Deputi bidang politik Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri Kani mengkonfirmasikan kesepakatan dengan Uni Emirat Arab (UEA) untuk pemulihan hubungan kedua negara.

"Selama kunjungan ke negara-negara kawasan, hari Rabu (24/11/2021) kami menggelar pertemuan hangat dan bersahabat dengan Menteri penasihat urusan luar negeri Uni Emirat Arab (UEA), Anwar Gargash dan Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA, Khalifa Shaheen Almarar serta mencapai kesepakatan sehingga terbuka lembaran baru di hubungan Iran dan UEA," papar Ali Bagheri.

Dialog dan statemen pejabat Iran dan Emirat selama beberapa bulan terakhir menunjukkan minat serius kedua pihak untuk memulihkan hubungan khususnya di sektor ekonomi dan perdagangan. Kedua negara memiliki hubungan lama di berbagai sektor, dan meski ada pasang surut di level hubungan politik, tapi kerja sama ekonomi Iran dan UEA tidak pernah putus.

Setelah sanksi sepihak Amerika terhadap Tehran dan represi terhadap negara-negara kawasan untuk menurunkan hubungan dengan Republik Islam Iran, hubungan perdagangan UEA dan Iran juga terkena dampak, tapi ketergantungan ekonomi mendorong kedua pihak mengambil sikap moderat dan seimbang serta berencana memulihkan hubungan di antara mereka.

Dengan kata lain, hubungan ekonomi merupakan elemen perekat terpenting di hubungan kedua pihak dan oleh sebab itu, bahkan di kondisi terburuk sanksi dan minimnya hubungan politik, UEA masih tercatat sebagai lima mitra dagang pertama Iran. Perdagangan antara Iran dan UEA selama lima bulan pertama tahun ini mencapai 7,3 miliar dolar di mana di banding dengan tempo serupa di tahun lalu, dari sisi volume naik 24 persen dan dari sisi nilai, mengalami pertumbuhan sebesar 54 persen.

Iran senantiasa memperhatikan prioritas politik, keamanan dan ekonominya, serta bekerja sama dengan negara-negara tetangga. Seperti yang dikatakan pejabat UEA, negara ini juga berusaha menghapus tensi di kawasan. Anwar Gargash saat berbicara di Konferensi Kebijakan Global di Dubai mengatakan, UEA berusaha untuk mengurangi ketegangan dan persaingan dengan Iran dan Turki melalui dialog untuk menghindari konfrontasi baru di kawasan.

UEA dianggap sebagai stasiun re-ekspor Iran dan pengusaha Iran memiliki kehadiran besar di negara itu dan investasi Iran di Dubai telah memainkan peran penting dalam kemakmuran ekonomi negara ini. Sementara itu, isu transit barang UEA ke Turki dan kemudian ke Eropa melalui Iran, yang memiliki manfaat ekonomi signifikan bagi UEA dan Iran, sedang dikejar oleh pejabat kedua negara, dan aktivitas resmi koridor UEA-Iran- Turki dijadwalkan di masa depan.

Wajar jika kepentingan politik, ekonomi dan keamanan Iran serta UEA sebagai dua negara bertetangga penting bagi pemulihan hubungan dan kerja sama bilateral serta regional, dan mendorong kedua negara menekankan urgensitas pengokohan hubungan bertetangga yang baik dan penghormatan timbal balik serta upaya untuk menstabilkan dan meningkatkan ekonomi kawasan serta mengembangkan kerja sama ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Dengan demikian, hubungan diplomatik dan perdagangan kedua negara selama beberapa bulan terakhir mengalami peningkatan pesat dan diprediksikan kerja asma kedua negara khususnya di sektor ekonomi dakan meningkat dalam waktu dekat. Pertemuan terbaru Ali Bagheri Kani dengan pejabat UEA serta kesepakatan untuk membuka lembaran baru hubungan kedua negara dapat dicermati dalam koridor ini.

