Ketua Majlis (parlemen) Republik Islam Iran mengatakan, dalam kondisi sekarang dan situasi sensitif regional saat ini, stabilitas keamanan Iran tetap terjaga.

Ali Larijani mengemukakan hal itu dalam pidatonya di konferensi nasional ke-20 para komandan dan kepala polisi Iran (NAJA) di Tehran, Sabtu (25/4).

Larijani menyinggung berbagai krisis di Timur Tengah, dan menuturkan, meskipun muncul banyak persoalan, namun Iran tetap memiliki posisi stabil, dan hal ini terwujud berkat upaya kekuatan-kekuatan aktif dan ahli, di mana polisi adalah bagian dari kekuatan itu.

Ia lebih lanjut menekankan pentingnya pemanfaatan lebih baik dari kapasitas yang ada di Iran.

"Pasukan polisi dan pasukan bersenjata lainnya harus bekerjasama dan berkoordiinasi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan supaya Iran lebih menikmati stabilitas keamanan," ujarnya.

Ketua Parlemen Iran lebih lanjut mengatakan, kehadiran pasukan polisi dan bersenjata dari semua perbatasan hingga desa-desa dan kota di Iran, diperlukan untuk memiliki pelatihan-pelatihan khusus untuk kondisi-kondisi tertentu.

Presiden Republik Islam Iran menekankan tercipta dan terjaganya keamanan di seluruh wilayah Iran.

Hassan Rouhani mengemukan hal itu dalam konferensi nasinal ke-20 para komandan dan kepala polisi Iran (NAJA) di Tehran, Sabtu (25/4).

Ia menegaskan, masyarakat membutuhkan keamanan, oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan situasi keamanan di seluruh negeri.

Rouhani lebih lanjut menilai pelaksanaan peraturan dan undang-undang sebagai tugas bagi polisi Iran.

"Penjagaan dan perlindungan perbatasan-perbatasan Iran dan semua tempat di negara ini adalah tugas pasukan polisi," ujarnya.

Presiden Iran juga menyinggung perlunya untuk mengidentifikasi akar ketidakamanan di masyarakat. Ia  mengatakan, keamanan dapat tewujud dalam naungan empati, koordinasi dan kerjasama pemerintah dengan angkatan bersenjata dan intelijen Iran.

Menurutnya, seni terbesar Republik Islam adalah memberikan model demokrasi agama. Pemerintahan Islam, kata Rouhani, yaitu tata pemerintahan dan penegakan hukum seperti yang telah sering ditegaskan oleh Imam Khomein ra, Pendiri Republik Islam Iran dalam pidatonya, bahwa semua rakyat Iran adalah sama di mata hukum, dan undang-undang harus dilaksanakan dengan teliti.

Di bagian lain pidatonya, presiden Iran menyinggung perbedaan antara kekuatan dan kekerasan. Ia mengatkan, polisi Iran adalah simbol kekuatan, dan kekuatan merupakan kewenangan legal dan dapat diterima, di mana setiap saat polisi melaksanakan kewenangan itu, maka penerapan kekuatan ini memiliki legitimasi dan akseptabilitas.

Rouhani juga mengritik sanksi-sanksi sepihak Barat terhadap Iran, dan menuturkan, ketergantungan anggaran Iran kepada minyak telah menurun, dan pemerintah telah mengamalkan janji-janjinya terlepas dari semua masalah yang masih ada.  

Di akhir pidatonya, presiden Iran menyinggung kondisi sanksi dan menurunnya harga minyak lebih dari setengahnya. Ia mengatakan, alokasi sepenuhnya anggaran Angkatan Bersenjata Iran telah dilakukan ketika negara-negara tetangga, yang sebagian dari mereka adalah negara kaya dan terlibat dalam konspirasi untuk menurunkan harga minyak, sedang menghadapi kesulitan.

Masyarakat Bulan Sabit Merah Republik Islam Iran (IRCS) mengabarkan kesiapan 40 ton kargo bantuan untuk dikirim kepada para korban gempa bumi di Nepal.

