiopia, pada 14-15 Februari, para kepala negara Afrika menyatakan solidaritas penuh dengan bangsa Palestina. Mereka menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan dengan tegas menentang segala upaya pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka.

Pernyataan KTT Afrika tersebut menyatakan, "Kami menyerukan pemberian keanggotaan penuh kepada Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan tuntutan mayoritas masyarakat internasional." Pernyataan itu juga menegaskan penolakan tegas terhadap setiap upaya untuk memindahkan rakyat Palestina ke Mesir atau Yordania.

Para pemimpin Uni Afrika menegaskan solidaritas penuh mereka dengan rakyat Palestina dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri serta mengakhiri pendudukan. Pernyataan itu juga memperingatkan tentang memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza akibat blokade dan penghalangan masuknya bantuan kemanusiaan.

Deklarasi solidaritas para pemimpin Afrika dengan bangsa Palestina ini berakar pada ikatan historis dan pertimbangan politik bersama. Sikap ini bukan sekadar reaksi simbolis, melainkan mencerminkan pandangan banyak negara Afrika terhadap isu Palestina sebagai bagian dari warisan perjuangan melawan kolonialisme dan pembelaan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Salah satu alasan terpenting solidaritas ini adalah pengalaman historis bersama negara-negara Afrika dengan dominasi kolonial dan perjuangan kemerdekaan. Banyak pemimpin Afrika memandang isu Palestina beriringan dengan narasi historis yang dihadapi bangsa-bangsa Afrika pada abad ke-20. Identifikasi historis ini menjadikan dukungan bagi Palestina dalam wacana politik Afrika bukan sekadar pengambilan posisi eksternal, melainkan bagian dari identitas politik pascakolonial.

Dari perspektif ini, pembelaan hak-hak Palestina berarti membela prinsip-prinsip yang menjadi landasan kemerdekaan negara-negara Afrika. Banyak negara Afrika, terutama yang memiliki pengalaman kolonial dan perjuangan kemerdekaan, menganggap diri mereka senasib dengan rakyat Palestina. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Afrika seperti Nelson Mandela berulang kali mendukung perjuangan Palestina dan membandingkan pendudukan Israel dengan apartheid.

Faktor lain adalah upaya Uni Afrika untuk memantapkan posisinya sebagai aktor independen dalam politik global. Pernyataan solidaritas dalam isu-isu internasional penting memungkinkan lembaga ini untuk menunjukkan bahwa Afrika bukan sekadar arena persaingan kekuatan asing, melainkan memiliki sikap dan suara bersama. Di tengah meningkatnya persaingan kekuatan global untuk mempengaruhi benua Afrika, pengambilan sikap berprinsip terhadap krisis global dapat membantu memperkuat kohesi politik intra-benua.

Opini publik di banyak negara Afrika juga memainkan peran penting dalam pengambilan sikap ini. Masyarakat sipil, kelompok keagamaan, dan organisasi akar rumput di berbagai negara Afrika dalam beberapa tahun terakhir secara terbuka menyatakan dukungan mereka bagi rakyat Palestina.

Masyarakat sejumlah negara Afrika menggelar demonstrasi untuk menunjukkan dukungan luas bagi Palestina, sambil mengecam kejahatan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya selama perang Gaza terhadap penduduk jalur Gaza. Oleh karena itu, pernyataan dukungan bagi bangsa Palestina tidak hanya menyampaikan pesan diplomatik ke luar, tetapi juga merupakan respons terhadap tuntutan domestik.

Resolusi terbaru Parlemen Eropa dan diskusi yang digulirkan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB sekali lagi mengangkat pertanyaan fundamental: di mana batas antara "pembelaan nilai-nilai universal" dan "intervensi dalam kedaulatan nasional"?

Kantor Berita Mehr melaporkan, pengesahan resolusi baru terhadap Iran di Parlemen Eropa dan desakan kepada Dewan serta Komisi Eropa untuk memperluas sanksi terarah, sekali lagi menghidupkan perdebatan lama tetapi fundamental tentang "kedaulatan nasional" versus "intervensi moral".

Bersamaan dengan itu, pertemuan terbaru Dewan HAM PBB di Jenewa juga diwarnai pemungutan suara mengenai situasi HAM di Iran. Langkah yang dari kacamata Tehran dan banyak analis, dinilai bukan sebagai isu HAM, melainkan bagian dari pertikaian politik luas antara Iran dan Barat.

Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir berulang kali, dengan merujuk pada konsep-konsep seperti "HAM", "kebebasan berekspresi", dan "hak-hak perempuan", mengeluarkan resolusi atau menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Dalam kasus terbaru, Parlemen Eropa menuntut perluasan sanksi terarah dan menuduh sejumlah lembaga domestik Iran, termasuk Organisasi Pengaturan Media Audio-Visual (SATRA), melanggar kebebasan pers.

Langkah-langkah ini terjadi dalam bingkai yang sepenuhnya politis, terutama di tengah meningkatnya perbedaan Tehran dan Barat di bidang-bidang seperti program nuklir, kebijakan regional, dan perang Ukraina. Dari sudut pandang Tehran, HAM dalam kerangka ini menjadi "alat tekanan", bukan prinsip netral dan universal.

