Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak dan tuntutan manusia yang paling penting dan berharga, tetapi jika tidak didefinisikan dengan tepat, hal itu dapat disalahpahami dan disalahgunakan dengan biaya mahal.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan pengetahuan yang benar tentang kebebasan berekspresi dan menjelaskan prinsip serta batasannya. Sementara itu, Barat berusaha membenarkan penghinaannya dengan mengadopsi kebijakan demokrasi liberal dan menghina kesucian lebih dari satu miliar Muslim di seluruh dunia.

Di artikel ini kami akan berusaha menjelaskan penggunaan keliru kebebasan berekspresi menurut kaca mata Barat dengan mengkaji pesan dan surat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei kepada pemuda Prancis.

Kami juga akan berusaha membuktikan bahwa pemerintah Prancis dengan sikap permusuhannya terhadap Islam dan melecehkan kesucian pengikut agama Samawi ini, telah menginjak-injak moral kemanusiaan terkecil dan tidak menjaga penghormatan terhadap warga serta HAM.

Meskipun masalah penyusunan "Piagam Hak Asasi Manusia" seolah-olah dikembangkan untuk menghormati hak asasi manusia individu, saat ini, sayangnya, masalah ini (yaitu hak asasi manusia) menjadi dalih untuk memperluas kepentingan tidak sah dari kekuatan imperialis dunia sebelum membela hak asasi manusia yang fundamental. Itu adalah dominasi dunia dan alat yang digunakan oleh Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap negara-negara yang melawan mereka.

Dalam pandangan mereka, negara-negara yang secara intelektual, ekonomi dan politik tidak tunduk pada Barat dan tidak mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kepentingan mereka dianggap musuh. Karena zaman sekarang adalah masa perang lunak, pemerintah-pemerintah ini berusaha untuk menghilangkan sayap kanan dan lawan yang adil melalui pembenaran yang tidak masuk akal seperti pembelaan hak asasi manusia, demokrasi, dan perang melawan terorisme, yang dilegitimasi dalam opini publik dunia. Mereka memasuki medan perang dan dengan demikian menghancurkan prestise dan identitas lawan mereka.

Pesan dari pemimpin yang bijak, Ayatullah Khamenei, kepada pemuda Prancis, adalah untuk membangkitkan kesadaran dan mencerahkan pemuda negara ini dan pemuda Barat lainnya. Oleh karena itu, dia menasihati pemuda: "Tanyakan presiden Anda: Mengapa dia mendukung penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw dan menganggapnya sebagai kebebasan berbicara?" Apakah kebebasan berbicara berarti merusak nama dan penghinaan terhadap pribadi yang suci? "Bukankah ini tindakan bodoh, dan penghinaan terhadap hati nurani bangsa yang memilihnya sebagai presiden?"

Hal yang menarik adalah bahwa Prancis, yang menganggap dirinya sebagai tempat lahirnya kebebasan dan demokrasi, setelah perilisan pesan Pemimpin Tertinggi Revolusi ini kepada pemuda Prancis, Paris memblokir akun instagram yang dikaitkan dengan kepemimpinan Republik Islam Iran ! Bagaimana mungkin pemerintah ini telah menetapkan batasan untuk apa yang dianggap merugikan mereka, tetapi tidak mempertimbangkan kerangka kerja bagi hal-hal yang  menodai kesucian agama lain?

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu jenis kebebasan hukum yang diperhatikan dalam kumpulan hak asasi manusia. Tidak ada pembenaran untuk menghina atau mengejek pendapat lain dalam definisi "kebebasan berekspresi" dalam instrumen internasional. Kebebasan berekspresi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hak lain. Melukai perasaan dan keyakinan lebih dari satu miliar Muslim di dunia dengan dalih kebebasan berekspresi tidak hanya tidak dapat diterima oleh logika dan penalaran apa pun, tetapi juga bertentangan dengan dokumen, konvensi, dan perjanjian yang sama yang memperkenalkan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia.