Seperti dilansir IRNA, Vahid Rahmati, Direktur Humas IRCS, Senin (27/4) mengatakan, bantuan-bantuan Iran untuk para korban gempa di Nepal akan dikirim setelah berkoordinasi dengan berbagai lembaga internasional dan Kementerian Luar Negeri Iran.

Ia menambahkan, mengingat banyaknya gempa susulan di Nepal dan tidak adanya kemungkinan untuk landing di bandara Kathmandu, maka IRCS sedang mengupayakan untuk mengirim bantuan-bantuan itu melalui negara-negara tetangga Nepal seperti India.

Gempa bumi 7,9 SR di Nepal pada Sabtu telah merenggut nyawa lebih dari 3.000 orang dan melukai lebih dari 5.000 lainnya. Jumlah korban diperkirakan semakin bertambah.

Para peneliti Iran menemukan obat-nano yang terbukti efektif memerangi kanker yang kebal obat-obatan.

Pusat Penelitian Kanker di  Sains Medis Universitas Tehran menghasilkan nanocarrier berbasis polimer yang melepaskan kurkumin obat anti-kanker, ISNA melaporkan pada hari Minggu.

ÔÇ£Nanocarrier ini dibuat tanpa menggunakan katalis beracun dan telah terbukti berhasil dalam uji klinis pada sejumlah pasien kanker," kata Dr Ali Mohammad Alizadeh dari Dewan Inisiatif Nanoteknologi Iran.

Penelitian membuktikan bahwa kurkumin, yang ditemukan dalam kunyit bersifat anti-kanker dan mencegah kanker, selain anti-oksidan dan anti-inflamasi, tambahnya.

Ketika kurkumin diresepkan dalam bentuk yang dapat dimakan, ia memiliki efek rendah pada jaringan sasaran karena tingkat penyerapan yang rendah dan metabolisme cepat yang hal itu menyebabkan akan cepat keluar dari tubuh, katanya.

Namun, dengan pengkapsulan curcumin pada emulsi-nano (nano kurkumin) sifat medisnya meningkat, tutur Alizadeh.

Bahkan jika diresepkan dalam dosis tinggi, obat ini terbukti tidak beracun selama tahap pertama uji klinis dan saat telah mendekati tahap akhir dua uji klinis pada kanker payudara yang resistan terhadap obat dan juga kanker saluran pencernaan.

Alizadeh menambahkan bahwa karena semua bahan dasar yang diperlukan untuk memproduksi nano-kurkumin tersedia di dalam negeri, maka dapat diproduksi secara massal sebagai obat anti-kanker.(

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa militer rezim Zionis Israel telah menarget tujuh sekolah lembaga dunia ini di Jalur Gaza selama agresi militer 50 hari ke wilayah yang diblokade itu. Serangan ke sekolah-sekolah PBB juga merenggut nyawa 44 warga Palestina.

Penegasan tersebut disampaikan Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB dalam sebuah surat yang dilampirkan dalam laporan hasil penyelidikan perang di Gaza dan dipublikasikan Senin, 27 April.

Ban dalam surat tersebut menambahkan, saya menyesalkan terhadap fakta ini bahwa sedikitnya 44 warga Palestina tewas dan 227 lainnya yang menggunakan pusat-pusat pendidikan PBB sebagai tempat penampungan darurat, terluka dalam serangan militer Israel.

Transformasi internasional menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina masih menjadi pusat perhatian global. Kelanjutan reaksi internasional terhadap berbagai kejahatan rezim Zionis telah membuktikan kegagalan langkah-langkah rezim ini untuk menutupi kejahatan-kejahatannya, dan hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa kejahatan mengerikan Israel di Palestina tidak pernah terhapus dari benak masyarakat internasional.

Tuntutan dari berbagai belahan dunia tentang perlunya penyelidikan terhadap kejahatan rezim Zionis dan penanganan atas para pelakunya menunjukkan perkembangan gerakan internasional untuk menindak secara hukum terhadap rezim anti-kemanusiaan itu dan mengambil langkah anti-Israel di arena internasional.

