Dalam kelanjutan upaya untuk memperpanjang embargo senjata Iran, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan Republik Islam Iran dan empat negara lain ke dalam daftar hitam karena dianggap tidak mau bekerjasama dengan Amerika dalam memerangi terorisme.

Fars News (14/5/2020) melaporkan, Deplu Amerika, Rabu (13/5) bersamaan dengan lawatan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo ke wilayah Palestina pendudukan mengumumkan, Iran beserta empat negara lainnya yaitu Kuba, Venezuela, Suriah dan Korea Utara, karena tidak bekerjasama penuh dengan Amerika dalam memerangi terorisme, dimasukkan ke dalam daftar hitam.

Seperti dikutip kantor berita Cina, Xinhua, Deplu Amerika menuduh lima negara itu pada tahun 2019 tidak bekerjasama dengan Amerika dalam memerangi terorisme.

Langkah Deplu Amerika ini bersamaan dengan tuduhan Mike Pompeo sehari sebelumnya terhadap Iran, di wilayah pendudukan.

Pompeo mengatakan, Iran pada kondisi sulit saat rakyatnya berada di bawah tekanan keras, dan berjuang melawan Corona, tetap menggunakan asetnya untuk membiayai teror di seluruh dunia, dan masalah ini mengungkap sifat asli para pemimpin negara ini. 

Menteri Kesehatan Lebanon mengejek, dan mengaku terkejut dengan klaim bantuan Amerika Serikat untuk negaranya dalam memerangi penyebaran wabah Virus Corona.

Fars News (10/5/2020) melaporkan, Hamad Hasan di akun Twitternya mengejek klaim bantuan Amerika atas Lebanon untuk memerangi penyebaran Covid-19.

Hamad Hasan menulis, tiga peristiwa yang terjadi dalam sehari, dan membuat saya berpikir, pertama, deputi menlu Amerika yang mengaku bersahabat dengan Lebanon, dan menyampaikan kepedulian atas kesehatan masyarakat melalui universitas Amerika di Beirut, dan organisasi non-pemerintah. Peristiwa kedua, seorang imigran menjamu tamu-tamu di rumahnya, padahal ia harus berada dalam karantina. Ketiga, di salah satu wilayah Lebanon, sejumlah pengungsi Suriah yang dinyatakan sehat dilarang masuk, dan ditempatkan di sebuah hotel di dekat rumah saya.

Sebelumnya Deputi Menlu Amerika David Schenker dalam wawancara dengan televisi Lebanon, LBC mengatakan, Kemenkes Lebanon berada di tangan Hizbullah, maka dari itu Amerika tidak akan membantu kementerian ini. 

Duta Besar rezim Zionis Israel untuk Amerika Serikat menuduh surat kabar New York Times telah menghina militer Israel.

Fars News (9/5/2020) melaporkan, Ron Dermer, Jumat (8/5) malam di akun Twitternya menulis, surat kabar Amerika, New York Times telah menghina militer Israel.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth menulis, dubes Israel untuk Amerika mengatakan, koran Amerika, New York Times sebelumnya dikenal karena mengubur Holocaust, dan menghina pemerintah Yahudi. Sekarang kembali melakukan hal yang sama.

Kepala kantor cabang New York Times di Al Quds, David M. Halbfinger bulan Maret 2020 lalu mengangkat laporan soal perang melawan Virus Corona di wilayah pendudukan, dan di awal laporannya ia menggunakan istilah yang memicu kemarahan Israel dan dubesnya.

Halbfinger di awal laporannya menulis, badan riset dan pengembangan kementerian pertahanan Israel awalnya dikenal karena membunuh warga sipil, meledakan berbagai jenis tank, dan drone, tapi sekarang tugasnya menyelamatkan nyawa manusia. 

Wakil tetap rezim Zionis Israel di PBB, Danny Danon seraya menunjukkan ketidakpuasannya atas keberhasilan Iran meluncurkan satelit Noor ke orbit, menuntut dilanjutkannya represi dan sanksi khususnya perpanjangan sanksi senjata terhadap Tehran.

Danny Danon Jumat (08/05/2020) mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB dan seraya mengulang tudingan Tel Aviv dan Washington, menuntut perpanjangan sanksi senjata terhadap Iran. Demikian dilaporkan Koran Jerusalem Post.

Berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, sanksi senjata terhadap Iran akan berakhir Oktober mendatang.

Di suratnya, Danon juga mengklaim pengiriman peralatan militer dari Republik Islam Iran ke Lebanon.

Satelit militer pertama Republik Islam Iran diluncurkan pada 22 April dan sukses ditempatkan di orbit 425 km dari bumi.

