Setelah sekian lama menjadi anggota pengamat di Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), Republik Islam Iran secara resmi diterima sebagai anggota penuh organisasi ini pada Jumat (17/9/2021).

Keputusan itu diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 SCO yang diadakan di Dushanbe, Tajikistan. Selama ini, Iran berstatus sebagai anggota pengamat di organisasi itu.

Presiden Cina Xi Jinping, yang menghadiri KTT SCO di ibu kota Tajikistan secara virtual, mengumumkan bahwa Iran diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Dia meminta negara-negara anggota untuk bersatu dan tidak membiarkan negara lain menyerang anggota organisasi ini.

Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyambut keanggotaan penuh Iran di SCO.

Sekarang SCO memiliki sembilan negara anggota yaitu Cina, India, Rusia, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi mengatakan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dapat menjadi lokomotif bagi multilateralisme global.

"SCO menunjukkan dengan baik bahwa ia dapat menjadi kekuatan pendorong multilateralisme global dengan bersandar pada kapasitas ekonomi, politik, nilai-nilai, dan demografinya," ujarnya dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi SCO di Dushanbe, Tajikistan, Jumat (17/9/2021).

Dia menekankan bahwa kebijakan luar negeri Republik Islam Iran selalu didasarkan pada partisipasi aktif di organisasi-organisasi internasional, (mendukung) multilateralisme, dan menentang unilateralisme.

Kebijakan Iran, lanjut Raisi, berpijak pada keadilan, kerja sama, saling menghormati, dan pentingnya berperan konstruktif dalam menghadapi tantangan regional dan internasional.

Menurutnya, penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi, merupakan faktor penting untuk meningkatkan peran strategis SCO dalam perekonomian global.

Presiden Iran menyatakan bahwa hari ini dunia telah memasuki era baru, sementara hegemoni dan unilateralisme telah melemah. Tatanan dunia bergerak menuju multipolar dan redistribusi kekuasaan yang menguntungkan negara-negara independen.

"Saat ini, perdamaian dan keamanan dunia terancam oleh hegemoni dan tantangan-tantangan seperti terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Sebuah ancaman yang menargetkan negara dunia, terutama anggota dan mitra SCO," jelasnya.

Raisi menegaskan bahwa memelihara dan memperkuat perdamaian di wilayah yang luas ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

"SCO dan semangat yang melandasinya yaitu rasa saling percaya, kepentingan kolektif, kesetaraan, konsultasi timbal-balik, keragaman budaya, dan pembangunan bersama merupakan sarana kunci untuk menjaga perdamaian di abad ke-21," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten Menteri Luar Negeri Iran Alireza Haghighian mengatakan, diterimanya Republik Islam Iran secara resmi di Organisasi Kerja Sama Shanghai, SCO berarti pengumuman gagalnya proyek pengucilan Iran oleh Amerika Serikat.

Alireza Haghighian, Sabtu (18/9/2021) menyinggung kekalahan kebijakan unilateralisme Barat dalam KTT SCO di Dushanbe, Tajikistan baru-baru ini.

Ia menuturkan, jalur kerja sama negara-negara anggota SCO di masa depan akan memperkuat multilateralisme.

Haghighian menganggap kehadiran negara-negara berpengaruh semacam Cina dan Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, di SCO, juga dapat menjadi penjamin stabilitas keamanan kawasan.

"Ini merupakan pendahuluan, dan jalur menuju kemajuan bagi kami, dan kami berharap dengan dilakukannya percepatan dalam urusan administrasi, Iran akan segera memasuki fase kerja sama baru di kawasan," pungkasnya.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei menyampaikan terima kasih kepada para atlet Iran yang berpartisipasi dalam olimpiade dan paralimpiade Tokyo, dan menyebut para atlet sebagai kebanggaan nasional.

Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan para atlet hari Sabtu (18/9/2021) menegaskan manifestasi nilai-nilai kemanusiaan, agama dan spiritualitas dalam pertandingan sebagai masalah yang sangat berharga dan penting. Rahbar mengatakan, "Atlet wanita Iran dalam kompetisi ini membuktikan bahwa jilbab Islami tidak mencegah mereka tetap bersinar di bidang olahraga, yang juga terbukti dalam bidang politik, ilmu pengetahuan dan administrasi,".

"Jilbab atlet wanita Iran telah membuka jalan bagi atlet wanita di negara-negara Muslim, sehingga sekarang atlet wanita lebih dari 10 negara muslim menggunakan jilbab di arena olahraga," ujar Rahbar.

Di bagian lain statemennya, Ayatullah Khamenei memandang masalah tidak mengakui rezim Zionis di bidang olahraga sebagai isu yang sangat penting, dengan menjelaskan, "Rezim Zionis yang kejam, pelaku genosida, dan ilegal sedang mencoba untuk mendapatkan legitimasi dengan berpartisipasi dalam arena olahraga internasional. Oleh karena itu, para pejabat olahraga dan atlet yang terhormat tidak boleh pasif dalam hal ini dengan cara apa pun,". 

Menyinggung tindakan timbal balik rezim Zionis dan pendukungnya untuk merampas hak atlet Muslim, Rahbar menekankan, "Kementerian Olahraga dan Kementerian Luar Negeri serta perangkat hukum pemerintah harus mengejar masalah ini melalui jalur hukum dengan mendukung atlet dalam negeri, bahkan atlet Muslim dari negara lain seperti atlet Aljazair yang  dirampas haknya,".

Pemimpin Besar Revolusi Islam menekankan bahwa seorang atlet Iran tidak dapat berjabat tangan dengan perwakilan rezim Zionis demi medali dan mengakui eksistensinya. Rahbar menegaskan, "Masalah ini memiliki sejarahnya. Di masa lalu, atlet dari negara lain menolak untuk bersaing dengan perwakilan rezim apartheid di Afrika Selatan. Mereka melakukannya, dan setelah beberapa saat, rezim itu menghilang dan rezim Zionis juga akan dihancurkan,"

Perdana Menteri Pakistan mengatakan ketegangan dalam hubungan Iran dan Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dunia, oleh karena itu kesepahaman dua negara ini menguntungkan Pakistan.

Imran Khan, Sabtu (18/9/2021) dalam wawancara dengan stasiun televisi Russia Today menuturkan, “Iran adalah negara tetangga kami, dan kita harus hidup rukun dengan tetangga. Semakin baik dan kuat hubungan Anda dengan tetangga, maka perdagangan dan hubungan dengan seluruh kawasan juga akan lebih baik.”
 
Ia menambahkan, “Saudi adalah sekutu terdekat Pakistan. Saudi adalah sahabat yang berulangkali membantu Pakistan di masa-masa sulit, maka dari itu kepentingan utama kami adalah Iran dan Saudi mencapai kesepahaman. Karena akan menjadi bencana bagi Pakistan, jika Iran dan Saudi berperang. Bukan hanya bagi Pakistan, bahkan bagi seluruh negara berkembang, karena konflik apa pun yang terjadi di antara kedua negara ini dapat mempengaruhi harga minyak dunia.”
 
PM Pakistan menegaskan, “Saya percaya seluruh negara dunia harus bekerja keras supaya Iran dan Saudi dapat mencapai kesepahaman, karena konflik keduanya mambawa dampak destruktif bagi seluruh dunia.” 

Bersamaan dengan eskalasi tensi hubungan Prancis dan Amerika Serikat, Paris mengambil langkah mengejutkan dengan memanggil dubesnya dari Washington.

Selain itu, sebagai bentuk protes, Prancis juga dilaporkan memanggil dubesnya dari Australia. Pemerintah Prancis Kamis (16/9/2021) terang-terangan mengumumkan ketidakpuasannya atas pernyataan koalisi tiga negara, AS, Inggris dan Australia yang berujung pada pembatalan kontrak pembuatan kapal selam sebuah perusahaan Prancis dengan pemerintah Australia senilai 90 miliar dolar.

