John Bolton dipecat dari jabatannya sebagai penasihat keamanan nasional Gedung Putih setelah 17 bulan menempati pos penting ini.

Pemecatan Bolton ini menambah daftar panjang pejabat gedung Putih yang diberhentikan oleh Trump. Donald Trump dalam sebuah tweetnya hari Selasa, 10 September mengungkapkan dirinya telah memberi tahu John Bolton pada Senin malam bahwa "pengabdiannya tidak lagi dibutuhkan di Gedung Putih".

Trump bercuit, "Saya dan pihak lain di pemerintahan menentang usulannya. oleh karena itu saya memintanya mengundurkan diri. Saya berterima kasih kepada John Bolton atas pengabdiannya, dan akan memperkenalkan penasihat keamanan nasional baru pekan depan,". Bolton beberapa saat setelah tweet ini mengangkat versi baru pengunduran dirinya. "Saya mengundurkan diri tadi malam, dan Presiden Trump mengatakan kita harus membicarakannya besok," cuitnya.

Juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley memberikan penjelasan mengenai perbedaan sikap antara Trump dan Bolton. Menurutnya, masalah mereka bukan hanya satu, tetapi terjadi perbedaan dalam banyak masalah. Salah satu keberatan Trump terhadap Bolton mengenai hubungannya dengan anggota Kongres AS, dan mencoba untuk memaksakan kebijakan pilihannya kepada Trump. 

Tidak hanya itu, Bolton juga menolak wawancara mengenai pembelaan terhadap kebijakan Trump di Afghanistan dan Rusia dengan saluran televisi selama beberapa pekan terakhir. Akibatnya, Trump merasa bahwa Bolton tidak loyal kepadanya dan ia tidak bersama timnya.

Media AS mengangkat isu pemecatan Bolton dengan mengutip pendapat Trump dan Bolton dalam kasus Afghanistan, Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan Iran. Namun, banyak analis melihat pemecatan Bolton bukan sebagai tanda spirit damai" Trump, tetapi tanda kegagalan kebijakan agresif dan unilateralis pemerintah AS secara internasional terhadap negara-negara independen.

John Bolton memulai karirnya sebagai Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih pada 9 April. Penunjukannya oleh Trump disambut hangat pejabat Israel. Bolton, 70 tahun, adalah penasihat keamanan nasional ketiga Donald Trump selama enam bulan masa jabatan kepresidenannya.

Penasihat Trump yang ekstrem ini telah berulangkali menyerukan penggunaan opsi militer, bahkan pemboman terhadap negara-negara oposisi, termasuk Iran. Pasalnya ia  percaya bahwa negara mana pun yang menentang AS harus ditekan melalui aksi militer. John Bolton membujuk Donald Trump supaya lebih fokus terhadap kebijakan ofensifnya. 

Namun, gaya Bolton yang keras dan sikap konfrontatifnya telah mempererat hubungannya dengan sejumlah pejabat senior AS, terutama Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.  Ada banyak alasan untuk penggulingan Bolton, namun, mereka semua berbagi ketidaksepakatan yang tajam dengan Trump tentang masalah kebijakan luar negeri AS. Keduanya, memiliki sikap kontroversial dalam berbagai masalah terutama Iran, Venezuela, dan Afghanistan. Trump juga mengungkapkan bahwa ia dan Bolton memiliki pandangan yang berbeda tentang Korea Utara.

Salah satu friksi antara Trump dan Bolton mengenai masalah proses pembicaraan damai dengan Taliban. CNNNews melaporkan bahwa Trump dan Bolton berselisih tajam dalam masalah Taliban Senin malam, 9 September. Selama kampanye, Trump berjanji akan mengurangi kehadiran militer AS di Afghanistan, tapi Bolton menentang pendekatan pemerintahan Trump tersebut.

Surat kabar Washington Post pada 31 Agustus mengutip pernyataan para pejabat senior AS melaporkan bahwa John Bolton tidak dilibatkan dalam proses perdamaian Afghanistan. Penentangan Bolton terhadap upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Afghanistan memicu kemarahan Trump, yang mendorongnya tidak muncul dalam daftar pembicaraan sensitif mengenai kesepakatan damai dengan Taliban. 

Isu lain yang menjadi perselisihan Trump dengan Bolton mengenai masalah Venezuela. Presiden AS sangat tidak senang dengan pandangan Bolton mengenai negara Amerika Latin yang kaya minyak itu. Trump menilai kebijakannya terhadap pemerintah Venezuela yang berhaluan kiri dan Presiden Nicolas Maduro tidak efektif dan gagal mencapai tujuan Washington, terutama penggulingan Maduro. 