Prinsip Kedaulatan Nasional; Sebuah Landasan Hukum Internasional

Dalam hukum internasional modern, prinsip "kedaulatan setara negara" adalah salah satu prinsip paling fundamental dalam Piagam PBB. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara berhak mengatur sistem hukum, budaya, dan sosialnya berdasarkan nilai-nilai dan struktur internalnya.

Namun, pendekatan sejumlah lembaga Eropa didasarkan pada asumsi bahwa hukum domestik negara-negara harus selaras dengan standar liberal Barat; mulai dari cara berpakaian dan kebijakan budaya hingga regulasi media. Pendekatan ini, meskipun dikemas dalam bahasa HAM, dalam praktiknya adalah semacam "penulisan ulang normatif dari luar" yang bertentangan dengan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara.

Kasus SATRA dan Kontroversi Kebebasan Berekspresi

Salah satu poros kritik Parlemen Eropa adalah kebijakan media Iran dan pembatasan yang diterapkan terkait penayangan konsumsi alkohol, rokok, atau ketidakhadiran hijab dalam karya-karya sinematik. Dalam pernyataan-pernyataan Eropa, hal-hal ini digambarkan sebagai contoh pembatasan kebebasan berekspresi.

Sebaliknya, setiap sistem hukum menetapkan kerangka berdasarkan norma budaya dan nilainya sendiri. Sebagaimana sejumlah negara Eropa memiliki pembatasan ketat terkait ujaran kebencian, simbol-simbol historis tertentu, atau penyangkalan peristiwa sejarah tertentu, Iran juga memiliki regulasi khasnya sendiri.

Dari perspektif ini, menjatuhkan sanksi pada lembaga seperti SATRA karena menjalankan hukum domestik, bukanlah pembelaan kebebasan berekspresi, melainkan intervensi dalam mekanisme hukum sebuah negara.

Standar Ganda dan Isu Media

Para kritikus juga merujuk pada apa yang mereka sebut "standar ganda". Mereka mengatakan Uni Eropa di satu sisi menuduh sejumlah lembaga Iran melanggar kebebasan pers, sementara di sisi lain, media teroris seperti International beroperasi bebas di Eropa dengan sikap yang sepenuhnya politis dan tendensius.

Begitu pula dengan isu menjadi tuan rumah bagi kelompok-kelompok seperti Munafiqin, yang selalu menuai perbedaan pendapat. Kelompok yang pernah masuk dalam daftar teroris Barat dan telah membunuh ribuan rakyat Iran, tetapi kemudian dikeluarkan dari daftar tersebut. Dukungan politik sejumlah tokoh Barat terhadap kelompok ini ditafsirkan sebagai bukti pendekatan selektif Eropa.

Tekanan HAM atau Alat Politik?

Kebetulan menguatnya tekanan HAM dengan momen-momen politik krusial, termasuk negosiasi saat ini dengan Amerika atau perkembangan regional, menyebabkan sejumlah analis menilai langkah-langkah ini sebagai bagian dari strategi tekanan multilateral.

Dari sudut pandang para analis ini, HAM dalam kerangka ini berubah menjadi "alat pelengkap sanksi ekonomi dan diplomatik". Alat yang memberikan legitimasi moral dan mengurangi biaya politik dari tindakan-tindakan hukuman di mata opini publik Barat.

Problem Kredibilitas Moral Barat

Salah satu isu penting adalah "kredibilitas moral" Barat. Sebelum menjatuhkan resolusi terhadap negara lain, pihak Barat semestinya juga bercermin pada catatan mereka sendiri: dari sejarah kolonialisme di Afrika dan Asia hingga perang Irak dan Afganistan.

Di ranah domestik, kisah kasus-kasus terkait Jeffrey Epstein dan pengungkapan luas tentang jaringan pelecehan seksual serta kaitannya dengan sejumlah tokoh berpengaruh, menjadi contoh krisis moral di masyarakat Barat. Diamnya lembaga-lembaga Eropa terhadap sejumlah krisis domestik sekutu mereka, di samping fokus intensif pada Iran, menunjukkan "pendekatan selektif" mereka.

Kesimpulan

Resolusi-resolusi terbaru Parlemen Eropa dan diskusi di Dewan HAM PBB sekali lagi mengangkat pertanyaan fundamental: di mana batas antara "pembelaan nilai-nilai universal" dan "intervensi dalam kedaulatan nasional"?

Eropa menekankan universalitas HAM, sementara Iran menekankan prinsip kedaulatan nasional dan keragaman budaya. Di tengah ini, yang memperumit kontroversi adalah terpautnya isu-isu ini dengan persaingan geopolitik dan perbedaan politik mendalam.

Jika HAM hendak memainkan peran konstruktif dalam hubungan internasional, mungkin diperlukan pendekatan yang lebih berimbang, tidak selektif, dan didasari rasa saling menghormati terhadap sistem hukum negara-negara. Jika tidak, setiap resolusi baru, alih-alih membantu perbaikan situasi HAM, hanya akan menjadi mata rantai lain dalam rantai ketidakpercayaan politik.