Misalnya, butir 3 Pasal 19 Kovensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, pada tahun 1966, secara eksplisit menyatakan bahwa kebebasan berekspresi mensyaratkan hak dan tanggung jawab tertentu, tunduk pada pembatasan tertentu, termasuk penghormatan terhadap hak atau martabat orang lain dan hal-hal seperti pemeliharaan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Butir 1 pasal 14 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, tahun 1969, melindungi hak-hak individu yang dirugikan oleh media hukum melalui pernyataan atau pendapat yang tidak akurat atau menyinggung yang diterbitkan oleh media hukum. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa juga telah memutuskan dalam beberapa kasus bahwa penghinaan terhadap agama, termasuk Islam, tidak termasuk definisi kebebasan berekspresi.

Selalu ada pelanggaran yang jelas atas klaim hak asasi manusia Prancis. "Hukum Larangan Hijab" di Prancis, yang disahkan pada tahun 2004, dimaksudkan untuk membatasi sejumlah komunitas Muslim Prancis. Di bawah hukum, Muslim di Prancis, komunitas Muslim terbesar di Eropa dengan 6 juta jiwa, dilarang mengenakan jilbab di sekolah dan tempat umum.

Dan karena sifat sekuler struktur politik di Prancis, minoritas agama, seperti Muslim, dan etnis dan ras minoritas, seperti Arab dan kulit hitam, tidak diakui dan tidak hanya dicabut kursi di parlemen dan badan pembuat keputusan lainnya. Mereka menjadi sasaran kekerasan rasis dan ekstrimis dan bahkan secara terbuka dipermalukan oleh pejabat tinggi pemerintah melalui media publik. Kelompok sosial besar ini telah terpinggirkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak diwakili oleh partai politik, kelompok atau faksi mana pun di Prancis, dan mereka tidak mendapat dukungan dari kekuatan politik atau intelektual besar mana pun.

Sikap Prancis dalam mendukung tabloid "Charlie Hebdo" dan secara terbuka menghina Nabi Muhammad (SAW), juga menunjukkan bahwa Islamofobia di Prancis tidak terbatas pada hijab dan kebijakan pemerintah serta media di negara ini selalu ditujukan untuk menciptakan atmosfer kebencian terhadap Muslim. Seperti serangan terhadap masjid dan Muslim jarang diekspos. Misalnya, pada 18 Oktober 2020, ketika dua wanita Muslim ditikam oleh seorang rasis di dekat Menara Eiffel, peristiwa itu tidak diberitakan secara luas di media Prancis. Serangan terhadap masjid-masjid Bordeaux dan Beziers juga mendapat sedikit sorotan.

Prancis, yang memandang dirinya sebagai tempat lahir kebebasan dan membenarkan penghinaan terhadap kesucian agama dengan kata kebebasan berekspresi, meminggirkan mereka yang mengkritik kebijakan kebencian pemerintah. Misalnya, Nicolas Caden, direktur Komisi Pengawasan Sekularisme di Prancis, yang mengkritik perlakuan pemerintah baru-baru ini terhadap Muslim, mendapat tanggapan tajam dari pejabat pemerintah, dengan beberapa yang menyerukan pengunduran dirinya.

Setiap tindakan teroris yang terjadi terhadap negara dan bangsa manapun di manapun di dunia, yang memicu ketidakamanan dan krisis dan menciptakan alasan untuk menyalahgunakan situasi saat ini terhadap dunia Islam, harus dikutuk. Pemerintah Prancis harus menyadari bahwa penghinaan yang mereka lakukan terhadap kesucian masyarakat Islam, terlepas dari moralitas manusia, tidak kurang dari tindakan teroris ekstremis lainnya! Menghina nilai-nilai agama ketuhanan sama terkutuknya dengan perilaku para teroris. Pada dasarnya, kekerasan dan agresi terhadap orang lain dikutuk dan tidak ada agama Ilahi yang membenarkannya.

Tidak diragukan lagi, tanggung jawab utama untuk situasi saat ini terletak pada pihak berwenang, yang alih-alih berusaha menenangkan umat Islam dan mencegah tindakan sia-sia publikasi seperti Charlie Hebdo, bersikeras pada posisi bermusuhan mereka dan memprovokasi perasaan Muslim. Tindakan ini akan berdampak negatif pada ekonomi negara, karena telah terjadi protes dan boikot rakyat yang meluas terhadap barang-barang negara ini. Tagar "Embargo barang Prancis" telah menjadi tren pertama di negara-negara Arab setelah pernyataan presiden Prancis, setelah itu barang Prancis telah diboikot di banyak toko di negara-negara Arab, termasuk Kuwait, Qatar, Yordania, Irak, dll.