Trump pernah menyatakan salah satu perbedaan pandangannya dengan John Bolton tentang masalah Venezuela dan menurutnya "Bolton keluar dari jalur". Dalam cuitan Twitter pada hari Jumat, 13 September, Trump menegaskan bahwa dirinya memiliki sikap yang lebih keras dari Bolton dalam masalah Venezuela, dan Kuba.

Bolton menyerukan supaya rakyat Venezuela menggulingkan Presiden Venezuela yang sah, Nicolas Maduro. Tapi Maduro  jauh lebih kuat dari John Bolton. Sebelumnya, laporan media mengutip sumber-sumber anonim yang mengatakan bahwa Trump marah terhadap upaya Bolton untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam perang dengan Amerika Latin.

Masalah Iran adalah salah satu masalah utama yang menjadi pokok perselisihan antara Trump dan Bolton. Tidak seperti presiden AS, Bolton menuntut asemua saluran diplomatik ditutup. Selama ini, Bolton dikenal sebagai salah satu tokoh oposisi paling keras menentang Republik Islam Iran, dan berulang kali menyerukan tindakan keras terhadap Tehran. Bolton dikenal karena mengadopsi kebijakan ekstremis dan militeristik, terutama terhadap Iran, dan menjadi salah satu perancang dan pendukung penarikan keluar AS dari JCPOA oleh Trump.

John Bolton selalu mengambil sikap paling keras terhadap Iran, baik sebagai dubes AS di PBB di era kepresidenan George W. Bush, maupun di lembaga riset, tapi di sisi lain mendukung penuh kelompok teroris MKO. Pada pertemuan tahunan MKO, Bolton berulangkali menekankan agresi militer dan peluncuran perang untuk menggulingkan Republik Islam Iran.

Dia mengambil pendekatan yang sama dalam pemerintahan Trump sebagai Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, dan sikap kerasnya terhadap Iran mendorong Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memasukkannya sebagai anggota kelompok "B". Sebuah sebutan nama belakang untuk nama kelompok yang terdiri dari Pangeran Saudi Muhammad Bin Salman, Perdana Menteri Zionis Benjamin Netanyahu, yang memiliki sikap yang sangat negatif terhadap Iran.

Kini pemecatan salah satu anggota kunci dari kelompok B, secara alami berarti melemahkan kubu yang yang selama ini melancarkan tekanan keras terhadap Iran. Hal ini telah menyebabkan Trump mengadopsi sikap yang jelas, relatif lembut terhadap Iran, dan kemungkinan akan menurunkan beberapa sanksi demi membuka jalan bagi negosiasi dengan Iran.

Trump mengklaim, "Kami ingin mencapai kesepakatan dengan Iran, tetapi jika itu tidak terjadi, tidak apa-apa, tapi saya yakin Iran ingin mencapai kesepakatan,". Dia juga menekankan bahwa Washington tidak berambisi mengejar target perubahan rezim di Iran.

Mengenai sinyal AS dalam pembicaraan dengan Iran, New York Times menulis, "Trump membutuhkan terobosan dalam kebijakan luar negeri menjelang pemilihan presiden. Tentu saja melalui pejabat berikutnya dalam pemerintahan Trump, seperti Menteri Keuangan Steve Mnuchin dan juru bicara Departemen Luar Negeri AS yang terus mendesak kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran,".

Beberapa media dan analis politik menilai pemecatan Bolton dari tim keamanan nasional Gedung Putih sebagai akhir dari kebijakan keras Trump, dan mereka percaya bahwa pemecatan hubungan kerja ini berdampak signifikan dalam mengurangi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat.

Bagaimanapun kepergian John Bolton dari lingkaran pembuatan kebijakan politik dan keamanan Gedung Putih memiliki banyak implikasi bagi Trump. Faktanya Bolton menjadi penasihat keamanan nasional kedua yang dipecat selama setahun, yang telah merusak citra Gedung Putih.

Namun, tingginya perpecahan yang tajam antara Trump dan Bolton, menyebabkan presiden AS tidak punya opsi selain memecatnya. Masalah kesepakatan nuklir dan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran telah menyebabkan Washington menjadi semakin terisolasi secara internasional. Tidak lama setelah Trump memecat Bolton, Washington Examiner menulis, "Kebijakan pemerintah AS tentang tekanan maksimum terhadap Iran mulai pudar".

