Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei dalam surat kepada Presiden Iran, Hassan Rouhani, dan Ketua Dewan Tinggi Keamanan Nasional, menyinggung pengkajian secara teliti dan bertanggungjawab atas Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) di parlemen islami (Majlis) dan Dewan Tinggi Keamanan Nasional, serta penindaklanjutan kesepakatan tersebut melalui prosedur hukum, beliau juga menyampaikan instruksi penting terkait penjagaan dan pemeliharaan kepentingan nasional dan maslahat penting negara. Seraya mengurai berbagai penekanan dan persyaratan sembilan poin dalam implementasi JCPOA, beliau juga menekankan ketetapan pada sidang 634 tertanggal (10/8/2015) Dewan Tinggi Keamanan Nasional dengan memperhatikan prosedur tersebut.

Teks surat Rahbar sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Yang terhormat bapak Rouhani

Presiden Republik Islam Iran dan Ketua Dewan Tinggi Keamanan Nasional

Salam sejahtera,

Sekarang setelah kesepakatan Rencana Aksi Bersama Kompreshensif (JCPOA) telah dikaji secara teliti dan bertanggungjawab di parlemen; komisi khusus dan komisi-komisi lain serta di Dewan Tinggi Keamanan Nasional pada akhirnya melalui prosedur hukum dan sedang menanti pendapat saya, saya perlu mengingatkan beberapa poin sehingga Anda dan para pihak yang berwenang secara langsung maupun tidak langsung, memiliki cukup kesempatan untuk menjaga dan memelihara kepentingan nasional dan maslahat tinggi negara.

1. Sebelum segala sesuatu, penting bagi saya untuk mengapresiasi semua pihak yang berwenang dalam proses penuh tantangan ini, di semua tingkat termasuk: juru runding yang baru-baru ini berusaha keras menjelaskan poin-poin positif dan konsolidasinya, dan juga para kritikus yang dengan ketelitian menakjubkan, mengingatkan kita soal titik-titik kelemahannya, dan khususnya ketua serta anggota komisi khusus Majlis, dan juga anggota senior Dewan Tinggi Keamanan Nasional yang dengan menyisipkan pertimbangan-pertimbangan penting mereka melengkapi celah-celah kosong, dan pada akhirnya ketua dan para anggota Majlis yang dengan menetapkan sebuah program hat-hati, telah menunjukkan jalan implementasi yang benar  kepada pemerintah, dan juga media nasional serta para penulis di media cetak negara yang meski secara keseluruhan memiliki perbedaan pendapat, namun telah memberikan gambaran sempurna dari kesepakatan tersebut untuk opini umum. Majemuk dengan volume kerja, upaya dan pemikiran tinggi ini, berkaitan dengan sebuah masalah yang dinilai termasuk di antara masalah-masalah paling berkesan dan penuh pelajaran Republik Islam, patut diapresiasi dan dipuji. Oleh karena itu secara pasti dapat dikatakan bahwa pahala dari Allah Swt untuk peran bertanggungjawab ini akan mencakup pertolongan, rahmat dan hidayah dari sang Haq, insyaallah, karena janji pertolongan Allah Swt di hadapan pertolongan terhadap agama-Nya tidak mungkin teringkari.

