کمالوندی

کمالوندی

Aleppo, kota ekonomi Suriah, memang menyimpan banyak kapasitas bagi Turki dan Ankara secara dalam kebijakan menyimpangnya terhadap Suriah hingga detik ini masih memimpikan penguasaana kota Aleppo.

Hingga kini sudah tiga laporan tentang perang di Aleppo dibahas yang mencakup munculnya berbagai faktor penguatan krisis dan perang yang berkepanjangan di kota penting Suriah itu.

Sebenarnya apa faktor utama di balik ketidakmampuan kelompok teroris bersenjata dalam menguasai Aleppo?

Jika kita merunut kembali lembaran-lembaran sejarah Aleppo, maka kita akan dihadapkan pada kecerdikan warga Aleppo yang sangat tenar di Suriah. Aleppo di era 80-an menjadi poros pertikaian antarkelompok islami. Di masa itu, Aleppo menyadari bahwa Damaskus sedang mengacu strategi yang keliru dan mereka belajar baik dari fitnah tersebut.

Warga Aleppo menyadari jika kelompok Salafi berkuasa di Suriah, maka negara ini akan menjadi sebuah negara terbelakang dan lemah, sementara di sisi lain identitas pemerintah akan sarat dengan faktor etnis dan perpektif sempit yang cenderung anti-kerukunan.

Suriah menampung sekitar 23 kelompok, etnis dan mazhab, jika pemerintahan berperspektif dangkal berkuasa di Suriah, maka negara ini akan terlibat konflik konstan.

Dapat dikatakan bahwa Aleppo merupakan catatatan penting bagi Turki dan tim kabinet Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan. Kapasitas Aleppo bukan hanya di perdagangan dan ekonomi saja melainkan memiliki kapasitas besar lain termasuk pertanian dan perkebunan. Selain itu, ditemukan sebuah zona minyak dan gas di kota tersebut, yang membuat Turki semakin berhasrat menguasainya. Sudah lama Ankara memimpikan sumber minyak dan gas.

Sudah lama pula Turki mengharapkan pembangunan pipa relokasi minyak dan transit komoditi dari Aleppo dan mimpi ini hanya dapat terealisasi dengan jatuhnya Aleppo ke tangan "sahabat Turki" oleh karena itu, Ankara menanamkan investasi besar-besaran dalam proyek haram ini.

Salah satu kebijakan yang diupayakan Turki adalah meniupkan jargon nasionalisme di Aleppo. Terdapat sekelompok warga Aleppo yang memiliki darah keturunan Turki, sebuah kelompok minoritas yang dikenal dengan nama "Turkman". Dengan berkobarnya Aleppo, Turki memprovokasi kelompok minoritas tersebut untuk bangkit melawan pemerintahan Damaskus.

Secara keseluruhan, kota Aleppo menyimpan segudang kapasitas bagi Turki, dan Ankara sedang berusaha menjustifikasi strategi miringnya di Aleppo dengan menguasai kota tersebut. Diharapkan, penguasaan Aleppo dapat menjustifikasi kegagalan Turki dalam 17 bulan terakhir. Namun hingga detik ini belum terealisasi.

Turki menyatakan mampu menampung 100 ribu pengungsi Suriah dan secara perlahan, lembaga-lembaga internasional sedang menyatakan bahwa kapasitas tersebut sudah mulai penuh. Untuk saat ini, berbagai masalah yang diciptakan Turki di Suriah sedang mengalami arus balik ke Ankara.

Masalah dengan etnis Kurdi, protes kelompok Alawi, masalah keamanan dan gagalnya penyusupan para teroris ke wilayah Suriah, semuanya dalam waktu dekat dengan cepat akan mengalami arus balik.

Di Aleppo, Turki sedang memprovokasi kelompok minoritas Kristen dan Turkman, sementara warga kota Suriah itu sendiri masih belum melupakan konflik berdarah antara etnis Armen dan Turkman.

Secara keseluruhan, politik dan kebijakan keliru pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan, adalah menggores luka lama yang telah mengering yaitu konflik Armen, Turkman dan Kurdi, atau perang antara kelompok Alawi dan Sunni. Di satu sisi, warga Turki menentang keras kebijakan tersebut. Mereka tidak ingin kehilangan ketenangan dan keamanan yang mereka rasakan akibat politik menyimpang Ankara.(IRIB Indonesia/MZ)

Rabu, 05 September 2012 06:37

Teroris Suriah Bunuh Pendukung Assad

Milisi bersenjata di Suriah yang mendapat dukungan dari Barat dan sejumlah negara Arab membunuh seorang warga pro-pemerintah Suriah.