Gerakan boikot produk Prancis
Dengan demikian di atmosfer Islamofobia dibenarkan dengan alasan kebebasan berekspresi dan emosi Muslim diprovokasi, pemerintah negara ini justru merugikan diri sendiri. Mereka harus mencatat bahwa di antara perpecahan ini, ada ekstremis yang untuk melaksanakan tujuan politik mereka menjelang pemilu tahun depan, memancing di perairan berlumpur dan memicu perselisihan ini dan memanfaatkannya. Dengan demikian, kohesi sosial dan perdamaian sipil negara akan berkurang dari hari ke hari dan masyarakat akan bergerak menuju ketegangan agama, kekerasan dan perpecahan.

Kesimpulannya adalah negara-negara Barat dengan kedok demokrasi senantisa berbicara mengenai penghormatan terhadap keyakinan dan ideologi individu, namun mereka bungkam ketika ideologi dan keyakinan lebih dari dua miliar Muslim di seluruh dunia dilukai.

Kebebasan berekpresi tak diragukan lagi bukan berarti kebebasan menghina dan menghancurkan nilai-nilai moral. Jika demikian, lantas mengapa petinggi Prancis memerintahkan penutupan tabloid ini karena menghina nilai-nilai nasional Prancis dan melecehkan pribadi presiden???

Ayatullah Khamenei baru-baru ini mengajukan pertanyaan kepada kaum muda Prancis, mengapa meragukan Holocaust dianggap sebagai suatu kejahatan dan pelakunya bisa diseret ke penjara, tetapi menghina Nabi diperbolehkan?

Penerbitan karikatur yang kurang ajar dan menghina Nabi Muhammad Saw oleh majalah Prancis Charlie Hebdo telah lama memprovokasi kemarahan dan protes dari hampir dua miliar Muslim di seluruh dunia.

Kemarahan tersebut meningkat sejak Presiden Prancis Emmanuel Macron dan pejabat Prancis lainnya secara langsung dan tidak langsung mendukung Charlie Hebdo yang menghina Nabi Muhammad saw atas nama kebebasan berekspresi. Muslim dunia melancarkan protes dengan berunjuk rasa hingga melakukan aksi boikot barang-barang Prancis.

Islamofobia selama ini telah lama menjadi agenda pemerintah Barat, karena mereka melihat agama Islam tampil sebagai agama yang progresif dan transenden, dengan logika dan nalar yang kokoh, serta ajaran spiritual dan inspiratif, bersama akal dan hati yang mempesona setiap manusia.

Di tengah kecenderungan masyarakat Barat yang bosan dengan materialisme, merebaknya kerusakan dan kekosongan terhadap agama, pesona Islam menjadikan semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Para pejabat negara-negara Barat mendukung media yang mengintensifkan sentimen anti-Islam dan menghina kesucian umat Islam, termasuk Nabi mereka demi mencegah penyebaran Islam yang terus meluas. 

Langkah umat Islam berdemonstrasi mengecam penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw dilanjutkan dengan sikap sejumlah pejabat pejabat negara-negara Muslim mengutuk penghinaan tersebut dan mengirim pesan kepada pemerintah dan pejabat Prancis supaya diakhirinya penyebaran tindakan provokatif penistaan terhadap simbol-simbol yang disucikan dalam agama Islam.

Tapi Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei yang sadar akan masalah ini, tidak mengarahkan dirinya kepada para pejabat negara-negara Barat yang berada di balik penghinaantersebut, tetapi langsung kepada orang-orang Barat, terutama kaum muda, dalam pesan dan pidatonya. Rahbar sebelumnya telah menulis dua surat kepada pemuda Barat dan Prancis menyusul serangan teroris oleh kelompok teroris Daesh di Prancis dan gelombang anti-Islam di Barat

Pada surat pertama yang diterbitkan pada Januari 2015, Ayatullah Khamenei menulis, "Saya menyapa Anda, kaum muda. Tentu bukan karena saya mengabaikan orang tua Anda, tetapi karena saya melihat masa depan bangsa Anda dan tanah Anda di tangan Anda sendiri, dan saya menemukan perasaan mencari kebenaran di dalam hati Anda lebih hidup dan benderang. Saya juga tidak menyapa politisi dan negarawan Anda dalam surat ini, karena saya yakin mereka telah dengan sengaja mengalihkan jalur politik dari jalur kejujuran dan kebenaran." 