Menyusul penandatanganan kesepakatan kerja sama segitiga ini, acara peringatan ke-240 Perang Chesapeake (Battle of the Chesapeake) yang rencananya akan digelar di Kedubes Prancis di Washington akhirnya dibatalkan.

Menurut seorang petinggi Prancis, peringatan ini yang rencananya digelar untuk menekankan pengokohan hubungan Koalisi AS dan Prancis, sepertinya menggelikan karena pengumuman koalisi tiga negara ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Antoni Blinken demi menangkan suasana mengklaim bahwa negaranya memandang penting hubungan dan kerja sama dengan Prancis.

Sepertinya hubungan trans-Atlantik memasuki babak tensi baru. Presiden AS, Joe Biden sejak berkuasa di Gedung Putih, di pidato dan statemennya berulang kali mengisyaratkan kondisi tak meuaskan hubungan dan konvergensi trans-Atlantik karena kebijakan dan langkah Trump serta berjanji meninjau ulang masalah ini serta memulai proses kovergensi Eropa dan Amerika.

Presiden AS, Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron
Meski demikian, kini menjadi jelas bahwa statemen ini sekedar slogan dan dalam prakteknya, Washington masih menjadikan unilateralisme dan mengedepankan kepentingannya tanpa mengindahkan kepentingan Eropa di kebijakan dan langkahnya.

Contoh nyata di kasus ini adalah kinerja Biden terkait Afghanistan, di mana presiden Amerika ini mengabaikan pandangan Eropa di NATO terkait penarikan pasukan Barat dari Afghanistan. Menurut Eropa, pengalaman Afghanistan menunjukkan bahwa untuk selanjutnya mereka harus lebih berhati-hati mengekor Amerika di isu regional dan internasional.

Kini pemerintah Biden kembali memberi pukulan telak kepada negara penting kedua di Uni Eropa, yakni Prancis hanya untuk mengejar kepentingan pribadinya.

Amerika dengan membentuk koalisi baru dengan dua sekutu lamanya, yakni Inggris dan Australia, bersedia menyerahkan teknologi pembuatan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia.

Ini sebuah gebrakan baru AS mempersenjatai sekutunya dengan teknologi sensitif. Amerika di tahun 1958 memberi teknologi pembuatan kapal selam nuklir kepada Inggris. Hal ini mengindikasikan posisi penting Australia di strategi militer dan keamanan Amerika di kawasan Indo-Pasifik.

Sejatinya Washington dengan memperkuat militer Australia berencana menjadikan sekutu tradisionalnya ini menghadapi langkah Cina di kawasan ini.

Reza Ghabishawi, pengamat politik mengatakan, “Amerika dan Inggris di aksinya melawan Cina, berusaha menjadikan Australia sebagai ujung tombak melawan aksi militer Cina. Meski demikian, harga yang harus dibayar dari langkah ini bagi Eropa khususnya Prancis adalah sangat mahal. Pembatalan kontrak senilai 90 miliar dolar antara Prancis dan Australia untuk pembuatan 12 kapal selam, memberi pukulan besar bagi ekonomi dan kredibilitas Paris.”

Faktanya, mengingat statemen petinggi pemerintah Biden terkait hubungan hangan Washington dan Paris, Prancis tidak mengharapkan pukulan besar seperti ini dari pemerintah Biden yang mengklaim konvergensi kembali trans-Atlantik.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian menyebut langkah ini seperti tikaman dari belakang kepada Prancis dan pengkhianatan serta mengingatkan perilaku Donald Trump.

Selain itu, Uni Eropa seraya memprotes Koalisi AS, Inggris dan Australia, hari Kamis (16/9/2021) mengumumkan strategi resminya untuk menambah kehadirannya di wilayah Indo-Pasifik dan melawan kekuatan Cina yang terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa Eropa ingin mengejar strategi khususnya di kawasan strategis ini mengingat kebijakan monopoli AS. 

Seorang anggota parlemen Irak di Komisi Pertahanan dan Keamanan mengatakan pasukan Amerika Serikat akan meninggalkan Irak mulai bulan depan.