Jamal al-Fadhli, dosen ilmu politik Universitas Kuwait terkait hubungan negara-negara Arab dengan Iran mengatakan, tidal logis tensi antara negara-negara Arab Teluk Persia dengan Iran terus berlanjut. Kerja sama antara Iran dan negara-negara ini serta pemanfaatan kekuatan ekonomi, militer dan perdagangan Iran sebuah urgensitas bagi negara-negara Arab. Alih-alih mencari perlindungan di Amerika Serikat, yang terus-menerus mencari tebusan dari negara-negara ini, negara-negara ini harus bekerja sama dengan Iran. 

Juru Bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) menegaskan bahwa semua kegiatan program nuklir Iran berada dalam kerangka hukum, tetapi beberapa pihak mencoba untuk menuduh Iran.

Behrouz Kamalvandi, Juru Bicara dan Deputi Urusan Internasional, Hukum dan Parlemen Organisasi Energi Atom Iran, Kamis (25/11/2021) menanggapi kunjungan baru-baru ini Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional ke Teheran, dengan mengatakan, "Kekuatan arogan global mempolitisasi bagian dari industri nuklir damai Iran. Padahal Iran berkomitmen terhadap program industri nuklir damainya, dan telah memenuhi semua kewajibannya di bawah kerangka yang telah disepakati".

"Organisasi internasional berada di bawah pengaruh kekuatan besar, dan Republik Islam berulang kali memperingatkan perlakuan buruk IAEA terhadap Iran,"ujarnya.

"Iran memiliki tuntutan yang diajukan dalam negosiasi dengan Direktur Jenderal IAEA. Kemajuan yang baik dicapai dalam negosiasi, tetapi karena kurangnya waktu menyebabkan semua masalah tidak terselesaikan," papar Kamalvandi.

Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), melakukan perjalanan ke Tehran pada Selasa (23/11/2021) untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran dan Kepala Organisasi Energi Atom Iran guna membahas kerja sama lanjutan IAEA dengan Tehran dalam masalah nuklir Iran. 

Perdana Menteri rezim Zionis memerintahkan penambahan jumlah pasukan keamanan menyusul aksi penembakan di kota Quds yang diduduki.

Menurut situs al-Balad, media-media Israel melaporkan pada Minggu (21//11/2021) bahwa Perdana Menteri Naftali Bennett sudah diberitahu tentang kasus penembakan di Bab al-Sisila selama pembicaraan dengan menteri dalam negeri dan inspektur jenderal polisi Israel.

Seorang pria Palestina menembaki pasukan rezim Zionis di daerah Bab al-Silsila, melukai empat orang, kata polisi Israel. Polisi kemudian menembak dan membunuh pemuda Palestina itu.

Surat kabar Yedioth Ahronoth menulis bahwa pemuda Palestina yang ditembak mati oleh polisi rezim Zionis bernama Fadi Abu Shkeidem dan merupakan penduduk kamp Shuafat di timur laut Quds.

Channel 12 Israel juga melaporkan bahwa seorang pemukim Zionis yang terluka dalam insiden itu tewas karena luka yang dideritanya.

Setelah penembakan itu, pasukan Israel memblokir pintu masuk ke Masjid al-Aqsa dan mengerahkan peralatan militer ke lokasi kejadian. 

Salah satu komandan Komite Rakyat Palestina mengatakan, serangan di Bab al-Silsila di kota Quds merupakan pesan yang jelas kepada rezim penjajah.

Mohammad al-Barim, salah satu komandan Komite Rakyat Palestina, mengatakan pada hari Minggu (21/11/2021) bahwa rezim Zionis berpikir mereka dapat melanjutkan kejahatannya dalam keamanan penuh.

"Aksi Syahid Fadi Abu Shkeidem merupakan sebuah operasi teladan dan operasi ini menunjukkan bahwa Quds masih menjadi petunjuk bagi gerakan rakyat Palestina," tambahnya seperti dikabarkan kantor berita U-News.

Al-Barim menegaskan rezim Zionis harus tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas semua konsekuensi tindakannya terhadap rakyat Palestina.

Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) mengumumkan pelaku operasi mati syahid di kota Quds pendudukan, Fadi Abu Shkeidem, merupakan salah satu pemimpin Hamas dari kamp Shuafat, yang gugur syahid hari ini setelah bertempur secara heroik.

"Operasi heroik ini membawa pesan kepada Israel agar menghentikan agresi terhadap wilayah dan nilai-nilai suci Palestina. Serangan terhadap Masjid al-Aqsa, Silwan, dan Sheikh al-Jarrah akan memiliki biaya," tegasnya.

Hamas menandaskan jihad rakyat Palestina terus berlanjut dan mereka tidak peduli dengan semua keputusan agresif yang diambil oleh negara-negara penjajah untuk mempertegas pendudukan dan mengabaikan hak-hak historis Palestina.

Kepala Organisasi Pertahanan Sipil Iran, dalam sebuah pesan pada peringatan Pekan Basij, menyebut Syahid Qasem Soleimani sebagai putra yang lahir dari pemikiran Basij.

"Keteladanan Basij telah melengkapi puzzle kekalahan Amerika Serikat di Asia Barat," kata Brigadir Jenderal Gholamreza Jalali, seperti dilansir kantor berita IRNA, Minggu (21/11/2021).

"Pekan Basij adalah hari-hari besar untuk mengenang kembali lahirnya sebuah kekuatan, yang menurut Pemimpin Besar Revolusi Islam, sungguh dapat disebut sebagai kekuatan perlawanan dunia yang paling merakyat," katanya dalam pesan tersebut.

Dia menekankan bahwa pemikiran Basij merupakan penerus dari pemikiran Revolusi Islam.

Menurut Brigjen Jalali, delapan tahun perang yang dipaksakan merupakan ujian besar pertama bagi Basij, yang menjadi sebuah epos abadi dalam sejarah Iran dan awal dari sebuah babak baru bagi front perlawanan.

"Hal yang lebih penting dari kekuatan Basij adalah pemikiran dan semangat Basiji. Hal ini menyebabkan Basij tidak hanya menjadi sebuah kekuatan, tapi juga sebuah pemikiran dalam melestarikan pemikiran Revolusi Islam," ujarnya.

Pada 26 November 1979, Imam Khomeini ra mengeluarkan perintah pelatihan militer massal dan pembentukan tentara rakyat dengan kekuatan 20 juta orang. Pasukan relawan rakyat ini kemudian dikenal sebagai Organisasi Basij Mustaz’afin.

Bantuan kemanusiaan Republik Islam Iran untuk rakyat Afghanistan tiba di Jalalabad, ibu kota Provinsi Nangarhar.

Seperti dilaporkan Iran Press, bantuan Iran untuk rakyat Afghanistan mendarat di kota Jalalabad pada hari Minggu (21/11/2021). Bantuan ini termasuk pangan (6 ton beras) dan 4 ton obat-obatan.

Iran telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke berbagai provinsi di Afghanistan untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di negara itu.

Kebijakan prinsip Republik Islam Iran adalah mendukung dan membantu rakyat Afghanistan.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan bahwa Yunani mengambil sikap provokatif dan permusuhan terhadap Turki ketika berbicara tentang dialog.

"Yunani tidak mampu memahami peran penting yang dimainkan Turki di wilayahnya dan sekitarnya dalam konteks memastikan perdamaian dan stabilitas," kata juru bicara Kemenlu Turki, Tanju Bilgic pada Minggu (21/11/2021) seperti dilaporkan kantor berita Sputnik.

Komentar itu merupakan tanggapan terhadap Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dendias yang menyebut Turki terus mengancam Yunani dengan perang, melanggar kedaulatan, dan terus menduduki wilayah Siprus secara ilegal.

Bilgic menandaskan Athena berusaha bersaing dengan Ankara di hampir semua hal dan memilih ketegangan daripada kerja sama.

"Seruan Athena untuk berdialog bertentangan dengan sikap permusuhannya terhadap Ankara dan kami meminta para pejabat Yunani untuk bersikap jujur," imbuhnya.