Faktanya, semua saran Bolton kepada Trump, seperti eskalasi sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Iran, terutama menjadikan masalah ekspor minyak nol, dimasukkannya Pengawal Revolusi Islam dalam daftar kelompok-kelompok teroris, dan peningkatan kehadiran militer AS di Teluk Persia gagal  menekan Iran supaya menyerah atau memberikan konsesi terhadap Washington. Kekecewaan Trump terhadap pendekatan brutal Bolton kepada Iran menunjukkan tanda-tanda beberapa perubahan potensial dalam kebijakannya terhadap Iran.

Majelis Umum PBB melakukan sidang ke-74 dan telah dimulai sejak Selasa lalu, 17 September di kantor pusatnya di New York.

Tahun ini, terlepas dari aksi destruktif AS, Republik Islam Iran dengan partisipasi aktifnya di Majelis Umum PBB, menyatakan sikapnya yang jelas tentang perdamaian dan keamanan global.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif akan melakukan perjalanan ke New York pada hari Senin, 16 September, tetapi pemerintah AS dalam aksi permusuhan menunda pemberian visa kepada delegasi Iran ke New York.

Pidato Hassan Rouhani, Presiden Iran di Sidang Majelis Umum PBB
Para pemimpin dunia memanfaatkan kesempatan Majelis Umum PBB setiap tahun untuk menjelaskan pandangan dan posisi mereka tentang isu-isu global, masalah dan krisis, serta bagaimana mengelola PBB.

Sidang ketujuh puluh empat Majelis Umum PBB tahun ini dimulai ketika pemerintah AS secara sepihak bertindak untuk melemahkan lembaga yang menjadi salah satu simbol utama multilateralisme. Desakan Trump untuk tetap melanjutkan kebijakan unilateralisme telah menciptakan tantangan baru bagi dunia.

Daniel Larison, seorang analis hubungan internasional dalam analisanya yang dipublikasikan dalam The American Conservatif meninjau kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran, seraya menulis, "Ketika Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, ia tampaknya berusaha untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran lagi untuk mencari kesepakatan "yang lebih baik". Hasil dari kebijakan "tekanan maksimum" sampai sekarang sudah jelas, meningkatnya instabilitas di Teluk Persia..."

Komunitas internasional harus mengambil sikap serius terhadap kebijakan unilateralisme AS dan menunjukkan bahwa di dunia sekarang ini, sanksi telah menjadi alat yang tidak efektif dan usang dan bahwa Amerika Serikat tidak dapat mengganggu interaksi antara bangsa-bangsa dan negara.

Faktanya adalah bahwa kebijakan intervensi AS telah menyebabkan perang yang memunculkan bencana seperti konflik bertahun-tahun di Suriah, Irak dan Yaman. Namun para pejabat AS terus menyalahkan Iran atas ketidakamanan dan perang di kawasan itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, Amerika Serikat telah berusaha untuk membentuk koalisi dari berbagai negara untuk apa yang disebutnya jaminan keamanan laut di Teluk Persia dan Selat Hormuz. Tetapi tujuan kebijakan itu hanya untuk membuat panas pasar penjualan senjata Teluk Persia dan memerah negara-negara di kawasan Teluk Persia, yang digambarkan Trump sebagai "sapi perah".

Mohammad Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran menulis di halaman Twitter-nya pada hari Jumat, 20 September, sebagai jawaban atas pernyataan Mike Pompeo, timpalannya dari Amerika Serikat, "Pompeo salah memahami. Bukan Iran yang ingin berperang dengan Amerika Serikat hingga orang Amerika terakhir, tapi Tim B yang ingin berperang dengan Iran hingga orang Amerika terakhir."

"Iran tidak memiliki keinginan untuk berperang, tetapi kami akan dan akan membela rakyat dan negara kami," Tegas Zarif.

Menteri Luar Negeri Iran juga mentweet, "Iran pada tahun 1985 mempresentasikan Rencana Keamanan di Teluk, pada 1997 mempresentasikan Dialog Peradaban, sementara tahun 2013 mempresentasikan Rencana Dunia Melawan Kekerasan, tahun 2014 mempresentasikan Rencana Forum Dialog Regional, 2015 dengan mempresentasikan Rencana Perdamaian Yaman, pada 2017 tidak lupa mempresentasikan Rencana Proses Astana dan pada 2019 Iran akan menghadirkan Pakta Non-Agresi Regional yang menunjukkan Tehran selau berupaya untuk menyelesaikan masalah melalui dialog damai."