Agresi militer Israel ke Gaza selama 50 hari pada tahun 2014 telah merenggut nyawa sedikitnya 2.200 warga Palestina dan melukai belasan ribu lainnya. Serangan tersebut juga merusak 89.000 rumah penduduk Palestina, di mana 15.000 rumah rata dengan tanah atau rusak total dan tidak dapat dihuni lagi.

Selain itu, lebih dari 140 sekolah dan 350 pusat industri juga rusak parah akibat serangan militer Israel ke Gaza. Kondisi tersebut semakin memperburuk situasi Gaza yang telah diblokade Israel selama bertahun-tahun.

Perilaku-perilaku keji rezim Zionis membuktikan bahwa rezim penjajah ini tidak meyakini adanya batasan dalam melakukan kejahatan. Langkah-langkah Israel yang mengabaikan berbagai resolusi PBB dan melakukan pelanggaran berulang terhadap konvensi-konvensi internasional telah membuat masyarakat internasional kehilangan kesabaran mereka.

Penyelenggaraan berbagai pertemuan lembaga-lembaga internasional terkait tindakan rezim Zionis dan adopsi sebagian besar resolusi, pernyataan dan laporan anti-Israel PBB dan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan badan dunia ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional sedang menghadapi sebuah rezim yang jahat.

Namun tidak adanya tindakan nyata PBB terhadap kejahatan rezim Zionis dan hanya cukup dengan mengeluarkan resolusi dan laporan terkait kejahatan rezim penjajah al-Quds tersebut telah membuat Israel semakin berani untuk meningkatkan tindakan menyimpangnya di arena internasional dan regional.

Perilisan laporan komite investigasi terkait kejahatan rezim Zionis dalam perang 50 hari di Gaza mengingatkan kembali laporan komite pencari fakta yang dipimpin oleh Richard Goldstone tentang serangan militer Israel selama 22 hari ke wilayah yang sama pada tahun 2009.

Dalam laporannya tentang fakta perang 22 hari di Gaza pada April 2009, Goldstone menyertakan 20.000 dokumen, foto dan wawancara langsung dengan lebih dari 200 pengamat. Laporan ini dengan jelas membuktikan bahwa Israel dalam agresi ke Gaza telah terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan anti-kemanusiaan.

Meskipun hasil laporan komite pencari fakta PBB telah membuktikan kejahatan perang rezim Zionis di Gaza, namun pada prakteknya tidak diambil tindakan apapun terhadap rezim penjajah ini. Hal itu terjadi disebabkan sabotase Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat serta sikap pasif Dewan Keamanan PBB dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

 

Sikap pasif itulah yang membuat Israel semakin berani untuk mengulang kembali kejahatan-kejahatannya. Sikap para pejabat PBB khususnya Ban, yang hanya cukup mengeluarkan kecaman secara lisan terhadap kejahatan rezim Zionis, tidak berdampak apapun kecuali berlanjutnya kejahatan rezim anak haram Barat ini dan kekhawatiran masyarakat internasional.

Menteri Luar Negeri Iran menilai senjata nuklir sebagai ancaman terbesar umat manusia, dan pemusnahannya menjadi prioritas utama bagi publik internasional. Muhammad Javad Zarif dalam acara pembukaan konferensi peninjauan kembali traktat non proliferasi nuklir (NPT) hari Senin (27/4) menyampaikan pidato mewakili negara anggota GNB. Zarif mengatakan perlucutan senjata nuklir merupakan prioritas utama negara-negara anggota gerakan non-blok. Menlu Iran menegaskan urgensi jaminan terwujudnya tujuan traktat NPT, dan keberhasilan jangka panjangnya serta penguatan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, isi traktat NPT harus diterapkan secara penuh dan tanpa diskriminasi.

Diplomat senior Iran dalam pidatonya menyinggung sejumlah komitmen yang tidak dijalankan negara-negara nuklir, terutama traktat non-proliferasi nuklir. Menurut Zarif, negara-negara tersebut alih-alih memusnahkan senjata nuklir, mereka justru membuat program baru untuk meremajakan cadangan hulu ledak nuklirnya.

