Presiden Republik Islam Iran mengatakan, perilisan vonis Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Amerika merupakan prestasi lain bagi Republik Islam Iran.

Menurut laporan IRIB, Hassan Rouhani Kamis (4/2/2021) menambahkan, meski Amerika memiliki ribuan pakar di perang politik ini, namun Kami dengan diplomat yang terbatas terjun ke perang ini dan menang.

"Sebelumnya di pengaduan Iran atas sanksi Amerika, ICJ meski ada serangan dari ribuan pengacara AS, tetap memihak Iran bahwa Washington harus segera mencabut seluruh sanksi yang berkaitan dengan kemanusiaan, tapi AS dengan sikapnya yang tidak menjalankan keputusan ini telah melakukan kejahatan baru," ungkap Rouhani.

Rouhani menambahkan, "Di fase ini Amerika berusaha membuktikan bahwa pengadilan tidak dapat menyelidiki pengaduan Iran, namun kemarin pengadilan ini merilis voting anti Amerika, dan ini sebuah prestasi hukum besar bagi Republik Islam serta menunjukkan bahwa bangsa kita dan pemuda terpelajar kami meraih prestasi diplomatik dan hukum."

Jubir Kemenlu Iran Rabu (3/2/2021) mengkonfirmasi voting suara ICJ di berkas pelanggaran pakta persahabatan 1955 (The Treaty of Amity) di Den Haag dan mengatakan, ICJ seraya menolak keberatan AS, menilai dirinya layak untuk menyelidiki gugatan Amerika terhadap pemerintah Amerika dan dengan demikian kasus tersebut akan masuk ke proses substantif.

Presiden Republik Islam Iran mengatakan, perilisan vonis Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Amerika merupakan prestasi lain bagi Republik Islam Iran.

Menurut laporan IRIB, Hassan Rouhani Kamis (4/2/2021) menambahkan, meski Amerika memiliki ribuan pakar di perang politik ini, namun Kami dengan diplomat yang terbatas terjun ke perang ini dan menang.

"Sebelumnya di pengaduan Iran atas sanksi Amerika, ICJ meski ada serangan dari ribuan pengacara AS, tetap memihak Iran bahwa Washington harus segera mencabut seluruh sanksi yang berkaitan dengan kemanusiaan, tapi AS dengan sikapnya yang tidak menjalankan keputusan ini telah melakukan kejahatan baru," ungkap Rouhani.

Rouhani menambahkan, "Di fase ini Amerika berusaha membuktikan bahwa pengadilan tidak dapat menyelidiki pengaduan Iran, namun kemarin pengadilan ini merilis voting anti Amerika, dan ini sebuah prestasi hukum besar bagi Republik Islam serta menunjukkan bahwa bangsa kita dan pemuda terpelajar kami meraih prestasi diplomatik dan hukum."

Jubir Kemenlu Iran Rabu (3/2/2021) mengkonfirmasi voting suara ICJ di berkas pelanggaran pakta persahabatan 1955 (The Treaty of Amity) di Den Haag dan mengatakan, ICJ seraya menolak keberatan AS, menilai dirinya layak untuk menyelidiki gugatan Amerika terhadap pemerintah Amerika dan dengan demikian kasus tersebut akan masuk ke proses substantif.

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran di sidang menhan negara-negara anggota Samudera Hindia mengatakan, AS dan Israel setiap mendapat kesempatan memanfaatkan terorisme sebagai alat untuk menebarkan pengaruhnya.

Amir Hatami Kamis (4/2/2021) menambahkan, peristiwa pahit dekade terakhir teladan dan model yang disebarkan berbagai kekuatan hanya menghasilkan kekerasan, radikalisme, sengketa perbatasan, perang, instabilitas dan kehancuran.

"Keluar secara sepihak dari perjanjian internasional, keluar dari pakta keamanan, menyerang PBB dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan alasan tidak berkoordinasi dengan mereka serta keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran, merupakan contoh penting yang membuat ketidakpercayaan kepada kekuatan besar dan komitmennya," papar Hatami.