2. Anda, dengan catatan partisipasi selama beberapa dekade dalam konteks masalah-masalah Republik Islam, tentu mengetahui bahwa pemerintah Amerika Serikat dalam masalah nuklir dan dalam masalah lain apapun, di hadapan Iran tidak akan menempuh cara lain kecuali permusuhan dan interferensi, dan di masa mendatang juga kecil kemungkinannya bersikap kecuali dengan cara yang sama. Pernyataan Presiden Amerika Serikat dalam dua surat kepada saya, bahwa [dia] tidak berniat menggulingkan Republik Islam, dengan cepat terbukti ketidakbenarannya dengan dukungannya terhadap [gerakan] fitnah di dalam negeri dan bantuan finansial kepada penentang Republik Islam, serta bahwa ancaman-ancaman eksplisitnya untuk melancarkan serangan militer—dan bahkan serangan nuklir yang mungkin akan berujung pada gugatan secara terperinci terhadapnya di pengadilan internasional—menyingkap niat sejati para pejabat Amerika Serikat. Para pengamat politik dunia dan opini publik di berbagai bangsa dengan jelas memahami bahwa faktor permusuhan tanpa akhir itu adalah esensi dan identitas Republik Islam Iran yang lahir dari Revolusi Islam.  Perjuangan pada sikap-sikap benar islami dalam menentang rezim imperialis dan penjajah, perjuangan di hadapan tuntutan berlebihan dan gangguan terhadap bangsa-bangsa lemah, pembeberan dukungan Amerika Serikat terhadap para diktator era abad pertengahan dan penumpas bangsa-bangsa independen, pertahanan tanpa henti untuk bangsa Palestina dan kelompok-kelompok muqawama dalam negeri, teriakan rasional dan diterima dunia terhadap rezim penjajah Zionis, [semuanya] merupakan masalah-masalah pokok yang membuat  permusuhan rezim Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran tidak dapat dihindari bagi mereka dan permusuhan tersebut akan terus berlanjut selama Republik Islam membuat mereka putus asa dengan kekuatan internal dan kokohnya.

Perilaku dan ungkapan pemerintahan dalam masalah nuklir dan perundingan panjang dan membosankan, menunjukkan bahwa ini juga termasuk salah satu di antara mata rantai permusuhan mereka terhadap Republik Islam Iran. Tipu daya mereka dalam dualitas antara pernyataan awal setelah Iran menerima perundingan langsung, dan pelanggaran repetitif janji-janji mereka selama perundingan dua tahun, serta keselarasan mereka dengan tuntutan rezim Zionis, juga diplomasi intimidatif mereka terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga Eropa yang terlibat dalam perundingan, semuanya menunjukkan bahwa keterlibatan tipu daya Amerika Serikat dalam perundingan nuklir, bukan dengan niat penyelesaian yang adil, melainkan dengan niat memajukan tujuan-tujuan konfrontatifnya anti-Republik Islam Iran.

Tidak diragukan lagi bahwa menjaga kewaspadaan terhadap niat permusuhan pemerintah Amerika Serikat dan perjuangan selama proses perundingan oleh para pejabat Republik Islam, dalam beberapa kasus, mampu mencegah kerugian besar.

Namun, hasil dari perundingan, yang diabadikan dalam JCPOA, memiliki banyak sisi ambiguitas dan kelemahan struktural yang bisa menimbulkan kerugian besar jika tidak dipantau secara teliti dan konstan.

3. Sembilan poin ketetapan terbaru Majlis dan sepuluh poin pertimbangan yang ditetapkan Dewan Tinggi Keamanan Nasional, mengandung poin-poin bermanfaat dan efektif yang harus diperhatikan. Ada sejumlah poin penting lain yang akan disebutkan di sini bersama penekanan pada beberapa yang telah tertera dalam dua dokumen tersebut.

Pertama: mengingat penerimaan perundingan oleh Iran pada dasarnya bertujuan mencabut sanksi-sanksi zalim ekonomi dan finansial, dan pelaksanaannya pada JCPOA ditangguhkan setelah langkah-langkah oleh Iran, maka perlu disiapkan jaminan kuat dan memadai untuk mencegah pelanggaran pihak-pihak seberang, termasuk di antaranya pengumuman secara tertulis Presiden Amerika Serikat dan Uni Eropa soal pencabutan sanksi-sanksi. Dalam pengumuman Uni Eropa dan Presiden Amerika Serikat harus dijelaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut telah sepenuhnya dicabut. Segala bentuk pernyataan soal pemeliharaan struktur sanksi, berarti pelanggaran JCPOA.

Kedua: selama periode delapan tahun, pemberlakuan segala bentuk sanksi di segala tingkat dan dengan alasan apapun (termasuk alasan repetitif dan rekayasa tentang terorisme dan hak asasi manusia) oleh masing-masing negara peserta perundingan, akan terhitung sebagai pelanggaran atas JCPOA dan pemerintah bertanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna sesuai poin ketiga yang telah ditetapkan Majlis dan menghentikan aktivitas JCPOA.

Ketiga: langkah-langkah yang berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam dua poin berikutnya, hanya akan dimulai jika Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengumumkan penutupan berkas masalah-masalah (nuklir) sekarang dan di masa lalu (PMD).

