Duta Besar Rusia untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan, kebijakan Rusia di Suriah sepenuhnya transparan dan berdasarkan hukum internasional.

Alexander Grushko mengungkapkan hal itu ketika membantah tuduhan Barat terkait kebijakan Rusia di Suriah. Demikian dilaporkan Interfax, Sabtu (12/9/2015).

"Posisi Rusia benar-benar didasarkan pada norma-norma hak dan hukum internasional serta sepenuhnya didasarkan pada perjanjian Jenewa," ujarnya.

Sebelumnya, Sergei Lavrov, Menteri Luar Rusia menegaskan pengiriman peralatan militer ke Suriah.

"Kehadiran tentara Rusia di Suriah bertujuan untuk memelihara peralatan militer dan melatih pasukan Suriah untuk menggunakan peralatan ini," kata Lavrov dalam jumpa pers di Moskow, pada Jumat.

Para pejabat Moskow baru-baru ini telah membantah tuduhan Barat terkait bantuan Moskow ke Damaskus, dan menegaskan bahwa langkah tersebut untuk membantu Suriah dalam melawan berbagai kelompok teroris terutama ISIS.

Pejabat-pejabat militer India dan Pakistan menyepakati agenda baru untuk mencegah pelanggaran gencatan senjata di wilayah perbatasan.

Para pejabat militer India dan Pakistan telah menggelar perundingan di New Delhi pada Jumat (11/9/2015) untuk memulihkan hubungan bilateral dan mengakhiri ketegangan perbatasan. Demikian dilansir Tasnim mengutip Express News.

Berdasarkan laporan ini, India dan Pakistan menerapkan agenda baru untuk mencegah pelanggaran gencatan senjata di wilayah perbatasan kedua negara yang bertetangga itu. Namun perincian terkait hal ini belum dipublikasikan.

Devendra Kumar Pathak, Direktur Jenderal BSF (The Border Security Force) India mengatakan, negosiasi para pejabat militer India dan Pakistan berlangsung dalam susana yang baik.

Ia menambahkan, pejabat militer kedua negara selain membahas cara-cara untuk mencegah ketegangan di perbatasan, juga membicarakan berbagai isu terkait penyelundupan.

Namun anehnya, masalah Kashmir yang menjadi penyebab ketegangan di perbatasan tidak dibahas dalam perundingan tersebut.

Sebuah delegasi para pejabat militer Pakistan yang terdiri dari 16 orang berkunjung ke India pada pekan lalu untuk berunding dengan para pejabat militer negara ini.

Pembicaraan tersebut berakhir pada Jumat.

Polisi Malaysia berhasil menangkap dua tersangka pemboman Bangkok menyusul upaya negara-negara Asia Tenggara untuk menangkap anggota jaringan pemboman di Thailand.

Menurut Bangkok Post, kepolisian Malaysia telah memberitahukan kepolisian Thailand terkait penangkapan dua tersangka itu pada Jumat (11/9/2015)

Sebelumnya, kepolisian Thailand menyebutkan bahwa dalang pengeboman di Bangkok kemungkinan berasal dari Uighur dan setelah melarikan diri ke Bangladesh, ia kemudian menuju Cina.

Menurut Duta Besar Bangladesh di Thailand, tersangka tersebut menuju India setelah dari Bangladesh, dan tujuan tersangka selanjutnya tidak diketahui.

Bom sepeda motor meledak di dekat Kuil Erawan di kawasan bisnis kota Bangkok pada Senin malam, 17 Agustus 2015. Insiden ini menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai 131 lainnya.

Polisi Diraja Malaysia (PDRM) meningkatkan langkah-langkah keamanan setelah kelompok teroris Takfiri ISIS meminta pendukungnya untuk menyerang pusat-pusat kunci di sejumlah negara termasuk Malaysia.

Seperti dilansir IRNA, ISIS dalam pernyataan yang muat di situs majalah Dabiq,  meminta para pendukungnya untuk menarget sejumlah negara termasuk Malaysia.