Menhan Iran seraya mengisyaratkan teror pengecut terhadap pahlawan nasional dan internasional dalam melawan terorisme, Syahid Qasem Soleimani, Abu Mahdi dan Mohsen Fakhrizadeh, mengatakan, "Pendiri terorisme negara menunjukkan bukan saja tidak dapat dipercaya, tapi mereka juga mengkhianati cita-cita tinggi kemanusiaan seperti perang melawan terorisme dan menyelamatkan rakyat tertindas."

Seraya menyinggung bahwa Republik Islam Iran menolak militerasi kawasan dan khawatir atas perlombaan senjata serta penimbunan senjata dan berubahnya kawasan menjadi arsenal senjata nuklir, Hatami mengungkapkan, Samudera Hindia memiliki potensi tinggi untuk membuat dunia aman, serta dapat dijadikan sebagai kawasan teladan bagi dunia. 

Kemajuan Republik Islam Iran dalam pertahanan dan persenjataan, terutama dalam pengembangan pesawat tanpa awak tak dapat dipungkiri.

Iran sekarang adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki tren yang berkembang dalam desain, pengembangan dan konstruksi berbagai jenis drone.

Perkembangan tersebut sangat penting mengingat meningkatnya peran drone di berbagai wilayah pertempuran darat, udara dan laut, serta di banyak wilayah sipil.

Drone Shahed-129 (saksi) dapat dianggap sebagai salah satu model terpenting dan pencapaian pertahanan Angkatan Bersenjata Iran dalam beberapa tahun terakhir.

Shahed-129 adalah pesawat tanpa awak dan bersenjata (UCAV) bermesin tunggal ketinggian menengah bermesin tunggal Iran yang dirancang oleh Shahed Aviation Industries untuk Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Drone ini telah membuktikan posisi Iran di antara negara-negara yang memiliki teknologi ini lebih dari sebelumnya. Pesawat tanpa awak modern tersebut adalah hasil dari upaya bertahun-tahun oleh semua elit muda dari perusahaan berbasis pengetahuan di negara tersebut dan Angkatan Udara IRGC.

Shahed-129 adalah salah satu drone terbaik yang pernah dibuat di Iran. Drone ini mirip dengan drone WK450 buatan Prancis dan model awalnya diterbangkan pada Maret 2012 di Bandara Badr di Isfahan.

Prototipe berikutnya, yang tidak seperti model pertama, dilengkapi dengan Retractable Landing Gear, terbang pada Juni 2012. Prototipe pertama Shahed-129, dilengkapi dengan roda pendaratan tetap dan tidak mampu membawa senjata, melakukan penerbangan operasional pertamanya pada 3 Juli 2012, selama manuver Payambar-e Azam (Nabi Agung) SAW) ke-7.

Drone terbang di atas area latihan dan lokasi peluncuran rudal di Kavir Lut dan mengirim video langsung peluncuran rudal balistik ke pusat komando.

Pada Pekan Pertahanan Suci tahun itu, sebuah program televisi menyiarkan pencapaian militer Iran dengan klip pendek penerbangan Shahed-129 namun tidak menyebutkan nama drone dan detailnya.

Setahun kemudian, pada Oktober 2013, Mayor Jenderal Jafari, Komandan IRGC saat itu, secara resmi meluncurkan Drone Shahed-129 UAV dan memesan produksi massal.

Beberapa waktu kemudian, Brigjen Amir Ali Hajizadeh, Komandan Pasukan Dirgantara IRGC, mengumumkan spesifikasi drone tersebut dalam sebuah program televisi.

Shahed-129 merupakan drone pengintai dan tempur yang memiliki panjang 8 meter, tinggi 3,1 meter, dan lebar sayap 16 meter. Drone terbuat dari bahan komposit dan struktur aluminium.

Mesin Shahed 129 yang disebut Rotax 914 (adalah turbo bermuatan turbo, empat langkah, empat silinder, mesin pesawat berlawanan horizontal dengan silinder berpendingin udara dan kepala silinder berpendingin air) dan mampu membawa empat rudal pintar Sadid-345 seberat total 400 kg.

