Mantan Perdana Menteri rezim Zionis Israel mengatakan, Israel tidak akan pernah menyerang fasilitas nuklir Iran, tujuan dari ancaman ini hanya untuk menakuti Amerika Serikat.

Ehud Olmert, Sabtu (27/11/2021) seperti dikuktip surat kabar Maariv menuturkan, Israel sampai kapan pun tidak akan pernah menyerang fasilitas nuklir Iran.
 
Ia menambahkan, seluruh persiapan dan langkah Israel yang diklaim untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, sebenarnya hanya upaya menakut-nakuti AS, bukan untuk menciptakan kemampuan merusak program nuklir Iran.
 
Menurut mantan PM Israel, kabinet Zionis pimpinan Naftali Bennet memprotes program nuklir Iran, dan kebijakan-kebijakan semacam ini bisa memicu konflik dengan AS.
 
Olmert juga mengkhawatirkan statemen terbaru Naftali Bennett soal tidak adanya komitmen Israel atas kesepakatan apa pun yang mungkin dihasilkan antara Iran, dan negara-negara adidaya dunia.
 
"Benett sedang berlomba dengan Benjamin Netanyahu dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan ceroboh terkait program nuklir Iran," imbuhnya.
 
Ehud Olmert meminta PM Israel Naftali Bennett untuk melakukan dialog diplomatik yang tidak tergesa-gesa dengan Presiden AS Joe Biden, dan menghindari statemen-statemen permusuhan.
 
"Israel di hadapan tantangan-tantangan yang menentukan bagi dirinya, tidak bisa lepas dari Amerika Serikat," pungkasnya. 

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Naftali Bennett mengumumkan bahwa Israel berada di ambang keadaan darurat karena peningkatan jumlah warga yang terinfeksi varian baru Virus Corona

Seperti dilansir Rusiya Al-Yaum, Naftali Bennett dalam sidang kabinet pada hari ini, Sabtu (27/11/2021) mengatakan bahwa virus yang tercatat untuk pertama kalinya di Afrika Selatan, adalah virus yang lebih menular dan lebih berbahaya daripada Delta.

PM Israel menambahkan, sejumlah warga Israel yang terjangkit Virus Corona jenis baru sangat menyedihkan.

Kekhawatiran rezim Zionis atas penyebaran varian baru Virus Corona muncul ketika rezim ini mengklaim sebagai pemimpin dalam vaksinasi dan perang melawan Corona, bahkan mantan PM Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel adalah juara vaksinasi dunia. 

Komisi Tinggi Pemilu di Irak Kamis (25/11/2021) mengumumkan penghitungan ulang di seluruh daerah pemilihan yang hasilnya diprotes telah selesai. Di statemen ini disebutkan, "Hasil penghitungan manual saat ini seratus persen sesuai dengan penghitungan elektronik."

Statemen ini telah memicu aksi demo luas warga Irak. Ribuan warga pada hari Jumat (26/11/2021) berkumpul di dekat Zona Hijau di Baghdad. Ada tiga tuntutan demonstran Irak.

Pertama, pembatalan hasil pemilu parlemen 10 Oktober. Dengan diumumkannya hasil pemilu parlemen dan pengesahan Komisi Pemilu Irak atas keabsahan hasil pemilu, tekad warga Irak untuk melanjutkan aksi demonya hingga dibatalkannya hasil pemilu semakin besar, karena para demonstran masih meyakini adanya kecurangan, khususnya manipulasi suara dan hasil pemilu yang diumumkan adalah palsu.

Kedua, proses hukum bagi pelaku pembunuhan para demonstran. Selama aksi demo menentang hasil pemilu, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran termasuk bentrokan pada 5 November lalu yang mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka. Meski pemerintah Mustafa al-Kadhimi membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden ini, tapi demonstran tidak percaya pada proses penyidikan tersebut dan meyakini pelaku pembunuh demonstran tidak akan diumumkan atau dihukum.

Pemilu di Irak
Ketiga, pencopotan dan pengusiran Utusan khusus PBB untuk Irak, Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert. Alasannya adalah Plasschaert dengan mengabaikan protes warga Irak, membenarkan hasil pemilu di negara ini. Dalam sebuah statemen intervensif terkait pemilu parlemen Irak, Plasschaert mengklaim bahwa seluruh pihak politik harus menerima hasil pemilu, dan ia memperingatkan dapak buruk dari pembatalan hasil pemilu.

