Babak final negosiasi untuk penulisan teks kesepakatan komprehensif nuklir antara Republik Islam Iran dan Kelompok 5+1 akan berlangsung di New York, Selasa sore, 5 Mei 2015.

Perundingan yang melibatkan Sayid Abbas Araqchi dan Majid Takht-Ravanchi, masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri Iran, serta Helga Schmid, Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, akan dilanjutkan di Wina pada Selasa pekan depan setelah jeda selama satu minggu.

Setelah perundingan hari ini, Selasa (5/5), para pakar perundingan dari kedua belah pihak akan melanjutkan pembicaraan tentang lampiran-lampiran teks kesepakatakan final hingga hari Kamis.

Menurut rencana, perundingan tentang penulisan teks kesepakatan final itu akan dilanjutkan di Wina pada tanggal 12 Mei.

Pertemuan para pakar dan teknis yang diketuai oleh Hamid Baidinejad, Direktur Jenderal untuk Urusan Politik dan Internasional di Kementerian Luar Negeri Iran, dan Stephen Clement, Asisten Khusus Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa untuk merundingkan lampiran-lampiran draf kesepakatan komprehensif juga telah digelar pada Senin.

Sementara itu, Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran di laman Twitter-nya, Ahad malam, menulis, penulisan teks kesepakatan nuklir antara Tehran dan Kelompok 5+1 mengalami kemajuan meskipun hingga sekarang masih banyak tanda kutip di dalamnya.

Pameran Buku Internasional Tehran (Tehran International Book Fair/TIBF) ke-28 dibuka hari ini, Selasa, 5 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Presiden Republik Islam Iran, Hassan Rouhani.

Sayid Abbas Salehi, Wakil Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran dalam jumpa pers di Tehran, Senin (4/5) mengatakan, mulai hari Rabu pekan ini, TIBF ke-28 siap dikunjungi.

Ia menambahkan, 465.000 judul buku akan dipamerkan di TIBF ke-28, di mana 300.000 judul adalah buku-buku Iran dan sekitar 165.000 lainnya merupakan buku-buku dari negara-negara asing.

Menurutnya, penerbit-penerbit dari 65 negara asing turut berpartisipasi dalam pameran tahun ini.

437 wartawan lokal dan 76 wartawan asing, kata Salehi, telah mendaftarkan diri untuk meliput berita dan peristiwa di Pameran Buku Internasional Tehran.

"Pameran Buku Internasional Tehran tidak hanya menjadi sebuah jendela bagi perekonomian dan komunikasi penerbit, tetapi juga menjadi tempat dialog internasional berasaskan buku," ujarnya.

Menurutnya, salah satu pendekatan dalam TIBF ke-28 adalah perhatian kepada aspek internasionalnya, di mana Oman sebagai tamu istemewa dalam pameran tahun ini.

Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menganggap invasi negara itu ke Irak sebagai sebuah kesalahan nyata.

Carter pada Senin (4/5/2015) dalam wawancara dengan Sky News Arabic, mengatakan serangan AS ke Irak dan pendudukan negara itu pada 2003 merupakan sebuah kesalahan terang-terangan.

Dia juga menilai kecil kemungkinan AS akan memenangi perang dengan kelompok teroris ISIS.

AS dengan alasan menumpas ISIS sedang berupaya untuk mencampuri urusan internal Irak. Washington tengah berusaha untuk mempersenjatai kelompok Kurdi dan suku-suku Irak tanpa koordinasi dengan pemerintah Baghdad.

Para pejabat Irak percaya bahwa AS ingin mengubah negara itu menjadi sarang bagi para militan. Padahal, ISIS sendiri dibesarkan oleh Barat dan AS.

Presiden Republik Islam Iran menekankan kelanjutan upaya untuk mencabut semua resolusi anti-Tehran Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) dalam kerangka logika dan argumentasi.

Hassan Rouhani menegaskan hal itu dalam pidatonya di depan masyarakat kota Shiraz di Provinsi Fars, Iran selatan selama kunjungan kerja ke-16 ke provinsi ini bersama dengan delegasi pemerintah, Rabu (29/4) seperti dilaporkan Tasnim News.

