Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Mousavi menanggapi rumor yang beredar mengenai aksi sabotase dan serangan cyber terhadap Iran yang dikaitkan dengan rangkaian kebakaran baru-baru ini.

"Kebakaran baru-baru ini bukan aksi sabotase dan tidak ada hubungannya dengan serangan cyber," ujar jubir kemenlu Iran hari Kamis (23/7/2020).

"Ribuan serangan cyber terhadap infrastruktur Iran terjadi setiap hari, dan hal ini jelas bukan hal baru, dan sebagian besar serangan ini berhasil dilumpuhkan tanpa efek samping signifikan oleh sistem pertahanan dan "tim responsif terhadap bahaya komputer," tegasnya.

Menurut Mousavi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kebakaran baru-baru ini berhubungan dengan serangan cyber.

Meskipun demikian, jubir kemenlu Iran menjelaskan bahwa presiden AS mengintruksikan serangan cyber terhadap Iran dan beberapa negara lain.

Mengenai aksi balasan Iran terhadap berbagai serangan AS dari serangan cyber hingga embargo senjata di Dewan Keamanan PBB, Mousavi mengungkapkan, "Iran berhak untuk mengambil tindakan balasan secara tepat dan sesuai waktunya,"

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Mousavi menanggapi rumor yang beredar mengenai aksi sabotase dan serangan cyber terhadap Iran yang dikaitkan dengan rangkaian kebakaran baru-baru ini.

"Kebakaran baru-baru ini bukan aksi sabotase dan tidak ada hubungannya dengan serangan cyber," ujar jubir kemenlu Iran hari Kamis (23/7/2020).

"Ribuan serangan cyber terhadap infrastruktur Iran terjadi setiap hari, dan hal ini jelas bukan hal baru, dan sebagian besar serangan ini berhasil dilumpuhkan tanpa efek samping signifikan oleh sistem pertahanan dan "tim responsif terhadap bahaya komputer," tegasnya.

Menurut Mousavi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kebakaran baru-baru ini berhubungan dengan serangan cyber.

Meskipun demikian, jubir kemenlu Iran menjelaskan bahwa presiden AS mengintruksikan serangan cyber terhadap Iran dan beberapa negara lain.

Mengenai aksi balasan Iran terhadap berbagai serangan AS dari serangan cyber hingga embargo senjata di Dewan Keamanan PBB, Mousavi mengungkapkan, "Iran berhak untuk mengambil tindakan balasan secara tepat dan sesuai waktunya,"

Komandan Angkatan Darat militer Iran mengatakan, kekuatan angkatan bersenjata Iran mendominasi di kawasan.

IRNA (23/7/2020) melaporkan, Brigjend Kiumars Heidari, Kamis (23/7) menuturkan, AD militer Iran meletakkan asas komandonya pada tiga fondasi, kepatuhan pada Wilayatul Fakih, menegakkan keadilan, dan mengutamakan kredibilitas.

Brigjen Heidari menyinggung kehadiran efektif dan jihad AD militer Iran di berbagai fase termasuk dalam memerangi wabah Virus Corona.

Ia menambahkan, militer Iran dalam memerangi wabah Virus Corona sejak hari pertama memiliki tekad baja, dan mencapai kedudukan unggul dengan menggelar berbagai manuver.

Komandan AD militer Iran menjelaskan, kami sudah mendirikan 28 rumah sakit permanen, dan sejumlah banyak rumah sakit darurat, serta pusat perawatan berkapasitas 2000 tempat tidur.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan bahwa rapat kabinet untuk membahas rencana aneksasi sebagian besar Tepi Barat yang diduduki dan Lembah Yordan (Lembah Jordan) akan dimulai pada 1 Juli 2020.

Rencana yang didorong oleh apa yang disebut "Kesepakatan Abad" yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menui kecaman keras dan penolakan dari kalangan internasional.

Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn menyerukan Uni Eropa untuk bersikap lebih keras terhadap rencana aneksasi rezim Zionis Israel atas Tepi Barat dan menyebut Israel sebagai pencuri.

Dia mengatakan, pengakuan Uni Eropa atas Palestina sebagai negara berdaulat "tak terhindarkan" jika Israel bergerak maju dengan rencana kontroversialnya untuk mencaplok Tepi Barat.

Dalam wawancara dengan mingguan Jerman Der Spiegel baru-baru ini, Asselborn menyerukan Uni Eropa untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap rencana rezim Zionis untuk mencaplok bagian-bagian penting Tepi Barat.

"Jika hanya menulis surat celaan akan menjadi penghinaan bagi Uni Eropa dan akan secara signifikan melemahkan kredibilitasnya," ujarnya.

Menlu  Luksemburg mengusulkan langkah-langkah yang lebih kuat seperti sanksi ekonomi terhadap Israel atau pengakuan Palestina sebagai negara jika Tel Aviv tidak membatalkan rencananya yang dijadwalkan dimulai pada 1 Juli itu.