Amerika Serikat dan sekutunya berusaha mengecilkan prestasi ilmiah Iran ini dengan menebar agitasi dan kebisingan serta mencitrakan peluncuran satelit ini melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Perdana Menteri baru Irak, Mustafa al-Kadhimi mengumumkan, pemerinthannya membentuk sebuat staf penanggulangan krisis demi menjaga perdamaian dan kedaulatan Irak serta mengkaji ulang kesepakatan strategis Washington-Bangdad.

MNA melaporkan, Mustafa al-Kadhimi Sabtu (09/05/2020) sore usai sidang kabinet pertama pemerintahannya mengatakan, staf penanggulangan krisis Irak dibentuk untuk menjaga persatuan dan kedaulatan nasional serta akan berunding dengan pihak Amerika terkait peninjauan ulang kesepakatan strategis antara kedua negara.

Sebelumnya al-Kadhimi di pertemuannya dengan Dubes AS untuk Irak, Mattew Tueller di Baghdad menekankan, negaranya tidak akan menjadi arena untuk balas dendam dan serangan ke negara-negara sahabat serta tetangga.

Parlemen Irak pada 5 Januari lalu pasca teror terhadap Shahid Qassem Soleimani, komandan pasukan Quds IRGC Iran dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil al-Hashd al-Shaabi Irak oleh AS di dekat bandara udara Baghdad, meratifikasi draf pengusiran militer AS dari wilayah Irak.

Sejak tahun 2003 ketika Amerika menyerak Irak hingga tahun 2009, negara ini berada di bawah pendudukan AS dan pasukan sekutunya.

Militer Amerika harus mengakhiri kehadirannya di Irak tahun 2008 berdasarkan resolusi 1790 PBB, namun Washington tidak mengindahkan resolusi tersebut dan tetap ingin bercokol di Irak. Oleh karena itu, melalui penandatanganan kesepakatan keamanan Baghdad-Washington pada 4 Desember 2008, AS melanjutkan pendudukan dan kejahatannya di Irak dengan bentuk lain. 

Ratusan demonstran di Tel Aviv menggelar aksi unjuk rasa menentang pembentukan kabinet baru Israel pimpinan Benjamin Netanyahu.

IRNA melaporkan, para demonstran Sabtu (09/05/2020) malam di Tel Aviv menentang kepemimpinan Netanyahu di kabinet ini karena ia terlilit kasus korupsi.

Para demonstran di aksinya juga meneriakkan yel-yel anti Benjamin Netanyahu.

Anggota parlemen Israel (Knesset) Kamis malam lalu memberi suara mendukung pembentukan kabinet Netanyahu, ketua Partai Likud dan Benny Gantz, ketua Partai Biru dan Putih berdasarkan kesepakatan jabatan perdana menteri bergilir.

Menurut kesepakatan ini, Netanyahu akan memegang jabatan perdana menteri selama satu setengah tahun dan sisanya diserahkan kepada Benny Gantz. 

Seorang pakar keamanan Irak memperingatkan strategi Amerika Serikat untuk memindahkan sistem pertahanan rudal Patriot miliknya dari Arab Saudi ke Irak, dan penempatannya di pangkalan militer wilayah Kurdistan dan Kirkuk.

Fars News (10/5/2020) melaporkan, Amir Abdul Munim Al Saedi memperingatkan kemungkinan Amerika memindahkan rudal-rudal Patriotnya dari Saudi ke Irak.

Dalam wawancara dengan situs Al Malooma, Al Saedi mengatakan, ada kemungkinan Amerika akan memindahkan rudal-rudal Patriot dari Saudi ke Irak untuk mendukung anasir teroris Daesh dalam melawan Hashd Al Shaabi, dan aparat keamanan Irak.

Ia menambahkan, Amerika berusaha memperkuat kehadiran militernya di Irak, dan dalam berbagai kesempatan berupaya mendekat ke Perdana Menteri Irak yang baru Musfata Al Kadhimi, dengan maksud membuka kesempatan dialog dalam beberapa bulan ke depan agar kesepakatan baru terkait perpanjangan penempatan pasukan Amerika di Irak, bisa ditandatangani. 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan prakarsa Kesepakatan Abad pada 28 Januari 2020. Prakarsa ini mendapat reaksi keras dari dalam negeri Amerika dan dunia internasional. Prakarsa ini diklaim untuk memajukan proses perdamaian antara Palestina dan Israel.

Kesepakatan Abad dianggap tidak sejalan dengan perdamaian. Butir-butir dan waktu pengumuman prakarsa tersebut juga telah memicu kekhawatiran. Kesepakatan Abad bukanlah upaya serius dan itikad baik untuk membawa perdamaian dan rencana ini justru akan membuka jalan permanen bagi Israel untuk menduduki Tepi Barat.