Demonstran Irak meyakini bahwa utusan khusus PBB ini sekutu di kecurangan hasil pemilu. Oleh karena itu, komisi yang mengorganisir aksi demo di protesnya kemarin atas hasil pemilu terbaru di Irak seraya merilis statemen menyebut Plasschaert mitra utama atas munculnya kecurangan di pemilu Irak.

Poin lain adalah para penentang Plasschaert meyakini bahwa ia dengan sikapnya terkait hasil pemilu parlemen Irak, telah memperumit kondisi politik dan keamanan di negara ini, karena secara praktis selain menentang demonstran, ia sepakat atas eskalasi bipolar kubu pro dan anti hasil pemilu. Dengan demikian, Hadi al-Amiri, ketua Koalisi al-Fath Irak hari Jumat saat bertemu dengan Plasschaert seraya mengkritik sikapnya terkait pemilu, kepada utusan khusus PBB ini mengatakan, "Statemen dan sikap Anda telah memperumit kondisi pemilu dan merusak mekanisme politik."

Sepertinya pendekatan kubu pro hasil pemilu yang telah diumumkan adalah mengulur waktu dan mengikis demonstrasi, sementara kubu anti hasil pemilu semakin bertekad menentang hasil pemilu. Oleh karena itu, ada potensi besar munculnya kondisi bipolar atau dua kubu di pentas politik Irak dan bahkan terbentuknya sebuah kebuntuan politik di negara ini.

Kondisi ini bagi Irak yang tengah menghadapi beragam kesulitan khususnya di sektor ekonomi akan sangat mengkhawatirkan dan praktisnya memperuncing friksi antara rakyat dan pemerintah Irak. Sementara tingkat partisipasi warga di pemilu parlemen 5 Oktober lalu di Irak tercatat sebagai partisipasi terendah dalam lima pemilu terakhir dan hanya 41 persen warga yang berhak memilih berpartisipasi di pemilu parlemen Irak tersebut.

Hari Angkatan Laut (AL) Militer Republik Islam Iran jatuh pada tanggal 7 Azar atau tahun ini bertepatan dengan 28 November 2021. Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri dalam pesannya memperingatkan musuh-musuh revolusi Islam dan Republik Islam untuk menahan diri dari petualangan apa pun dan menjauhi melakukan kesalahan perhitungan.

"Tidak diragukan lagi, keamanan yang langgeng dan menyeluruh di perairan teritorial Iran dan kekuatan pencegah AL strategis Republik Islam dengan dua sayapnya yang luas di militer dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC/Pasdaran) yang telah membuat bangsa Iran bangga dan memiliki kepercayaan internasional dalam kapasitas dan pencipta keamanan mereka, adalah berkat bimbingan yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei), dukungan dan doa yang baik dari rakyat Iran, kemauan dan upaya yang bijaksana, jujur, dan cerdas dari para pejuang di bidang strategis ini," kata Bagheri dalam pesannya pada hari Sabtu (27/11/2021) memperingati Hari AL Militer Republik Islam Iran.

Dia menambahkan, saya yakin bahwa kelanjutan dari proses yang agung dan bersejarah ini –setelah pelaksanaan misi navigasi yang berbahaya baru-baru ini di Samudra Atlantik dan penyelenggaraan latihan Agkatan Laut internasional bersama di Rusia, yang menunjukkan kekuatan dan inisiatif luar biasa dalam peristiwa-peristiwa besar dan yang digambarkan di masa depan– akan menjadi penjamin yang bersinar dan menifestasi Iran dan rakyat negara ini dalam situasi sulit dan krusial yang akan dihadapi.

Mayjen Mohammad Bagheri lebih lanjut memperingatkan musuh untuk menahan diri dari petualangan dan kesalahan perhitungan untuk membenarkan kehadiran yang tidak sah dan pembuat tidak aman mereka di kawasan, terutama di Teluk Persia dan Laut Oman, dan jika tidak, mereka akan menunggu api kemarahan dan keinginan untuk mengutuk mereka agar melarikan diri (keluar) dari kawasan tersebut.

Presiden Republik Islam Iran Sayid Ebrahim Raisi meninggalkan Tehran menuju Ashgabat, ibu kota Turkmenistan pada hari ini, Sabtu, 27 November 2021.