Datuk Ayub Khan Mydin Pitchay , Asisten Direktur Kepala Divisi Kontra-Terorisme Malaysia Cabang Khusus Bukit Aman pada Sabtu (12/9/2015) mengatakan, polisi menyadari ancaman tersebut dan meningkatkan level keamanan di berbagai wilayah termasuk di pusat-pusat asing dan pariwisata.

Sementara itu, Yoshihide Suga, Sekretaris Kabinet Jepang pada Jumat meminta kedutaan-kedutaan besar negara ini di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Bosnia-Herzegovina untuk meningkatkan keamanan menyusul pesan ancaman ISIS.

"Kita tingkatkan tahap keselamatan termasuk di kedutaan-kedutaan asing dan juga di tempat-tempat yang menjadi kunjungan," katanya dalam pernyataan seperti dilansir Bernama.

Sementara itu, juru bicara Kedubes Jepang di Kuala Lumpur  mengatakan, Tokyo telah memberitahukan kepada seluruh lembaga dan organisasi negara di negara-negara yang menjadi target ISIS untuk meningkatkan keamanan.

Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan warga Jepang di Malaysia melalu penyediaan informasi terkait.

Menteri Kesehatan Republik Islam Iran mengumumkan kesiapan negaranya untuk mengirim tim-tim ahli kedokteran dan menerima para korban insiden robohnya crane (alat berat proyek bangunan) yang menimpa Masjidil Haram, Mekah.

Sayid Hassan Ghazizadeh Hashemi pada Sabtu (12/9/2015) menyatakan penyesalannya atas meninggalnya ratusan jemaah haji di Mekah akibat crane yang roboh dan menimpa Masjidil Haram.

Ia menyatakan kesiapan Kementerian Kesehatan Iran untuk mengirim tim-tim ahli ke Arab Saudi dan menerima para korban terluka dari berbagai negara Islam termasuk dari Indonesia, Pakistan dan India.

Menteri Kesehatan Iran dalam percakapan telepon dengan Ketua Bulan Sabit Merah Iran dan para staf medis haji negara ini, telah membahas kondisi terbaru dari para jemaah haji Iran yang terluka dalam insiden tersebut.

Sebelumnya, seorang jamaah haji Iran dilaporkan meninggal dunia dan 25 lainnya terluka akibat robohnya crane di Masjidil Haram pada Jumat sore.

Insiden tersebut juga merenggut nyawa sedikitnya 107 jemaah haji dan melukai 238 lainnya.

Sudan, dalam kerangka kerja sama dengan Arab Saudi untuk melakukan invasi darat ke Yaman, akan mengerahkan enam ribu tentara ke negara itu.

Situs berita Emirate 24, Senin (7/9) mengutip surat kabar Kuwait, Al Watan melaporkan, dengan mengerahkan enam ribu pasukannya ke Yaman, Sudan ingin bekerjasama dengan koalisi Arab dalam menyerang Yaman.

Menurut Al Watan, pasukan koalisi Arab pimpinan Saudi sedang berusaha menyerang Sanaa, ibukota Yaman.

Beberapa waktu lalu, Sudan mendukung serangan Saudi dan pasukan Abd Rabbuh Mansour Hadi, Presiden terguling Yaman atas rakyat negara itu dan mengumumkan bahwa keamanan Saudi adalah garis merah Sudan.

Selain itu, pada Ahad lalu, Sudan juga mengobati 68 korban luka dari tentara sekutu Saudi di Yaman.

Menyusul tewas dan terlukanya sekitar 300 tentara UEA, Bahrain, Saudi serta beberapa negara sekutu Riyadh lainnya dalam serangan roket militer Yaman ke pangkalan militer Al Safer, Marib, tentara Qatar bersama pasukan elit Saudi masuk ke Marib.

Sejak 26 Maret lalu, Saudi dan sekutunya menyerang Yaman dengan dalih mengembalikan kekuasaan Mansour Hadi dan mencegah berkuasanya Ansarullah.

Al Saud melarang warga Yaman untuk melaksanakan ibadah haji wajib di tanah suci.