Sejak berkuasa, Trump mengambil langkah-langkah kontroversial untuk kepentingan rezim Zionis, di mana tidak satu pun dari pendahulunya berani membuat keputusan seperti itu.

Trump dalam sebuah keputusan kontroversial mengakui Quds sebagai ibukota rezim Zionis, mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah, menghentikan bantuan keuangan untuk UNRWA, mengusir dubes Palestina dari Washington, keluar dari UNESCO dan Dewan HAM PBB, dan pada akhirnya merestui rencana Netanyahu mencaplok Tepi Barat.

Puncak dukungan penuh Trump kepada Israel ditandai dengan pengumuman prakarsa Kesepakatan Abad. Prakarsa ini bertujuan untuk menjamin kepentingan Israel, memberikan pelayanan istimewa kepada rezim Zionis, dan memaksa Palestina menerima sebuah negara kecil dengan imbalan mendapatkan bantuan dana 50 miliar dolar.

Dengan langkah ini, Trump ingin meraih dukungan warga Yahudi Amerika dalam pilpres mendatang dan membuka jalan bagi normalisasi hubungan Israel dan negara-negara Arab sekutu Amerika, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Dia juga berniat menghancurkan kelompok perlawanan di Asia Barat dengan cara menghapus isu Palestina.

Berdasarkan Kesepakatan Abad, al-Quds akan diserahkan kepada rezim Zionis, pengungsi Palestina di luar negeri tidak berhak kembali ke tanah airnya, dan Palestina hanya terdiri dari wilayah yang tersisa di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Kesepakatan Abad merupakan prakarsa pemerintah AS untuk menghapus hak-hak rakyat Palestina. Prakarsa ini dibuat melalui kerja sama dengan sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Dalam kerangka Kesepakatan Abad, Trump pada 6 Desember 2017 mengumumkan al-Quds pendudukan sebagai ibu kota rezim Zionis. AS kemudian memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke al-Quds pada Senin, 14 Mei 2018. Al-Quds diduduki rezim Zionis sejak tahun 1967.

Kesepakatan Abad ini ditentang keras oleh seluruh faksi Palestina termasuk pemerintah Otorita Ramallah, kelompok-kelompok pejuang, dan rakyat Palestina, serta banyak negara-negara Arab dan Muslim, dan juga anggota Kelompok Kuartet Perdamaian Timur Tengah.

Paul Larudee, tokoh utama Gerakan Solidaritas Internasional Anti Zionis, menilai Kesepakatan Abad sebagai ancaman berbahaya bagi eksistensi Palestina dan mengatakan AS di masa depan akan merampas wilayah Muslim lainnya untuk diserahkan kepada rezim Zionis.

Umat Islam dan masyarakat penuntut kebebasan dunia akan menyuarakan penentangan terhadap Kesepakatan Abad dengan berpartisipasi dalam aksi dan Pawai al-Quds yang diselenggarakan setiap akhir Jumat pada bulan suci Ramadhan.

Bapak Pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini ra menetapkan hari Jumat terakhir setiap bulan Ramadhan sebagai Hari Quds Sedunia. Peringatan Hari Quds tahun ini akan jatuh pada 22 Mei 2020 bertepatan dengan 28 Ramadhan 1441 H.

Namun karena penyebaran virus Corona, COVID-19, Pawai Akbar Hari Quds Sedunia kemungkinan tidak akan digelar dan aksi itu akan digantikan dengan aksi-aksi lain yang menyuarakan kemerdekaan Palestina dan al-Quds.

Ketua Badan Urusan Quds dan Intifadah di Dewan Koordinasi Dakwah Islam Iran, mengatakan, Pemimpin Besar Revolusi Islam Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei akan menyampaikan pidato pada peringatan Hari Quds Sedunia tahun ini.

Ketua Badan Urusan Quds dan Intifadah, Brigadir Jenderal Ramazan Sharif dalam konferensi pers di Tehran, Minggu, 3 Mei 2020 menuturkan Ayatullah Sayid Ali Khamenei akan menyampaikan pidato mengenai Quds.

Di Iran, Pawai Hari Quds Sedunia akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan penanganan wabah virus Corona. Aksi turun ke jalan-jalan kemungkinan besar tidak akan dilakukan di kota Tehran.

"Peringatan Hari Quds bisa dilakukan lewat cara-cara lain di tingkat nasional dan internasional, dan untuk tujuan ini, kita bisa memanfaatkan dunia maya dengan baik," ujar Brigjen Sharif.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, kembali memprotes perihal penarikan ilegal Amerika Serikat dari perjanjian nuklir JCPOA, penerapan sanksi sepihak atas Iran, dan pelanggaran rutin terhadap Piagam PBB.