Keempat: Langkah-langkah tentang pembaruan pabrik Arak dengan menjaga identitas air beratnya, hanya akan dimulai setelah penandatanganan kontrak pasti dan meyakinkan tentang program pengganti dan jaminan yang memadai untuk pelaksanaannya.

Kelima: transaksi penukaran uranium yang telah diperkaya dengan kue kuning dengan pemerintah asing akan dimulai setelah ditandatangani kontrak yang meyakinkan dibarengi jaminan yang memadai. Transaksi dan pertukaran tersebut harus dilakukan secara gradual dan dalam beberapa tahap.

Keenam: sesuai ketetapan Majlis, rencana dan persiapan yang diperlukan untuk pengembangan jangka menengah industri energi nuklir yang mencakup metode kemajuan di berbagai periode mulai sekarang hingga 15 tahun untuk mencapai 190.000 SWU, harus disusun dan dikaji secara hati-hati di Dewan Tinggi Keamanan Nasional. Program ini harus menjawab semua kekhawatiran akibat sejumlah poin yang terkandung dalam JCPOA.

Ketujuh: Organisasi Energi Atom Iran harus mengatur penelitian dan pengembangan dalam berbagai aspek sehingga setelah akhir periode delapan tahun, tidak akan ada kekurangan teknologi pada pengayaan [uranium] yang diterima dalam JCPOA.

Kedelapan: harus diperhatikan bahwa terkait poin ambigu dalam dokumen JCPOA, interpretasi oleh pihak seberang tidak dapat diterima dan referensi adalah teks negosiasi.

Kesembilan: adanya komplikasi dan ambiguitas dalam teks JCPOA dan kecurigaan pelanggaran janji, pelanggaran dan penipuan oleh pihak seberang, khususnya Amerika Serikat, mengharuskan pembentukan sebuah panel yang kokoh, benar-benar memahami dan pintar, guna memantau perkembangan masalah dan pelaksanaan komitmen pihak seberang serta realisasi apa yang telah dijelaskan di atas. Komposisi dan tugas panel itu harus ditentukan dan disetujui oleh Dewan Tinggi Keamanan Nasional.

Sesuai apa yang telah disebutkan, ketetapan sidang 634, tanggal 10 Agustus, 2015, Dewan Tinggi Keamanan Nasional, disahkan dengan memperhatikan poin tersebut.

Kesimpulannya, seperti yang telah saya sampaikan kepada Anda dan para pejabat pemerintah lain serta dalam pertemuan publik dengan masyarakat, meski pencabutan sanksi adalah tugas yang harus dilaksanakan dalam bab pencabutan kezaliman dan merebut kembali hak-hak dari bangsa Iran, namun pelonggaran ekonomi dan peningkatan kondisi kehidupan dan penyelesaian masalah saat ini tidak akan tercapai kecuali dengan menseriusi dan menindaklanjuti ekonomi muqawama dari semua aspek. Diharapkan ini akan diperhatikan dan bahwa tujuan ini akan ditempuh dengan penuh keseriusan dan harus diperhatikan secara khusus untuk meningkatkan produksi nasional. Anda juga harus berhati-hati sehingga kondisi setelah pencabutan sanksi tidak berujung pada impor tak terkendali, dan khususnya impor segala bentuk bahan-bahan konsumen dari AS harus dihindari serius.

Saya memohonkan keberhasilan Anda dan para pejabat yang berwenang dari Allah Swt.

Sayyid Ali Khamenei

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memulai aktivitasnya sejak tanggal 24 Oktober 1945 pasca Perang Dunia Kedua. PBB hingga sekarang telah berumur 70 tahun. Lalu bagaimana rekam jejak dan rapor lembaga dunia ini?

Penggalian atas pertanyaan ini akan mengungkap bahwa PBB telah gagal dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu mencegah atau mengakhiri perang dan konflik di dunia.

Lalu muncul pertanyaan lain; mengapa PBB tidak mampu menunjukkan peran efektifnya, padahal lembaga ini menjadi sumber kebijakan kolektif? PBB seharusnya mampu mencegah konflik di dunia, sebab hanya upaya dan kebijakan kolektif yang mampu memperkuat perdamaian, keamanan dan kerjasama di antara negara-negara dunia.

