Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Pedersen pada Kamis (23/07/2020) malam mengkritik sanksi sepihak dan ilegal AS terhadap Suriah.

Menurut laporan IRNA, mengkritik sanksi AS sepihak terhadap Suriah, Pedersen mengatakan, "Sanksi sepihak yang dipaksakan terhadap Suriah mempersulit pasokan makanan dan kesehatan negara itu.

Sanksi sepihak dan ilegal Amerika Serikat
Kementerian Luar Negeri Suriah juga baru-baru ini mengutuk sanksi Washington terhadap negara itu, dengan mengatakan bahwa terorisme ekonomi adalah wajah lain terorisme yang menumpahkan darah orang-orang Suriah dan menghancurkan pencapaian yang diraih dengan darah dan kehidupan mereka.

Kementerian Luar Negeri Suriah menekankan bahwa Suriah akan memerangi kekejaman AS dengan sekuat tenaga, dengan menyatakan bahwa Amerika telah gagal di medan perang dan bahwa tentara bayaran mereka, kelompok teroris, tidak akan dapat melakukan apa pun melawan perlawanan rakyat Suriah.

Amerika Serikat telah menargetkan Suriah dengan berbagai sanksi sejak 2011 untuk mendukung para teroris.

Krisis di Suriah dimulai pada 2011 dengan serangan yang meluas oleh kelompok-kelompok teroris yang didukung oleh Arab Saudi, Amerika Serikat dan sekutu mereka untuk menggeser perimbangan regional demi rezim Zionis.

Sebagai anggota kunci Poros Perlawanan, Suriah memainkan peran menentukan dalam melawan konspirasi dan tindakan AS-Zionis-Saudi di kawasan.

Ribuan penduduk Quds yang diduduki berkumpul di depan kediaman Perdana Menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu dan menuntut pengunduran dirinya.

Menurut laporan IRNA, ribuan penentang Netanyahu berunjuk rasa di depan kediamannya di Quds yang diduduki pada Kamis (23/07/2020) malam untuk memprotes penanganan kabinet Israel terhadap krisis Corona dan aturan yang diberlakukan padanya.

Tentara rezim Zionis Israel menyerang para demonstran dan menangkap lima dari mereka.

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel
Dalam beberapa hari terakhir, ribuan warga Tel Aviv telah memprotes situasi ekonomi yang buruk di pusat kota.

Demonstran memegang plakat bertuliskan "Korupsi, Suap dan Penipuan" untuk memprotes kondisi ekonomi yang buruk dan untuk memerangi korupsi.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Israel Channel 12, 58% orang Israel tidak puas dengan kinerja Benjamin Netanyahu.

Pelonggaran pembatasan dalam mengontrol Corona di wilayah yang diduduki dalam beberapa hari terakhir telah menyebabkan tren naik, sehingga Netanyahu mereaksi bertambahnya jumlah kasus orang yang terinfeksi Corona dan mengatakan, "Kami terlalu tergesa-gesa untuk membuka kembali bisnis."

Menurut statistik terbaru, sekitar 58.000 orang di Israel telah terinfeksi virus Corona, di mana 442 di antaranya telah meninggal.

Demonstrasi pemukim Zionis yang memprotes kinerja pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dibalas dengan kekerasan oleh aparat keamanan rezim Zionis Israel.

Wilayah pendudukan dalam beberapa minggu terakhir menyaksikan unjuk rasa memprotes kinerja pemerintah Netanyahu. Akar demonstrasi ini adalah kegagalan kabinet Netanyahu menangani wabah Virus Corona yang berujung dengan bertambahnya masalah ekonomi warga.

Pemukim Zionis percaya pemerintah Netanyahu melakukan praktik korupsi bersar-besaran. Oleh karena itu kombinasi dari krisis kesehatan, ekonomi dan korupsi menjadi pemicu demonstrasi di wilayah pendudukan.