Rouhani mengatakan, hari ini tim perunding nuklir Iran sedang berunding dengan kekuatan-kekuatan dunia dengan kekuatan logika dan argumentasi hukum supaya semua resolusi tidak adil Dewan Keamanan PBB terhadap Iran dicabut.

Ia menegaskan, pemeritah telah mengeluarkan ekonomi Iran dari resesi dan mengendalikan inflasi meskipun sanksi-sanksi terhadap negara ini belum dicabut.

Kami, kata Rouhani, akan melanjutkan jalur implentasi hak-hak bangsa Iran dan pembukaan pintu-pintu ekspor produk-produk Iran ke kawasan dan dunia, dan bukan pembukan pintu-pintu impor produk dari luar.

Ketika menyinggung upaya pemerintah untuk menyiapkan jalur kemakmuran ekonomi, Rouhani menuturkan, keputusan pemerintah di awal tahun ini untuk Dana Pembangunan Nasional dan fasilitas dana pengembangan adalah menyetujui keuntungan sarana dari 14 persen hingga maksimal 16 persen, dan dengan memperhatikan persetujuan dewan keuangan dan pengkreditan pada malam lalu, maka dapat dikatakan bahwa semua mukadimah untuk kemakmuran ekonomi telah siap.

Presiden Iran lebih lanjut menyinggung keputusan pemerintah untuk Provinsi Fars, dan mengatakan, 92 rencana pembangunan untuk provinsi ini telah dibahas dan semuanya akan selesai dan sempurna  pada tahun ini dan tahun mendatang.

Rouhani menegaskan, Provisi Fars adalah provinsi peradaban kuno dan kebanggaan bagi bangsa Iran, di mana karya peradaban dan arsitektur dari anak-anak negeri ini telah sejak berabad-abad lalu terpelihara di Persepolis dan Pasargad.

 

Presiden Iran bersama sebuah delegasi pemerintah tiba di Shiraz pada Rabu pagi.

Panglima Angkatan Laut (AL) Republik Islam Iran mengabarkan patroli kapal perusak Alborz di pintu masuk Selat Bab El Mandeb.

Laksamana Habibullah Sayyari mengabarkan hal itu di sela-sela peringatan Hari Guru di Universitas Tinggi Pertahanan Nasional, Kamis (30/4) ketika menyinggung kehadiran armada Angkatan Laut Iran di Teluk Aden.

Sayyari mengatakan, armada AL Iran akan memasuki hari ke-34 dari kehadirannya di Teluk Aden dan Selat Bab El Mandeb.

Ia menambahkan, kehadiran armada AL Iran di perairan bebas berdasarkan hukum-hukum internasional, dan armada ini melakukan patroli dalam kerangka kepentingan-kepentingan nasional dan ekonomi Iran serta melindungi kapal-kapal perdagangan.

Menurutnya, dengan berakhirnya misi armada ke-34 AL Iran di Teluk Aden dan Bab El Mandeb, maka armada ke-35 akan dikirim ke wilayah tersebut.

Panglima AL Iran menegaskan, patroli armada AL Iran di zona perairan bebas bertujuan untuk melindungi kapal-kapal dagang.

Menteri Luar Negeri Iran menyampaikan pesan selamat kepada Adel bin Ahmed Al Jubeir, karena diangkat menjadi Menlu baru Arab Saudi.

Kantor diplomasi media, Kemenlu Iran (30/4) melaporkan, Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran, Kamis (30/4) selain menyampaikan ucapan selamat atas diangkatnya Adel Al Jubeir sebagai Menlu Saudi juga berharap di masa tugas Adel Al Jubeir, hubungan dua rakyat dan pemerintah, Iran-Saudi dapat diperluas.

Salman bin Abdulaziz, Raja Saudi, Rabu (29/4) secara mengejutkan memerintahkan perombakan luas di kabinet pemerintahan negara itu.

Raja Saudi dalam perintahnya menunjuk Adel Al Jubeir untuk menggantikan posisi Saud Al Faisal sebagai Menlu negara itu.

Wakil Ketua Majelis Syura Islam Iran mengatakan, keamanan yang terwujud di Teluk Persia adalah buah dari kekuatan kontinu Iran di kawasan.