Penyalahgunaan media di dunia Barat untuk menghina kesucian Islam dilakukan atas nama kebebasan berekspresi. Simak pernyataan Macron ketika membela Charlie Hebdo dengan mengatakan, "Kartun-kartun ini dipertahankan di bawah panji kebebasan berekspresi,".

Tetapi surat Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran baru-baru ini mempersoalkan kebebasan yang diklaim oleh pejabat Barat, terutama Prancis, dengan dua pertanyaan mendasar yang disampaikan kepada pemuda Prancis, "Tanyakan kepada presiden Anda; Mengapa dia mendukung penghinaan terhadap Nabi Allah dan menganggapnya sebagai kebebasan berbicara? Apakah kebebasan berekspresi bermakna permusuhan dan penghinaan terhadap sosok yang mulia dan suci? Bukankah tindakan bodoh ini berarti menghina hati nurani bangsa yang memilihnya sebagai presiden?,"

Kebebasan adalah salah satu tujuan dan cita-cita besar manusia yang diupayakan untuk dicapai, bahkan dalam perjalanan untuk mewujudkannya banyak orang terbunuh. Dalam Islam, perhatian khusus diberikan pada kebebasan manusia yang merupakan anugerah Allah swt. Sebab, manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup dan keyakinan serta tindakannya. Meski demikian, dia juga harus bertanggung jawab atas pilihannya tersebut.

Di Barat, setelah berakhirnya tirani gereja di Abad Pertengahan, perhatian khusus diberikan pada kebebasan, tetapi kebebasan ini secara bertahap kehilangan nilai konstruktifnya dan dalam banyak kasus justru menyebabkan kehancuran. Salah satu masalah utama dari kebebasan gaya Barat adalah mengabaikan martabat manusia, kesucian dan kebajikan moral. Penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw  menunjukkan penyimpangan dari tujuan kebebasan di Barat. 

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran dalam pertanyaan lain yang ditujukan kepada para pemuda Prancis mengungkapkan mengapa keraguan terhadap Holocaust dipandang sebagai kejahatan? Dan jika ada yang menulis sesuatu tentang masalah ini akan dipenjara, tetapi menghina Nabi diperbolehkan?

Zionis mengklaim sebanyak enam juta orang Yahudi dibunuh oleh pemerintah Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Mereka menggunakan dalih menindas dan menghasut opini publik dunia dan pemerintah supaya PBB menyepakati berdirinya rezim Israel yang tidak sah. Oleh karena itu, rezim Zionis sangat menentang setiap langkah untuk menyelidiki benar atau salahnya masalah ini dan berbagai dimensinya.

Beberapa pemerintah Barat, seperti Prancis telah mengkriminalisasi setiap upaya upaya untuk mempertanyakan masalah Holocaust, meskipun mengklaim kebebasan berekspresi. Profesor Roger Garaudy, misalnya dijatuhi hukuman penjara dan didenda pada tahun 1998 karena mempertanyakan keberadaan insinerator di kamp-kamp Jerman dan jumlah korban orang Yahudi dalam bukunya.

Delapan tahun kemudian, rekan Garaudy lainnya, Profesor Robert Faurisson, seorang sejarawan Prancis, didenda dan dikirim ke penjara atas tuduhan serupa. Padahal, para sarjana ini tidak menyangkal pembunuhan terhadap orang-orang Yahudi dan hanya menunjukkan kontradiksi tentang Holocaust berdasarkan penelitian ilmiah mereka. 

Larangan kritik terhadap peristiwa Holocaust saat ini menjadi simbol dikotomi kebebasan berekspresi di Prancis dan Barat. Tentu saja, otoritas Prancis, terutama Macron, yang sangat dipengaruhi oleh Zionisme internasional telah mengambil langkah lebih jauh kepada pihak yang mengkritik keyakinan anti-Semit dan menghukum mereka. Padahal banyak orang Yahudi yang tidak menerima ide-ide Zionisme dan menganggapnya sebagai bidah dalam Yudaisme.