Di depan kediaman Netanyahu, para demonstran Israel meneriakkan ketidakpuasan mereka atas kinerja PM Israel, dan menuntut pengunduran dirinya. Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Kanal 12 TV Israel, 58 persen warga Zionis mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah Netanyahu.

Seiring dengan meluasnya demonstrasi, dan bertambahnya pengujuk rasa, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Israel juga meningkat. Polisi Israel untuk membubarkan massa yang beraksi di depan rumah Netanyahu, pada Kamis (23/7/2020) malam, bentrok dengan demonstran, dan menangkap sedikitnya 55 orang.

Surat kabar Haaretz menulis, demonstrasi damai warga Israel berubah menjadi kerusuhan dan kekerasan setelah polisi menyerang para demonstran. Sejumlah laporan menyebutkan para demonstran Israel yang ditangkap itu mengalami penyiksaan oleh polisi.

Tampaknya kekerasan yang dilakukan aparat keamanan Israel untuk menjawab unjuk rasa damai warga Zionis mengungkap substansi rezim penjajah Israel, yang ternyata tidak hanya menindas rakyat Palestina, tapi juga warganya sendiri yang memprotes buruknya kinerja pemerintah.

Peristiwa di Amerika Serikat saat polisi mematahkan leher George Flyoid dengan lututnya terulang di Israel, sehingga semakin memicu kemarahan warga Zionis. Salah seorang oposan pemerintah Israel, Moshe Yaalon menyebut wali kota dan polisi Israel tidak becus menangani unjuk rasa karena menggunakan kekerasan.

Sekarang sepertinya Benjamin Netanyahu benar-benar berada dalam posisi kritis. Selain didemo besar-besaran, dan dituntut mundur, ia juga masih harus menghadapi meningkatnya eskalasi friksi dengan Benny Gantz. Maka dari itu kemungkinan runtuhnya pemerintah Netanyahu semakin menguat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentukan kabinet koalisi bukan saja tidak berhasil mencegah krisis politik di Israel, bahkan telah meningkatkannya. 

Pihak keamanan rezim Zionis Israel menangkap puluhan orang setelah terlebih dahulu menyerang demonstran zionis di Quds pendudukan.

Ribuan penduduk Quds pendudukan berkumpul di depan kediaman Perdana Menteri Zionis Israel, Benjamin Netanyahu pada Kamis (23/07/2020) malam untuk memprotes penanganan pemerintah rezim Zionis Israel terhadap krisis Corona dan undang-undang yang diberlakukan terkait masalah ini.

Sejumlah demonstran di Quds pendudukan ditahan polisi
Menurut laporan FNA, polisi Israel bentrok dengan para pengunjuk rasa pada Kamis malam karena berusaha membubarkan pengunjuk rasa di luar kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Quds pendudukan, di mana dalam bentrokan ini, mereka berhasil menahan sedikitnya 55 orang zionis.

Polisi Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa lebih dari 4.000 warga ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut seraya menjelaskan, setelah berhasil membubarkan para demonstran, sedikitnya 1.000 orang tetap berada di dekat kediaman Netanyahu hingga Jumat (24/07/2020) pagi.

Menurut Haaretz, penyelenggara protes di depan kediaman Netanyahu menekankan bahwa demonstrasi itu damai dan bahwa polisi menyerang para pengunjuk rasa, sehingga suasana menjadi kacau dan mengubah aksi tersebut menjadi kekerasan.

Ini adalah kedua kalinya dalam beberapa pekan terakhir bahwa penduduk berbagai kota Palestina yang diduduki, termasuk Tel Aviv dan Quds pendudukan, telah menunjukkan sikap protes terhadap berbagai kebijakan Netanyahu, termasuk rencana pendudukan 30 persen di Tepi Barat, peningkatan pasukan keamanan dengan alasan untuk memerangi virus Corona, dan konfrontasinya dengan pengadilan terkait berbagai kasus korupsi.