"Pengakuan atas Palestina. Debat ini akan mendapatkan dinamika yang sama sekali baru, saya bahkan akan menganggapnya tidak terhindarkan," tegasnya.

Menurut Asselborn, keputusan seperti itu tidak akan membutuhkan keputusan bulat oleh semua 27 negara anggota Uni Eropa.

Hingga saat ini, sembilan negara anggota Uni Eropa termasuk Swedia, Hongaria, dan Polandia dikabarkan telah mengakui negara Palestina.

"Jika negara lain mengikuti, kemungkinan akan mencapai lebih dari sanksi ekonomi,"  ujarnya

Diplomat senior Uni Eropa Josep Borrell juga  telah menekankan bahwa aneksasi  tersebut akan memiliki konsekuensi "untuk hubungan dekat" antara Uni Eropa dan Israel.

Di sisi lain, puluhan pakar hak asasi manusia PBB telah merilis pernyataan mengutuk aneksasi yang direncanakan dan menyebutnya sebagai "pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Jenewa".

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan hal yang sama bahwa rencana aneksasi melanggar hukum internasional. sRaja Yordania Abdullah II telah memperingatkan bahwa Israel mendorong untuk aneksasi yang akan mengancam stabilitas di Timur Tengah.

Namun, masih harus dilihat bagaimana masyarakat dunia bertindak dalam praktik jika rezim Israel melanjutkan skema pencaplokan tersebut.

Di bawah prakarsa "Kesepakatan Abad" yang digagas Trump, Netanyahu mengumumkan secara resmi akan mencaplok Lembah Jordan dan semua blok pemukiman di Tepi Barat.

Tepi Barat, termasuk al-Quds Timur, dipandang sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, sehingga membuat semua pemukiman Yahudi di sana dan aneksasi yang direncanakan adalah ilegal. 

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran mengatakan, Amerika Serikat berubah menjadi rezim nakal dan penipu karena keluar dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Mohammad Javad Zarif saat diwawancarai Sputnik ketika menganalisa kebijakan Amerika setelah keluar dari JCPOA menjelaskan, AS pastinya telah berubah menjadi pemerintahan penipui dan pelanggar perjanjian serta masyarakat internasional sampai pada kesimpulan bahwa Washington bukan mitra yang dapat dipercaya.

Seiring dengan berkuasanya Donald Trump di Gedung Putih, ketidakpedulian terhadap hukum dan perjanjian internasional serta pengabaian terhadap multilateralisme menjadi pondasi teladan perilaku Amerika.

Donald Trump di koridor pendekatan unilateral dan pelanggaran norma-norma legal, selain JCPOA juga secara beruntun keluar dari perjanjian serta organisasi internasional. Pertunjukan terbaru serial keluarnya Trump dari kamp internasional adalah keluarnya Amerika dari Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) di tengah-tengah maraknya upaya melawan pandemi Corona.

Kecenderungan saat ini yang ditempuh Amerika, merupakan ancaman bagi supremasi hukum dan sistem multilateral di mana perilaku Trump melawan kepentingan masyarakat dunia dan bahkan rakyat Amerika sendiri.

Sebuah negara yang melanggar norma-norma legal dan tidak patuh terhadap komitmennya, pantas untuk disebut sebagai rezim penipu dan nakal serta berlanjutnya kecenderungan ini tidak efektif di sistem global dan hanya memperluas instabilitas.

Mohammad Javad Zarif meyakini apa yang dibutuhkan tatanan global saat ini adalah fokus pada supremasi hukum dan multipolar sehingga seluruh kepentingan negara akan terjamin.

Misalnya di masa pandemi Corona, apa yang menjamin keamanan kesehatan masnuia di hadapan virus COVID-19 yang tak mengenal batas teritorial ini adalah konvergensi, kerja sama kolektif dan memanfaatkan pengalaman medis dan pengobatan berbagai negara. Poros yang membentuk erja sama kolektif di perang melawan Corona adalah WHO sebagai pengemban misi melindungi nyawa umat manusia di hadapan berbagai penyakit.

Di kondisi seperti ini, sikap Amerika yang melanggar norma dan hukum dengan keluar dari WHO bukan saja tidak menguntungkan masyarakat global, umat manusia dan rakyat Amerika sendiri, bahkan merugikan upaya internasional untuk melawan krisis Corona dan memastikan keamanan semua orang.

Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi meyakini ketika nyawa jutaan orang terancam akibat wabah Corona, Donald Trump malah berusaha melumpuhkan upaya global untuk menangani pandemi ini.

Teros Letjen Qassem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC di wilayah Irak juga sebuah pertunjukan puncak kecongkakan Amerika yang meneror tamu rakyat Irak dan komandan sejati perang melawan terorisme di kawasan Asia Barat.

