Presiden Republik Islam Iran, Sayid Ebrahim Raisi mengatakan, "Pemerintahan kami didasarkan pada ajaran agama,".

Presiden Iran, Sayid Ebrahim Raisi dalam peringatan Pekan Pertahanan Suci hari Selasa (21/9/2021) mengatakan, "Langkah untuk menghormati dan memuliakan para veteran dapat menjadi benteng bagi generasi muda sekarang dan generasi mendatang," 

"Republik Islam Iran didasarkan pada ajaran agama; kitab suci [Al-Quran] dan Sunnah," ujar Raisi.

"Dalam sistem pemerintahan kami, tidak ada undang-undang dan peraturan disetujui dan dilaksanakan kecuali harmonis dengan nilai-nilai Islam," tegasnya.

Menurut Raisi, setiap peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai syari tidak akan disahkan sebagai ketentuan hukum di negaranya.

Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, kami telah menghimpun kekuatan untuk mengalahkan Amerika Serikat.

"Kami membangun kekuatan untuk (menghadapi) imperium militer terbesar umat manusia yaitu Amerika Serikat. Jadi, kekuatan-kekuatan kecil seperti rezim Zionis tidak lagi diperhitungkan bagi kami," kata Mayor Jenderal Hossein Salami dalam sebuah acara dengan para veteran Perang Pertahanan Suci di Tehran, Selasa (21/9/2021).

"Saat ini, rakyat Iran menghadapi sanksi kejam AS dan tekanan dari perang psikologis Amerika dan Barat serta propaganda media yang berat," ujarnya seperti dikutip laman Farsnews.

Menurut Mayjen Salami, berkat perang ekonomi dan psikologis yang hebat ini, bangsa Iran telah bangkit kembali dan mampu mematahkan sanksi. Bangsa besar Iran telah mematahkan sanksi dan menjauhkan musuh dari tujuannya.

"Semakin musuh mendekati bangsa Iran, mereka akan semakin jauh dari bangsa kita. Ini karena spirit perlawanan yang mengalir di masyarakat kita sejak era Pertahanan Suci," jelasnya.

Dia menambahkan, musuh-musuh kita berada di ambang kehancuran dan kita melihat mereka secara perlahan melarikan diri, menghilang, dan lari dari pandangan rakyat Iran.

Komandan IRGC menegaskan bahwa pertahanan terus berlanjut dan kami berdiri sampai akhir.

"Menceritakan kembali kisah hidup para syuhada memberikan energi kepada kaum muda kita dan membantu mereka berkembang. Pertahanan Suci merupakan perpaduan antara identitas budaya dan sejarah, yang membentuk satu kesatuan," pungkasnya. 

Meskipun diprotes berulang kali oleh pejabat Baghdad dan Damaskus, tapi Turki masih melanjutkan serangan militernya di Irak dan Suriah.

Pemerintah Ankara selama ini mengklaim agresi militernya di Irak dan Suriah untuk menumpas kelompok militan Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK), tapi masalahnya tidak hanya sampai di sana. Turki membangun pangkalan militer di berbagai kota di Irak dan Suriah yang bukan merupakan wilayah teritorialnya yang memicu kecaman dari pemerintah dan rakyat kedua negara Arab itu.

Meskipun menghadapi kecaman terus-menerus terhadap agresi militer Turki tersebut oleh pemerintah Irak dan Suriah, tapi Ankara masih terus melanjutkan operasi militer di wilayah kedua negara tetangganya.

Dalam hal ini, Kementerian Pertahanan Turki mengeluarkan pernyataan bahwa jet tempur Angkatan Udara Turki telah menewaskan enam anggota Partai Pekerja Kurdistan Turki (PKK) dalam sebuah operasi di Irak utara.

Kementerian Pertahanan Turki juga menekankan perlunya melanjutkan perang melawan PKK di Irak dan Suriah yang disebutnya sebagai kelompok teroris. 

Intervensi Turki di Irak telah menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran, terutama setelah pemerintah Ankara memutuskan untuk mendirikan pangkalan militer besar di provinsi Duhok, wilayah utara Irak.