Menurut pandangan para pengkritik PBB, penyebab kegagalan lembaga internasional ini dalam menjalankan tugasnya bisa dilihat dari peran negara-negara anggota yang dianggap lebih besar dan sebagai pemilik kekuatan pasca Perang Dunia II, di mana negara-negara ini memaksakan tuntutannya terhadap negara-negara lain.

Piagam PBB telah menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini dimulai dengan terbaginya dunia menjadi dua blok: Timur dan Barat. Setelah Uni Soviet runtuh dan terjadi perubahan sistem dua  kutub, intervensi dan intimidasi kekuatan-kekuatan dunia serta pengenaan perang dan pengusiran terus berlanjut dengan dimensi yang lebih besar.

Rekam jejak PBB menunjukkan bahwa lembaga dunia ini tidak mampu mencegah genosida Rwanda dan pembataian di Srebrenica. Sikap lemah PBB dalam mencegah dan menangani genosida-genosida tersebut telah menyebabkan cita-cita yang termuat dalam Piagam PBB tampaknya tidak akan pernah tercapai.

Gholamali Khoshroo, Duta Besar Republik Islam Iran untuk PBB yang mewakili Gerakan Non-Blok (GNB) menyinggung tantangan tersebut dalam pertemuan untuk membahas metode kerja Dewan Keamanan PBB. Ia mengatakan, GNB menuntut transparansi dan kinerja yang lebih dalam pendekatan PBB dan Dewan Keamanan.

Pengalaman-pengalaman pahit selama dua dekade terakhir di Afghanistan, Irak dan tragedi berdarah di Yaman dan Palestina telah membuktikan bahwa PBB tidak mampu menyelesaikan persoalan dan konflik yang melanda negara-negara dunia.

Saat ini, PBB harus membayar mahal atas penyalahgunaan kekuatan-kekuatan intervensif terutama Amerika Serikat. Sebenarnya, ketidakmampuan dan persoalan yang dihadapi PBB saat ini tidak terlepas dari hasil tren di masa lalu.

Kinerja PBB pada praktiknya merupakan "permainan politik dengan skor nol," dan  jika pun terjadi peristiwa positif, hal ini dikarenakan sikap tegas dan resistensi sejumlah negara terhadap kekuatan-kekuatan dunia yang berusaha memaksakan kehendak.

Yang jelas, tujuan terpenting pembentukan PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan serta mencegah terjadinya perang. Dalam kerangka ini, DK-PBB menempati posisi sebagai penjaga perdamaian. Oleh karena itu, tuntutan utama difokuskan pada masalah ini.

Sekarang, situasinya berbeda dibandingkan dengan kondisi di masa lalu. Pasalnya, dunia selalu mengalami perubahan cepat dan masyarakat dunia menuntut kedisiplinan dan penghormatan terhadap hukum internasional sebagai ganti dari kebijakan yang mengedepankan kekuatan.

Satu hal yang diperlukan oleh masyarakat internasional saat ini adalah peningkatan kepercayaan kepada PBB untuk menghapus keraguan tentang peran badan dunia ini dalam menjaga dan melindungi perdamaian dan tatanan dunia.

Hal itu penting mengingat tak satupun negara yang akan mampu melindungi diri dari persoalan akibat kesalahan PBB. Seperti hal nya hari ini, bahaya terorisme, krisis ekonomi, gelombang imigran dan bahkan ancaman perubahan iklim, telah membuat dunia berada dalam bahaya dan ancaman serius, di mana hanya upaya kolektif yang mampu untuk menyelesaikanya.

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen tiba di Paris, Perancis dalam rangka kunjungan demi memperkokoh hubungan Phnom Phen-Paris.

Pertemuan serta perundingan Hun Sen dengan Presiden Francois Hollande, mengingat kinerja kedua negara, diprediksikan akan mampu menorehkan hasil yang signifikan. Hun Sen yang juga dikenal sebagai tokoh terkuat Kamboja, sebelum bertolak ke Perancis menjelaskan bahwa di lawatannya kali ini dirinya akan menandatangani enam kesepakatan kerjasama di berbagai bidang dengan pejabat Perancis.

