Koran Haaretz terbitan Israel mengakui keunggulan pemerintah Suriah secara strategi dan semangat, sementara lembaga-lembaga intelijen Israel mengalami kekalahan fatal dalam menganalisa kondisi Suriah.

 

Tasnim News (20/5) melaporkan, Amos Harel analis militer koran Haaretz mengutip sumber-sumber keamanan dan militer di Tel Aviv menulis, "Pasca kesepakatan gencatan senjata di kota Homs, pemerintah Suriah berusaha memperluas kontrolnya di kota-kota besar Suriah untuk menjamin keamanan partisipasi warga dalam pemilu."

 

Menurutnya, pemerintah Suriah khususnya setelah kesepakatan gencatan senjata dan damai di kota Homs unggul di bidang strategis dan semangat.

 

Analis Zionis ini juga mengakui kegagalan fatal lembaga intelijen dan spionase Israel terkait Suriah. "Krisis Suriah telah mengungkap keterbatasan intelijensi Israel, meski selama bertahun-tahun Suriah telah menjadi fokus lembaga intelijensi Israel.

Sumber-sumber pemberitaan menyebutkan tewasnya 25 orang dalam bentrokan antara militer Yaman dan kelompok Syiah al-Houthi.

 

Tasnim News (20/5) melaporkan, bentrokan terjadi di provinsi Amran dan sebanyak 25 orang tewas dalam insiden bentrokan. Namun belum ada laporan dari pihak mana korban tewas tersebut.

 

Bentrokan ini terjadi setelah dalam beberapa waktu terakhir, militer dan polisi Yaman melancarkan operasi massif dalam memberantas anasir teroris al-Qaeda di negara itu.

 

Beberapa bulan lalu, al-Houthi Yaman juga melawan kelompok-kelompok teroris Takfiri dan afiliasi al-Qaeda.

 

Namun dalam bentrokan terbaru antara militer Yaman dan al-Houthi belum ada keterangan soal penyebabnya.

Pejabat Biro Politik Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas) menyatakan bahwa kelompok Ansar Baitul Maqdis tidak ada kaitannya dengan Hamas.

 

Tasnim News melaporkan, Mahmoud al-Zahar dalam wawancaranya dengan televisi Aljazeera dari Mesir mengatakan, berdasarkan keterangan lembaga keamanan Mesir, kelompok Ansar Baitul Maqdis tidak memiliki hubungan dnegan Hamas dan tidak ada seorang pun baik di dalam dan di luar Mesir yang mampu membuktikan keterlibatan Hamas dalam berbagai insiden di Sinai.

 

Menurutnya, lembaga-lembaga intelijen Mesir mengetahui secara terperinci seluruh peristiwa di Sinai dan hingga kini tidak ada pernyataan yang dirilis berisi kecaman terhadap Hamas. "Kami tidak pernah memutus kontak dengan lembaga-lembaga intelijen Mesir," katanya.

 

Al-Zahar menegaskan, pemerintah mendatang Mesir yang akan menentukan status hubungannya dengan Hamas, dan dari pernyataan Abdel Fattah el-Sisi dapat diraba bahwa Hamas bukan kelompok teroris.

 

Ditambahkannya pula bahwa segala upaya untuk melumpuhkan Hamas sama artinya dengan dukungan terhadap rezim Zionis untuk yahudisasi Baitul Maqdis dan perusakan Masjid al-Aqsa.

 

Wilayah Gurun Sinai di Mesir dalam beberapa waktu terakhir menjadi ajang kekerasan antara pasukan keamanan dan militan bersenjata. Militansi di wilayah tersebut meningkat pasca penggulingan presiden terpilih Muhammad Morsi.

Imam Ali bin Abi Thalib as Lahir

 

Tanggal 13 Rajab 23 tahun sebelum Hijrah, Ali bin Abi Thalib, kemenakan Rasulullah, menantu, dan pemimpin kaum Muslimin sepeninggal Nabi, terlahir ke dunia. Beliau dilahirkan di dalam Ka'bah oleh ibundanya yang bernama Fathimah binti Asad. Ayah beliau adalah Abu Thalib, paman Rasulullah. Sejak kecil, Ali as telah berada dalam asuhan dan didikan Rasulullah dan dia menjadi laki-laki pertama yang menerima ajaran Islam.

