Sebuah surat kabar rezim Zionis Israel menuduh Hamas mendirikan sayap militer di wilayah Lebanon, dan mempersenjatainya. Menurut koran Israel itu, Tel Aviv takut diserang dari dua arah jika perang baru dengan Jalur Gaza pecah.

Yedioth Ahronoth, Sabtu (4/12/2021) melaporkan, Israel khawatir jika perang baru melawan Jalur Gaza pecah, Hamas akan terjun ke medan tempur dari dua front, pertama di dalam Jalur Gaz, dan kedua di wilayah Lebanon.
 
Koran Israel ini menambahkan, Hamas secara rahasia membentuk sebuah sayap militer di Lebanon sehingga jika perang di Gaza pecah, mereka akan membuka front baru untuk melawan Israel.
 
Menurut Yedioth Ahronoth, Hamas menggunakan sayap militernya di Lebanon pada perang terbaru di Gaza bulan lalu, ketika beberapa rudal ditembakan ke Israel dari arah Lebanon.
 
"Hamas dalam perang Gaza tahun 2014 memutuskan untuk membentuk sayap militer di Lebanon, setelah para pemimpin Hamas melihat dirinya bertempur sendirian tanpa batuan militer asing dalam perang dengan Israel," pungkasnya.

Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan umat Islam harus berusaha untuk menghentikan kebijakan normalisasi hubungan dengan penjajah Israel.

Haniyeh dalam wawancara dengan kantor berita Mehr Iran, Sabtu (4/12/2021), menambahkan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis harus segera dihentikan, karena kebijakan ini hanya membawa keburukan.

"Jelas bahwa normalisasi hubungan dengan rezim Zionis hanya melayani Tel Aviv," tegasnya.

Menurut Haniyeh, normalisasi mencoreng wibawa umat Islam dan menghancurkan sejarahnya. Oleh karena itu, kami meminta seluruh umat Islam untuk berusaha dan bertindak menghentikan kebijakan normalisasi.

Dia menyeru pihak-pihak yang telah memulihkan hubungan untuk meninjau ulang kebijakan mereka, karena normalisasi hanya membawa keburukan.

"Kami menyerukan kepada pemerintah yang telah menandatangani perjanjian untuk memulihkan hubungan dengan rezim Zionis agar meninjau kembali langkah itu," imbuh petinggi Hamas ini.

Pada hari Kamis, Ismail Haniyeh dalam pidatonya pada "Konferensi Pelopor al-Quds" di Istanbul, Turki, mengatakan perang Pedang al-Quds merupakan titik balik penting dalam perjuangan melawan rezim penjajah Zionis.

"Pedang al-Quds hanya akan disarungi dengan pembebasan seluruh tanah Palestina, al-Quds, dan Masjid al-Aqsa," tegasnya.

Dia menandaskan Quds adalah titik dasar konflik dengan musuh Zionis. Perlawanan akan terus bersiap dan memperkuat dirinya, dan perlawanan akan tetap menjadi pilihan strategis bagi kami.

Kepala Divisi Hukum Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), menjelaskan temuan baru dalam kasus pembunuhan Komandan Pasukan Quds IRGC Letnan Jenderal Qasem Soleimani.

Sohrab-Ali Shamkhani dalam wawancara dengan kantor berita Mehr, Sabtu (4/12/2021) mengatakan Letjen Soleimani adalah anggota IRGC dan pengaduan diajukan oleh lembaga ini kepada otoritas kehakiman.

"Berkasnya telah disusun dengan informasi yang komprehensif dan lengkap. Di dalamnya ada 50 terdakwa, termasuk mantan Presiden AS Donald Trump," ungkapnya.

Shamkhani menuturkan semua terdakwa dalam kasus ini adalah warga negara Amerika Serikat, meskipun ada individu lain dari Inggris dalam kelompok itu.

Ditanya apakah PBB harus melibatkan diri dalam penuntutan itu, dia menekankan kami juga menindaklanjuti kasus ini di tingkat internasional, tetapi mereka (lembaga-lembaga internasional) tidak mengambil tindakan khusus untuk kami.

Letjen Soleimani dan Wakil Ketua Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, bersama dengan delapan pengawal mereka, gugur syahid dalam serangan udara pasukan teroris AS di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020. Serangan teror ini dilakukan atas perintah langsung Presiden Donald Trump. 

Ponsel milik sejumlah pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat diretas menggunakan perangkat spyware Pegasus milik NSO Group Israel.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (4/12/2021), empat sumber yang mengetahui kasus ini mengatakan dalam beberapa bulan terakhir, ponsel iPhone milik sedikitnya sembilan pegawai Departemen Luar Negeri AS diretas oleh orang tak dikenal dengan menggunakan spyware milik perusahaan rezim Zionis.

"Para pegawai Departemen Luar Negeri AS yang bertugas di Uganda atau pejabat yang berfokus pada hal-hal yang terkait dengan negara Afrika itu menjadi sasaran peretasan," kata sumber tersebut.