Keluar dari JCPOA, organisasi internsional dan yang lebih penting ketidakpedulian terhadap norma dan hukum internasional serta pengakuatan atas kejahatan teror terhadap Jenderal Soleimani, merupakan indikasi nyata akan perubahan AS menjadi sebuah rezim nakal dan penipu di mana dampaknya adalah kian meluasnya instabilitas bagi semua pihak. 

Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan perluasan hubungan dengan Israel tidak mungkin dilakukan jika rencana aneksasi Tepi Barat dijalankan.

ISNA melaporkan, Josep Borrell saat diwawancarai Der Spiegel seraya menjelaskan bahwa keputusan Uni Eropa  adalah berusaha mencegah dilaksanakannya rencana aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat ke bumi pendudukan menyatakan bahwa tidak ada peluang perluasan hubungan dengan Tel Aviv jika rencana ini dilaksanakan.

"Uni Eropa memberi informasi kepada Israel akan hasil negatif dari implementasi rencana ini," papar Borrell.

Rezim Zionis Israel berencana melaksanakan aneksasi 30 persen wilayah Tepi Barat dengan dukungan pemerintah Amerikan, namun terpaksa membatalkannya karena penentangan masyarakat internasional PBB dan berbagai negara Eropa serta tekanan opini publik dunia.

Sejak menjabat pada Januari 2017, Presiden AS Donald Trump telah menempuh kebijakan keras terhadap Cina dan menghadapi Beijing dalam berbagai dimensi perdagangan, politik dan keamanan. Pada saat yang sama, Washington secara terbuka mencampuri urusan dalam negeri Cina dengan berbagai instrumen dan metode. Sekarang pemerintahan Trump telah mengambil langkah baru ke arah ini.

Amerika Serikat telah meminta Cina untuk menutup konsulatnya di Houston, Texas. Kementerian Luar Negeri Cina juga mengkonfirmasi hal ini, dan mengatakan bahwa Washington tiba-tiba menyampaikan berita ini ke Beijing pada 21 Juli. Cina saat ini memiliki lima konsulat AS yang berbasis di New York, Chicago, San Francisco dan Los Angeles, di samping Houston. Sementara Kedutaan Cina berada di Washington, DC.

Dengan Washington mendesak Beijing untuk menutup konsulatnya di Houston dalam waktu 72 jam, pemerintah Cina telah sangat memprotes langkah tiba-tiba pemerintahan Trump dan mengatakan akan membalas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengklaim bahwa alasan penutupan konsulat Cina di Houston adalah untuk melindungi informasi pribadi warga negara Amerika.

Dalam hal ini, Morgan Ortagus, Jubir Kemenlu AS mengatakan, "Perintah penutupan konsulat Cina di Houston untuk melindungi kekayaan intelektual dan informasi pribadi Amerika." Ortagus melanjutkan dengan mengklaim bahwa Amerika Serikat tidak akan mentolerir tindakan Cina dalam melanggar kedaulatannya dan mengintimidasi rakyatnya, dan bahwa Donald Trump menekankan perlunya keadilan dan timbal balik antara Amerika Serikat dan Cina.

Langkah Washington telah membuat marah Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin mengatakan Beijing sangat mengutuk keputusan itu dan meminta Amerika Serikat untuk tidak melakukannya. Beijing, sementara itu, telah menyinggung tindakan pembalasan dengan beberapa laporan menyebut Cina mengancam akan menutup konsulat AS di Wuhan.

Pemerintahan Trump tampaknya sengaja melancarkan perang diplomatik dan konsuler melawan Beijing di samping perdagangan, ekonomi, militer, keamanan dan, baru-baru ini, konfrontasi hak asasi manusia dengan Cina. Ini adalah prosedur yang sama dengan "Barack Obama" mantan Presiden AS melawan Rusia setelah menuduh Moskow ikut campur dalam pemilihan AS pada Desember 2016 dengan menutup beberapa fasilitas diplomatik Rusia di Amerika Serikat.

Pemerintahan Trump sekarang mendorong putaran baru sanksi terhadap Cina dengan dalih tindakan Beijing di Hong Kong, serta di negara bagian Xinjiang, Cina barat, yang dianggap mencampuri urusan dalam negeri negara itu, justru ingin melipatkgandakan tekanan terhadap Cina. Trump percaya langkah itu akan membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi warga Cina di Amerika Serikat dan warga AS keturunan Cina.

Ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat telah meningkat di tengah epidemi global virus Corona, karena Trump telah berulang kali menyalahkan Beijing atas wabah mematikan itu. Washington mengatakan sedang mempertimbangkan berbagai opsi untuk menghukum Cina karena kerugian ekonomi AS dari Covid-19, termasuk memblokir beberapa jaringan sosial paling populer di Cina, seperti TikTok.

