Aparat keamanan Irak, Sabtu (18/9/2021) berhasil menggagalkan tiga upaya teror terhadap para peziarah Arbain di Provinsi Babil, tengah Irak.

“Sumber keamanan Irak mengabarkan, dinas intelijen negara ini hari Sabtu berhasil menggagalkan rencana serangan tiga arah terhadap peziarah Syiah di Provinsi Babil,” tulis situs Shafaq News (19/9).
 
Menurut sumber itu, operasi teror terhadap peziarah Arbain tersebut rencananya akan dilakukan di desa Albujasem, distrik Al Musayab, Provinsi Babil, dengan menggunakan sebuah bom, dan dua sabuk bom.
 
Di sisi lain pasukan Hashd Al Shaabi Irak telah mensterilkan kota Samarra, untuk memperkuat keamanan dan menjamin keamanan para peziarah Arbain yang kembali ke kotanya. 
 
Hashd Al Shaabi juga sudah memasang kamera pengawas dan menempatkan pasukan serta intelnya di seluruh jalur yang dilalui oleh para peziarah Arbain di Provinsi Karbala.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel mengatakan, keberhasilan para tahanan Palestina melarikan diri dari penjara Gilboa, menunjukkan adanya kekosongan dan kelemahan keamanan, serta militer Israel.

Naftali Bennett, Minggu (19/9/2021) mengakui bahwa larinya enam tahanan Palestina dari penjara Gilboa telah mengungkap bobroknya sistem intelijen, dan militer Israel.
 
Ia menuturkan, masalah tahanan Palestina yang lari sudah berakhir dengan ditangkapnya kembali mereka, sekarang semuanya sudah berada di penjara.
 
Menurut PM Israel, penangkapan tahanan Palestina yang diduga menghabiskan dana lebih dari 30 juta dolar Amerika itu, dilakukan atas kerja sama dan koordinasi Shinbet, kepolisian dan militer Israel.

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran memperingatkan tentang petualangan kelompok teroris anti-revolusi di Irak Utara.

Mayor Jenderal Mohammad Bagheri mengatakan pada Minggu (19/9/2021) bahwa Iran tidak akan mentolerir tindakan sabotase di perbatasannya.

"Para pejabat wilayah ini (Kurdistan) dan pemerintah Irak harus mengambil tindakan untuk menghadapi kelompok-kelompok itu," imbuhnya mengacu pada serangan pasukan IRGC baru-baru ini terhadap basis teroris di Kurdistan Irak.

Mayjen Bagheri memperingatkan Amerika Serikat bahwa pangkalan mereka di kawasan itu juga harus ditutup dan tidak digunakan sebagai pusat anti-revolusi.

"Kami akan melanjutkan operasi kami melawan kelompok-kelompok kontra-revolusioner dan kami tidak akan mentolerir tindakan sabotase apa pun terhadap perbatasan kami," tegasnya.

Mayjen Bagheri menjelaskan bahwa Iran berhak menindak kelompok-kelompok tersebut berdasarkan Piagam PBB.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada 9 September lalu menyerang posisi teroris di wilayah Kurdistan Irak.

IRGC menargetkan basis teroris separatis Hadka di kota Jalala, yang berencana melancarkan serangan terhadap Iran dalam beberapa hari ke depan.

Republik Islam Iran tidak pernah ingin menimbulkan tensi dan konfrontasi militer di kawasan, tapi negara ini menekankan kehidupan damai dan penuh keadilan serta harus waspada terhadap berbagai ancaman dan siap melawannya.

Tak diragukan lagi, perdamaian dan keamanan merupakan salah satu harapan penting manusia sepanjang sejarah, terlepas dari zaman, tempat dan masyarakatnya. Menjawab tuntutan global ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 1981 dan berdasarkan resolusi Majelis Umum, setiap 21 September setiap tahun diperingati sebagai "Hari Perdamaian Dunia". Tapi realitanya adalah tujuan perdamaian bukan hanya menghindari perang, tapi juga harus disertai dengan keadilan, kesetaraan dan keamanan.

Dalam melihat perdamaian dari perspektif hukum internasional, peneliti Jamil Milani mengacu pada berbagai dokumen seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, empat Konvensi Jenewa, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menekankan kebutuhan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Namun, dalam dokumen-dokumen ini, tujuan akhir hukum internasional adalah perdamaian, bukan keadilan.

Menhan Iran, Brigjen Mohammad Reza Ashtiani
Menteri Pertahanan Iran, Mohammad Reza Ashtiani Sabtu (18/9/2021) di acara peresmian pameran internasional ketiga perdamaian dan pertahanan militer Iran yang dihadiri perwakilan PBB serta atase militer dari berbagai negara di Tehran, menjelaskan sikap Iran terkait perdamaian berkelanjutan.