Hal itu disampaikan dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres pada 8 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal keluarnya AS secara sepihak dari JCPOA pada 2018 lalu.

Ini adalah surat kedua Zarif yang dikirim kepada Guterres dalam dua bulan terakhir. Menlu Iran dalam surat pertama kepada sekjen PBB pada 12 Maret lalu, menekankan urgensitas penghapusan sanksi sepihak AS terhadap Iran di tengah upaya memerangi wabah virus Corona.

JCPOA adalah bukan korban pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir dari kebijakan unilateralisme Donald Trump. Hampir tidak ada perjanjian internasional yang tidak ditinggalkan oleh Trump.

Pemerintah AS dengan aksi sepihaknya telah menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris, Perjanjian Perdagangan Trans-Atlantik, Pakta Perdagangan Bebas Amerika Utara, UNESCO, Dewan HAM PBB, dan perjanjian nuklir JCPOA.

Menurut para analis, tindakan yang melanggar norma-norma ini tidak memiliki tujuan lain kecuali memeras dan memaksakan agenda AS kepada komunitas internasional.

Pakar masalah internasional asal Iran, Doktor Mani Mehrabi mengatakan, “Sejak dekade 1940-an, kebijakan luar negeri AS didasarkan pada prinsip kekuasaan, dan Gedung Putih membangun hubungannya dengan negara lain dalam konteks memperoleh konsesi dari mereka.”

Trump sekarang berusaha untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober 2020 sesuai dengan ketentuan JCPOA.

Republik Islam Iran pasti akan bereaksi terhadap setiap langkah AS yang bertentangan dengan keamanannya dan kawasan serta akan menghadapi tekanan Washington.

Presiden Donald Trump.
Dalam menanggapi upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran, Presiden Hassan Rouhani menekankan, "Jika embargo senjata diperpanjang, kami akan membalasnya sesuai dengan isi paragraf terakhir surat saya kepada para pemimpin negara Kelompok 4+1, yang akan memiliki konsekuensi buruk bagi mereka.”

“Iran tidak akan menerima pelanggaran resolusi 2231 Dewan Keamanan. Apakah kita membeli senjata atau menjualnya, ini semua untuk perdamaian, dan bukan menuangkan bensin ke atas api,” tegasnya.

Di tengah kegagalannya menangani wabah virus Corona di AS, Trump sekarang membutuhkan sebuah skenario baru dengan tujuan mengalahkan atau membuat Iran takluk Padahal, satu-satunya cara bagi Washington untuk kembali ke jalan yang benar dan rasional adalah menghormati multilateralisme.

Sekarang bahkan rakyat Amerika – menurut beberapa jajak pendapat – tidak mendukung langkah Trump keluar dari perjanjian nuklir Iran.

Saat ini, multilateralisme menjadi lebih penting dari sebelumnya bagi komunitas internasional dan ia telah muncul sebagai sebuah realitas di kancah internasional.

Oleh karena itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht-Ravanchi menekankan pentingnya memperkuat multilateralisme dan mengatakan, AS telah melecehkan hukum internasional dengan melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan dan mengintimidasi negara lain.

"Multilateralisme telah menghadapi beragam tantangan. Dunia harus menegakkan supremasi hukum sebagai pengganti kebijakan arogan dan kerja sama sebagai pengganti konfrontasi," tandasnya.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran, Mayjen. Mohammad Bagheri menyebut demonstrasi satelit Noor produksi dalam negeri motor penggerak perubahan konstelasi kekuatan yang menguntungkan bangsa Iran.

Lebih lanjut ia menjelaskan, unjuk kekuatan ini  akan membuat musuh mengalami kekalahan intelijen yang jelas.

Bagheri Sabtu (09/05/2020) di Tehran menilai peluncuran sukses satelit Noor oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai bukti desain dan program cerdas serta dengan dukungan jelas sains, teknologi dan ilmiah. Ia menambahkan, peluncuran satelit Noor ke orbit sebuah indikasi rasa tanggung jawab angkatan bersenjata Iran untuk memainkan peran bersamaan dengan upaya penanggulangan wabah Corona serta peningkatan kekuatan negara dengan keterlibatan di sektor luar angkasa.

Seraya menjelaskan bahwa prestasi besar bersejarah ini disertai dengan kekalahan nyata intelijen musuh revolusi dan negara khuussnya AS, Bagheri menekankan, bangsa Iran meski mendapat sanksi total dan menghadapi perang ekonomi oleh AS, berhasil membuat musuh mundur.

Satelit Noor, satelit militer Iran pertama, sukses diluncurkan ke orbit pada 22 April lalu. Satelit ini ditempatkan di orbit 425 km dari permukaan bumi.