Badr al-Zaidi, seperti dilansir IRNA, Kamis (16/9/2021), menambahkan penarikan pasukan AS dari Irak mengacu pada kesepakatan Baghdad-Washington dan dilakukan secara bertahap.

"Hingga 1 Januari 2022, tidak ada pasukan Amerika yang tersisa di Irak," ujarnya.

Mengenai operasi militer AS di Irak, al-Zaidi menjelaskan Amerika, sebagai anggota koalisi internasional anti-Daesh, akan melanjutkan serangan udaranya di Irak serta melatih dan memberi nasihat kepada pasukan Irak.

"Saat ini ada sekitar 2.500 tentara AS di Irak. Tidak jelas berapa banyak dari mereka akan tetap berada di Irak untuk melatih dan memberi nasihat kepada pasukan kami," ucapnya.

Dia mengatakan peralatan militer AS akan ditransfer dari Irak ke pangkalannya di negara-negara Arab lainnya.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi dan Presiden Joe Biden, seluruh pasukan Amerika akan meninggalkan Irak pada 31 Desember 2021.

Rezim Zionis Israel telah menghabiskan biaya 31 juta dolar akibat pengerahan ribuan pasukan untuk mencari tahanan Palestina yang kabur dari penjara Gilboa.

Biaya tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena dua tahanan Palestina masih buron, menurut situs Israel, Mako, Jumat (17/9/2021).

Dana operasional harian untuk mencari dua tahanan tersebut diperkirakan antara 10 hingga 20 juta shekel (mata uang rezim Zionis). Operasi pencarian yang melibatkan ribuan personel polisi dan militer Israel telah menelan biaya 100 juta shekel (sekitar 31 juta dolar).

Enam tahanan Palestina pada 6 September lalu berhasil melarikan diri dari penjara Gilboa di utara Palestina pendudukan melalui sebuah lubang yang mereka gali. Israel kemudian menerjunkan ribuan pasukan untuk mencari mereka dan sejauh ini telah menemukan empat orang.

Pasukan rezim Zionis masih melakukan operasi pencarian untuk menangkap dua tahanan lagi.

Pemerintah Prancis membatalkan sebuah acara perayaan bersama dengan Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung di Washington.

Paris menganggap pelaksanaan acara tersebut sebagai lelucon setelah AS membentuk sebuah aliansi baru dengan Inggris dan Australia, yang tidak melibatkan Prancis.

Menurut surat kabar The New York Times, acara itu untuk memperingati 240 tahun pertempuran “Battle of the Capes 1781” yang akan diadakan di Kedutaan Besar Prancis di Washington dan juga di sebuah fregat Prancis di Baltimore, Maryland.

Seorang pejabat Prancis yang tidak ingin disebutkan namanya, berkata kepada The New York Times pada Kamis (16/9/2021) bahwa perayaan tersebut telah dibatalkan.

“Para perwira tinggi Angkatan Laut Prancis yang sudah tiba di Amerika untuk mengikuti perayaan itu akan kembali ke Paris,” tambahnya.

Menurutnya, perayaan ini bertujuan untuk memperkuat aliansi Amerika-Prancis, tetapi sekarang akan menjadi lelucon setelah ditandatanganinya sebuah pakta keamanan baru.

Para pemimpin AS, Inggris, dan Australia pada Rabu lalu, mengumumkan pembentukan sebuah pakta baru untuk kerja sama di bidang diplomasi, keamanan, dan militer di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Setelah pengumuman itu, pemerintah Australia memutuskan pembatalan kontrak pembelian kapal selam nuklir dari Prancis.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian menyebut pembatalan sepihak oleh Australia sebagai tikaman dari belakang. “Keputusan brutal, sepihak, dan tak terduga ini mengingatkan saya pada apa yang dulu dilakukan oleh Trump,” kata Le Drian. 

Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian bertemu dengan Sergei Lavrov, mitranya dari Rusia di sela-sela KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Dushanbe, Tajikistan.