Brigjen Ashtiani menjelaskan poin bahwa jika keadilan diterapkan, perdamaian juga akan tercipta. Ia menambahkan, "Kita harus ingat bahwa dengan berakhirnya perang, bukan berarti perdamaian sejati akan tercipta dan perang akan tetap berlanjut dengan bentuk berbeda."

Di pidato Menhan Ashtiani disinggung poin penting bahwa penting untuk memahami wacana sejati perdamaian.

Menhan Iran menjelaskan, perdamaian hanya dapat diraih melalui resistensi melawan kubu hegemoni dunia. Penekanan ini sama halnya perdamaian harus disamping keadilan dan ini selaras dengan peran strategis militer Iran dalam membela keamanan dan melawan kezaliman serta anasir pengancam perdamaian.

Sejatinya, perdamaian, keadilan dan keamanan merupakan unsur yang penting dan harus serta saling melengkapi. Oleh karena itu, wacana sejati perdamaian tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, pembangunan dan keamanan. Dengan kata lain, di dunia yang tidak ada keadilan, juga tidak dapat diharapkan adanya perdamaian.

Sekaitan dengan ini ada banyak contoh yang menunjukkan jauhnya perdamaian dari keadilan.

Upaya untuk memaksakan rencana damai kepada bangsa Palestiina dan jalinan hubungan dengan Israel sebagai sebuah kebohongan perdamaian dengan rezim Zionis adalah salah satu indikasi penyalahgunaan perdamaian dan pendistorsian wacana sejatinya. Upaya Amerika untuk normalisasi hubungan pemerintah Arab denagn rezim penjajah Israel, bukan saja tidak dapat menerapkan perdamaian di kawasan, bahkan akan menjadi faktor yang menghancurkan perdamaian sejati karena mengabaikan keadilan dan hak rakyat tertindas Palestina.

Kecenderungan ini kita juga menyaksikannya di penindasan yang dipaksakan oleh kekuatan besar dan intervensif dunia kepada rakyat Afghanistan, Yaman, Irak dan Suriah serta bangsa lain di penjuru dunia, dan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan ancaman serius bagi perdamaian di kawasan dan dunia.

Wacana perdamaian yang adil sebagai sebuah wacana universal dapat membawa ke arah perdamaian global. Pengalaman menunjukkan bahwa perdamaian akan kekal ketika ketidakadilan, ketidaksetaraan, kemiskinan, dan radikalisme diberantas hingga ke akar-akarnya. Terealiasnya tujuan ini, seperti yang dijelaskan oleh Menhan Iran, Brigjen. Ashtiani membutuhkan dukungan elit politik, cendikiawan, pecinta kebebasan dan seluruh pro kemanusiaan.

Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengatakan, salah satu lokasi yang digunakan untuk menyusun konspirasi terhadap Iran adalah pangkalan militer Amerika Serikat, Harir di Irak, oleh karena itu pangkalan tersebut harus ditutup.

Mayor Jenderal Mohammad Bagheri, Minggu (19/9/2021) menuturkan, “Kami tidak bisa membiarkan pangkalan militer Harir yang terletak di perbatasan kami dengan Irak, dan merupakan lokasi pertemuan untuk menyusun konspirasi anti-Revolusi Islam Iran, tetap beroperasi, dan pangkalan tersebut harus ditutup, dan upaya untuk ini baru saja dimulai.”
 
Menurut Mayjen Bagheri, upaya menutup pangkalan militer AS, Harir di perbatasan Iran dan Irak, akan terus dilakukan secara serius. Upaya itu dilakukan dalam kerangka aktivitas diplomatik, dan militer dengan maksud untuk mewujudkan keamanan dan ketenangan berkelanjutan di kawasan.
 
“Kelompok-kelompok teroris harus menyingkir dari wilayah perbatasan Iran di utara Irak, karena pergerakan mereka bisa memicu operasi besar, dan kontinu terhadap mereka. Mulai saat ini tidak akan ada lagi ketenangan di markas-markas kelompok bersenjata anti-Revolusi Islam Iran di utara Irak, dan ini hak rakyat Iran,” pungkasnya. 

Perdana Menteri Australia Scott Morrison membela keputusan negaranya membentuk aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan Inggris. Kepada Prancis ia mengatakan, Canberra memiliki keprihatinan mendalam atas kapal-kapal selam Prancis.

Dikutip The Guardian, Minggu (19/9/2021), di tengah gelombang kritik seputar kesepakatan kontroversial dengan AS dan Inggris, PM Australia menganggap kesepakatan keamanan ini sebagai bagian dari kepentingan nasional negaranya.
 