Pakar industri penerbangan Shahed telah merancang dan membangun prototipe rudal Sadid-361 yang dapat digunakan melawan target darat. Bom pintar tanpa roket bermesin ini diberi nama Sadid-341.

Setelah stabilisator sirip dipasang di sisinya, Sadid-345 menjadi senjata utama Shahed-129. Mesin drone dirancang dengan tiga bilah dan kemudinya dirancang dalam bentuk V.

Retractable Landing Gear Shahed-129 dibuat oleh Iran Electronics Industries dan kamera pengintai serta penargetannya dibuat oleh industri optik Iran yang disebut Eagle-6.

Model baru Shahed-129 diluncurkan setelah model awal, dengan satu perbedaan utama adalah bahwa sistem navigasi satelit telah ditambahkan. Menurut Hajizadeh, kemampuan ini ditambahkan pada awal 2015. Model ini sepenuhnya dapat dikenali dengan paruh berbentuk kubah dan memiliki ukuran, bentuk, dan peran yang mirip dengan MQ-1 Predator Amerika.

Penambahan kemampuan navigasi satelit memungkinkan peningkatan jangkauan operasional drone tanpa perlu menambah jumlah stasiun darat. Pada 7 Desember 2019, model Angkatan Laut Shahed-129 bernama Simorgh diresmikan di hadapan Wakil Kepala Angkatan Darat untuk Koordinasi, Laksamana Muda Habibollah Sayyari, dan Panglima Angkatan Laut Laksamana Hossein Khanzadi di Konarak.

Fitur lain dari Shahed-129 termasuk penargetan akurat dengan radius 1700 km, penerbangan 25.000 kaki (7620 m), durasi penerbangan 24 jam dengan pengisian bahan bakar dan biaya misi yang sangat rendah, serta kemampuan untuk mendarat di semua bandara.

Tipe ini dirancang sedemikian rupa sehingga semua jenis peralatan dapat dipasang di atasnya dan juga dapat digunakan secara efektif dalam mengendalikan lalu lintas jalan raya, dan sumber daya alam. Drone Shahed-129 dapat diterbangkan dari jalan dan pada saat yang sama dapat dikendalikan dari pusat kendali sebesar kabin trailer.

Kontrol dan panduan Shahed-129 dilakukan dari jarak jauh oleh pusat kendali darat. Sistem optik drone memiliki kemampuan untuk mendeteksi sekitar 211 km target pada malam, siang, dan semua kondisi cuaca dan mengirim foto yang jelas ke pusat.

Misi yang ditentukan untuk drone Shahed-129 termasuk pengintaian operasional, penghancuran posisi musuh dan memotret posisi dan mengirimnya ke pusat komando untuk keputusan akhir.

Shahed-129 juga dapat digunakan untuk melawan teroris dan penyelundup, pengintaian di perbatasan darat dan laut, urusan lingkungan, pemetaan, dan foto udara. 

Komandan pasukan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan, musuh tidak mentolerir kemajuan bangsa Iran.

Mayjen. Hossein Salami Kamis (4/2/2021) menambahkan, musuh khawatir munculnya harapan di hati rakyat dan ingin membuat rakyat kita lelah serta putus asa.

"Musuh Iran tidak menghendaki Iran yang kuat, maju, makmur dan Iran beriman, tapi mereka menghendaki Iran yang bergantung dan tunduk. Namun kita akan terusmelawan dan membangun negara kita sendiri," papar Salami.

Komandan IRGC seraya mengisyaratkan bahwa kemajuan Iran paling menakjubkan diraih di era sanksi, mengatakan, pencabutan sanksi dan membangun negara yang makmur lebih penting dari perang melawan musuh, dan oleh karena itu, pembangunan di negara ini tidak boleh terhenti.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato perdananya di gedung kementerian luar negeri baru-baru ini berbicara mengenai kebijakan luar negeri negaranya. Dia mengabarkan kembalinya AS kepada jalur diplomasi.