Ini adalah kasus peretasan terbesar terhadap para pejabat AS dengan memanfaatkan teknologi keluaran perusahaan Israel, NSO Group.

Media Inggris, The Guardian melaporkan bahwa Utusan Khusus AS untuk Urusan Iran, Robert Mally juga termasuk salah satu pejabat yang nomor ponselnya dipilih oleh pengguna spyware Pegasus.

Bulan lalu, pemerintah Amerika Serikat memasukkan perusahaan NSO Group ke daftar hitam yang menciptakan kontroversi di dunia lewat spyware Pegasus.

Departemen Perdagangan AS mencatat NSO Group dan tiga perusahaan lain dimasukkan ke “daftar entitas,” karena ada alasan yang kuat bahwa mereka telah atau sedang melakukan aktivitas yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri AS.

Investigasi bersama yang dilakukan oleh konsorsium organisasi media termasuk, Reuters, The Washington Post, The Wall Street Journal, Aljazeera, dan The Guardian menunjukkan 50.000 nomor ponsel, termasuk milik pejabat pemerintah, terutama di negara-negara Arab, telah diretas oleh rezim Zionis menggunakan Pegasus.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan, Republik Islam Iran melakukan semua upaya untuk menjaga keamanan dirinya.

Saeed Khatibzadeh, Senin (29/11/2021) dalam jumpa pers mingguannya ditanya tentang klaim terbaru Menteri Perang rezim Zionis Israel yang menuduh Iran menggunakan pelabuhan Chabahar dan Qeshm untuk melancarkan serangan drone.

Khatibzadeh mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu keamanan Iran, wilayah geografris Teluk Persia, dan sekitarnya."

Jubir Kemenlu Iran juga menyinggung statemen bersama Menlu Inggris dan Israel, dan menuturkan, "Langkah ini membuktikan bahwa sebagian negara  bukan saja tidak serius dalam perundingan, bahkan mereka berusaha menciptakan peluang agar perundingan ini berkepanjangan."

"Selain mendukung hak pasti rakyat Palestina, kami juga mengecam normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel, karena cita-cita Palestina tidak akan pernah dilupakan," pungkasnya. 

Perwakilan Rusia di Organisasi-organisasi internasional di Wina, mengabarkan pertemuan koordinasi tidak resmi di antara negara-negara anggota kesepakatan nuklir JCPOA, minus Iran dan Amerika Serikat.

Beberapa jam sebelum dimulainya perundingan nuklir Wina dengan agenda pencabutan sanksi Iran, Senin (29/11/2021), sebuah pertemuan tidak resmi digelar oleh anggota JCPOA.
 
Mikhail Ulyanov, Perwakilan Rusia di Organisasi-organisasi internasional di Wina, di akun Twitternya menulis, "Pertemuan koordinasi tidak resmi antara anggota JCPOA tanpa Iran dan AS, sudah dilaksanakan."
 
Menurut Ulyannov, tujuan pertemuan koordinasi tidak resmi ini sebagai persiapan pertemuan resmi Komisi Bersama JCPOA, dan pembukaan putaran ketujuh perundingan Wina.

Duta Besar Austria untuk Iran mengatakan, Iran dalam perkembangan terbaru di Afghanistan, memberikan bantuan yang sangat baik untuk mengevakuasi warga Austria dari Afghanistan, dan bantuan-bantuan Tehran selama krisis di Afghanistan, mendapat pujian dari masyarakat internasional.

Stefan Scholz, Senin (29/11/2021) menyampaikan terimaskasih atas bantuan Iran terhadap warga Austria di Afghanistan. Menurutnya, Iran selama lebih dari 40 tahun menampung imigran Afghanistan, dan memberikan dukungan yang baik di bidang ini.

Dalam kunjungan ke Kamar Dagang Khorasan Razavi di kota Mashhad, Dubes Austria juga berharap hubungan ekonomi negaranya dengan Republik Islam Iran dapat dipulihkan.

"Untuk pertama kalinya saya berkunjung ke Mashhad, saya sangat menikmati kunjungan ke tempat-tempat suci, pusat pariwisata dan berdialog dengan pelaku usaha kota ini. Mashhad adalah kota dengan kapasitas yang luas, dan kami berminat untuk mengenal kapasitas kota ini, dan Provinsi Khorasan Razavi, terutama di bidang ekonomi," paparnya.

Scholz menegaskan, "Saya berharap perundingan Iran dan Kelompok 4+1 di Wina, mengalami kemajuan cepat, dan membuahkan hasil optimal yang menguntungkan kedua pihak, sehingga kita bisa menyaksikan kembali peningkatan hubungan Iran-Austria di berbagai bidang terutama ekonomi dan perdagangan." 

