Surat kabar Suriah, Al Watan mengabarkan pengiriman peralatan militer pasukan pemerintah Suriah ke utara Aleppo, menyebabkan satu divisi militer Prancis yang tergabung dalam koalisi internasional, keluar dari wilayah itu.

Fars News (14/5/2020) melaporkan, militer Suriah mengirim peralatan perang baru ke markas mereka di timur laut Provinsi Aleppo, dan jalur internasional Aleppo-Hasakah.

Koran Al Watan menulis, pengiriman peralatan militer Suriah ke utara Aleppo ini menyebabkan sebuah divisi militer Prancis yang tergabung dalam koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat meninggalkan wilayah tersebut.

Salah seorang pengamat politik Arab, Juma Al Issa sehubungan dengan hal ini mengatakan, markas-markas terpenting yang diperkuat dengan pengiriman peralatan militer ini, berada di sebuah wilayah yang menghubungkan kota Manbij dengan Sungai Eufrat.

Menurut Al Issa, pengiriman peralatan militer Suriah ini tampaknya dilakukan untuk mengokohkan markas pasukan, dan kecil kemungkinan pada tahap ini pasukan Suriah akan melancarkan operasi militer.

"Sebuah divisi militer Prancis di dekat Rif Ayn Al Arab, namun setelah pasukan Suriah mendekati wilayah ini, mereka mengubah posisi mereka ke utara jalur internasional Aleppo-Hasakah," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Sayid Hassan Nasrullah mengkritik posisi AS bersama Israel, dan membela sikap Republik Islam Iran dalam masalah krisis Suriah.

Krisis Suriah meletus pada Maret 2011 dan saat ini memasuki 10 tahun. Hingga kini sebagian kecil wilayah Suriah masih diduduki oleh kelompok-kelompok teroris yang didukung oleh pasukan asing. Selama ini, Amerika Serikat dan rezim Zionis menjadi dua aktor utama yang berupaya menjatuhkan pemerintahan yang sah di Suriah. Washington dan Tel Aviv mengerahkan segala cara untuk menggulingkan pemerintahan Bashar Assad selama sembilan tahun terakhir, tetapi upayanya kandas, terutama karena dukungan Republik Islam Iran dan Hizbullah Lebanon, selain dukungan Rusia terhadap Damaskus.

Selama dua tahun terakhir, Amerika Serikat dan rezim Zionis berupaya melemahkan pemerintah Suriah dengan memprovokasi terbentuknya pemerintahan sektarian di wilayah utara negara itu, menjarah sumber daya minyaknya dan mempertahankan pengaruh ilegalnya di sana. Washington dan Tel Aviv berusaha melancarkan serangan terhadap Suriah dengan dalih melemahkan pengaruh kehadiran Iran dengan tujuan memancing opini publik di Suriah terhadap Tehran.

Republik Islam Iran sejak awal menyatakan kehadirannya di Suriah atas permintaan pemerintah Damaskus dalam memerangi terorisme. Presiden Suriah Bashar al-Assad menekankan. "Sejak awal, kami meminta Iran dan Rusia untuk datang ke Suriah, karena kami membutuhkan bantuan negara-negara ini, dan Iran menanggapi permintaan kami dengan positif." 

Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon Sayid Hassan Nasrullah mengkritik sikap AS dan Israel di Suriah dan membela pendekatan Republik Islam Iran. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Israel di satu sisi sedang berusaha untuk mendominasi Suriah, dan di sisi lain, rezim Zionis menyerang negara ini dengan dalih menghalau kehadiran Iran di Suriah, dengan memasuki "perang khayalan" terhadap Tehran, yang akan menjadi petualangan tak terukur bagi Tel Aviv.

Petualangan Israel dan intervensi Amerika Serikat datang pada saat Republik Islam Iran dan poros perlawanan menekankan keutuhan teritorial, kemerdekaan, dan identitas Suriah. Sayid Nasrullah juga menyatakan bahwa tujuan Iran demi menjaga identitas Suriah dan melindungi kemerdekaannya supaya tidak jatuh ke tangan Amerika Serikat dan rezim Israel.

Poin lain yang disinggung Nasrullah mengenai tidak adanya perbedaan serius antara posisi Rusia dan Iran di Suriah, karena kedua negara tidak bersaing untuk menginfiltrasi Suriah. Dia juga membantah keras bahwa Iran bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan pengaruhnya di Suriah.