Dari perspektif ini, Ayatullah Khamenei mengajukan dua pertanyaan kepada orang-orang Barat, terutama kaum mudanya, bahwa pejabat mereka menggunakan kebebasan berbicara untuk memajukan tujuan mereka dan tidak mempercayainya. Jika tidak, Charlie Hebdo tidak mungkin berani menghina Nabi yang dihormati hampir dua miliar Muslim di dunia, termasuk enam juta di antaranya adalah orang Prancis. Tapi pada saat yang sama kritik terhadap Holocaust dianggap sebagai kejahatan.(

Lebih dari seminggu setelah serangan teror di Wina, pemerintah Austria mengusulkan undang-undang untuk memenjarakan para tahanan terkait terorisme tanpa batas waktu.

Kanselir Sebastian Kurz menyebut mereka bom waktu. Tetapi bagian paling kontroversial dari langkah-langkah baru ini adalah pembuatan tindak pidana baru yang oleh pemerintah disebut Islam politik.

Jika disetujui, undang-undang ini akan memudahkan penutupan masjid atau menahan para imam dengan tuduhan menciptakan tempat berkembang biaknya terorisme.

Komunitas Agama Islam Austria yang mewakili sekitar 700.000 orang mengatakan beberapa tindakan tidak sesuai dengan Konstitusi dan hak asasi manusia.

Tokoh Muslim terkemuka telah memberikan peringatan di media sosial. "Penduduk Muslim mendapat kesan bahwa istilah politik Islam digunakan sebagai semacam kode untuk mengirim sinyal ke kelompok pemilih tertentu dan menumbuhkan kebencian. Tidak mungkin ada hukuman yang hanya ditujukan pada satu agama," kata seorang aktivis.

Komunitas Muslim masih sangat terkejut dengan serangan teroris tersebut. Mereka mengecam kejahatan tersebut dan mengutuk penyerang yang melakukan kejahatan mengerikan atas nama Islam. Para imam juga masjid membawa peti mati seorang pemuda Muslim yang termasuk di antara empat orang yang terbunuh.

Pada hari-hari setelah serangan itu, lebih banyak Muslim melaporkan kasus pelecehan baik di jalanan maupun di media sosial.

Komunitas Islam terkait kasus tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak membiarkan dirinya terpecah belah.

Kekuatan pertahanan merupakan salah satu komponen utama dalam menghadapi aksi dan ancaman militer musuh. Sebab, setiap kelemahan dalam kekuatan perangkat keras militer bisa menyebabkan kehancuran fatal.

Pasca kemenangan Revolusi Islam, dan dimulainya perang yang dipaksakan rezim Baath Irak terhadap Iran, sanksi militer yang ekstensif dijatuhkan kepada Iran oleh berbagai negara di blok Timur dan Barat. Mereka bahkan mencegah penjualan kawat berduri ke Iran, maupun tidak menjual barang-barang sipil yang mungkin memiliki kegunaan militer.

Pada saat yang sama, banyak peralatan militer yang telah dibeli dan dibayar dari AS tidak dikirim ke Iran. Salah satu alasan rezim Ba'ath Irak tergoda untuk menyerang Iran, karena sanksi tersebut dan dukungan AS serta kesalahan kalkulasi mereka tentang kemampuan pertahanan Iran melawan invasi tentara rezim Saddam.

Namun, perhitungan mereka keliru. Bangsa Iran berhasil menunjukkan kekuatan nasionalnya. Setelah melewati masa sulit perang yang dipaksakan, Iran mampu membuat lompatan di bidang industri pertahanan seperti pembuatan rudal balistik dan non-balistik, rudal ultra-presisi atau rudal permukaan-ke-permukaan, rudal anti-radar, rudal supersonik, rudal laser, rudal jelajah, dan lainnya yang menempatkan Iran di antara negara teratas dalam teknologi ini.

Teknologi rudal canggih tersebut sementara ini hanya dimonopoli oleh sejumlah kecil negara maju di dunia.

Para analis militer Barat sendiri mengakui lompatan kemajuan industri pertahanan Iran. James G. Stavridis mengatakan, “Dari segi militer, kemampuan Iran sangat kuat, dan mereka memiliki kemampuan yang kuat dalam perang asimetris, terutama di berbagai bidang. Serangan dunia maya, unit kapal taktis cepat, kapal selam, pasukan khusus, dan rudal jelajah permukaan-ke-permukaan termasuk di antara peralatan dan fasilitas canggih Iran. Mereka juga sangat berpengalaman dalam menggunakan peralatan ini di kawasan Asia Barat."