IRIB News (30/4) melaporkan, Mohammad Hassan Aboutorabi Fard, Kamis dalam Festival Budaya Nasional Teluk Persia di Bandar Abbas, Selatan Iran menuturkan, ÔÇ£Saat ini, kekuatan Iran di Teluk Persia menjadi penghalang bagi ISIS untuk menduduki wilayah tersebut.ÔÇØ

Ia menambahkan, ÔÇ£Kawasan Teluk Persia terus memanas karena kehadiran Amerika Serikat, akan tetapi keamanannya tetap terjaga karena kekuatan Iran.ÔÇØ

Lebih lanjut Aboutorabi Fard menjelaskan, ÔÇ£Seluruh pengamat politik dan geografi meyakini bahwa Iran termasuk dari beberapa titik strategis,geopolitik dan sensitif di dunia.ÔÇØ

ÔÇ£Tidak diragukan, salah satu faktor yang menentukan posisi kunci dan geografis ini adalah kehadiran Teluk Persia dan Iran yang selalu berada di samping teluk strategis ini,ÔÇØ tandasnya.

Perundingan antara Wakil-wakil Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran dan Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengenai penulisan teks rencana aksi bersama komprehensif berlanjut hari ini, Jumat (1/5).

Seperti dilansir FNA, dalam perundingan di hari kedua di sela-sela Konferensi Kaji Ulang Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT ReviewConference) di New York akan dihadiri oleh Sayid Abbas Araqchi dan Majid Takht-Ravanchi, masing-masing Wakil Menteri Luar Negeri Iran, dan Helga Schmid, Wakil Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dalam kerangka penulisan teks rencana aksi bersama komprehensif.

Para pakar dari kedua belah pihak juga dilaporkan akan melakukan perundingan terkait tema tersebut.

Babak baru konsultasi nuklir di New York dalam kerangka penulisan teks kesepakatan komprehensif nuklir telah di mulai pada Kamis, di mana Araqchi dan Takht-Ravanchi telah berunding dua tahap yang keseluruhannya delapan jam dengan Schmid.

Ketiganya akan melanjutkan pembicaran itu pada Jumat pukul 10:30 waktu New York.

Sebelumnya, Mohammad Javad Zarif, Menlu Iran dalam pidatonya di Universitas New York, Rabu, mengatakan, jika Iran dan Kelompok 5+1 mencapai kesepakatan hingga akhir Juni mendatang, maka beberapa hari selanjutnya Dewan Keamanan PBB akan memverifikasinya di bawah Bab VII Piagam BBB.

Berdasarkan resolusi tersebut, semua resolusi sebelumnya termasuk resolusi-resolusi sanksi akan dicabut, dan resolusi ini juga mengikat pemerintah AS.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar mengatakan, penguatan produksi dalam negeri adalah satu-satunya cara untuk "menyelesaikan persoalan negara dan implementasi Ekonomi Muqawama."

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei mengemukakan hal itu dalam pidatonya di depan ribuan pekerja dan buruh di seluruh negeri, Rabu (29/4).

Dalam pidatonya, Rahbar menjelaskan tugas-tugas para pejabat dan berbagai lembaga serta elemen terkait produksi dalam negeri, dan menuturkan, kunci penyelesaikan persoalan ekonomi Iran bukan di Lausanne, Jenewa dan New York, namun di dalam negeri sendiri.

Ia menambahkan, semua pihak harus melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawabnya untuk memperkuat produksi dalam negeri sebagai satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ekonomi.

Sanksi-sanksi kejam ekonomi, kata Ayatullah Khamenei, berdampak pada munculnya persoalan, namun tidak akan mampu mencegah "upaya umum, terorganisir dan terencana" untuk mendongkrak produksi dalam negeri.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran lebih lanjut menyinggung kemajuan-kemajuan Iran di sektor industri militer, bioteknologi, pembangunan bendungan, nanoteknologi, kemandirian industri, teknologi nuklir dan sektor-sektor lainnya sebagai bukti ketidakmampuan sanksi untuk mencegah upaya-upaya di dalam negeri.

Ayatullah Khamenei mengatakan, di sebagian sektor tersebut, tekanan-tekanan sanksi sangat ketat dan kuat, namun tidak mampu menghambat upaya dan kemajuan kekuatan-kekuatan dalam negeri.