Dalam pertemuan hari Jumat (17/9/2021), Amir-Abdollahian menekankan pengembangan hubungan yang komprehensif dengan Rusia. Menurutnya, kedua negara perlu menyamakan pandangan terkait isu-isu regional khususnya Afghanistan.

Ia menganggap situasi saat ini di Afghanistan sudah rumit dan hal ini disebabkan oleh penarikan Amerika Serikat yang tidak bertanggung jawab dan memalukan. Ia menyalahkan pemerintah Washington atas situasi saat ini di negara tersebut.

Di pihak lain, Lavrov mengucapkan selamat kepada Amir-Abdollahian atas penunjukannya sebagai menlu baru Iran dan mengundangnya untuk berkunjung ke Moskow.

Perlu dicatat bahwa Iran menganggap solusi untuk masalah Afghanistan adalah membentuk pemerintahan yang inklusif yang melibatkan semua kelompok etnis. Tehran akan melanjutkan upaya untuk mendorong tercapainya tujuan ini.

Pada hari Kamis, para menlu Rusia, Cina, Pakistan, dan Iran bertemu di Dushanbe untuk membahas situasi di Afghanistan dan mendesak Taliban membentuk pemerintahan yang inklusif.

Para menlu negara-negara tetangga Afghanistan dan Rusia menyatakan tekad untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afghanistan serta kawasan.

Republik Islam Iran secara resmi diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada Jumat (17/9/2021).

Keputusan itu diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-21 SCO yang diadakan di Dushanbe, Tajikistan. Selama ini, Iran berstatus sebagai anggota pengamat di organisasi itu.

Presiden Cina Xi Jinping, yang menghadiri KTT SCO di ibu kota Tajikistan secara virtual, mengumumkan bahwa Iran diterima sebagai anggota penuh Organisasi Kerja Sama Shanghai.

Dia meminta negara-negara anggota untuk bersatu dan tidak membiarkan negara lain menyerang anggota organisasi ini.

Perdana Menteri India Narendra Modi juga menyambut keanggotaan penuh Iran di SCO.

Sekarang SCO memiliki sembilan negara anggota yaitu Cina, India, Rusia, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Presiden Republik Islam Iran mengatakan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dapat menjadi lokomotif bagi multilateralisme global.

Hal itu disampaikan Sayid Ebrahim Raisi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi SCO di Dushanbe, Tajikistan, Jumat (17/9/2021).

"SCO menunjukkan dengan baik bahwa ia dapat menjadi kekuatan pendorong multilateralisme global dengan bersandar pada kapasitas ekonomi, politik, nilai-nilai, dan demografinya," ujarnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan luar negeri Republik Islam Iran selalu didasarkan pada partisipasi aktif di organisasi-organisasi internasional, (mendukung) multilateralisme, dan menentang unilateralisme.

Kebijakan Iran, lanjut Raisi, berpijak pada keadilan, kerja sama, saling menghormati, dan pentingnya berperan konstruktif dalam menghadapi tantangan regional dan internasional.

Menurutnya, penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi, merupakan faktor penting untuk meningkatkan peran strategis SCO dalam perekonomian global.

Presiden Iran menyatakan bahwa hari ini dunia telah memasuki era baru, sementara hegemoni dan unilateralisme telah melemah. Tatanan dunia bergerak menuju multipolar dan redistribusi kekuasaan yang menguntungkan negara-negara independen.

"Saat ini, perdamaian dan keamanan dunia terancam oleh hegemoni dan tantangan-tantangan seperti terorisme, ekstremisme, dan separatisme. Sebuah ancaman yang menargetkan negara dunia, terutama anggota dan mitra SCO," jelasnya.

Raisi menegaskan bahwa memelihara dan memperkuat perdamaian di wilayah yang luas ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.

"SCO dan semangat yang melandasinya yaitu rasa saling percaya, kepentingan kolektif, kesetaraan, konsultasi timbal-balik, keragaman budaya, dan pembangunan bersama merupakan sarana kunci untuk menjaga perdamaian di abad ke-21," pungkasnya.