Sekjen Hizbullah Lebanon memandang Amerika Serikat dan Israel marah menyikapi peran front perlawanan yang dipimpin Republik Islam Iran di Suriah yang berhasil menangkal konspirasi arogan mereka. Oleh karena itu, dengan dalih kehadiran Iran, mereka melancarkan serangan terhadap Suriah demi menekan Damaskus dan Tehran supaya mengurangi kerja sama militer dan keamanannya. Tapi target tersebut tidak akan tercapai, sebagaimana kegagalan kudeta terhadap pemerintahan yang sah di Suriah.

Ratusan warga Palestina di kota al-Quds pendudukan menggelar aksi demo menentang kebijakan eksekusi lapangan rezim Zionis Israel.

Mustafa Younis, pemuda Palestina hari Rabu (13/05) dilaporkan gugur syahid di pintu masuk Rumah Sakit Tel HaShomer dekat Tel Aviv oleh satpam rumah sakit tersebut.

Menurut laporan televisi al-Mayadeen Jumat (15/05/2020), para demonstran Palestina di aksinya mengutuk berlanjutnya kejahatan Israel di bumi pendudukan.

Di sisi lain, para pemukim Zionis sampai saat ini berulang kali menyerang warga Palestina di berbagai wilayah pendudukan. Pemukim Zionis ini memukuli warga Palestina atau menembak mati warga tertindas ini.

Sementara itu, militer Zionis selama beberapa hari lalu juga dilaporkan menembak mati dua pemuda Palestina di barat daya kota al-Khalil, di Tepi Barat Sungai Jordan. 

Warga Palestina menggelar konsentrasi di kota Nablus, utara Tepi Barat Sungai Jordan memprotes kunjungan Menlu AS Mike Pomepo ke bumi pendudukan Palestina.

Pompeo Rabu (13/05/2020) di kunjungannya ke Israel bertemu dan berunding dengan PM Benjamin Netnayahu.

Menurut laporan IRIB, warga Palestina hari Kamis (15/05/2020) berdemo di Nablus memprotes kunjungan Pompeo dan menekankan penentangan mereka terhadap rencana AS-Zionis kesepakatan abad dan pendekatan pemerintah Washington terhadap bangsa Palestina.

Para demonstran menilai kunjungan Pompeo sebagai bentuk dukungan atas rencana Israel menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat dan mereka meneriakkan yel-yel anti kebijakan AS yang pro Israel.

Rezim Zionis Israel berencana menganeksasi sebagian wilayah Tepi Barat dan menggabungkannya ke wilayah bumi pendudukan. 

Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali mengatakan pemenuhan kebutuhan pertahanan merupakan hak sah Republik Islam dan kami menerima tawaran dari beberapa negara terkait pemenuhan peralatan militer setelah embargo senjata dicabut.

Jalali dalam wawancara dengan kantor berita RIA Novosti Rusia, Rabu (13/5/2020), mengingatkan bahwa embargo senjata Dewan Keamanan PBB terhadap Iran akan berakhir pada Oktober 2020.

"AS ingin menggunakan mekanisme snapback dalam perjanjian nuklir JCPOA untuk memperpanjang embargo senjata Iran, namun para pejabat Washington lupa bahwa mereka telah keluar dari JCPOA dan mereka tidak bisa lagi memanfaatkan mekanisme ini," tegasnya.

Amerika, lanjutnya, baru menyadari kesalahannya setelah dua tahun meninggalkan JCPOA dan mereka hanya mengejar kepentingan unilateralnya.

Menurut Jalali, semua persoalan saat ini muncul karena pelanggaran JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan oleh Washington.

Dia menandaskan Iran akan memberikan respon tegas jika agenda perpanjangan embargo senjata dibawa ke Dewan Keamanan. "Kami punya banyak opsi untuk menanggapi manuver ini," ujarnya.

Di bagian lain, Jalali menuturkan Iran akan memberikan respon tegas terhadap setiap petualangan militer yang mungkin dilakukan oleh Presiden Donald Trump, setelah ia memveto resolusi Kongres AS yang mencabut wewenangnya untuk mengambil aksi militer sepihak terhadap Iran.

"Republik Islam selalu mengejar solusi damai dan sah. Sejarah mencatat Iran tidak pernah memulai perang dalam satu dekade terakhir dan hanya membela dirinya," pungkasnya. 

Sekretariat Konferensi Internasional untuk Mendukung Intifada Palestina di Parlemen Iran, dalam sebuah statemen menyatakan Kesepakatan Abad adalah penegasan atas keterlibatan AS dan beberapa negara Arab dalam kejahatan Israel selama 72 tahun dan kelahiran Hari Nakbah.