Menyusul pengumuman keputusan Ankara untuk membangun pangkalan militer baru di Irak dan Suriah, Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengunjungi pangkalan militernya di wilayah Kurdistan Irak bersama kepala staf umum angkatan bersenjata negaranya.

Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu juga mengatakan bahwa Ankara akan melanjutkan operasi militernya di dekat perbatasan Kurdistan Irak. Secara terbuka Mendagri Turki mengatakan, "Sama seperti kami mendirikan pangkalan militer di Suriah, kami akan mendirikan pangkalan di Irak untuk mengontrol wilayah tersebut."

Ironisnya, langkah ini dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan dari pihak berwenang di Baghdad dan Damaskus. Oleh karena itu, invasi militer Turki di Irak dan Suriah dikecam oleh rakyat dan pemerintah kedua negara, serta masyarakat internasional. Namun, meskipun memicu protes, tapi jumlah serangan yang dilancarkan tentara Turki di beberapa bagian kedua negara tetangganya ini tidak berkurang.

Militer Turki telah melakukan sejumlah operasi ilegal terhadap posisi Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK) di utara Irak selama dua tahun terakhir. Iyad Al-Anbar, profesor ilmu politik Irak mengatakan, "Kehadiran pasukan Turki dengan cara saat ini adalah invasi yang jelas dan nyata ke wilayah Irak, dan kompromi rahasia apa pun tidak dapat menyangkal invasi ini, karena kesepakatan apa pun dalam hal ini harus disetujui oleh parlemen untuk mendapatkan legitimasi yang diperlukan,".

"Turki sedang mengejar rencana pembangunannya di kawasan dan tidak ingin meninggalkan posisi penting seperti Irak," katanya.

Tampaknya, kebijakan Ankara untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan didasarkan pada eksploitasi rapuhnya situasi di negara-negara tetangga, seperti yang terus berlanjut di Libya dan Suriah. Turki sedang berupaya memanfaatkan konflik arus politik Irak demi kepentingannya.

Serangan militer Turki di Irak dan Suriah dan pendirian pangkalan militer di kedua negara ini dapat menjadi pembalasan yang berat bagi pemerintah Turki di masa depan. Secara khusus, otoritas Ankara terus menyerang wilayah sipil kedua negara itu, terlepas dari protes dan tuntutan para pejabat Baghdad dan Damaskus.

Perdana Menteri Lebanon menekankan perlawanan terhadap rezim Zionis Israel, pembalasan atas agresi militer rezim ini, serta merebut kembali wilayah Lebanon yang diduduki Israel.

Stasiun televisi Al Mayadeen, Senin (20/9/2021) melaporkan, Najib Mikati mengaku akan berusaha untuk merampungkan proses pembebasan wilayah-wilayah Lebanon yang diduduki Israel.
 
Ia menegaskan, pemerintah baru Lebanon juga akan membela hak negara ini di wilayah laut, dan melindungi sumber-sumber alamnya, dengan menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada.
 
"Hak rakyat Lebanon dalam melawan Israel adalah membalas agresi rezim ini, dan merebut kembali wilayah-wilayahnya yang diduduki Israel," imbuhnya.
 
Sebelumnya Najib Mikati menyampaikan keinginan untuk memulai kembali hubungan dengan negara-negara tetangga, dan berusaha mengembalikan Lebanon ke arena internasional. 

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menggelarkan pameran prestasi barunya disektor deteksi dan penjinakan bom pada hari Senin, 20 September 2021. Pembukaan event ini dihadiri oleh Komandan IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami.

Dalam pameran tersebut, Deputi Teknik dan Pertahanan Pasif IRGC memamerkan pencapaian terbarunya di bidang pendeteksian, pemeriksaan dan penjinakan bom dan bahan peledak dan menyerahkannya kepada IRGC provinsi di seluruh negeri.

Di antara prestasi-prestasi yang dipamerkan adalah Robot Penyelam Younes dengan misi memantau dan mengidentifikasi bagian bawah kapal dan rig pengeboran dan EGS Scanner dengan penerapan pemeriksaan fisik.