Menurut IRNA, Raisi berangkat ke Turkmenistan untuk menghadiri KTT ke-15 Organisasi Kerja Sama Ekonomi (ECO).

ECO adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1985 oleh Iran, Pakistan dan Turki dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, teknis dan budaya antara negara-negara anggota.

Iran, Pakistan, Turki, Afghanistan, Republik Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan adalah 10 anggota ECO.

Organisasi tersebut menyediakan sebuah ruang untuk mendiskusikan cara-cara untuk melakukan pengembangan dan mempromosikan perdagangan dan kesempatan investasi. 

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) melaporkan peningkatan pembangunan pemukiman Zionis yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah kota al-Quds yang diduduki oleh rezim Zionis Israel.

Menurut situs web surat kabar al-Quds al-Arabi pada hari Sabtu (27/11/2021), Kantor Nasional untuk Perlindungan Tanah dan Perlawanan terhadap Pembangunan Pemukiman, yang berafiliasi dengan PLO, mengumumkan dalam sebuah laporan bahwa wilayah al-Quds yang diduduki sedang menghadapi pembangunan pemukiman Zionis, perampasan tanah dan Yahudisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Disebutkan bahwa rencana pembangunan pemukiman Israel berfokus pada al-Quds yang diduduki dan tujuannya adalah untuk memisahkan kota ini dari lingkungan Palestina dan mengubah wajah sejarah, hukum dan demografis al-Quds.

Laporan tersebut juga menyinggung kesepakatan awal kabinet rezim Zionis dengan rencana untuk membangun sebuah lingkungan Zionis yang terdiri dari ribuan unit rumah baru di tanah milik Bandara Qalandia (al-Quds Utara).

Menurut laporan ini, rencana tersebut mencakup pembangunan sekitar 11.000 unit perumahan, hotel, fasilitas, taman, kawasan industri, pusat komersial dan pariwisata.

Kantor Nasional untuk Perlindungan Tanah dan Perlawanan terhadap Pembangunan Pemukiman dalam laporannya juga memperingatkan tentang pelaksanaan proyek pembangunan pemukiman Zionis terbesar dan pemisahan al-Quds Timur dari utara dan kota Ramallah.

Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334, aktivitas pembangunan pemukiman Israel adalah ilegal, namun Tel Aviv melanjutkan hegemoninya dengan menghancurkan rumah-rumah warga Palestina dan membangun pemukiman Zionis. 

Sekjen Gerakan Jihad Islam Palestina mengatakan Iran telah menjadi pembela perjuangan Palestina, dan posisi Tehran tidak akan pernah berubah.

Ziyad al-Nakhalah mengatakan kepada televisi al-Mayadeen pada Rabu (24/11/2021) malam bahwa pembelaan Iran terhadap perjuangan Palestina dan permusuhannya dengan rezim Zionis, tidak akan pernah berubah.

"Bangsa Yaman yang tertindas juga membela Palestina dan kubu perlawanan," tambahnya.

Dia menuturkan kubu perlawanan telah memulihkan kekuatan militernya setelah Operasi Pedang al-Quds dan memperkuat persenjataannya dengan membangun senjata secara terus menerus.

"Kubu perlawanan juga memproduksi drone di daerah Gaza," kata al-Nakhalah.

Mengenai ketakutan rezim Zionis akan balasan kubu perlawanan terhadap serangannya, Sekjen Jihad Islam menandaskan Israel menganggap Gaza seperti bom waktu. Oleh karena itu, mereka mencoba menetralisir bom ini dengan menjanjikan untuk memfasilitasi masuknya barang ke Gaza.

Al-Nakhalah menegaskan perlawanan akan terus berlanjut dan tidak terikat dengan waktu atau tempat tertentu seperti Gaza. "Kubu perlawanan secara signifikan meningkatkan kekuatan senjatanya dengan memulihkan militernya setelah Operasi Pedang al-Quds," jelasnya.

Dia juga meminta pasukan jihad di kamp Jenin dan daerah lain di Tepi Barat untuk melaksanakan tugas mereka dan melanjutkan perlawanan. Menurutnya, Israel ingin rakyat Palestina menyerah sehingga bisa menguasai al-Quds dan Tepi Barat.