Menlu Iran menyampaikan kekhawatiran mendalam negara anggota GNB mengenai tidak diterapkannya traktat NPT oleh negara-negara nuklir. Zarif mengungkapkan bahwa berlanjutnya masalah ini akan mengancam kredibilitas dan tujuan NPT. Kepala jawatan diplomatik Iran menyinggung keputusan Mahkamah Internasional mengenai komitmen negara-negara nuklir untuk berunding membahas perlucutan senjata nuklir. Menlu Iran mendesak pelaksanaan komitmen tersebut oleh negara-negara nuklir, dan segera dimulainya perundingan tentang konvensi komprehensif non-proliferasi nuklir dalam bentuk program gradual mengenai pemusnahan senjata nuklir. Zarif menegaskan bahwa segala bentuk ancaman penggunaan senjata nuklir oleh negara nuklir kepada negara lain merupakan kejahatan anti-kemanusiaan dan melanggar piagam PBB, serta hukum internasional dan kemanusiaan.

Di bagian lain pidatonya, menlu Iran menyinggung hak penggunaan energi nuklir sipil untuk tujuan damai. Zarif menegaskan bahwa gerakan non-blok mendukung penerapan secara penuh, efektif dan non-diskriminatif, traktat NPT pasal 4 mengenai hak seluruh anggota untuk pengembangan, riset, produksi dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Konferensi peninjauan kembali traktat NPT digelar di New York sejak 27 April hingga 22 Mei 2015. Pertemuan tersebut secara periodik digelar lima tahun sekali untuk mengkaji penerapan dan peninjauan traktat non-proliferasi nuklir. Perwakilan dari 189 negara dan sekitar 25 menlu dari negara anggota traktat NPT akan membahas sejumlah isu penting seperti perlucutan senjata nuklir, larangan perluasan dan penyebaran senjata nuklir, jaminan keamanan dari negara nuklir untuk tidak akan mengancam dan menggunakan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir, Timur Tengah bersih dari senjata nuklir, dan hak penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai.

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif Senin (27/4) dalam pertemuannya dengan Yukiya Amano, dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di New York mengisyaratkan peluang yang ada saat ini untuk memperkokoh kredibilitas dan posisi lembaga atom internasional.

Zarif menandaskan, ÔÇ£Kredibilitas IAEA diuji secara serius selama proses negosiasi nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 dan kesuksesannya membutuhkan perhatian lebih besar petinggi IAEA serta penempuhan langkah-langkah praktis dan serius dalam masalah ini.ÔÇØ

Statemen ini merupakan isyarat kritikan atas kinerja Amano selama menjabat sebagai dirjen IAEA. Badan Energi Atom Internasional di tahun 2011 melontarkan klaim terkait kemungkinan uji coba di program nuklir Iran yang mengarah ke militer. Namun IAEA di klaimnya tersebut tidak menyertakan bukti untuk mendukung dakwaannya tersebut.

Babak baru negosiasi nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 pasca kesepakatan sementara Jenewa 24 November 2013 untuk menggapai kesepakatan final, maka mulailah ditempuh langkah-langkah oleh Tehran dan IAEA. Iran dan IAEA pada November 2013 menandatangani statemen bersama untuk menggalang kerjasama.

Berdasarkan statemen bersama ini, di langkah awal dan kedua terkait 13 langkah yang ada serta dilangkah ketiga terkait lima langkah praktis lainnya, keduanya mencapai kata sepakat. Yukiya Amano tahun lalu di laporannya kepada Dewan Gubernur membenarkan pelaksanaan 16 langkah praktis secara penuh oleh Republik Islam Iran dan menyatakan bahwa pelaksanaan dua langkah praktis yang tersisa juga tengah dilakukan.