 

Pada akhir tahun ke-2 Hijriah, Ali as menikahi purti Rasulullah, Fathimah az-Zahra as. Beliau selalu mendampingi Rasulullah dalam segala duka dan kesulitan dalam menyebarkan Islam dan ikut dalam semua peperangan yang dihadiri Rasululllah, kecuali dalam Perang Tabuk. Imam Ali as selain dikenal karena keberaniannya, juga amat terkenal kedermawanan dan kelembutan hatinya.

 

Beliau selalu membantu dan melindungi fakir miskin, kaum tertindas, dan anak yatim. Ketika menjadi khalifah kaum Muslimin, beliau menjalankan pemerintahan dengan sangat adil. Dalam beribadah kepada Allah, beliau dikenal sangat tekun dan khusyuk, sampai-sampai, beliau tidak merasakan ada anak panah menancap di tubuhnya pada saat sedang shalat.  Imam Ali as gugur syahid akibat dibunuh oleh musuhnya ketika beliau sedang shalat pada usia ke 63 tahun.

 

Salah satu hadis dari Imam Ali adalah, "Berperilakulah dengan baik kepada masyarakat, sehingga ketika engkau mati, mereka akan menangisimu dan ketika engkau hidup mereka akan baik kepadamu."

 

Muhammad bin Isa yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Isa Turmudzi merupakan ahli hadis dan tergolong perawi hadis Ahli Sunnah. Beliau memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa dan merupakan murid khusus Imam Bukhari. Kitab Sahih Turmudzi merupakan referensi tingkat pertama di bidang Hadis di Ahli Sunnah. Beliau wafat pada 13 Rajab 279 Hq di usia 70 tahun.

Hari ini, Selasa, 13 Mei 2014, warga Iran bersuka cita merayakan "Hari Ayah".

 

Perayaan nasional ini mengambil momentum kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib tanggal 13 Rajab.

 

Setiap tahun, warga Iran memperingati "Hari Ayah" dengan berbagai acara. Selain acara keagamaan yang digelar di masjid, di rumah masing-masing anggota keluarga berkumpul dan memberikan selamat kepada kepala keluarga mereka.

 

Istri memberikan kado kepada suami, dan anak mempersembahkan hadiah kepada ayahnya.

 

Di Iran, "Hari Ayah" termasuk hari libur nasional yang dirayakan setiap tahun.(

Menjelang putaran terbaru perundingan nuklir Iran dengan kelompok 5+1 (Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Perancis dan Jerman), delegasi Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada hari Senin (12/5) melakukan pertemuan selama tiga jam. Pertemuan Iran dan IAEA sehari menjelang dimulainya putaran keempat perundingan Iran dan kelompok 5+1 dilakukan di Wina, Austria. Pertemuan ini sesuai dengan kesepakatan 7 butir dengan IAEA dalam kerangka rencana langkah bersama, sekaligus jawaban atas beberapa pertanyaan pendahuluan IAEA demi menuntaskan sejumlah keambiguan yang ada selama ini.

 

Mark Fitzpatrick, Direktur program larangan perluasan senjata nuklir di Institut Internasional Kajian Strategis meyakini kerjasama ini dari pihak Iran dan jawaban yang diberikan dapat mengakhiri segala klaim tentang aktivitas nuklir Iran.

 

Menyusul penandatanganan nota kesepakatan sementara bulan November, Iran dan kelompok 5+1  berusaha mencapai kesepakatan puncak hingga akhir bulan Juli. Sementara perundingan nuklir sejak hari Selasa di Wina akan memasuki babak baru dan kedua pihak akan memulai menyusun kesepakatan puncak itu. Tapi bersamaan dengan dimulainya babak baru perundingan ini, Laurent Fabius, Menteri Luar Negeri Perancis menyebut perundingan program nuklir Iran sangat sulit dan Perancis tetap bersikeras dengan pendapatnya.