Sekalipun demikian, menurut Kementerian Luar Negeri Cina, perintah untuk menutup konsulat Cina sedikit mengejutkan. Tentu saja, langkah Washington telah memicu serangan balasan dari Beijing, yang, sementara membuat situasi lebih sulit bagi warga negara kedua negara di Amerika Serikat dan Cina, telah memperburuk konfrontasi antara Washington dan Beijing dan meningkatkan ketegangan.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina
Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat telah menempatkan sejumlah langkah dalam agenda untuk berurusan dengan Cina. Meningkatnya tarif dan perang dagang, sanksi terhadap perusahaan-perusahaan besar Cina termasuk Huawei, memperkuat kerja sama dengan Taiwan dan bahkan penjualan senjata canggih, dan meluasnya kehadiran kapal-kapal AS di Laut Cina Selatan semuanya telah menjadi langkah-langkah pemerintah Trump untuk meningkatkan tekanan pada Cina. Dengan menutup konsulat China di Houston, Amerika Serikat sekarang, dari sudut pandangnya, memperingatkan Beijing tentang konsekuensi ketidakpatuhan Cina terhadap tuntutan Washington.

Senator AS meminta Gedung Putih mengakhiri kebijakan menyembunyikan masalah sebenarnya dari kasus teror terhadap komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran, Letjen Qassim Soleimani.

Senator partai Demokrat, Chris Murphy dalam sebuah pernyataan hari Rabu (22/7/2020) mengatakan bahwa rakyat AS berhak untuk mengetahui mengapa Presiden Donald Trump mengintruksikan pembunuhan Letjen Qassem Soleimani, meskipun ada konsekuensi yang jauh lebih besar dari serangan tersebut terhadap keamanan nasional AS.

"Pemerintahan Trump telah berulangkali menyembunyikan informasi dalam klasifikasi rahasia, karena kerugian kepentingan politiknya sendiri," ujar senator partai Demokrat AS ini.

Murphy juga mengajukan permintaan kepada sebuah lembaga di pemerintah federal AS yang bertanggung jawab untuk meninjau permintaan rilis dokumen secara publik. 

Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Pelapor Khusus PBB, Agnes Callamard menyebut aksi militer AS meneror Letjen Soleimani sebagai pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB.

Syahid Letjen Qassem Soleimani dan rombongannya gugur pada 3 Januari 2020 dalam serangan udara yang dilancarkan secara pengecut oleh militer AS di sekitar bandara internasional Baghdad, Irak. Padahal Syahid Soleimani melakukan perjalanan ke Baghdad atas undangan pemerintah Irak.

Selama ini, Syahid Soleimani dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam perang melawan kelompok-kelompok teroris, terutama Daesh di kawasan Asia Barat.(

Sebuah tank perang Amerika Serikat, M1A2 Abrams menembak tank Amerika lain saat latihan militer di Fort Bliss, dan melukai seorang tentara.

Fars News (2/7/2020) mengutip situs defense-blog.com melaporkan, kecelakaan itu terjadi pada 20 Juli 2020, di Texas, saat tank-tank Amerika berlatih menembak objek bergerak. 
 
Tank Abrams menembak salah satu tank Resimen Kavaleri Amerika lain dari jarak 2600 meter, sehingga menyebabkan seorang tentara terluka.

 Peluru latihan multifungsi M1002 yang ditembakkan tank Abrams itu membuat kerusakan pada tank kawannya.
 
M1002 yang merupakan amunisi yang dipakai tank Abrams, berdimensi 120 mm, dan meliputi M865 energi kinetik. 

Agen Federal Amerika Serikat yang dikirim Presiden Donald Trump ke Portland, Oregon untuk menumpas demonstran, menyerang wali kota Portland dengan gas air mata.

Fars News (23/7/2020) melaporkan, Ted Wheeler yang menentang penempatan pasukan Agen Federal untuk menumpas demonstran yang memprotes kekerasan, dan diskriminasi ras polisi Amerika, Rabu (22/7) di depan gedung pengadilan federal Amerika, diserang gas air mata oleh Agen Federal.
 
Sehubungan dengan hal ini Associated Press menulis, pasukan Agen Federal atas perintah Trump dikirim ke Portland meski ditentang oleh walikota kota itu.
 
Ted Wheeler yang merupakan anggota Partai Demokrat itu mengumumkan, ini baru pertama kali saya diserang gar air mata, dan masih belum jelas apakah Agen Federal Amerika menyerang saya dengan sengaja atau tidak.
 
Hari Minggu (19/7) Walikota Portland menyebut aksi Trump mengerahkan Agen Federal untuk menumpas demonstran sebagai aksi menjijikan, dan hanya memperburuk situasi kota. Ia menuntut penarikan Agen Federal dari kotanya.