Di bagian lain pidatonya, Rahbar memuji kekuatan, kewaspadaan dan pengorbanan para pekerja dan buruh dalam menghadapi provokasi terus menerus dari internal dan asing selama tiga dekade terakhir.

Pekerja dan buruh, kata Ayatullah Khamenei, telah memberikan ujian baik dengan menanggung semua kesulitan dan persoalan serta upaya konstan untuk kemajuan Iran, dan para pejabat harus mengapresiasi dan berterimakasih atas pengorbanan mereka dengan berusaha untuk menyelesaikan persoalan para pekerja.

Menurut Rahbar, penguatan struktur internal termasuk di sektor ekonomi, akan memperkuat para perunding Iran di setiap meja perundingan.

Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran lebih lanjut menilai penanganan tegas dalam memerangi penyelupan sebagai salah satu faktor sangat efektif untuk memperkuat produksi dalam negeri.

Ayatullah Khamenei menjelaskan, impor sejumlah barang berada dalam kewenangan sektor swasta, namun pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pemantauan barang-barang impor guna mencegah kerugian terhadap produksi dalam negeri.

Ketika menyinggung pekerjaan dan minat pemerintah serta kehadiran orang-orang mumpuni di dewan menteri, Rahbar menyatakan harapan bahwa masalah produksi dan masalah-masalah lainnya akan dapat terselesaikan dengan bekerja dan upaya lebih dari rakyat dan pejabat Iran.

Pemerintah Indonesia akhirnya tetap melaksanakan eksekusi mati gelombang kedua kasus narkoba. Eksekusi mati ini dilangsungkan terhadap delapan orang hari Rabu pukul 00.35 WIB di Pulau Nusakambangan. Kedelapan terpidana mati yang dieksekusi adalah Myuran Sukumaran dan Andrew Chan dari Australia, Martin Anderson dari Ghana, Raheem A Salami, Sylvester Obiekwe, dan Okwudili Oyatanze dari Nigeria, Rodrigo Gularte dari Brasil, dan Zainal Abidin dari Indonesia.

Satu orang terpidana hukuman mati asal Filipina yakni Mary Jane Veloso ditangguhkan eksekusinya. Pasalnya, ada perkembangan terbaru dalam kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan warga negara Filipina ini. Mary batal dieksekusi karena perekrutnya, Maria Kristina Sergio, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina. Jaksa Agung Prasetyo memberikan konfirmasi bahwa Mary Jane batal dieksekusi karena atasannya, Maria Kristina Sergio, ditangkap dan Mary Jane akan ditindaklanjuti sebagai saksi.

Maria adalah orang yang diduga memperalat Mary untuk membawa koper berisi heroin. Hal ini sebelumnya juga telah disampaikan sendiri oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III pada pemerintah Indonesia. Pihak pengacara dan keluarga sebelumnya mengatakan bahwa Mary yang tertangkap di bandara Yogyakarta karena membawa 2,6 kilogram heroin pada 2010 adalah korban, bukan pelaku.

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, penangguhan eksekusi mati terhadap Mary menunjukkan bukti bahwa proses hukum di Indonesia sangat hati-hati.

Selain Mary Jane Veloso, Kejaksaan Agung Indonesia juga menangguhkan eksekusi mati terpidana asal Perancis, Serge Areski Atlaoui, karena tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelumnya pada Januari 2015 lalu,  pemerintah Indonesia telah menghukum mati lima narapidana kasus narkoba asal Malawi, Nigeria, Vietnam, Brasil, Belanda dan satu orang warga Indonesia sendiri.

Pemerintah Australia melayangkan protes keras atas eksekusi duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Perdana Menteri Australia Tony Abbott menarik duta besarnya untuk Indonesia, Paul Grigson, menyusul eksekusi dua warga negara Australia tersebut Rabu (29/4) pukul 00.35 WIB. Menanggapi sikap Abbott, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah Australia untuk menghormati kedaulatan hukum Indonesia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon juga menyerukan Indonesia untuk menahan melakukan eksekusi dan mendesak Presiden Jokowi mendeklarasikan moratorium hukuman mati. Australia, Perancis dan Uni Eropa juga menegaskan bahwa reputasi internasional Indonesia menjadi pertaruhannya, terutama menyangkut upaya pemerintah Jokowi dalam membebaskan WNI dari eksekusi mati di negara lain.