Selain itu dipamerkan pula alat penghancur bom dan perangkap peledak Raad-1 yang memiliki kemampuan menghancurkan paket-paket bahan peledak. Tampak pula detektor bahan peledak generasi ke-1 dan ke-2 dengan kemampuan analisis bahan peledak dan narkotika serta beragam jenis robot untuk mendeteksi dan menjinakkan bom dan bahan peledak. 

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran mengatakan, pejabat rezim Zionis Israel menyadari segala bentuk serangan ke wilayah atau kepentingan Republik Islam Iran, akan dibalas tegas oleh Iran, dan jika dikepung oleh kelompok-kelompok perlawanan, ia tidak akan bisa bertahan.

Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Senin (20/9/2021) menuturkan, dengan menjajah tanah Palestina, Israel mengira bisa maju karena bersandar pada kekuatan Amerika Serikat, ia mengira bisa memperoleh kekuatan lebih besar, dan bergembira karena menjalin hubungan dengan beberapa negara hina, dan boneka di kawasan.
 
Menurutnya, peristiwa di Afghanistan dan kemenangan poros perlawanan yang terjadi terus-menerus atas Israel, menunjukkan bahwa rezim ini tidak punya masa depan yang cerah.
 
"Hari-hari ini kita menyaksikan satu per satu pejabat Israel menjauh dari AS, dan mereka menuntut strategi baru terkait Iran dan poros perlawanan, akan tetapi akhirnya mereka menyadari harus memikirkan diri mereka sendiri," pungkasnya. (

Wakil Komandan Pangkalan Hamzah Sayidu Syuhada di barat laut Iran mengatakan, empat markas kelompok anti-Revolusi Islam Iran dihantam rudal, dan hancur. Serangan ini dilakukan untuk membalas pergerakan kelompok anti-revolusi di perbatasan Iran-Irak.

Brigadir Jenderal Arjmandfar, Senin (20/9/2021) menuturkan, beberapa kelompok anti-Reolusi Islam Iran diorganisir oleh tim intelijen negara-negara musuh, pasukan asing, dan bahkan beberapa negara Arab, di utara Irak. Kelompok-kelompok anti-revolusi itu dimanfaatkan untuk meraih tujuan negara-negara itu, dan menghambat kemajuan Republik Islam Iran.

Ia menambahkan, markas kelompok-kelompok anti-revolusi ini tidak jauh dari perbatasan Iran, karenanya Tehran sudah memberikan peringatan kepada pemerintah Irak, dan pejabat Baghdad di utara negara itu.

"Kami sudah mengingatkan jika kelompok-kelompok anti-revolusi melakukan kesalahan sekecil apa pun, maka balasan tegas akan mereka terima, dan ini telah menyebabkan empat markas kelompok anti-revolusi hancur," imbuhnya.

Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, minggu lalu menghujani markas kelompok-kelompok anti-revolusi di utara Irak dengan peluru dan rudal, sebagai balasan atas pergerakan terbaru kelompok ini. (

Pemerintah Prancis mengecam keputusan Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam nuklir dengan Prancis senilai lebih dari 50 miliar euro.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan kami merasa dikhianati, kecewa, marah atas keputusan Canberra yang membatalkan pembelian kapal selam nuklir.

"Kami membutuhkan penjelasan dari Australia tentang keputusannya membatalkan kontrak pembelian kapal selam nuklir," ujarnya seperti dilaporkan IRIB, Kamis (16/9/2021).

Menlu Prancis juga menyebut pembatalan kontrak pembelian oleh Australia sebagai tikaman dari belakang.

"Ini adalah tikaman dari belakang. Kami telah menjalin hubungan saling percaya dengan Australia, dan kepercayaan ini dikhianati," tegas Le Drian.

Berdasarkan kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden pada Rabu kemarin, Australia, Inggris dan AS akan membentuk aliansi baru yang dikenal sebagai AUKUS.

Ketiga negara akan berbagi teknologi canggih di bawah aliansi tersebut. Sebagai bagian dari AUKUS, Australia akan meninggalkan perjanjian kapal selamnya dengan Prancis.