Turki dan Yunani berselisih tentang kepemilikan ladang minyak di Laut Mediterania Timur dan sengketa di Kepulauan Aegean serta masalah Siprus.

Setelah pertempuran terbaru antara kelompok perlawanan Palestina, dan rezim Zionis Israel, muncul fenomena yang menunjukkan bahwa Tel Aviv terus mencemaskan pecahnya sebuah perang regional.

Stasiun televisi Al Mayadeen, Jumat (19/11/2021) melaporkan, Israel selalu berusaha mencegah dirinya masuk ke dalam konflik militer multidimensi, karena untuk menghentikan pertempuran satu dimensi saja sudah tidak mampu.
 
TV Lebanon itu menambahkan, "Israel dalam lima pertempuran menghadapi perlawanan Lebanon, dan Palestina sejak 'Perang 33 Hari' melawan Hizbullah, sampai perang 'Pedang Al Quds' pada Mei 2021 menghadapi kelompok perlawanan Palestina, terus menelan kekalahan, dan  sejak perang Oktober 1973 melawan front Mesir dan Suriah, ia tidak pernah lagi memasuki perang multidimensi."
 
Menurut Al Mayadeen, saat ini Israel menghadapi ancaman beberapa front, dan medan tempur, dan front utara merupakan yang paling berbahaya. Front Gaza paling tidak stabil, dan paling bergejolak, Tepi Barat merupakan medan tempur yang kapan saja bisa memanas. Wilayah pendudukan 1948 juga merupakan ancaman strateis di front internal, dan front Irak dan Yaman, jika sampai perang multidimensi pecah, akan menjadi salah satu yang membentuk ancaman ini.
 
Di sisi lain, imbuhnya, industri nuklir Iran juga merupakan ancaman eksistensial bagi Israel, dan Iran tetap menjadi titik sandaran seluruh kelompok perlawanan di kawasan. 

Hizbullah Lebanon mengecam keras rencana pemerintah Inggris untuk melabeli Gerakan Hamas Palestina sebagai organisasi teroris, dan menganggapnya sebagai langkah yang salah dan tidak adil.

Hizbullah dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (20/11/2021), menganggap rencana Inggris sebagai keberpihakan penuh negara itu terhadap musuh Zionis dan kebijakannya yang berpijak pada pembunuhan, teror, pembantaian, dan penghancuran.

“Pemerintah Inggris harus membatalkan langkah yang tidak adil ini,” tambahnya seperti dilaporkan televisi al-Manar.

Hizbullah percaya bahwa keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi rakyat Palestina yang tangguh, Gerakan Hamas, dan para pejuang mulianya, serta faksi-faksi perlawanan lainnya.

“Sebaliknya, keputusan Inggris akan memperkuat tekad perlawanan Palestina untuk melawan musuh hingga mencapai kemenangan dan pembebasan tanah Palestina,” tegas pernyataan tersebut.

Menteri Dalam Negeri Inggris Priti Patel mengatakan pada hari Jumat bahwa kegiatan Hamas di Inggris akan dilarang di bawah Undang-Undang Kontra-Terorisme.

"Siapa pun yang mendukung Hamas, mengibarkan benderanya, atau mengatur pertemuan untuk organisasi ini dianggap telah melanggar hukum Inggris," tandasnya.

Pemerintah Inggris telah menetapkan sayap militer Hamas sebagai organisasi teroris sejak 2001, dan sekarang berniat menambahkan sayap politik Hamas ke dalam daftar itu. 

Semakin dekatnya dengan perundingan Wina bagi pencabutan sanksi ilegal Amerika terhadap Iran pada 29 November mendatang, Washington bukan saja tidak menunjukkan itikad baik dan langkah nyata, bahkan aktif melakukan proyeksi melalui statemen dan sanksi baru terhadap Iran.

Robert Malley, utusan khusus AS untuk Iran, wakil troika Eropa (Jerman, Inggris dan Prancis) serta utusan Dewan Kerja Sama Teluk Persia (PGCC) di pertemuan Riyadh dalam sebuah statemen seraya mengulang klaim palsu menuding Iran melakukan aksi-aksi merusak stabilitas di kawasan.