Ilmuwan dan pakar Iran seringkali membuat dunia tercengang selama masa sulit sanksi. Bahkan setelah itu, mereka terpaksa harus mengakui kemampuan bangsa Iran. Salah satu contohnya yang pernah membut geger mengenai keberhasilan Iran menembak jatuh drone canggih AS.  "Bagaimana bisa rudal buatan Iran senilai $2.500 membuat Angkatan Laut AS kehilangan UAV canggih Global Hawk RQ4C, yang harganya sekitar $ 123 juta ?

Lembaga Think Tank Inggris, European Network Leadership dalam sebuah laporannya menyinggung keberhasilan peluncuran satelit militer pertama Iran dengan mengatakan, "Ini adalah program yang sangat kompleks dengan teknologi yang sangat canggih, dan orang Iran dapat melampaui itu jika mereka mau,".

Pada 22 April lalu, satelit militer pertama Republik Islam Iran, yang disebut satelit "Noor-1", berhasil diluncurkan dari dengan rudal Ghased 3 dan mengorbit 425 km di atas bumi.

Namun Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berusaha mengecilkan arti penting pencapaian ini dengan menciptakan kegaduhan sekaligus menjadikannya sebagai pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 dan ancaman bagi dunia.

"Keberhasilan Iran dalam meluncurkan satelit Noor dan menempatkannya di orbit telah menyebabkan guncangan hebat di kawasan dan dunia," tulis seorang analis militer Barat yang dikutip media mereka.

"Ini adalah perkembangan bersejarah. Ketika Iran dapat meluncurkan satelit yang menunjukkan kemampuan ilmiah dan militernya yang kuat. Sebab, jika bukan karena kekuatan dan kemampuannya, tidak akan ada kekuatan untuk meluncurkan satelit ini untuk memasuki arena luar angkasa," tegasnya.

Berdasarkan hukum internasional, kekuatan pencegahan dan pertahanan sesuai dengan prinsip pertahanan konvensional yang menjadi hak sah semua negara. Dari sudut pandang ini, keberhasilan peluncuran satelit ini telah menjadi pencapaian penting bagi program luar angkasa Iran.

Setelah keberhasilan peluncuran satelit Noor oleh Angkatan Udara IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami selaku komandan IRGC,mengatakan bahwa akses ke luar angkasa bukanlah pilihan, tetapi kebutuhan yang tak terelakkan.

Kemampuan ini berada pada level teknologi strategis. Saat ini, bagian penting dari kemampuan angkatan darat serta badan keamanan dan intelijen dunia didasarkan pada citra satelit. Memasukkan kemampuan ini dalam kemampuan pertahanan nasional akan membantu meningkatkan akurasi dalam perencanaan militer dan intelijen serta prediksi yang lebih baik dari titik kritis di pinggiran Iran dan seluruh dunia.

Kombinasi kemampuan tersebut menunjukkan bahwa saat ini Iran memiliki kekuatan daya jera dan ofensif untuk mengusir ancaman di bidang kedirgantaraan, kekuatan rudal, kekuatan angkatan laut dan darat. Keberhasilan ini merupakan awal dari fase baru dalam langkah kedua revolusi sekaligus pertanda kapabilitas internal Iran di tahun lompatan produksi.

Doktrin pertahanan Iran didasarkan pada pencegahan yang efektif dan aktif. Iran akan menanggapi setiap ancaman dengan cara yang paling tepat. Iran tidak hanya berhasil di bidang kedirgantaraan, tetapi juga di bidang lain dalam kebijakan swasembada dan memiliki sumber daya kekuatan militer serta keanekaragamannya.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Uzma Sayid Ali Khamenei telah berulangkali menginggung komponen utama kekuatan nasional Iran, dan menekankan bahwa tujuan dari kebijakan kekuatan pencegahan pemerintahan Islam adalah mencegah agresi terhadap Iran oleh agresor internasional. Dia menyatakan bahwa musuh harus tahu, jika mereka berpikir untuk menyerang Iran, maka mereka akan menghadapi reaksi keras, karena mereka mungkin menjadi pihak yang memulai, tetapi akhirnya tidak berada di tangan mereka.