 

Fabius yang tengah melakukan lawatan resmi ke Amerika, pada hari Senin dalam sebuah pidato di lembaga Yahudi Amerika di Washington mengulangi kembali pendapatnya. Ia mengatakan, "Sikap kami yang ada hubungannya dengan Iran sangat transparan. Boleh bagi energi nuklir untuk tujuan damai dan sama sekali tidak dengan bom atom." Perancis pada bulan November 2013 dengan sikap provokatif semacam ini mempersulit jalur kesepakatan sementara tentang program nuklir Iran. Mencerti sikap Menteri Luar Negeri Perancis, pernyataan terbarunya juga dapat dipahami sama seperti yang lalu. Ia menekankan bahwa Paris bersikeras agar Iran melaksanakan isi kesepakatan nuklir yang telah ditandatangani bersama.

 

Sekalipun upaya mencapai kesepakatan puncak hingga 20 Juli masih tetap dimungkinkan, tapi dalam perundingan akan berlangsung sulit dan alot, terlebih lagi dengan mencermati perilaku Barat.

 

Delegasi perunding Republik Islam Iran yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zariv telah menuju Wina dan akan melakukan perundingan selama tiga hari dengan kelompok 5+1. Catherine Asthon, Penangung Jawab Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa bersama para wakilnya hadir di Kedutaan Besar Iran di Wina dalam undangan makan malam. Perundingan pendahuluan itu bermaksud untuk melakukan koordinasi terakhir sebelum dimulainya perundingan untuk menyusus draf kesepakatan puncak.

 

Mohammad Javad Zarif baru-baru ini mengatakan perundingan ini mengalami kemajuan yang tidak diprediksikan sebelumnya. Bila pihak Barat punya keinginan untuk menyelesaikan program nuklir Iran, mencapai kesepakatan puncak bukan satu hal yang sulit. Tapi sampai saat ini masih ada sebagian masalah yang belum diselesaikan dan perundingan Iran dan kelompok 5+1 di Wina dapat menjadi ujian untuk mengukur seberapa kemajuan yang telah diraih untuk mencapai kesepakatan puncak.

Menjelang putaran terbaru perundingan nuklir Iran dengan kelompok 5+1 (Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Perancis dan Jerman), delegasi Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada hari Senin (12/5) melakukan pertemuan selama tiga jam. Pertemuan Iran dan IAEA sehari menjelang dimulainya putaran keempat perundingan Iran dan kelompok 5+1 dilakukan di Wina, Austria. Pertemuan ini sesuai dengan kesepakatan 7 butir dengan IAEA dalam kerangka rencana langkah bersama, sekaligus jawaban atas beberapa pertanyaan pendahuluan IAEA demi menuntaskan sejumlah keambiguan yang ada selama ini.

 

Mark Fitzpatrick, Direktur program larangan perluasan senjata nuklir di Institut Internasional Kajian Strategis meyakini kerjasama ini dari pihak Iran dan jawaban yang diberikan dapat mengakhiri segala klaim tentang aktivitas nuklir Iran.

 

Menyusul penandatanganan nota kesepakatan sementara bulan November, Iran dan kelompok 5+1  berusaha mencapai kesepakatan puncak hingga akhir bulan Juli. Sementara perundingan nuklir sejak hari Selasa di Wina akan memasuki babak baru dan kedua pihak akan memulai menyusun kesepakatan puncak itu. Tapi bersamaan dengan dimulainya babak baru perundingan ini, Laurent Fabius, Menteri Luar Negeri Perancis menyebut perundingan program nuklir Iran sangat sulit dan Perancis tetap bersikeras dengan pendapatnya.