Ini artinya IAEA mampu melakukan misi pengawasannya, namun dalam statemen Amano senantiasa ada catatan yang diselipkan. Artinya dalam pandangan Amano penyelesaian isu-isu yang tersisa bergantung pada peningkatan kerjasama Iran dan akses terhadap seluruh infomasi serta data dan situs di Iran. Hal ini sejatinya muncul akibat represi politik yang selalu disisipkan di laporan Amano.

Amano di jumpa pers pada hari Ahad (26/4) mengatakan, dirinya tidak mampu mengatakan penyidikan ini akan berjalan berapa lama. Namun klaim-klaim tak berdasar dirjen IAEA terkait program nuklir sipil Iran berulang kali menjadi alasan, meski program nuklir Iran terbukti transparan, namun ia tetap merilis laporan ambigu dalam kasus ini.

Di pembukaan Konferensi Penunjauan Ulang Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT), Amano masih tetap menggunakan metode usangnya untuk mengaburkan aktivitas nuklir Iran. Ia berkata, meski Iran tidak memiliki senjata pemusnah massal, namun saat ini kita tidak mendapat kepastian bahwa seluruh aktivitas nuklir Iran sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan damai, kami mengharapkan Iran memberi jawaban atas sejumlah ambiguitas yang dilontarkan IAEA dengan transparansi penuh hingga laporan diserahkan kepada negara-negara anggota dan Dewan Gubernur.

Amano juga tidak mengingkari kedekatan hubungannya dengan negara-negara Barat dan mengatakan, IAEA adalah organisasi teknis dan meski adanya data dan bukti dilaporan lembaga ini, Dewan Gubernur dan data dari negara-negara anggota, sampai saat ini belum dirilis laporan final yang membenarkan status damai program nuklir Iran. Oleh karena itu, kami meminta Iran untuk transparansi penuh juga ada sisi militer di program nuklirnya. Amano menyebut lembaga yang dipimpinnya legal untuk membuktikan status damai program nuklir Iran.

Statemen seperti ini sangat bertentangan dengan realita dan kinerja Amano dalam kapasitasnya sebagai dirjen IAEA. Sejaitnya IAEA dengan dalih ini harus memiliki penilaian yang benar atas seluruh kemungkinan masalah yang akan diraih supaya mampu memberikan laporan yang disertai penyidikan tepat kepada Dewan Gubernur. Namun sebaliknya malah memberikan laporan terkait program nuklir sipil Iran yang disertai klaim ambigu, yang bahkan IAEA sendiri tidak bersedia membenarkan klaim tersebut.

Oleh karena itu, masih perlu diperdebatkan sejauh mana IAEA menjalankan tugasnya secara netral. Realitanya adalah negara-negara yang memiliki senjata nuklir saat ini malah berlomba-lomba memodernisasi persenjatan nuklirnya dan rezim Zionis Israel dengan memiliki 200-300 hulu ledak nuklir masih tetap menjadi ancaman bagi Timur Tengah.

Sementara itu, Gerakan Non Blok (GNB) dengan 120 negara anggota yang menjadi bagian terbesar dari masyarakat internasional, berulang kali meminta IAEA menjalankan tugasnya termasuk tanpa diskriminasi dalam menjalankan NPT. Namun IAEA tidak menjalankan tugas teknisnya dan malah berubah menjadi alat politik sejumlah negara Barat.

Para pemuda Palestina di Jalur Gaza berkonsentrasi menuntut diakhirinya friksi internal di Palestina.

AFP melaporkan, sekelompok pemuda Palestina di Jalur Gaza, pada Selasa (28/4) berdemonstrasi di wilayah Shujaiyah, menuntut perubahan kondisi yang ada di Palestina dan juga diakhirinya friksi antarpejabat Palestina khususnya antara Fatah dan Hamas di Gaza dan Ramallah.

Fadi al-Sheikh Yusuf, seorang panitia demonstrasi itu mengaakan, tujuan dari berbagai aktivitas yang dimulai di Jalur Gaza adalah mengambalikan kepercayaan warga Palestina dan juga menyampaikan suara para pemuda Palestina kepada para pejabat di Tepi Barat Sungai Jordan dan Gaza.