Pertemuan Hun Sen dengan perwakilan berbagai perusahaan Perancis dapat memperkuat statemen perdana menteri Kamboja tersebut. kesepakatan yang rencananya bakal ditandatangani di lawatan kali ini  antara Kamboja dan Perancis mencakup sektor pendidikan, pariwisata, energi listrik, budaya dan air bersih. Kamboja merupakan salah satu neagra jajahan Perancis di era perang dingin dan mencapai kemerdekaan di tahun 1953.

Perancis seperti kebanyakan negara imperialis Eropa termasuk Belgia, Portugis, Inggris, Spanyol dan Belanda menjajah berbagai negara di Asia Tenggara dan selama masa penjajahan, negara imperialis Barat ini memanfaatkan dengan rakus kekayaan alam negara jajahan seperti tambang, mineral, hutan dan jalur maritim.

Salah satu faktor keterbelakangan negara-negara jajahan adalah mereka dijadikan sapi perah oleh negara-negara imperialis. Kamboja kini menjadi salah satu anggota ASEAN. Di organisasi ini, Kamboja termasuk negara terbelakang. Namun sejak Hun Sen berkuasa dari tahun 1983 hingga kini, ia telah menunjukkan kemampuannya berinteraksi dan menggalang kerjasama dengan Barat. Kini negara-negara kapitalis dan industri Barat mulai memperhatikan Kamboja.

Sejatinya Hun Sen dengan keberhasilannya menerapkan stabilitas politik dan menjamin keamanan nasional, berhasil menarik simpati dan perhatian investor asing untuk menanam saham di Kamboja. Sementara itu, rakyat, raja dan perdana menteri sepertinya tidak ingin mengungkit kenangan pahit era penjajahan Perancis dan kebijakan anti rakyat negara ini yang diterapkan oleh Paris saat itu.

Sementara itu, Amerika Serikat aktif di pasar Kamboja yang masih belum tersentuh. Meski Cina dengan dalih kesamaan ideologi dan dukungannya kepada Khemer Merah di dekade 70-an, tidak meninggalkan kenangan yang indah di Kamboja, namun hubungan Cina-Kamboja masih tetap berjalan wajar dengan saling pengertian.

Meski demikian, Perancis berusaha meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Kamboja di kondisi seperti ini membutuhkan teknologi maju Barat dan oleh karena itu, tidak menyembunyikan kebutuhan finansialnya.

Mengingat kecerdikan Hun Sen, sepertinya Paris dan Phnom Penh memafaatkan peluang ini untuk memperkokoh hubungan di antara mereka dan saling meraih keuntungan. Namun demikian, kerjasama dengan Kamboja bagi Perancis akan banyak memberikan konsesi, karena negara-negara industri Barat termasuk Paris sangat membutuhkan bahan baku dan energi serta mineral. Adapun Kamboja sangat kaya dengan bahan yang dibutuhkan Perancis, oleh karena itu, negara ini mampu menjadi penyuplai kebutuhan dasar industri Paris.

Media-media rezim Zionis Israel menyebut ceramah Sayid Hassan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Lebanon di hari Asyura, monumental dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Kanal 1 TV Israel menyinggung kehadiran Sayid Hassan Nasrullah di tengah para peserta peringatan hari kesyahidan Imam Husein as dan ceramah Sekjen Hizbullah itu di hadapan warga Lebanon.

Menurut Kanal 1 TV Israel, kehadiran Sekjen Hizbullah di lokasi acara untuk berceramah, berbeda dengan sebelum-sebelumnya, ia menyampaikan ceramahnya dengan sempurna dan dalam waktu lama.

Media Israel ini mengakui kondisi ideal dan kuat para pendukung pemerintahan Suriah dan Hizbullah, Lebanon dalam situasi saat ini.

Ia mengumumkan, “Lawatan Bashar Assad, Presiden Suriah ke Rusia, untuk pertama kalinya setelah lima tahun perjuangan melawan krisis, dan ceramah Sekjen Hizbullah, adalah indikasi perubahan situasi sekarang yang menguntungkan pihak-pihak ini.”   