Korban yang ditembak mati pada Selasa (4/9) di distrik Yabroud Damaskus itu diidentifikasi bernama Samir Taboud.

Sebelum dibunuh, Taboud bergabung dengan ratusan demonstran yang digelar di pinggiran Damaskus untuk mengekspresikan dukungannya kepada pemerintah Presiden Bashar al-Assad.

Unjuk rasa yang dimotori oleh Samira, saudara perempuan Tabooud itu juga mendesak pemberontak untuk meletakkan senjata.

Sementara itu, kelompok bersenjata menyisir sejumlah wilayah untuk mencari Samira, 56 tahun, untuk menghukumnya karena mengorganisir demonstrasi pro-pemerintah.

Pembunuhan terhadap Taboud terjadi beberapa jam setelah pasukan keamanan Suriah terlibat bentrok dengan teroris di dekat barat kota Homs yang bergolak.

Bentrokan pada Selasa itu telah menewaskan 10 teroris. (IRIB Indonesia/RA)

Mantan Menteri Kebudayaan Mesir Farouk Hosni dituduh membuat laba ilegal selama menjabat di dinas kementerian itu pada era Hosni Mubarak, diktator terguling di Negeri Piramida itu.
"Kami memutuskan untuk mengirim Farouk Hosni ke pengadilan pidana atas dakwaan pencapaian laba ilegal yang diperkirakan mencapai 18 juta pound Mesir ( 2,95 juta dolar)," kata Assem al-Gohary, Ketua Otoritas urusan Laba Ilegal, pada Selasa (4/9) sebagaimana dilaporkan Reuters.

Keputusan tersebut dibuat hampir empat bulan setelah para pejabat mulai menyelidiki transaksi keuangan Hosni.

Hosni yang selama 23 tahun menjadi pejabat teras di era Mubarak, kini bergabung bersama para mantan pejabat di era diktator Mesir yang menghadapi tuntutan atas tuduhan korupsi.
Pekan lalu, Ahmed Shafiq, perdana menteri terakhir Mubarak, dimasukkan dalam daftar larangan bepergian (Travel Ban) atas tuduhan pengalokasian tanah seluas 40000 meter persegi secara ilegal kepada putra Mubarak, Alaa dan Gamal. (IRIB Indonesia/RA)

Sebuah koran rezim Zionis Israel menyinggung memburuknya hubungan antara Tel Aviv dan Washington.

Yediot Aharonot mengutip seorang pejabat senior Israel menulis, Perdana Menteri Rezim Zionis Banyamin Nentanyahu telah memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat. Demikian televisi al-Alam melaporkan, Rabu (5/9).

Pejabat Tel Aviv itu menambahkan, jika Presiden AS Barack Obama kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya maka ia akan menuntut Netanyahu sebab Israel akan menghadapi tahap sulit dalam hubungannya dengan Amerika.

Menurutnya, Washington secara otomatis akan menarik vetonya terhadap resolusi-resolusi anti-Israel di Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, Tel Aviv harus melupakan veto Washington khususnya terkait masalah pebangunan pemukiman.

Meski demikian, kata pejabat Zionis itu, mengingat adanya kemungkinan kesepakatan antara Netanyahu dan Ketua Otorita Ramallah Mahmoud Abbas, Obama jika terpilih kembali akan berupaya menyelesikan konflik Israel-Palestina.

Pejabat Israel itu memperingatkan bahwa meski AS dan Israel sepakat terkait isu Iran, namun perselisihan antara kedua belah pihak akan berlanjut.

Ia menegaskan, para pejabat Washington geram atas intervensi Netanyahu dalam urusan politik Amerika karena ia mengerahkan segala upayanya untuk membantu kemenangan Willard Mitt Romney, kandidat pesaing Obama dalam pilpres Amerika. (IRIB Indonesia/RA)

Presiden Rusia, Vladimir Putin melayangkan surat untuk Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok Ke-16 di Tehran dan menekankan solusi berbagai masalah dunia serta tekad Moskow untuk meningkatkan kerjasama meluas dengan negara-negara anggota GNB. Surat Putin itu mengandung pesan jelas yang tidak terlalu positif terhadap Barat.

Putin dalam suratnya menegaskan bahwa Rusia senantiasa mengacu pada politik luar negeri yang seimbang dan berupaya menciptakan atmosfer ekonomi yang setara tanpa garis pemisah. Rusia siap untuk bekerjasama dengan GNB dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan untuk seluruh umat manusia.

Menurut Putin, GNB memiliki porsi besar dalam meningkatkan kepercayaan dan stabilitas di dunia, dan dengan berlalunya masa, GNB telah membuktikan bahwa gerakan ini memiliki peran besar dalam menyelesaikan krisis di dunia dengan mengambil kebijakan yang proporsional.