Akibat dari perjanjian itu, Prancis menarik duta besarnya dari Amerika Serikat dan Australia.

Pemerintah Australia menyayangkan keputusan Prancis menurunkan level hubungan diplomatik dengan negara itu.

"Kami menyesali keputusan Prancis menarik duta besarnya dari Australia dan berharap Paris akan mempertimbangkan kembali," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Australia, Marise Payne, Sabtu (18/9/2021) seperti dikutip IRNA.

"Australia menghargai hubungannya dengan Prancis, yang merupakan mitra penting dan kontributor vital bagi stabilitas, khususnya di Indo-Pasifik. Ini tidak akan berubah," kata Payne.

Para pengamat mengatakan keputusan Prancis mengindikasikan kekecewaan berat negara Eropa itu. Paris sangat marah dengan sikap tertutup dan canggung yang terlihat dalam perjanjian Washington-Canberra.

Kamis lalu, Paris juga membatalkan sebuah acara kenegaraan dengan Washington setelah Amerika, Inggris, dan Australia mengumumkan aliansi baru. Australia bahkan membatalkan perjanjian pembelian kapal selam dari Prancis senilai 90 miliar dolar.

Pemerintah Indonesia juga mengkritik perjanjian yang akan mempersenjatai Australia dengan kapal selam nuklir. Indonesia menyatakan sangat prihatin dengan perlombaan senjata dan unjuk kekuatan di wilayah tersebut.

Seorang legislator Amerika Serikat telah mengajukan sebuah amandemen untuk melarang penjualan amunisi berpresisi tinggi ke Israel dan Arab Saudi.

Alexandria Ocasio-Cortez menulis di akun Twitternya, “Sebuah amandemen terhadap rancangan undang-undang anggaran pertahanan tahun fiskal 2022 telah diajukan, yang melarang ekspor jenis senjata tertentu ke Saudi karena pembunuhan Jamal Khashoggi, dan kepada Israel karena menyerang warga sipil dan kantor media di Gaza, serta Kolombia atas tindakan represif terhadap demonstran.”

Menurut laporan kantor berita ISNA, Minggu (19/9/2021), amandemen ini menyangkut larangan ekspor senjata berpresisi tinggi ke rezim Zionis. Jika disetujui, paket senjata Joint Direct Attack Munition atau Amunisi Serangan Langsung Gabungan (JDAM) senilai 735 juta dolar dilarang dikirim ke Israel.

JDAM buatan perusahaan Boeing ini adalah perangkat yang dapat mengubah bom biasa menjadi bom berpemandu GPS yang bisa diarahkan ke sasaran.

Usulan itu membuat marah Duta Besar Israel untuk AS, Gilad Erdan. Dia mengkritik keras Ocasio-Cortez karena mengajukan amandemen pada RUU pengeluaran pertahanan tahunan AS untuk memblokir penjualan amunisi berpresisi tinggi ke Tel Aviv.

Menanggapi masuknya truk-truk pengangkut bahan bakar dari Iran ke Lebanon, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan sanksi ke negara itu.

Departemen Keuangan Amerika Serikat, Jumat (17/9/2021) memperingatkan pemerintah Lebanon bahwa impor minyak dari Iran tidak akan menguntungkan negara itu.

Depkeu AS mengklaim, aktivitas Hizbullah sudah melemahkan instansi-instansi pemerintah Lebanon, dan mungkin saja dapat menjerumuskan Lebanon ke dalam sanksi.

Juru bicara Pusat Media Regional Dubai, Departemen Luar Negeri AS, Geraldine Griffith mengatakan, "Dalam pandangan Presiden Joe Biden, impor energi dan minyak dari Iran tidak menguntungkan rakyat Lebanon."

Kenyataannya, di tengah terus memburuknya krisis ekonomi dan kelangakaan bahan bakar di Lebanon, Iran mengirim tanker-tankernya ke Lebanon, dan mendapat sambutan luas rakyat negara itu.

Para pengamat percaya masuknya konvoi truk pengangkut bahan bakar Iran ke Lebanon telah merusak kalkulasi AS, dan mematahkan blokade ekonomi Washington atas Beirut.