Sementara itu, Kanal 10 TV Israel mengabarkan, kehadiran dan ceramah Sayid Hassan Nasrullah yang cukup lama di hadapan para peserta peringatan Asyura di Dahiya, Selatan Beirut, merupakan langkah monumental.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth, menyebut kehadiran langsung Sekjen Hizbullah di tengah publik untuk waktu lama itu, sebagai aksi pamer kekuatan.

Sayid Hassan Nasrullah, Sabtu (24/10) hadir langsung di gedung olahraga Al Rayah di wilayah Al Safir, Dahiya, Selatan Beirut pada puncak acara Asyura dan menegsakan berlanjutnya perang melawan konspirasi Amerika Serikat, Israel dan Takfiri di kawasan.

Di hadapan masyarakat dan diaspora Indonesia di Amerika Serikat (AS), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia tidak sedang dalam keadaan krisis karena ekonomi masih tumbuh bahkan termasuk dalam lima besar dunia.

Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di AS di Wisma Tilden Washington DC, Minggu sore, membandingkan kondisi ekonomi Indonesia yang sangat jauh berbeda dibandingkan pada 1998.

"Krisis-krisis, mana yang namanya krisis kalau moneter jatuh pertumbuhan (ekonomi) minus. Negara-negara lain iya, kita masuk lima besar pertumbuhan ekonominya. Senengnya kok menjelekkan diri sendiri," katanya yang disambut dengan tawa dan tepuk tangan lebih dari 1.250 masyarakat Indonesia yang tinggal di AS.

Menurut dia, perlu dibangun rasa optimistis karena kompetisi setiap negara semakin ketat sehingga jika tidak satu visi atau satu gagasan besar maka sulit untuk memenangkan persaingan.

Ia memaparkan perbandingan perekonomian Indonesia pada 1998 dibandingkan saat ini.

"Jadi kalau melihat posisi ekonomi kita tidak ada rasa pesimistis tidak ada dalam keadaan krisis, contoh dengan tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus 13,1 persen saat ini kita masih plus 4,7 persen bahkan kuartal ketiga menurut BI bisa 4,85 persen," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat Indonesia tidak pesimistis.

Inflasi saat 1998 mencapai 28 persen tapi saat ini di bawah 4 persen padahal tahun lalu 8,5 persen.
Sedangkan nilai tukar pada 1998 pernah mencapai Rp15.000 perdolar AS sekarang Rp13.600 meskipun sempat menyentuh angka Rp14.700 perdolar AS.

"Saya sampaikan bahwa negara kita perlu transformasi fundamental ekonomi yang dulunya bertumpu pada konsumsi, penjualan bahan mentah kita mulai ke produksi, industri, dan investasi. Memang diawal sulit, pahit ya tapi dalam jangka menengah panjang bahwa jalan yang akan kita lalui adalah jalan yang benar," katanya.

Menurut dia, Indonesia pernah melewatkan booming mulai dari booming minyak, booming kayu, dan booming minerba.

Ia mengatakan booming minerba Indonesia bisa sedikit memanfaatkan peluang meskipun jika diteruskan maka sumber daya alam tersebut akan habis.

Pemerintahnya kemudian fokus pada infrastruktur dan pangan, oleh sebab itu sebulan setelah dilantik Jokowi langsung mengalihkan subsidi BBM kepada faktor-faktor produktif meskipun banyak yang mengingatkan langkah tersebut akan membuat anjlok popularitasnya.

Duta Besar Swedia di Tehran menyatakan kesiapan negara-negara Eropa untuk memanfaatkan kapasitas ekonomi Iran.

Peter Taylor, Duta Besar Swedia untuk tehran dalam wawancara dengan koran Sharq edisi Senin (26/10/2015), mengatakan, di Uni Eropa sedang disusun mekanisme hukum untuk perluasan hubungan ekonomi dengan Republik Islam Iran, pasca sanksi.

Duta Besar Swedia juga menambahkan, dari sudut pandang sejarah, hubungan antara Iran dan negara-negara anggota Uni Eropa  telah berlangsung lama, akan tetapi berdasarkan kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1, hubungan tersebut akan memasuki fase baru.

Menurut Dubes Swedia, sebagian besar perusahaan-perusahaan Swedia tetap berada di Iran dalam beberapa tahun terakhir serta melanjutkan aktivitas mereka meski sanksi-sanksi.