Wakil Tetap Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi menyebut sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap Suriah memalukan dan menegaskan semua pasukan asing yang kehadirannya tidak direstui oleh pemerintah Damaskus harus keluar dari negara itu.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Asia Barat dan solusi politik di Suriah pada hari Kamis (23/7/2020).

“Negara-negara penjamin perjanjian Astana (Iran, Rusia, dan Turki) menekankan komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Suriah, serta menentang inisiatif ilegal otonomi dan agenda separatis,” tegas Takht Ravanchi.

“Para pemimpin negara penjamin perjanjian Astana dalam pernyataan mereka menganggap serangan militer Israel di Suriah sebagai perusak stabilitas serta pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Takht Ravanchi menekankan penarikan semua pasukan asing dari Suriah, dan mengatakan Amerika Serikat dengan menduduki bagian tertentu dari wilayah Suriah, terus menjarah minyak dan kekayaan negara itu serta mendukung dan melindungi kelompok-kelompok teroris dengan kedok memerangi terorisme.

Dia menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik Suriah, ini harus diselesaikan melalui sebuah proses politik yang dipimpin oleh orang-orang Suriah dan difasilitasi oleh PBB.

Organisasi Penerbangan Sipil Iran telah menyerukan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk segera menindaklanjuti masalah gangguan jet tempur AS terhadap pesawat penumpang Mahan.

Menurut laporan Humas Organisasi Penerbangan Sipil Iran hari Jumat (24/07/2020), menyusul gangguan jet tempur AS pada penerbangan 1152 Mahan Air, yang berangkat dari Bandara Internasional Imam Khomeini dengan tujuan Beirut pada hari Kamis (23/07/2020) di koridor udara internasional di langit Suriah, sejumlah penumpang cedera setelah pilot berusaha untuk mencegah tabrakan dengan jet tempur AS.

Pesawat penumpang Mahan Air setelah memastikan keamanan penerbangan dan mendarat di bandara Beirut, akhirnya kembali ke Bandara Imam Khomeini di Tehran Jumat (24/07/2020) pagi.

Menurut laporan ini, Organisasi Penerbangan Sipil Iran, sesuai dengan ketentuan Lampiran 13 Konvensi Chicago, menghubungi pihak Suriah lalu menyerukan penyelidikan cepat dan akurat atas insiden tersebut, dan tim teknis investigasi kecelakaan Iran juga memulai penyelidikan teknis insiden tersebut dari menit-menit pertama setelah kedatangan pesawat Mahan di Bandara Imam Khomeini di Tehran.

Organisasi Penerbangan Sipil Iran menyebutkan, "Rincian kejadian ini akan dipublikasikan setelah meninjau semua data teknis dan informasi yang diperoleh berdasarkan proses investigasi kecelakaan, serta beberapa informasi yang terdokumentasi dengan baik dan dapat diandalkan dari otoritas penerbangan sipil Suriah."

Organisasi Penerbangan Sipil Iran menganggap tindakan jet-jet tempur AS dalam menganggu pesawat penumpang Iran sebagai pelanggaran yang jelas terhadap hukum dan peraturan dan standar penerbangan internasional, serta secara resmi menyatakan protes seriusnya kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) dan menuntut segera penyelidikan masalah ini.

Gangguan yang dilakukan jet tempur F-15 Amerika Serikat terhadap pesawat penumpang Iran akhirnya dikonfirmasi oleh juru bicara Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Timur Tengah (Centcom).

Menurut laporan IRNA, Bill Urban, Juru Bicara Centcom hari Jumat (24/07/2020) dini hari mengklaim bahwa langkah itu bertujuan untuk memeriksa secara visual dan memastikan keselamatan personel koalisi di pangkalan militer al-Tanf, dan ketika pilot F-15 mengidentifikasi pesawat Iran sebagai pesawat penumpang Mahan Air, ia menjauhkan diri dengan aman dari pesawat tersebut.