 

Fabius yang tengah melakukan lawatan resmi ke Amerika, pada hari Senin dalam sebuah pidato di lembaga Yahudi Amerika di Washington mengulangi kembali pendapatnya. Ia mengatakan, "Sikap kami yang ada hubungannya dengan Iran sangat transparan. Boleh bagi energi nuklir untuk tujuan damai dan sama sekali tidak dengan bom atom." Perancis pada bulan November 2013 dengan sikap provokatif semacam ini mempersulit jalur kesepakatan sementara tentang program nuklir Iran. Mencerti sikap Menteri Luar Negeri Perancis, pernyataan terbarunya juga dapat dipahami sama seperti yang lalu. Ia menekankan bahwa Paris bersikeras agar Iran melaksanakan isi kesepakatan nuklir yang telah ditandatangani bersama.

 

Sekalipun upaya mencapai kesepakatan puncak hingga 20 Juli masih tetap dimungkinkan, tapi dalam perundingan akan berlangsung sulit dan alot, terlebih lagi dengan mencermati perilaku Barat.

 

Delegasi perunding Republik Islam Iran yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zariv telah menuju Wina dan akan melakukan perundingan selama tiga hari dengan kelompok 5+1. Catherine Asthon, Penangung Jawab Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa bersama para wakilnya hadir di Kedutaan Besar Iran di Wina dalam undangan makan malam. Perundingan pendahuluan itu bermaksud untuk melakukan koordinasi terakhir sebelum dimulainya perundingan untuk menyusus draf kesepakatan puncak.

 

Mohammad Javad Zarif baru-baru ini mengatakan perundingan ini mengalami kemajuan yang tidak diprediksikan sebelumnya. Bila pihak Barat punya keinginan untuk menyelesaikan program nuklir Iran, mencapai kesepakatan puncak bukan satu hal yang sulit. Tapi sampai saat ini masih ada sebagian masalah yang belum diselesaikan dan perundingan Iran dan kelompok 5+1 di Wina dapat menjadi ujian untuk mengukur seberapa kemajuan yang telah diraih untuk mencapai kesepakatan puncak.

Normalisasi hubungan Turki dan Zionis Israel telah menjadi pembahasan terpenting di kalangan politik, media dan opini publik Turki sendiri. Surat kabar Milliyet, Turki menulis, Ahmet Davutoglu, Menteri Luar Negeri Turki dalam sebuah konferensi pers mengumumkan banyak masalah yang mengganjal hubungan Turki dan Israel selama ini telah berhasil diselesaikan dan hubungan Turki-Israel dengan segera menjadi normal kembali. Ia juga mengkonfirmasikan kemungkinan penandatanganan nota kesepakatan antara Turki dan Israel serta penentuan duta besar masing-masing.

 

Sebagaimana diketahui, menyusul serangan mematikan para komando rezim Zionis Israel terhadap kapal Mavi Marmara pada 2010 lalu yang mengakibatkan sejumlah warga Turki tewas dan luka-luka, hubungan diplomatik Turki dan Israel berada pada titik terendahnya. Sejak saat itu hingga kini, Turki mengajukan tiga syarat bila hubungan keduanya ingin kembali seperti semula; rezim Zionis Israel harus meminta maaf secara resmi terhadap Turki, membayar ganti rugi kepada keluarga korban peristiwa kapal Mavi Marmara dan yang ketiga adalah pembatalan blokade Gaza.

 

Tapi dengan mencermati sejumlah faktor regional seperti transformasi Suria dan sejumlah kesamaan kepentingan antara Turki dan Zionis Israel, upaya keduanya untuk saling mendekati sudah dapat diprediksi. Zionis Israel selama ini berusaha untuk menghancurkan lingkaran muqawama dan harapan Turki untuk "menghapus" Bashar Assad dari kekuasaan mungkin merupakan dua faktor terpenting yang membuat Turki dan Zionis Israel menjadi semakin dekat.

 

Terlebih lagi ketika faktor ini semakin diperkuat oleh Amerika sebagai kekuatan transnasional yang membutuhkan partisipasi aktif sekutu regionalnya seperti Zionis Israel dan Turki dalam kancah politik Timur Tengah. Pemerintah Washington berkali-kali mengirim Menteri Luar Negeri John Kerry ke Turki dan Zionis Israel untuk mengingatkan peran mereka ini.