Sementara Amerika Serikat tidak pernah mencari perdamaian dan keamanan berkelanjutan di kawasan ini.

Noam Chomsky, pemikir terkenal Amerika Serikat
Noam Chomsky, pemikir terkenal Amerika Serikat mengatakan, "... Amerika Serikat menganggap Iran sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian, padahal dunia percaya bahwa Amerika Serikat adalah ancaman terbesar bagi perdamaian dunia."

Banyak pengamat politik dan lingkaran diplomatik menilai penting kehadiran presiden Iran dan menteri luar negeri serta pidato-pidato delegasi Iran pada sesi sidang Majelis Umum PBB tahun ini dengan mempertimbangkan masalah kawasan dan mengatakan bahwa para pejabat AS akan memberikan perhatian khusus untuk itu.

Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran urusan internasional mengabarkan rencana manuver militer bersama Iran, Rusia dan Cina dalam waktu dekat ini.

Brigjen Ghadir Nezami, Sabtu (21/9/2019) kepada Far News mengatakan, dalam waktu dekat ini untuk pertama kalinya pasca kemenangan Revolusi Islam, Iran akan menggelar manuver militer bersama dengan Rusia dan Cina di utara Samudra Hindia dan Laut Oman.

Nezami juga menyinggung soal kekuatan diplomasi pertahanan Iran. Menurutnya, dalam kerangka diplomasi pertahanan yang merupakan salah satu bagian kebijakan luar negeri Republik Islam Iran paling berpengaruh, Staf Gabungan Angkatan Bersenjata, sebagai pengambil keputusan tertinggi, pusat komando dan pengarah angkatan bersenjata Iran, adalah inti dan penanggung jawab utama diplomasi pertahanan ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi terkini kawasan ditandai sejumlah faktor penting seperti krisis berkelanjutan, terorisme, perang dan ancaman, akan tetapi posisi Iran sebagai pemain berpengaruh regional, dan penentu perimbangan kekuatan kawasan, menyebabkan diplomasi pertahanan lebih banyak digunakan. 

Militer AS dalam sebuah pernyataan hari Jumat (20/9/2019), mengakui bahwa serangan drone yang dilakukan di Provinsi Nangarhar telah membunuh sedikitnya 30 warga sipil Afghanistan.

"Serangan drone Kamis lalu ditujukan ke tempat persembunyian teroris Daesh di daerah Wazir Tangi, Provinsi Nangarhar, tetapi secara keliru telah menargetkan warga sipil," kata militer AS seperti dikutip kantor berita IRNA.

Setidaknya 40 orang lainnya juga terluka dalam serangan tersebut.

Amnesty International mengecam serangan di Wazir Tangi dan menyebut aksi yang menelan korban sipil sebagai tidak dapat diterima.

Jet-jet tempur AS berulang kali menyerang daerah pemukiman penduduk di Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan Pakta Keamanan Washington-Kabul, militer AS tidak boleh menyerang target sipil, tetapi mereka tidak mematuhi kesepakatan itu dan bahkan terus melanggar kedaulatan nasional Afghanistan.

Saat ini Amerika menempatkan sekitar 15 ribu pasukan di Afghanistan.

Kementerian Kesehatan Turki memerintahkan tenaga medis di 11 provinsi untuk dikirim ke daerah perbatasan, Sanliurfa dan Mardin untuk mendukung operasi militer Turki di wilayah Suriah.

Seperti dilansir kantor berita IRIB, Kementerian Kesehatan Turki dalam sebuah surat edaran, meminta tenaga medis di 11 provinsi termasuk Ankara dan Izmir untuk bertugas selama satu bulan di perbatasan untuk mendukung operasi militer Turki di Suriah.

Turki bulan lalu mendirikan pusat operasi bersama dengan Amerika Serikat di distrik perbatasan Akcakale, Sanliurfa untuk rencana membangun zona aman di timur laut Suriah.

Presiden Recep Tayyip Erdogan, Rabu lalu mengatakan bahwa Ankara akan mengambil tindakan sendiri jika tidak memperoleh hasil dari rencana membangun zona aman bersama AS dalam dua minggu ke depan.

Pemerintah dan rakyat Suriah berulang kali menentang aksi militer Turki dan menuntut penarikan pasukan negara itu dari wilayah Suriah. 

Sebanyak 12 mahasiswa Iran yang akan memulai program pascasarjana di Amerika Serikat, mengatakan visa mereka tiba-tiba dibatalkan bulan ini dan mereka dilarang terbang ke negara itu.