Serangan rezim Zionis di Tepi Barat dan Jalur Gaza (Operasi Pedang al-Quds) dimulai pada 10 Mei dan berakhir pada 21 Mei 2021. Israel meminta gencatan senjata setelah gagal menghadapi pasukan perlawanan Palestina.

Al Hashd Al Shaabi mengumumkan keberhasilannya menggagalkan plot serangan teroris Daesh yang menargetkan ibu kota Baghdad.

Al Hashd Al Shaabi dalam sebuah pernyataan hari Jumat (26/11/2021) menyatakan bahwa Brigade ke-27 kelompok perlawanan rakyat Irak ini berhasil membersihkan tiga depot logistik Daesh yang berisi hulu ledak, rudal dan amunisi berat di Baghdad barat dalam 48 jam terakhir yang akan digunakan untuk melancarkan serangan teroris.

Meskipun kelompok teroris Daesh berhasil dikalahkan di Irak, tapi sejumlah anggota kelompok teroris ini masih hadir di berbagai pelosok negara ini dan melakukan aksi teroris secara sporadis.

Pada tahun 2014, kelompok teroris Daesh, dengan dukungan keuangan dan militer dari Amerika Serikat dan sekutu Barat dan Arabnya, termasuk Arab Saudi, menginvasi Irak, dan menduduki sebagian besar bagian utara dan barat negara itu serta melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya.

Irak kemudian meminta Iran untuk memerangi teroris.

Pasukan Irak, dengan bantuan penasihat Republik Islam Iran, berhasil membebaskan kota Rawa di provinsi Anbar yang menjadi pangkalan terakhir Daesh di Irak pada 17 November 2017. 

Juru Bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyebut negara-negara yang melabeli Hizbullah Lebanon sebagai kelompok teroris terlibat dalam kejahatan yang dilakukan penjajah.

Al-Akhbar Lebanon melaporkan, Hazem Qassem, Juru Bicara Hamas dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (25/11/2021) mengatakan bahwa tindakan Australia melabeli Hizbullah Lebanon sebagai kelompok teroris untuk mendukung rezim Zionis demi menutupi serangan penjajah yang sedang berlangsung terhadap bangsa-bangsa Arab dan umat Islam.

"Stempel teroris yang disematkan terhadap pasukan perlawanan Palestina oleh beberapa negara mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan," ujar jubir Hamas.

"Komitmen Hizbullah terhadap kewajiban kemanusiaan, agama, nasional dan moralnya, serta pembelaannya terhadap rakyat dan tanahnya melawan agresi Zionis adalah tindakan yang jelas sesuai dengan semua hukum internasional dan aturan kemanusiaan," tegasnya. 

Australia pada hari Rabu menempatkan sayap militer dan politik Hizbullah Lebanon sebagai organisasi teroris.

Tindakan pemerintah Australia mengikuti lobi rezim Zionis.

Amerika Serikat dan rezim Zionis selama ini telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi popularitas Hizbullah di Lebanon selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah berhasil mewujudkan tujuan tersebut.

Wakil kepala Pusat Komando Rusia di Hmeimem Suriah mengumumkan bahwa kelompok teroris Jabhat al-Nusra sedang bersiap untuk melancarkan serangan kimia dengan bantuan White Helmets di berbagai daerah Idlib.

Fadim Collete dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (26/11/2021) mengatakan bahwa kelompok teroris Jabhat al-Nusra telah menyimpan tank di tempat penampungan bawah tanah dekat kota Sarmada di provinsi Idlib. 

"Mereka juga menimbun senjata yang ditujukan untuk menuduh pasukan Suriah menyerang warga sipil," ujar Collete.

"Informasi datang dari sumber yang kredibel menunjukkan teroris mencoba membuat video serangan untuk digunakan menuduh tentara Suriah menggunakan zat beracun terhadap warga sipil," tegasnya.

Kementerian Pertahanan Rusia telah berulang kali menekankan bahwa organisasi teroris memiliki laboratorium untuk persiapan serangan senjata beracun di provinsi Idlib dan dijalankan oleh spesialis dan pakar terlatih di Eropa.

Kelompok teroris Jabhat al-Nusra selalu berusaha menuduh pemerintah Suriah melancarkan serangan serangan kimia terhadap warga sipil Suriah.(