 

Selain itu, Amerika berharap perbaikan hubungan Turki dan rezim Zionis Israel akan menjadi awal bagi upaya menghancurkan isolasi politik terhadap rezim ini di tingkat regional, khususnya opini umat Islam. Rezim Zionis Israel sendiri menginginkan perbaikan hubungan dengan Turki dengan melihat pengaruh strategis Turki di kawasan dan pada saat yang sama, Turki juga membutuhkan dukungan finansial dan politik warga Yahudi dan pengaruh lobi-lobi Yahudi di lembaga-lembaga politik, keuangan dan perdagangan internasional.

 

Tapi masih ada faktor psikologi yang menjadi penghalang upaya pemerintah Ankara untuk memperbaiki hubungannya dengan rezim Zionis Israel. Faktor adalah kehendak opini publik dan masyarakat muslim Turki yang masih bersikeras pada satu syarat yang belum dipenuhi, yaitu membatalkan blokade Gaza. Hingga saat ini, pemerintah Ankara dengan syarat ini berusaha meraih posisi lebih tinggi dari kaum Muslimin Timur Tengah. Sekalipun sejak pernyataan Menlu Davutoglu, media-media Turki meragukan pemerintahnya akan tetap pada pendiriannya.

Ghazanfar Roknabadi, duta besar Republik Islam Iran untuk Beirut menekankan dukungan Tehran terhadap stabilitas dan keamanan Lebanon.

 

Menurut laporan IRNA, Roknabadi Jumat (9/5) saat bertemu dengan Nabih Berri, ketua parlemen Lebanon di Beirut menandaskan, dukungan terhadap stabilitas keamanan dan solidaritas nasional di negara-negara regional termasuk Lebanon merupakan sikap tegas dan permanen kebijakan luar negeri Republik Islam Iran.

 

Berri dalam kesempatan tersebut menilai pengokohan kesepahaman dan meningkatkan kerjasama antar negara kawasan khususnya dalam kondisi saat ini adalah hal penting dan menguntungkan.

 

Berri dan Roknabadi dalam pertemuan ini juga membicarakan kerjasama antarparlemen Iran dan Lebanon serta negara-negara kawasan khususnya dalam koridor kerjasama antarparlemen Asia dan parlemen negara anggota OKI.

Para pengacara dan penasehat hukum Iran sedang menguji kanal-kanal untuk melawan sanksi Barat terhadap Republik Islam, demikian kata seorang Wakil Presiden Iran.

 

Dalam wawancara pada Jumat (9/5), Wakil Presiden Iran urusan hukum dan parlemen, Elham Aminzadeh menyinggung sanksi "keji" Barat terhadap Tehran dan mengatakan, "Sedang dipertimbangkan solusi hukum untuk melawan sanksi yang diberlakukan terhadap Republik Islam."

 

Pemerintah Presiden Hassan Rouhani telah menggelar pertemuan dengan akademisi dari seluruh universitas Iran, para pengacara internasional dan penasehat hukum dari Bank Sentral, Organisasi Energi Atom Iran,dan kementerian terkait dalam hal ini.

 

Dalam pertemuan itu, para pakar hukum mengajukan berbagai solusi untuk meningkatkan ekonomi dan menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan akibat sanksi, kata Aminzadeh seraya menambahkan bahwa konsultasi akan berlanjut dalam kerangka kerja komite ahli.

 

Awal tahun 2012, Amerika Serikat dan Uni Eropa memberlakukan sejumlah sanksi baru terhadap sektor minyak dan finansial Iran dalam upaya mencegah negara-negara dunia membeli minyak atau bertransaksi dengan Bank Sentral Republik Islam.

 

Sanksi tersebut berdasarkan tuduhan bahwa Iran sedang mengacu tujuan non-sipil dalam program energi nuklirnya. Republik Islam menentang tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai termasuk untuk memproduksi listrik dan obat-obatan.