Juru bicara Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh Jumat (19/11/2021) di cuitan Twitternya saat merespon statemen ini menilai Amerika sebagai pelanggar Resolusi 2231 Dewan Keamanan dan pihak yang keluar dari JCPOA, bertanggung jawab atas kondisi yang ada.

Jubir Kemenlu Iran, Saeed Khatibzadeh
Iran mendapat kerugian besar akibat perilaku tak bertanggung jawab Amerika dan pelanggaran JCPOAnya. Seraya menekankan poin ini, Wakil menlu Iran bidang politik, Ali Bagheri Kani di kunjungan terbarunya ke empat negara Eropa (Prancis, Jerman, Inggris dan Spanyol) serta pertemuannya dengan Wakil menlu Rusia, Sergei Lavrov dan Wakil menlu Cina, Ma Zhaoxu menekankan pentingnya pencabutan efektif sanksi ilegal Amerika terhadap Iran sebagai urgensitas bagi perundingan mendatang.

Amerika Serikat bersama Troika Eropa meski di luarnya menekankan pentingnya perundingan untuk menghidupkan kembali JCPOA, tapi esensi langkah mereka mengindikasikan bahwa mereka merancang skenario koordinatif untuk meningkatkan represi terhadap Iran dengan memanfaatkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai alat.

Emad Abshenas, pengamat politik seraya mengisyaratkan bahwa masalah Amerika dengan Iran bukan hanya di isu nuklir, tapi lebih dari ini, mengatakan, mereka dengan baik menyadari bahwa Iran tidak ingin memproduksi senjata nuklir, oleh karena itu, mereka sekedar mencari-cari alasan untuk menekan Tehran.

Perilisan statemen dan klaim serta pengulangan tuntutan di luar komitmen safeguard dan upaya untuk memaksakan tuntutan tamak serta di luar perjanjian safeguard ketika IAEA dan anggota Baratnya tidak menjalankan komitmennya, sebuah bentuk pemanfaatan organisasi nuklir ini sebagai alat demi kepentingan politik.

Jelas bahwa dengan terciptanya suasana internasional dan ambiguitas imajiner dalam kerja sama antara Iran dan IAEA, tidak mungkin untuk menutupi ketidakpercayaan yang tercipta terhadap Amerika Serikat setelah pelanggaran JCPOA dan mengikuti jalan kesepakan nuklir secara sepihak. Berlanjutnya perilaku ini tidak akan mengembalikan kepercayaan yang hilang. Dan pastinya ini tuntutan tidak masuk akal terhadap Iran untuk memenuhi kewajibannya secara sepihak di JCPOA tanpa pihak lain memenuhi kewajibannya.

Pengulangan klaim palsu dan tuntutan di luar hukum Amerika dan Eropa terhadap Iran menegaskan keyakinan bahwa kebijakan terkoordinasi sedang ditempuh untuk mempengaruhi suasana pembicaraan Wina.

Protes jubir Kemenlu Iran atas perilaku ganda Amerika mengisyaratkan poin ini. Khatibzadeh mengatakan, negara-negara yang harus mempertanggung jawabkan petualangan dan agresinya ke kawasan termasuk agresi tujuh tahun ke Yaman, tidak dapat menggulirkan klaim tak berdasar terhadap negara lain, serta menghapus tanggung jawabnya di kejahatan ini serta menyimpangkan opini publik. Amerika sebagai satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir dengan catatan hitam beragam intervensi di urusan internal negara lain serta penjual utama senjata dan amunisi ke berbagai wilayah dunia, berencana mengobarkan krisis dan agitasi terhadap Iran.

Tak diragukan lagi perilaku seperti ini bukan saja gagal mempengaruhi tekad Iran untuk menjaga dan membela kepentingan serta hak legalnya, bahkan meningkatkan kerumitan kondisi yang ada saat ini.