Biden mengatakan, AS kembali lagi dan kami akan melawan sistem otoriter. Dia kemudian membahas berbagai masalah kebijakan luar negeri, dari perubahan iklim dan perang Yaman hingga kudeta di Myanmar serta hubungan dengan Rusia, China, dan Eropa.

Karena pemerintahan Biden baru berjalan kurang lebih dua minggu, maka tidak mungkin untuk menilai dan menghakimi kebijakan luar negeri pemerintahannya. Namun, dengan melihat sejarah diplomasi AS selama setidaknya setengah abad terakhir, jelas bahwa kebijakan luar negeri negara ini  mengikuti seperangkat prinsip dan kerangka kerja tetap yang tidak berubah meski pemerintahannya berubah.

Di antara prinsip-prinsip yang dimaksud adalah mempertahankan hegemoni atas sistem internasional, mengamankan kepentingan ekonomi perusahaan-perusahan AS, mempromosikan nilai-nilai Amerika, mendukung pemerintah-pemerintah sekutu, bersaing dengan negara-negara rival, dan berperang melawan pemerintahan-pemerintahan yang tidak sejalan dengan AS.

Penggunaan diplomasi dan perang secara bersamaan adalah prinsip lain dari kebijakan luar negeri pemerintah AS. Perbandingan dua pemerintahan Barack Obama dari Partai Demoktrat dan Donald Trump dari Partai Republik menunjukkan bahwa selama pemerintahan Obama, metode perang tidak ditinggalkan, dan selama kehadiran Trump di Gedung Putih, diplomasi juga tidak terpinggirkan. Oleh karena itu, pernyataan Biden bahwa "Amerika telah kembali ke diplomasi" tidak berarti bahwa pemerintahan AS saat ini telah meninggalkan metode perang.

Pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa presiden-presiden AS membuat janji yang menarik pada hari-hari pertama pemerintahan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka melupakannya atau sistem dan struktural mencegah mereka untuk memenuhi janji-janji itu.

Contoh utama adalah janji Obama pada hari pertama dia menjabat sebagai Presiden AS untuk menutup penjara Guantanamo dalam waktu satu tahun. Tetapi ketika Obama meninggalkan Gedung Putih setelah delapan tahun berkuasa, penjara itu masih terbuka. Trump juga telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri perang AS yang tak ada habisnya dan bahkan menandatangani dekrit untuk menarik pasukan AS dari Suriah dan Afghanistan. Namun janji tersebut belum dipenuhi hingga pemerintahannya berakhir.

Sekarang giliran Biden membuat janji dalam kebijakan luar negerinya, di mana di antara janji itu adalah janji untuk memperkuat kerja sama diplomatik dengan sekutu, keras terhadap rival dan musuh, dan mengupayakan perubahan di berbagai bidang seperti kebijakan terkait Arab Saudi dan Yaman. Namun, karena kompleksitas sistem internasional dan berkurangnya kemampuan nasional AS untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain, pencapaian tujuan-tujuan tersebut selama empat tahun kepresidenan AS, jauh dari harapan.

Bonnie Kristian dalam The Washington Examiner menulis, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken yakin AS harus mempertahankan peran kepemimpinannya dalam berbagai masalah internasional. Ini, lanjutnya, adalah kesalahan strategis mendasar yang telah menyebabkan kegagalan kebijakan luar negeri selama beberapa dekade. Pandangan ini bermula dari kesombongan atas kemampuan dan keterbatasan kekuatan AS. (

Harian rezim Zionis, Hayom mengklaim dalam artikelnya pada hari Kamis, 14 Januari 2021 bahwa militer Israel sedang menyusun rencana untuk menyerang program nuklir Iran jika Amerika Serikat bergabung kembali ke perjanjian nuklir JCPOA.

Seorang sekutu perdana menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu telah mengancam bahwa Israel dapat menyerang program nuklir Iran jika AS bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir internasional JCPOA.

Menteri Kerja Sama Regional rezim Zionis Tzachi Hanegbi baru-baru ini mengatakan, pemerintahan Presiden terpilih AS Joe Biden tidak boleh "memenuhi tuntutan" Iran dan memperingatkan bahwa Israel tidak akan mentolerir program rudal nuklir dan balistik Iran.