Setelah membatalkan proyek pembuatan kapal selam diesel dengan Prancis, Scott Morrison mengatakan, Paris punya alasan untuk mengetahui bahwa Australia memiliki keprihatinan mendalam dan serius terkait kapasitas kapal selam Prancis, yang tidak akan bisa memenuhi kepentingan strategis Australia.
 
Pada Kamis minggu lalu Presiden AS bersama PM Inggris dan Australia menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang diplomatik, keamanan dan militer di Indo-Pasifik, AUKUS.
 
Poyek besar pertama aliansi keamanan baru ini adalah kapal selam nuklir Australia, dan dalam kerangka kesepakatan ini Australia akan dibantu untuk memiliki kapal selam nuklir. 

Sanksi terhadap ekspor minyak mentah telah mengubah Iran menjadi eksportir bensin dunia, dan meningkatkan ekspor produk petrokimia serta minyak negara ini. Sebagaimana diketahui beberapa tahun sebelumnya Iran masih mengimpor bensin.

Menurut Reuters, (17/9/2021), data Bank Sentral dan Kementerian Perminyakan Iran menyebutkan, negara ini mengekspor produk petrokimia dan produk minyak bumi senilai hampir $20 miliar pada tahun 2020, dua kali lipat lebih besar dari nilai ekspor minyak mentahnya.
 
Salah seorang pejabat Kementerian Perminyakan Iran kepada Reuters mengatakan, harga yang kompetitif, dan lokasi Iran yang dekat dengan jalur pelayaran utama, membuat produknya menarik.
 
Ketika sebagian besar negara dunia terpaksa memangkas produksi kilang minyaknya selama pandemi COVID-19, ekspor bensin Iran justru naik 600% pada 2020 menjadi 8 juta ton, atau 180.000 barel per hari.
 
Pendapatan Iran dari ekspor bensin diperkirakan $3 miliar pada tahun 2020. Produksi minyak Iran sekarang sekitar 2 juta hingga 2,5 juta barel per hari, sekitar 2 juta barel per hari dialokasikan untuk kilang domestik, dan sekitar 500.000 barel per hari untuk ekspor.
 
Ekspor petrokimia Iran naik menjadi 25 juta ton pada tahun 2020 dari sekitar 20 juta ton pada tahun 2019, sementara kapasitas petrokimia negara ini naik menjadi 90 juta ton per tahun pada tahun 2020 dari 77 juta ton pada tahun 2019. Ini diprediksi akan menembus 100 juta ton pada tahun 2021.
 
Irak dan beberapa negara Afrika dikabarkan membeli bensin Iran, sementara beberapa kapal kargo bensin dikirim ke Venezuela. Di sisi lain Cina merupakan pembeli utama LPG, metanol, dan banyak produk Iran lain. 

Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB tentang Dampak Negatif Sanksi Sepihak terhadap Hak Asasi Manusia menilai sanksi sepihak Amerika Serikat terhadap negara lain sebagai tindakan ilegal.

Douhan dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa menyerukan penghapusan sanksi unilateral AS dan penerapan sebuah mekanisme khusus untuk membatasi pengenaan sanksi sepihak dalam kerangka Dewan Keamanan PBB.

Dohan menyinggung aturan internal AS Caesar yang disahkan oleh Kongres AS terhadap Suriah pada 2019, dan menyebutnya sebagai contoh undang-undang penerapan sanksi di luar perbatasan negaranya sendiri. Aturan Caesar  yang mulai berlaku pada 1 Juni 2020 memberikan wewenang kepada pemerintah AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap institusi dan individu Suriah demi mengintensifkan tekanan terhadap Damaskus.

Amerika Serikat adalah negara pemberi sanksi terbesar di dunia dan memiliki sejarah terlama dalam menjatuhkan sanksi kepada negara lain sesuai dengan tujuan kebijakan luar negerinya.

Sekutu Washington juga terlibat dalam menjatuhkan sanksi kepada negara lain, sebagaimana yang dilakukan Uni Eropa terhadap Suriah. Sanksi ini dikenakan dengan dalih menentang kebijakan dan tindakan AS dan Barat atau dengan mengklaim bahwa mereka diancam oleh negara yang terkena sanksi.

Meskipun Presiden AS yang baru Joe Biden sekarang mengklaim pendekatan baru terhadap kebijakan luar negeri, setidaknya dalam posisi deklaratifnya, tapi Amerika Serikat masih menggunakan sanksi sebagai sarana untuk memajukan kebijakan luar negerinya, dan menghukum negara-negara lawannya.