Gelombang ketiga pasukan Amerika Serikat telah meninggalkan pangkalan ilegalnya di daerah al-Jazira, Suriah menuju ke Irak.

Seperti dilansir kantor berita resmi Suriah (SANA), sumber lokal pada hari Kamis (19/11/2020) mengatakan konvoi pasukan AS yang melibatkan 30 kendaraan, tank, dan truk kontainer bergerak ke Irak melalui jalur perlintasan ilegal al-Walid di daerah Tal Hamis.

Pada Selasa lalu, konvoi pasukan AS yang terdiri dari 60 truk pengangkut peralatan dan senjata serta sejumlah truk tangki minyak meninggalkan Suriah melalui daerah al-Walid menuju Irak.

Minggu lalu, pasukan AS juga keluar dari wilayah Suriah dengan membawa 50 kendaraan lapis baja pengangkut personel dan tank dengan tujuan Irak.

Militer AS bekerjasama dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) secara ilegal hadir di utara dan timur laut Suriah dan mereka menjarah sumber daya alam Suriah, terutama minyak.

Pemerintah Damaskus menekankan bahwa mereka akan mengakhiri kehadiran pasukan pendudukan itu. 

Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi anti-Israel (BDS), mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang menentang gerakan ini dan organisasi serupa.

Seperti dikutip Farsnews, BDS pada hari Kamis (19/11/2020) menyatakan bahwa upaya AS untuk mengkriminalisasi tindakan BDS dan menghancurkan gerakan ini hanya akan berujung pada kegagalan.

"Komentar Pompeo merupakan indikasi dari sikap anti-Palestina yang diadopsi oleh pemerintahan AS saat ini," kata pernyataan BDS.

Pompeo dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu di Tel Aviv pada hari Kamis, mengatakan AS akan melabeli BDS yang berusaha mengisolasi Israel atas perlakuannya terhadap Palestina, sebagai gerakan anti-Semit.

"Pemerintah AS akan menghentikan segala bentuk dukungan kepada mereka," tegasnya.

BDS berdiri dengan tujuan mendukung rakyat tertindas Palestina. Gerakan ini mendorong perusahaan, universitas, dan lembaga internasional di seluruh dunia untuk memboikot rezim Zionis dan badan-badan yang mendukung pendudukan Israel. 

Presiden Irak, Barham Salih menekankan urgensi kerjas ama internasional yang berkelanjutan dalam perang melawan terorisme dan pengurangan ketegangan regional.

Kantor Penerangan Kepresidenan Irak melaporkan, Presiden Irak Barham Salih hari Kamis (19/11/2020) mengatakan perang melawan terorisme masih berlangsung dan bantuan internasional masih diperlukan untuk melanjutkan perang melawan kelompok teroris sebagai ancaman lintas batas dan ancaman bagi semua.

"Pasukan keamanan Irak mampu mengalahkan kelompok teroris Daesh, tetapi sejumlah kekuatan inti mereka masih tersebar di berbagai bagian negara yang mengancam keamanan dan stabilitas warganya," ujar Bahram Salih.

"Pihak keamanan Irak berkoordinasi dengan koalisi internasional untuk melanjutkan aksi mengejar teroris demi mencegah mereka mencapai tujuannya," tegas  Presiden Irak.

Barham Salih juga menekankan pentingnya mengurangi ketegangan di kawasan dan memblokir jalur kelompok teroris yang memanfaatkan celah krisis untuk mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan regional.

Sekretaris Jenderal Liga Arab mengecam kunjungan Menteri Luar Negeri AS ke pemukiman Zionis di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah.

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit hari Kamis (19/11/2020) mengatakan, "Tindakan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengunjungi permukiman Zionis di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah jelas merupakan pelanggaran hukum internasional,"

"Tindakan Pompeo melanggar resolusi internasional, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2334, yang menganggap permukiman Zionis ilegal," tegas Aboul Gheit.

Ia juga menekankan penentangan Liga Arab terhadap setiap perubahan di wilayah pendudukan.

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Pompeo hari Kamis mengunjungi permukiman Zionis di Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang memicu kecaman dari berbagai kalangan, terutama Palestina.