Sikap Putin dalam suratnya untuk KTT GNB di Tehran cukup positif dan konstruktif.

Sekilas, dalam surat itu, Putin menekankan bahwa negara-negara berkembang anggota GNB dapat meningkatkan perannya dalam hubungan internasional dengan mengandalkan kemampuan dan kepercayaan dirinya, serta agar tidak mengentengkan langkah-langkahnya dalam konstelasi politik dan ekonomi internasional.

Akan tetapi dengan pandangan yang lebih mendalam, pesan Putin untuk KTT GNB ini pada hakikatnya mengandung pesan kuat untuk Barat. Putin menekankan peran GNB di kancah politik dunia dan bahwa era unilateralisme di dunia ini sudah berakhir.

Presiden Rusia menyinggung berbagai krisis yang muncul di berbagai sektor di dunia termasuk krisis ekonomi, narkotika, terorisme dan perluasan senjata destruksi massal. Dikatakannya, tidak diragukan lagi bahwa menyusul pembentukan sistem global multilateral, maka pentingnya interaksi multi-dimensi juga tidak dapat dihindari.

Menurut Putin, dengan meningkatnya peran GNB dalam mempengaruhi keputusan di tingkat internasional, unilateralisme Barat juga pada akhirnya akan tertekan.

Jelas bahwa Rusia sebagai pewaris blok Timur, juga menyimpan ketidakpuasan terhadap politik intervensif Barat dalam wilayahnya. Moskow berpendapat bahwa menguatnya peran GNB di tingkat global juga dapat menghambat jalan unilateralisme dan intervensi Barat.

Vladimir Putin yang dikenal dengan politik anti-Baratnya itu, sangat menentang kebijakan unilateralisme Barat di dunia khususnya di teritori yang berada di bawah pengaruh Rusia. Dia juga berulangkali menyinggung pembentukan sistem global baru yang akan melibatkan kekuatan ekonomi baru di tingkat global. (IRIB Indonesia/MZ)

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/9) petang. Dia akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.

Kunjungan sepuluh hari Clinton dimulai 30 Agustus kemarin. Salah satu misinya adalah menyatukan perbedaan pandangan di antara negara anggota ASEAN terkait konflik dengan Cina. Dia juga akan membahas kerjasama komprehensif Jakarta-Washington.

Pada Juli lalu, Clinton juga mengunjungi wilayah Asia Tenggara dan melakukan penjajakan dengan para pejabat Kamboja dan beberapa negara lain untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina, namun langkah itu tidak membuahkan hasil.

Clinton kali ini akan berbicara dengan pejabat tinggi Jakarta untuk mencari solusi atas apa yang disebutnya perseteruan Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Dia mampir di Indonesia setelah merampungkan misinya di Australia sebagai salah satu sekutu pertahanan dan keamanan AS di Asia-Pasifik.

Jika benar pernyataan Perdana Menteri Julia Gillard bahwa Australia tidak mampu lagi mengirim pasukan ke Irak dan mempertahankan pasukan di negara itu tidak akan menguntungkan Australia, maka kunjungan Clinton ke Negeri Kanguru itu tidak membawa pencapaian yang berarti. Meski demikian, Canberra sebagai sekutu Washington berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan militer dan pertahanan AS di kawasan jika diperlukan.

Memperhatikan konflik Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina terkait sengketa Laut Cina Selatan, Washington ingin meminta Jakarta untuk memainkan peran penengah dalam masalah itu. Indonesia sebagai pemain kunci di ASEAN diharapkan mampu memainkan pengaruhnya di wilayah sengketa tersebut.

Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia di samping Vietnam dan Filipina serta anggota lain ASEAN, berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangaka piagam organisasi. Akan tetapi, kerjasama ekonomi ASEAN dengan Cina sedikit akan menghambat peran Indonesia untuk menengahi isu-isu yang berhubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan.

Selain itu, kunjungan Clinton ke Jakarta juga membawa misi lain yaitu penjajakan untuk merampungkan kontrak militer senilai ratusan juta dolar. Sebuah kontrak yang secara perlahan akan membuka kehadiran AS di kawasan Asia dan ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Cina.

Clinton kemudian akan melanjutkan kunjungannya ke Cina, Brunei, dan Timor Leste. Kunjungannya ke Timor Leste akan membuat dirinya menjadi menteri AS pertama yang berkunjung ke negara itu. (IRIB Indonesia/RM)

Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Massoud Jazayeri mengatakan, jika rakyat Amerika Serikat tidak menekan Gedung Putih supaya menarik pasukannya dari Irak dan Afghanistan maka kebencian masyarakat dunia terhadap Washington akan meningkat.