"Jika pemerintah AS bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir -dan itu tampaknya menjadi kebijakan yang dinyatakan saat ini- hasil praktisnya adalah bahwa Israel akan kembali sendirian melawan Iran, yang pada akhir kesepakatan akan menerima lampu hijau dari dunia, termasuk AS, untuk melanjutkan program senjata nuklirnya," kata Hanegbi dalam wawancara dengan jaringan berita Israel, Kan, seperti dilansir Press TV.

Ini, lanjutnya, tentu saja kami tidak akan mengizinkan; kami sudah dua kali melakukan apa yang perlu dilakukan, pada tahun 1981 melawan program nuklir Irak dan pada tahun 2007 melawan program nuklir Suriah.

Hanegbi lebih lanjut memperingatkan pemerintahan Biden yang akan datang agar tidak mengizinkan Iran melanjutkan program rudal nuklir dan balistiknya.

Dia mengatakan, yang paling penting adalah meyakinkan pemerintahan Amerika yang akan datang untuk tidak mengulangi kesalahan pemerintahan Obama.

Selama beberapa tahun terakhir, Israel telah berulang kali mengancam untuk melancarkan serangan militer terhadap fasilitas nuklir dan militer di Iran guna menghambat pertahanan dan pencapaian ilmiah negara ini.

Iran menyebut ancaman itu sebagai gertakan, namun juga memperingatkan bahwa setiap serangan akan menjadi yang pertama dan terakhir bagi Israel.

Menteri Luar Negeri Qatar meminta negara-negara Arab kawasan Teluk Persia untuk berunding dengan Republik Islam Iran.

"Pemerintah Doha sejak lama menghendaki digelarnya perundingan antar pemimpin negara-negara Arab Teluk Persia dan Republik Islam Iran, dan Qatar ingin menyaksikan kesepakatan ini," papar Sheikh Mohammad bin Abdulrahman Al Thani seperti dilaporkan IRNA Selasa (19/1/2021).

Menlu Qatar terkait tensi Doha dan Abu Dhabi mengatakan, sampai saat ini masih ada solusi untuk menyelesaikan friksi dengan Uni Emirat Arab (UEA).

Qatar baru-baru ini menyelesaikan friksi diplomatiknya dengan Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir yang berlangsung selama tiga tahun. 

Seorang anggota dewan legislatif Palestina menyebut rencana baru rezim Zionis untuk membangun permukiman ilegal di wilayah pendudukan sebagai kejahatan perang baru Israel.

Kantor berita Wafa hari Selasa (19/1/2021) melaporkan, Mohammad Shahab mengatakan bahwa perluasan permukiman Zionis bertentangan dengan resolusi internasional dan menunjukkan lebih banyak penjarahan atas tanah Palestina.

Rezim Zionis baru-baru ini menyiapkan rencana baru untuk perluasan pemukiman Zionis di Tepi Barat dan Baitul Maqdis.

Rencananya, lebih dari 8.000 unit permukiman baru Zionis akan dibangun di Tepi Barat. Rezim Zionis juga berencana untuk membangun apartemen, kawasan industri dan komersial, serta fasilitas rekreasi di Baitul Maqdis yang didudukinya.

Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB no.2334, aktivitas pemukiman Israel dinyatakan ilegal. Tapi, Israel mengabaikannya dengan tetap melanjutkan penghancuran rumah-rumah Palestina dan membangun pemukiman baru Zionis.

Komisi Pemilihan Umum Irak meminta penyelenggaraan pemilu parlemen negara itu ditangguhkan hingga empat bulan dari waktu yang sudah disepakati.

Rencananya pemilu parlemen Irak akan digelar pada 6 Juni 2021, dan sampai saat ini pemerintah Baghdad masih belum mengeluarkan keputusan final terkait rencana penundaan pemilu parlemen oleh KPU negara itu.