"Setidaknya 12 mahasiswa Iran yang akan memulai program pascasarjana di bidang teknik dan ilmu komputer, mengatakan visa mereka tiba-tiba dibatalkan dan mereka dilarang terbang ke Amerika bulan ini," tulis surat kabar The New York Times dalam sebuah laporan, Sabtu (21/9/2019).

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan mengenai visa pelajar.

Namun, para siswa, yang sebagian besar ingin belajar di Universitas California, menuturkan visa mereka dicabut pada menit terakhir, tanpa pemberitahuan atau penjelasan.

Presiden AS Donald Trump sedang menjalankan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran setelah ia secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA.

Militer Rusia menyatakan bahwa sistem pertahanan udara Arab Saudi tidak efektif dan tidak berguna dalam perang.

Militer Rusia, seperti dilaporkan televisi RT, Jumat (20/9/2019) menambahkan sistem pertahanan udara Patriot dan radar buatan AS yang dipakai Saudi, tidak mampu mencegah serangan drone ke instalasi minyak perusahaan Aramco.

"Sistem pertahanan udara Patriot dan Aegis tidak seperti yang digembar-gemborkan, mereka tidak efisien terhadap target udara ukuran kecil dan rudal jelajah," kata pernyataan militer Rusia.

"Sistem tersebut sama sekali tidak dapat mencegat serangan musuh yang melibatkan penggunaan besar-besaran objek terbang dalam pertempuran nyata," jelasnya.

Saat ini, banyak pihak bertanya-tanya mengapa militer Saudi tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan serangan udara terhadap fasilitas pengolahan minyak di Abqaiq dan Khurais.

Wakil Sekjen Gerakan Nujaba Irak mengatakan, pasukan perlawanan Islam Irak sudah dipersenjatai dengan senjata canggih untuk menghadapi kemungkinan serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel.

Nasr Al Shammari, Sabtu (21/9/2019) kepada Mehr News menyinggung serangan terbaru Amerika dan Israel ke markas Hashd Al Shaabi Irak dan menuturkan, Hashd Al Shaabi dan perlawanan Islam Irak memainkan peran kunci dalam kekalahan Daesh, dan ini membahayakan kepentingan Amerika dan Israel di kawasan.

Salah satu pimpinan Gerakan Badr Irak, Karim Alaiwi mengatakan, jika markas Hashd Al Shaabi diserang, maka pangkalan militer Amerika tidak akan luput dari serangan kelompok perlawanan Islam Irak. 

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, sistem antirudal S-400 yang dibeli Turki, dengan mudah bisa meruntuhkan sakralitas pesawat pemburu F-35 Lightning II generasi kelima buatan Amerika Serikat.

Fars News (21/9/2019) melaporkan, Kemenhan Rusia baru-baru ini kepada pemerintah Amerika mengumumkan, sistem antirudal S-400 yang ditempatkan di Turki dengan mudah bisa menembak jatuh jet tempur canggih Amerika, F-35.

Sementara itu, Kemenhan Turki mengatakan, paket kedua sistem antirudal S-400 Rusia sudah tiba di Ankara, dan akan mulai dioperasikan bulan April 2020.

Sebagaimana diberitakan situs berita Rusia, pravda.ru, Kemenhan Rusia kepada Amerika mengatakan, jet tempur F-35 Lightning II generasi kelima tidak bisa dilacak hanya oleh para pembayar pajak Amerika dan konsumen asing.

Khatib shalat Jumat Tehran seraya menekankan bahwa rakyat Iran tidak akan meninggalkan revolusi mereka meski mendapat represi ekonomi dari musuh mengatakan, kini musuh menyadari daya tahan bangsa Iran.

Ayatullah Emami Kashani seraya mengisyaratkan peresmian sistem anti udara Bavar 737 oleh angkatan bersenjata Republik Islam Iran mengungkapkan, bangsa besar Iran memiliki kekuatan teknologi dan militer di seluruh bidang.

Khatib shalat Jumat Tehran ini menjelaskan, selama 40 tahun Iran telah membuktikan kepada dunia bahwa negara ini menginginkan perdamaian, namun Amerika malah membuktikan kejahatannya kepada dunia.

Ayatullah Emami Kashani kepada presiden AS mengatakan, Trump, Anda sendiri bodoh dan menunjukkan kebodohanmu kepada dunia, namun Republik Islam Iran serta bangsa ini adalah pemberani. Imam dan Rahbar telah menjelaskan keberanian ini dalam diri pemuda dan bangsa Iran dengan mengikuti Ahlul Bait Nabi.