Pernyataan itu dikeluarkan menjelang peringatan Hari Nakbah (Hari Bencana) yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 Mei.

"Pada 15 Mei 1948, Inggris demi mempertahankan kepentingan imperialismenya dan memiliki pengaruh permanen di wilayah Asia Barat, mencapai sebuah kesepakatan dengan Zionisme internasional untuk migrasi Yahudi ke Palestina dan pembentukan negara Zionis," kata Sekretariat Konferensi Internasional untuk Mendukung Intifada Palestina pada hari Rabu (13/5/2020).

"Pada Hari Nakbah, fasisme Zionis dengan dukungan Inggris dan Amerika Serikat, secara brutal membunuh 15.000 wanita, anak-anak, dan pemuda Palestina serta mengusir ratusan ribu orang lainnya, untuk mendirikan sebuah rezim teroris, pembunuh anak-anak, rasis, anti-kemanusiaan, dan pelanggar hak asasi manusia," tegas pernyataan tersebut.

Sekretariat Konferensi Internasional untuk Mendukung Intifada Palestina menekankan bahwa tanda-tanda pelemahan kekuatan AS dan penarikan pasukan asing dari kawasan sudah terlihat, dan rezim Israel tidak punya tempat untuk masa depan wilayah ini.

"Keinginan beberapa negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis, tidak akan merusak tekad bangsa Palestina untuk membebaskan tanah airnya dan kembali ke rumah-rumah mereka," tandasnya.

Sekretariat Konferensi Internasional untuk Mendukung Intifada Palestina mencatat bahwa prakarsa usulan AS, Kesepakatan Abad telah membuat gerakan perlawanan semakin yakin akan kemenangan.

"Palestina akan segera dibebaskan dan rakyat Palestina akan segera kembali ke tanah air dan rumah-rumah mereka," kata pernyataan tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Menlu Mike Pompeo untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan mencalonkan diri di pemilu Senat.

Seperti dilaporkan Koran Washington Post, Donald Trump selama dua pekan lalu ingin mempertahankan kursi kubu Republik di Senat dengan mendorong Mike Pompeo mengundurkan diri dari posisinya.

Desakan Trump untuk memindahkan Pompeo ke Senat terjadi di saat sejumlah prediksi menunjukkan bahwa kubu Republik di pemilu akan kehilangan suara mayoritas dan keunggulannya di Senat.

Di kondisi ini sangat penting bagi kubu Republik untuk meraih satu kursi di Senat dari negara bagian Kansas.

Seiring dengan kian dekatnya pemilu Senat AS pada musim gugur 2020, Trump secara teratur menerima laporan dari Mitch McConnell, pemimpin mayoritas Senat dan seluruh penasihat politik terkait semakin buruknya prospek politik kubu Republik di Senat.

Partai Republik saat ini memiliki 53 kursi di Senat, sementara Demokrat memiliki 47 kursi.

Kubu Republik meyakini jika Mike Pompeo berpartisipasi di pemilu Senat Kansas mewakili mereka, maka dipastikan akan meraih kemenangan.

Sementara itu, Pompeo menolak permintaan Trump untuk berpartisipasi di pemilu Senat dan mengatakan tidak akan berpartisipasi di pemilu tersebut.

Kabinet Trump senantiasa menghadapi pencopotan atau pengunduran diri anggotanya. Sebelumnya John Bolton, penasihat keamanan Trump juga dicopot dari jabatannya. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Menlu Mike Pompeo untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan mencalonkan diri di pemilu Senat.

Seperti dilaporkan Koran Washington Post, Donald Trump selama dua pekan lalu ingin mempertahankan kursi kubu Republik di Senat dengan mendorong Mike Pompeo mengundurkan diri dari posisinya.

Desakan Trump untuk memindahkan Pompeo ke Senat terjadi di saat sejumlah prediksi menunjukkan bahwa kubu Republik di pemilu akan kehilangan suara mayoritas dan keunggulannya di Senat.

Di kondisi ini sangat penting bagi kubu Republik untuk meraih satu kursi di Senat dari negara bagian Kansas.

Seiring dengan kian dekatnya pemilu Senat AS pada musim gugur 2020, Trump secara teratur menerima laporan dari Mitch McConnell, pemimpin mayoritas Senat dan seluruh penasihat politik terkait semakin buruknya prospek politik kubu Republik di Senat.

Partai Republik saat ini memiliki 53 kursi di Senat, sementara Demokrat memiliki 47 kursi.

Kubu Republik meyakini jika Mike Pompeo berpartisipasi di pemilu Senat Kansas mewakili mereka, maka dipastikan akan meraih kemenangan.