Wakil Sekjen Hizbullah Lebanon mengatakan, masalah pembebasan Palestina hanya soal waktu. Palestina adalah sebuah poros yang jika ia tenang dan bebas, maka seluruh kawasan akan bebas.

Syeikh Naim Qassem, Sabtu (27/11/2021) seperti dikutip situs Al Ahed News menuturkan, "Jatuhnya rezim Zionis adalah hal yang pasti, hanya masalah waktu saja, dan legitimasi rezim ini mustahil dengan adanya perlawanan."
 
Kepada para pejuang Palestina, Syeikh Naim Qassem berkata, "Ketahuilah bahwa Hizbullah bersama Anda, dan kami yakin akan kemenangan."
 
Menurutnya, ratusan protes terhadap Hizbullah yang terdengar di Lebanon, dan kawasan disebabkan karena Hizbullah berada di front perlawanan bersama Palestina, dan berdiri untuk membebaskan tanah air serta kemanusiaan.
 
Ia menambahkan, protes-protes ini pada kenyataannya merupakan refleksi dari strategi Amerika Serikat, dan negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel, dan tidak berpengaruh pada Hizbullah.
 
"Mereka ini, karena mendapatkan bantuan dari AS dan beberapa negara Teluk Persia, sekarang menentang senjata Hizbullah, dan menyampaikan usulan menyesatkan terkait pemilu, akan tetapi pemilu akan menunjukkan batas serta kapasitas mereka kelak," pungkasnya. (

Komandan Angkatan Laut Militer Iran mengatakan angkatan laut strategis militer Republik Islam perlu meningkatkan kemampuannya di tiga sektor.

Laksamana Muda Shahram Irani melakukan wawancara dengan kantor berita Tasnim pada Minggu (28/11/2021) bertepatan dengan Hari Angkatan Laut Militer Iran.

"Angkatan laut harus beroperasi di tiga bidang utama yaitu bawah permukaan, permukaan, dan udara. Untuk itu, peralatan angkatan laut harus dibagi ke dalam tiga bidang utama ini," tambahnya.

Dia juga mengungkapkan rencana untuk memperkuat kemampuan udara angkatan laut dengan drone-drone canggih.

"Drone juga harus efektif dalam operasi amfibi. Kami mencoba memanfaatkan drone berbasis laut dengan kemampuan operasional yang sesuai untuk memperluas jangkauan operasional dan dominasi intelijen kami,” kata Laksamana Muda Irani.

Berbicara tentang kehadiran Angkatan Laut Militer Iran di perairan internasional, Laksamana Muda Irani menuturkan pasukan kami juga membutuhkan kapal perusak kelas berat sehingga dapat hadir secara terus-menerus di perairan internasional.

Dia mengatakan pasukannya secara aktif melayari perairan bebas dan dalam kerangka hukum internasional.

"Pelanggaran hukum internasional dapat menciptakan masalah bagi negara mana pun di laut, tetapi Angkatan Laut Militer Iran, dengan memahami hukum internasional dan bahkan aturan-aturan lokal, telah mencegah munculnya konflik dan masalah apa pun bagi pasukannya di perairan internasional," kata Laksamana Muda Irani.

Imam Khomeini ra menetapkan tanggal 7 Azar (28 November) sebagai Hari Angkatan Laut Militer Iran untuk mengapresiasi pengabdian dan keberanian pasukan angkatan laut dalam membela negara. 

Salah satu media Inggris mengutip sejumlah sumber diplomatik mengklaim bahwa Amerika Serikat akan menggulirkan ide "kesepakatan sementara" dengan Iran jika perundingan Wina, gagal.

Reuters, Minggu (28/11/2021) melaporkan, "Negara-negara adidaya dunia dan Iran, dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir tahun 2015 (JCPOA), hari Senin akan bertemu di Wina, tapi hanya sedikit dari mereka yang optimis akan kemajuan, pasalnya dalam upaya terbuka untuk menekan Barat, aktivitas nuklir Iran terus berlangsung."
 
Menurut Reuters, para diplomat mengatakan, waktu untuk menghidupkan kembali JCPOA sudah habis. Kesepakatan ini ditinggalkan oleh Amerika Serikat di masa Presiden Donald Trump, dan hal itu membuat Iran geram, serta membuat Inggris, Cina, Prancis, Jerman dan Rusia putus asa.
 
Media Inggris ini melanjutkan, jika perundingan Wina tidak membuahkan hasil maka akan terbuka kemungkinan AS dan sekutunya meminta Iran menggelar pertemuan darurat dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA bulan depan.
 
"Sebuah skenario yang disampaikan para diplomat adalah AS mengusulkan, selama kesepakatan permanen belum tercapai, maka perundingan akan dilakukan dengan Iran terkait sebuah kesepakatan sementara. Tapi ini akan memakan waktu lama, dan tidak ada jaminan bahwa Iran mau menerima usulan semacam ini," pungkasnya.