Sementara kelompok-kelompok politik di Irak juga belum mencapai kata sepakat soal penundaan atau pelaksanaan pemilu parlemen pada 6 Juni 2021. Akan tetapi aliansi Al Fath menolak usul penangguhan pemilu parlemen hingga Oktober 2021.

Alasannya, penundaan pemilu parlemen bertentangan dengan kesepakatan yang sudah dicapai pemerintah Irak dengan fraksi-fraksi parlemen yaitu penyelenggaraan pemilu parlemen dini setahun setelah pembentukan kabinet. Kenyataannya, salah satu syarat yang diterima oleh Mustafa Al Kadhimi saat sidang tanya-jawab di Parlemen adalah menyelenggarakan pemilu parlemen dini setahun pasca terbentuknya kabinet.

Ketua aliansi Al Hal poros Ahlu Sunnah Irak, Mohammed Al Hablousi yang juga Ketua Parlemen menentang penangguhan pemilu parlemen. Aliansi Al Hal beralasan pemerintah mengabaikan kesepakatan yang dicapai dengan fraksi-fraksi politik, ia khawatir pemilu tidak akan terlaksana sekalipun diundur hingga Oktober 2021.

Pada kenyataannya, aliansi pimpinan Mohammed Al Hablousi secara implisit mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak punya itikad untuk menyelenggarakan pemilu parlemen dini.

Di sisi lain Gerakan Sadr Irak tidak menunjukkan sikap yang jelas terkait isu penundaan pemilu parlemen ini, dan Gerakan Hikmah pimpinan Ammar Hakim menyetujui penangguhan pemilu parlemen Irak.

Ada dua alasan mengapa Gerakan Hikmah menyetujui penangguhan pemilu parlemen Irak. Pertama, sepertinya Ammar Hakim dan kelompoknya akan berkoalisi dengan Mustafa Al Kadhimi dan sekutunya di pemilu parlemen mendatang. 

Maka dari itu sekarang ia menyetujui usul penangguhan yang disampaikan KPU Irak. Alasan kedua, Gerakan Hikmah percaya dalam setahun terakhir terbentuk sejumlah kelompok politik baru. Tidak banyak waktu untuk mengenal kelompok-kelompok baru tersebut, maka dari itu penundaan pemilu parlemen dapat menjadi peluang untuk mengenal mereka.

Poin yang sangat penting adalah kelompok-kelompok politik Irak sampai saat ini tidak menunjukkan sikap transparan terkait penundaan pemilu parlemen. Beberapa kelompok politik asli Ahlu Sunnah tidak berkomentar soal ini.

Oleh karena itu meski KPU Irak meminta penundaan pemilu parlemen hingga 4 bulan dari waktu yang disepakati, namun belum juga dicapai kata sepakat. Pertanyaannya mengapa arus transformasi yang ada menunjukkan kemungkinan pemerintah Irak menerima usul KPU tersebut ?

Pertama, dari sisi finansial dan teknis, penyelenggaraan pemilu parlemen Irak pada Juni 2021 sulit, pasalnya Irak sedang berhadapan dengan banyak masalah keuangan, masalah-masalah itu dalam beberapa hari terakhir kembali memicu demonstrasi anti-pemerintah.

Kedua, KPU Irak mengatakan, dengan memperhatikan berakhirnya batas waktu yang sudah ditetapkan untuk pendaftaran aliansi politik, hanya sedikit dari mereka yang mendaftar. Perpanjangan batas waktu pendaftaran bagi koalisi politik Irak yang akan berpartisipasi dalam pemilu parlemen mempengaruhi proses lain.

Berpijak pada alasan ini beberapa tokoh politik Irak percaya pemerintah Baghdad tidak punya itikad untuk menyelenggarakan pemilu parlemen. Salah satu anggota koalisi Al Fath, Mohammed Al Baldawi mengatakan pemerintah sama sekali tidak mengambil langkah supaya KPU Irak bisa menyelenggarakan pemilu parlemen pada Juni 2021.

Di dalam Parlemen Irak sendiri, ada beberapa kelompok yang menentang pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilu pada Juni 2021 mendatang.