Dengan demikian, pemerintahan Biden tidak berbeda dengan pemerintahan Trump yang melanjutkan pendekatan sanksi terhadap negara-negara saingan atau lawan Washington. Faktanya, sebagian besar sanksi AS dinyatakan dan diberlakukan secara sepihak tanpa izin PBB, sanksi ini ilegal. 

Selain menjatuhkan sanksi paling berat dalam sejarahnya terhadap Iran sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum, Amerika Serikat telah memberlakukan banyak sanksi sepihak terhadap negara-negara seperti: Rusia, Cina, Venezuela, Kuba, Suriah, dan Korea Utara.

Meskipun sanksi AS dikenakan pada negara lain, terutama saingan atau musuh, dengan berbagai dalih politik, komersial, keamanan, bahkan hak asasi manusia, tapi alasan utama untuk melanjutkan pendekatan ini demi mengejar kepentingan Washington. Menurut Menteri Energi Rusia, Alexander Novak, publik dunia telah lelah dengan sanksi AS terhadap berbagai negara yang para pemimpinnya tidak direstui Washington.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali mengkritik AS karena menjatuhkan sanksi sepihak, terutama selama epidemi virus Corona, dan menyerukan agar sanksi itu dicabut atau dikurangi untuk memfasilitasi akses terhadap barang-barang medis, medis, dan farmasi dasar.

Elena Douhan meyakini sanksi sepihak melemahkan otoritas PBB, meimbulkan kekhawatiran terhadap kerja sama internasional dan supremasi hukum. Sanksi sepihak AS memiliki efek yang menghancurkan terhadapa negara-negara target.

Aanalis politik internasional, Reza Resalat mengatakan, "Sanksi menghalangi negara berkembang dan merugikan seluruh dunia. Tampaknya sulit mengharapkan para pemimpin AS akan mengambil langkah positif (dalam mencabut sanksi ini)."

Mengingat dampak destruktif dari sanksi sepihak AS terhadap negara lain, tampaknya perlu untuk meningkatkan tekanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini, serta membentuk koalisi internasional terhadap sanksi tersebut, sehingga AS, sebagai pemimpin blok Barat, akan memiliki pertimbangan kembali berdasarkan posisi global yang terintegrasi.

Empat anggota Pasukan Demokratik Kurdi Suriah (SDF) yang berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, tewas dalam serangan oleh sekelompok orang tak dikenal di pos pemeriksaan milik Kurdi.

Sekelompok orang tak dikenal, yang diduga dari masyarakat suku, menyerang milisi Kurdi di pintu masuk kota al-Dishisha di Provinsi al-Hasakah, Suriah.

Menurut media Rusia, Sputnik, empat milisi Kurdi tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan yang terjadi pada hari Sabtu (18/9/2021).

Dilaporkan juga bahwa beberapa orang tak dikenal menargetkan kendaraan militer milik milisi Kurdi di daerah al-Duraiyah di pusat kota Raqqa.

Serangan tersebut merupakan balasan atas tindakan provokatif Kurdi terhadap suku-suku di Suriah Timur. Milisi Kurdi menculik 27 orang di sekitar kota al-Hasakah pada Jumat lalu.

Sumber-sumber lokal mengatakan bahwa milisi Kurdi yang berafiliasi dengan AS juga menembaki rumah-rumah penduduk untuk mengintimidasi mereka di daerah tersebut.

Sebagian besar wilayah timur dan timur laut Suriah diduduki oleh milisi Kurdi dan pasukan AS. Masyarakat setempat menentang kehadiran pasukan pendudukan dan berulang kali mengadakan demonstrasi untuk mengusir mereka.

Kelompok teroris Daesh mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pipa gas di daerah Deir Ali, Suriah yang menyebabkan pemadaman listrik di Damaskus.

"Daesh mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pipa gas di pembangkit listrik Deir Ali," kata saluran Telegram yang berafiliasi dengan kelompok tersebut pada Sabtu (18/9/2021).

Sebelumnya, Menteri Ketenagalistrikan Suriah Ghassan al-Zamel mengatakan serangan itu telah menyebabkan pemadaman listrik di Damaskus dan daerah sekitarnya.

Ia menambahkan bahwa serangan teroris menargetkan pipa penyalur gas ke Pembangkit Listrik Tishreen dan Deir Ali serta dua menara 400 KV yang terletak di antara kedua pembangkit tersebut.

Kementerian Perminyakan Suriah mengumumkan bahwa pipa gas di daerah Deir Ali, yang diserang oleh teroris Daesh, telah diperbaiki dan kembali beroperasi.

Tindakan sabotase serupa juga pernah dilakukan Daesh di Irak yang membuat negara itu kekurangan pasokan listrik.