Sementara itu, Pompeo menolak permintaan Trump untuk berpartisipasi di pemilu Senat dan mengatakan tidak akan berpartisipasi di pemilu tersebut.

Kabinet Trump senantiasa menghadapi pencopotan atau pengunduran diri anggotanya. Sebelumnya John Bolton, penasihat keamanan Trump juga dicopot dari jabatannya. 

Perwakilan tetap Cina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kamis (14/05/2020) menekankan, Amerika tidak dapat memperpanjang sanksi senjata Dewan Keamanan PBB terhadap Iran.

Menurut laporan FNA, kantor perwakilan tetap Cina di PBB di cuitan Twiternya seraya menekankan bahwa AS dengan keluar dari JCPOA telah menginjak-injak komitmennya di resolusi 2231 Dewan Keamanan, menyatakan, Washington tidak memiliki hak untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran, apalagi ingin mengaktifkan mekanisme perpanjangan otomatis sanksi.

Kantor perwakilan tetap Cina di PBB menjelaskan, mempertahankan JCPOA solusi tunggal yang dapat dilakukan untuk bergerak maju.

Sementara itu, Juru bicara Departemen Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova kemabli menekankan, Amerika tidak dapat menggunakan resolusi 2231 Dewan Keamanan untuk memperpanjang sanksi senjata terhadap Iran.

Seiring dengan kian dekatnya janji pencabutan sanksi senjata PBB terhadap Iran yang menjadi bagian dari resolusi 2231 Dewan Keamanan, Amerika meningkatkan upayanya untuk mencegah berakhirnya sanksi tersebut.

Pemerintah AS baru-baru ini membagikan resolusi di antara anggota Dewan Keamanan yang menuntut perpanjangan sanksi persenjataan PBB kepada Iran. Meski demikian, peratifikasian resolusi tersebut tergantung pada kesepakatan 9 anggota Dewan dan tidak adanya veto dari pihak Rusia serta Cina.

Amerika meski secara resmi keluar dari JCPOA dua tahun lalu dan tidak mengindahkan resolusi 2231 Dewan Keamanan, di interpretasi hukum terbaru mengklaim bahwa berdasarkan isi resolusi ini, mereka tetap menjadi bagian dari JCPOA dan di koridor ini berhak memanfaatkan mekanisme yang diajukan di kesepakatan ini termasuk mekanisme "penyelesaian sengketa".

Larangan penjualan senjata ke Iran berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan akan dicabut pada 18 Oktober 2020.

Presiden AS Donald Trump Selasa 8 Mei 2018 secara sepihak dan melanggar komitmen Washington di JCPOA secara resmi mengumumkan negaranya keluar dari kesepakatan nuklir dan memulihkan kembali sanksi ilegalnya terhadap Tehran.

Langkah Trump ini menuai kecaman luas di dalam negeri dan di tingkat internasional. 

Wakil tetap Amerika Serikat di PBB menekankan urgensi penguatan pasukan UNIFIL di perbatasan Lebanon dan Palestina pendudukan, dan mendesak PBB melucuti senjata Hizbullah.

Fars News (14/5/2020) melaporkan, Kelly Craft, Kamis (14/5) mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melucuti senjata Hizbullah Lebanon.

Seperti ditulis surat kabar Jerusalem Post, Kelly Craft dalam sidang terbuka DK PBB untuk membahas resolusi 1559, menuntut penguatan partisipasi pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL sehingga bisa menyelidiki dan memata-matai aktivitas Hizbullah.

Ia menambahkan, Amerika sangat mengkhawatirkan berlanjutnya operasi milisi bersenjata di luar zona kontrol pemerintah, pengiriman senjata dari Iran dan Suriah ke Hizbullah, juga pemain non-pemerintah lain di Lebanon.

Wakil tetap Amerika di PBB menjelaskan, kami meminta semua anggota DK PBB untuk merealisasikan embargo senjata secara serius.

"Sekali lagi sejumlah laporan menunjukkan tidak ada kemajuan signifikan dalam perlucutan senjata milisi bersenjata Lebanon atau non-Lebanon. Sejak resolusi 1559 dirilis pada 2004, tidak diambil langkah-langkah jelas untuk menyelesaikan masalah krusial ini," imbuhnya.

Seperti ditulis Jerusalem Post, Kelly Craft mempertanyakan legitimasi Hizbullah dalam konstitusi Lebanon, dan meminta DK PBB untuk memastikan berlanjutnya aktivitas UNIFIL di negara itu.