Menurutnya, pihak Iran telah membuktikan bahwa mereka dapat diandalkan dan komitmen dalam hubungan perdagangan mereka, ini yang membuat kerjasama dagang dengan Iran tidak pernah putus.(

Mantan perdana menteri Kanada, Jean Chretien, menekankan pentingnya pembukaan kedubes negaranya di Tehran.

IRIB mengutip CTV News melaporkan, Chretien, mantan perdana menteri Kanada, Ahad (25/10/2015) dalam wawancara dengan CTV mengatakan, “Kanada harus membuka kedubesnya di Tehran.”

Jean Chretien mengatakan, dirinya akan mendorong Justin Trudeau, Perdana Menteri terpilih Kanada untuk membuka kedutaan besar di Iran.

Ditambahkannya, kerjasama dengan negara-negara akan mendatangkan manfaat dan hal ini harus dilakukan dengan dialog dan interaksi.

Chretien menegaskan, Trudeau harus menjalin hubungan dengan seluruh negara dunia dan termasuk Rusia dan Kuba, karena dia adalah sosok independen.

Menjawab pertanyaan apakah dengan pemerintahan baru, Kanada harus mengakhiri kehadirannya dalam aliansi anti-ISIS pimpinan Amerika Serikat, Chretien mengatakan, “Kanada secara tradisi ikut serta dalam berbagai misi gabungan di bawah komando NATO dan PBB.”(

PBB menyetujui sebuah resolusi yang menyerukan pengibaran bendera Palestina di markas badan dunia itu di New York.

Pada Kamis (10/9/2015), Majelis Umum PBB memutuskan bahwa bendera negara-negara pengamat non-anggota dari Palestina "akan dikibarkan di Kantor Pusat (PBB) dan Kantor-Kantor PBB di samping bendera negara-negara anggota."

Sebanyak 119 negara mendukung resolusi tersebut, delapan memilih menentang, dan 45 abstain.

Draf resolusi itu diserahkan kepada Majelis Umum pada tanggal 27 Agustus.

Resolusi tersebut meminta Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon untuk mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" guna pelaksanaan keputusan. PBB dalam 20 hari harus melaksanakan keputusan tersebut.

Sebelum sesi voting, Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyinggung pentingnya resolusi, dan mengatakan meskipun simbolik, langkah itu memberi "harapan kepada rakyat kami bahwa masyarakat internasional masih mendukung kemerdekaan negara Palestina."

Langkah tersebut ditentang Amerika Serikat dan Israel.

Uni Emirat Arab memutuskan mundur dari koalisi anti-Yaman pimpinan Arab Saudi dan akan memulangkan semua pasukannya.

Emirates 71 pada Jumat (11/9/2015) melaporkan, setelah “Jumat kelam” (2/9/2015) dan tewasnya puluhan tentara Uni Emirat Arab di Yaman, pemerintah Emirat mendapat tekanan hebat dari masyarakat dan terpaksa merevisi keputusannya mengirim pasukan tempur ke Yaman.

Setelah keputusan itu, tidak ada lagi tentara Uni Emirat Arab yang akan dikirim ke Yaman dan semua pasukan yang berada di Yaman akan ditarik.

Berdasarkan laporan tersebut, para pengambil keputusan Uni Emirat Arab telah sampai pada kesimpulan bahwa intervensi militer darat bukan cara proporsional untuk membantu Yaman.

Pekan lalu, serangan roket pasukan Yaman ke pangkalan militer Safer, yang dijadikan basis untuk pasukan agresor di provinsi Ma’rib, menewaskan puluhan tentara Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Qatar.

Puluhan jamaah dilaporkan meninggal dunia akibat sebuah crane roboh di Masjidil Haram, Mekkah.

Menurut laporan wartawan IRIB, otoritas Arab Saudi pada Jumat (11/9/2015), menyatakan bahwa sedikitnya 87 jamaah meninggal dunia karena tertimpa crane yang roboh di Masjidil Haram dan lebih dari 180 mengalami luka-luka.

Peristiwa itu terjadi di tengah cuaca buruk yang melanda kota Mekkah dan hanya beberapa hari sebelum jamaah memulai ibadah haji.