"Jika rakyat Amerika tidak ingin timbul kebencian lebih lanjut dari masyarakat lain, maka mereka harus menekan para negarawannya untuk meninggalkan tanah negara lain dalam waktu sesingkat mungkin dan mengakhiri pendudukan mereka," kata Jazayeri, Senin (3/9).

Ia menambahkan, setiap hari kasus pembunuhan dan aksi bunuh diri menjadi lebih akut di antara para tentara AS.

Setidaknya masyarakat Amerika, kata Jazayeri, khususnya kalangan akademisi dan kelompok anti-perang diharapkan untuk mempertanyakan pemerintah mereka atas tindakan itu dan mencari penyebab di balik kondisi mengerikan pasukan Amerika yang dikerahkan di Irak dan Afghanistan.

"Masyarakat di kawasan khususnya di Irak dan Afghanistan sudah muak dengan kehadiran militer AS di negaranya dan mereka mengungkapkan rasa frustrasinya dalam berbagai bentuk, termasuk dengan menyerang pasukan AS," ujarnya.

Menurut pejabat senior militer Iran itu, rencana Washington menarik pasukannya dari Afghanistan pasca tahun 2014 tidak dapat diterima oleh warga negara itu dan akan merugikan pasukan AS dan Pakta Pertahanan Atalantik Utara (NATO).

Di bagian lain statemennya, Jazayeri memperingatkan bahwa ekspor terorisme ke Somalia, Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah dan negara-negara lain oleh Gedung Putih akan segera menjadi bumerang bagi Amerika dan Eropa.

Ribuan pasukan asing yang dipimpin AS terus dikerahkan ke Afghanistan dengan dalih pelatihan dan bekerja bersama dengan tentara Afghanistan.

Perang di Afghanistan yang dipimpin Amerika dimulai pada tahun 2001. Invasi itu bertujuan membasmiTaliban, tetapi hingga kini instabilitas terus meningkat di seluruh wilayah Afghanistan meski sekitar 130000 pasukan asing berada di negara itu. (IRIB Indonesia/RA)

Presiden Mongolia Tsakhiagiin Elbegdorj mengunjungi instalasi pengayaan uranium Natanz yang terletak di Provinsi Isfahan.
Kunjungan Elbegdorj dan delegasinya ke situs nuklir Natanz dilakukan di sela-sela perjalanan mereka ke kota Isfahan pada Senin (3/9).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Mongolia mengamati sentrifugal yang digunakan untuk memperkaya uranium.
"Situs ini adalah tempat yang unik. Mungkin di negara lain tidak mungkin untuk mengunjungi tempat yang sensitifini,"ungkapnya.
Elbegdorj tiba di Tehran pekan lalu untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Ke-16 Gerakan Non-Blok (GNB).

Anasir Partai Buruh Kurdistan (PKK) menculik seorang anggota senior Partai Keadilan dan Pembangunan Turki di tenggara negara itu.

Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan di Provinsi Hakkari Mecit Tarhan diculik pada Senin (3/9) pagi. Demikian laporan media setempat sebagaimana dikutip Press TV.

Tarhan menjadi ketua partai tersebut selama dua periode.

Sebelumnya, pada Ahad petang sedikitnya10 pasukan Turki dan 20 anasir PKK tewas dalam bentrokan di Provinsi Sirnak. Dilaporkan pula bahwa tujuh tentara terluka dalam bentrokan itu.

Bentrokan antara militer Turki dan anasir bersenjata PKK meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Senin, 03 September 2012 06:44

Sekjen OKI Peringatkan Israel

Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Ekmeleddin Ihsanoglu memperingatkan Rezim Zionis Israel terkait acara pesta minuman keras di samping masjid Beer al-Sabe, Tepi Barat.

Menurut laporan sumber-sumber Turki, Ihsanoglu hari Ahad (2/9) seraya memberikan peringatan keras kepada Israel yang berencana menggelar pesta minuman keras di samping masjid Beer al-Sabe, juga menilai penutupan masjid tersebut bagi umat Islam yang akan menunaikan shalat sebagai pelanggaran nyata terhadap konvensi internasional.

Ihsanoglu menyebut serangan bertubi-tubi Israel ke tempat-tempat ibadah dan situs bersejarah umat Islam ditujukan untuk memusnahkan tempat suci tersebut dan melecehkan umat Islam serta memprovokasi Muslim.

"Tindakan ini akan menciptakan friksi dan instabilitas keamanan di kawasan," tambah Ihsanoglu.

Sekjen OKI meminta masyarakat dan organisasi internasional melakukan tindakan pencegahan segera demi melindungi tempat ibadah umat Islam dari keganasan rezim Zionis. (IRIB Indonesia/MF)