Pesawat Mahan Air
Urban juga mengatakan bahwa gangguan jet tempur negara ini terhadap pesawat penumpang Iran adalah profesional dan sesuai dengan standar internasional.

Sayid Abbas Mousavi, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran dalam mereaksi gangguan ini mengatakan, "Rincian insiden ini sedang diselidiki dan langkah-langkah politik dan hukum yang diperlukan akan diambil setelah menyempurnakan informasi."

Sumber-sumber berita melaporkan Kamis (23/07/2020) malam, bahwa dua jet tempur AS mengganggu pesawat penumpang Mahan di langit Suriah dan tindakan ini menyebabkan beberapa penumpang cedera dalam penerbangan tersebut.

Dikatakan bahwa jet-jet tempur Amerika Serikat sengaja bersembunyi di belakang pesawat penumpang Iran dan bermaksud untuk memaksa pertahanan udara Suriah menembak jatuh pesawat ini.

Sebagai balasan, pemerintah Cina memerintahkan penutupan konsulat AS di Chengdu, ibukota Provinsi Sichuan.

Menurut laporan AFP, Kementerian Luar Negeri Cina pada hari Jumat (24/07/2020) membatalkan konsulat AS di kota Chengdu di Cina barat daya, dan mengatakan itu sebagai balasan atas penutupan konsulat Cina di Houston.

Kementerian Luar Negeri Cina
Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah itu merupakan tanggapan yang sah dan perlu terhadap tindakan tidak rasional dan pemaksanaan Amerika Serikat, dan bahwa Trump bertanggung jawab atas semua perilaku pelanggaran dan tidak bermoral ini.

Washington pada hari Rabu meminta Beijing untuk menutup konsulatnya di Houston, Texas, selama 72 jam.

Cina telah mengancam akan membalas terhadap Washington jika Amerika Serikat tidak mengembalikan keputusannya.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina baru-baru ini meningkat karena kebijakan egois, intimidasi, dan koersif Washington.

Seorang anggota fraksi Hizbullah di parlemen Lebanon menyebut Amerika Serikat sebagai pihak luar yang memperparah masalah perekonomian di negaranya.

Hassan Fadlullah hari Selasa mengatakan bahwa AS memblokir pembukaan kredit untuk pembelian barang-barang pokok dan mengerek kenaikan nilai tukar dolar terhadap mata uang Lira yang mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat Lebanon.

"Tekanan ekonomi AS terhadap Lebanon dilancarkan akibat kegagalan proyek militernya," ujar anggota dewan legislatif Lebanon ini.

"Tapi gerakan perlawanan bersama semua elemen bangsa dan negera Lebanon mencegah berlanjutnya tekanan AS tersebut," tegasnya.

Perdana Menteri Yordania Omar Razzaz, mengatakan rezim Zionis Israel benar-benar memiliki keyakinan tentang apartheid.

Razzaz dalam wawancara dengan surat kabar The Guardian, Inggris, Selasa (21/7/2020) memperingatkan tentang rencana aneksasi Tepi Barat, Palestina oleh Israel dan mengatakan rencana ini akan mengarah pada rasisme.

“Solusi apapun yang tidak menyebabkan terbentuknya negara merdeka Palestina akan memicu instabilitas di seluruh kawasan,” ujarnya.

Dia mencatat bahwa Israel prihatin dengan pertumbuhan populasi Palestina. Rezim Zionis berbicara tentang apartheid dan rasisme dalam segala hal.

Raja Yordania Abdullah II dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Sameh Shoukry di Amman pada Ahad lalu, menegaskan setiap tindakan sepihak oleh rezim Zionis dalam menganeksasi Tepi Barat akan ditolak dan ilegal.

Israel merencanakan aneksasi 30 persen dari wilayah Tepi Barat, Palestina pada 1 Juli lalu, tetapi langkah itu ditunda karena adanya tekanan dari Palestina dan negara-negara dunia.