Juru bicara dan kepala staf umum angkatan bersenjata Israel dikarantina setelah menjalin kontak dengan seseorang yang terinfeksi virus corona.

Media Israel melaporkan pada hari Kamis bahwa Aviv Kochavi, Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel baru-baru ini bersikeras untuk melakukan latihan militer yang menyebabkan lebih dari seribu tentara Israel terinfeksi Covid-19.

Militer Israel baru-baru ini mengumumkan lebih dari 700 tentara dan staf terinfeksi virus Corona, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis, dan sebanyak 3.800 tentara Israel dikarantina.

Masalah pembatalan latihan militer telah dipertimbangkan selama dua bulan karena meningkatnya jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di kalangan militer rezim Zionis.

Kementerian Kesehatan rezim Zionis mengumumkan sebanyak 326.323 orang telah terinfeksi corona di Israel, dan 2.739 di antaranya meninggal dunia.

Pemerintahan Trump tidak hanya mengambil langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kepentingan rezim Zionis, tetapi juga melakukan upaya berkelanjutan untuk melemahkan dan memberi sanksi kepada organisasi dan gerakan anti-Zionis di dunia.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Tel Aviv hari Kamis (19/11/2020) mengatakan bahwa gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap Israel (BDS) dan organisasi anti-Zionis lainnya adalah organisasi anti-Semit dan pemerintah AS akan memutus semua dukungannya terhadap mereka. Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa gerakan ini seperti kanker yang harus dibasmi, dan secara resmi akan mengumumkan BDS sebagai gerakan anti-Semit.

Ancaman Pompeo disambut dengan reaksi tajam dari gerakan BDS yang menyatakan bahwa pernyataan Pompeo tersebut menunjukkan tanda sikap anti-Palestina pemerintahan AS saat ini, dan upaya AS untuk memberangus gerakan BDS akan gagal.

Pada akhir Oktober 2020, pemerintahan Trump menyatakan akan melabeli beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, dan Oxfam yang berbasis di AS, sebagai  organisasi anti-Semit.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendukung penyebutan lembaga tersebut sebagai organisasi anti-Semit demi menyenangkan rezim Zionis yang sejalan dengan kebijakan Tel Aviv.

Faktanya, Washington hanya memiliki pandangan positif terhadap organisasi hak asasi manusia internasional yang melayani kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, terutama rezim Zionis. Ketika muncul institusi internasional semacam Amnesty International, Human Rights Watch, dan Oxfam mengecam perlakuan tidak manusiawi Israel terhadap Palestina, dari aksi pembunuhan hingga menjarah tanah dan mengusir mereka dari tanah air mereka, Amerika Serikat segera memberikan label anti-Semitisme dan memberlakukan semua jenis pembatasan terhadap mereka.

Keputusan AS untuk menindak gerakan BDS menyulut reaksi keras dari kelompok hak asasi manusia yang menyesalkan tuduhan Washington tersebut, dan menekankan bahwa mengkritik tindakan kriminal rezim Zionis bukan berarti anti-Semit.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak berarti menyerang kelompok tertentu," kata Eric Goldstein, Direktur Human Right Watch Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang berbasis di New York. Dia menilai kritik Human Right Watch terhadap kebijakan Israel tidak bisa disamakan dengan serangan terhadap orang Yahudi.

Gerakan BDS merupakan kampanye internasional untuk memberikan tekanan terhadap Israel akibat pendudukan tanah Palestina dan pembangunan distrik ilegal Zionis. Gerakan yang berdiri sejak 2005 ini berhasil menarik dukungan dari berbagai kalangan di seluruh dunia, terutama di negara-negara Barat yang memicu kekhawatiran besar dari otoritas Zionis.

Gerakan BDS yang didukung oleh berbagai media telah memainkan peran penting dalam meningkatkan tekanan terhadap rezim Zionis dan para pendukungnya, terutama AS.

Gerakan BDS sebagai gerakan pro-Palestina bekerja dengan tujuan memboikot, mengisolasi, dan menahan investasi serta kerja sama dengan Israel. Pada saat yang sama, gelombang tekanan global terhadap Israel meningkat di media sosial yang membuat rezim Zionis semakin terkucil di dunia.