Situs berita Akhbar Al Saa, Uni Emirat Arab (8/9) melaporkan, Kementerian Wakaf dan Bimbingan Islam, Arab Saudi, Selasa (8/9) mengumumkan, Riyadh melarang masuknya jamaah haji Yaman, untuk melaksanakan ibadah haji wajib tahun ini.

Kementerian Wakaf Saudi menegaskan, "Pemerintah Riyadh menolak permohonan dan surat-surat kelengkapan untuk jamaah haji Yaman dan masalah ini menyebabkan mereka tidak bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini."

Pelarangan bagi warga Yaman untuk melaksanakan ibadah haji wajib, merupakan kelanjutan kebijakan permusuhan Saudi atas Yaman.

Sejak 26 Maret lalu, Saudi dan sekutunya menyerang Yaman dengan dalih mengembalikan kekuasaan Abd Rabbuh Mansour Hadi dan mencegah berkuasanya Ansarullah.

Manuver militer 50 ribu anggota brigade Basij (pasukan sukarelawan rakyat Iran) bersandi "Kekuatan Sarallah Tehran" dimulai hari ini, Kamis (3/9).

IRIB News (3/9) melaporkan, latihan militer keamanan ini dihadiri oleh Brigjen Hossein Salami, Wakil Komandan Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan sejumlah pejabat tinggi IRGC lainnya.

Unit-unit tempur Pangkalan Sarallah terdiri dari 230 brigade yang berada di bawah Brigade Imam Ali as, Imam Hussein as, Asyura, Al Zahra dan Baitul Muqaddas.

Tahap persiapan manuver militer "Kekuatan Sarallah" digelar kemarin, Rabu (2/9) ditandai dengan penempatan unit-unit tempur Basij di Bustan Velayat, Tehran dan dibuka dengan pidato Komandan IRGC.

Direktur Politik dan Internasional, Kementerian Luar Negeri Iran menilai alasan dijatuhkannya sanksi atas Tehran adalah masalah politik dan psikologis.

IRNA (3/9) melaporkan, Hamid Baeidi Nejad, Rabu (2/9) malam mengatakan, "Pada kenyataannya, penjatuhan sebagian sanksi dan pembatasan atas Iran tanpa bersandar pada  aturan dan konvensi yang jelas dan lebih karena iklim politik dan psikologis yang dipaksakan atas beberapa lembaga terutama di Eropa."

Ia menambahkan, "Sejumlah banyak perusahaan menghindar untuk melakukan transaksi dan memberikan pelayanan industri kepada pihak Iran, atau mereka tidak mengizinkan perusahaan-perusahaan Iran ikut dalam tender-tender internasional."

Baeidi Nejad menjelaskan, "Pencabutan sanksi bahkan dapat dimulai sebelum realisasi isi Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), pasalnya sumber asli sanksi bukan paket sanksi legal dan tertulis yang bisa dicabut jika JCPOA dilaksanakan."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marzieh Afkham, mereaksi pernyataan Menlu AS, John Kerry, dan menyatakan, “Diplomasi Iran yang memaksa Amerika Serikat hadir di meja perundingan.”

Tasnim News melaporkan, Afkham menyinggung pernyataan Kerry di Universitas Philadelphia dan mengatakan bahwa para pejabat Amerika Serikat telah terbiasa dengan tekanan lobi Zionis dan sesekali mereka mengemukakan pernyataan tidak berdasar dan berlebih-lebihan terkait program nuklir Iran.

"Dikatakan bahwa Iran di ambang pencapaian senjata nuklir, itu adalah kebohongan besar. Berdasarkan fatwa Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dan doktrin pertahanannya, Republik Islam Iran tidak akan mengupayakan bom atom," tegas Afkham.

Lebih lanjut dijelaskannya, “Diplomasi Republik Islam Iran-lah yang membuktikan ketidakefektifan sanksi dan memaksa Amerika Serikat untuk hadir di meja perundingan.”

Dia juga menilai pengakuan para pejabat Amerika Serikat bahwa sanksi paling berat pun tidak mampu menekuk lutut Republik Islam, sebagai salah satu keberhasilan diplomasi Republik Islam Iran.