Para warga Palestina di Jalur Gaza, sedang melalui masa-masa sangat sulit yang menurut keterangan ketua serikat buruh Palestina, rata-rata pengangguran di Jalur Gaza mencapai 40 persen dan 60 persen warga di wilayah itu miskin.

Hamas berulangkali memprotes pemerintah persatuan nasional Palestina karena enggan melaksanakan tugas mereka terhadap warga Jalur Gaza.

Sebanyak 11 menteri pemerintah persatuan nasional Palestina mengakhiri kunjungan setengah jalan mereka ke Jalur Gaza pada 20 April lalu dan pergi setelah tinggal hanya 24 jam.

Menurut rencana, delegasi itu akan tinggal selama sepekan di Jalur Gaza untuk membahas berbagai masalah termasuk  isu yang diperselisihkan dengan Ramallah.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) menekankan peran Iran di kawasan dan mengatakan, akan "naif" untuk mengabaikan Republik Islam.

Berbicara kepada wartawan di markas besar PBB di New York pada Selasa (28/4), Federica Mogherini menyerukan Iran untuk memainkan peran lebih positif dan pro-aktif di kawasan, khususnya yang berkaitan dengan krisis yang sedang berlangsung di Suriah.

PBB akan menjadi tuan rumah babak baru perundingan dengan pihak-pihak yang berseteru di Suriah, di kota Jenewa, Swiss, pada Mei dalam upaya mengakhiri krisis berdarah lebih dari empat tahun di negara Arab itu.

Pada Jumat, juru bicara PBB Ahmad Fawzi mengatakan kepada para wartawan bahwa undangan telah dikirim kepada semua pihak yang bisa membantu mengakhiri krisis, termasuk berbagai faksi Suriah serta pemain regional dan internasional.

Dikatakannya, Iran, yang tidak hadir dalam perundingan sebelumnya di Swiss, telah diundang untuk perundingan mendatang.

Sebelumnya, perundingan yang dimediasi PBB itu gagal mencapai solusi mengakhiri konflik.

Mogherini juga menyinggung perundingan atas program nuklir Iran, dan mengatakan bahwa Tehran dan Kelompok 5+1 bergerak maju menuju finalisasi kesepakatan. "Saya yakin bahwa kami dapat melanjutkan dengan pekerjaan yang baik," tambahnya.

Putaran terbaru perundingan antara perwakilan Iran dan Kelompok 5+1 - Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina plus Jerman - berakhir di kota Wina, Austria, pada 24 April, dengan kesepahaman soal parameter terkait kesepakatan komprehensif.

Saat ini, Iran dan Kelompok 5+1 sedang menyusun teks kesepakatan final.(

Deputi urusan maritim, Organisasi Pelabuhan dan Pelayaran Iran mengatakan, kapal milik perusahaan Maersk ditahan di Teluk Persia karena utang finansial.

Hadi Haghshenas, Selasa (28/4) malam kepada Tasnim News menjelaskan soal penahanan kapal milik perusahaan pelayaran Maersk. Ia menuturkan, ÔÇ£Kapal ini ditahan atas perintah pengadilan karena tersangkut kasus utang finansial dan dipindahkan ke pelabuhan Syahid Bahonar, Selatan Iran.ÔÇØ

Haghshenas menegaskan, ÔÇ£Hukum penahanan kapal ini sebelumnya sudah dikeluarkan oleh pengadilan karena masalah utang dan kapal itu adalah milik perusahaan Maersk.ÔÇØ

Menurutnya, pejabat Organisasi Pelabuhan dan Pelayaran Iran sudah melakukan kontak dengan pemilik kapal Maersk dan menginformasikan masalah tersebut.

ÔÇ£Biasanya para pemilik barang, pelabuhan atau pihak terkait lainnya, karena punya utang dan tidak mau membayarnya, mereka akan mengurus masalah ini lewat instansi-instansi berwenang,ÔÇØ ujarnya.

Kapal yang ditahan di perairan Iran itu adalah kapal dagang Maersk dan kapal itu terdaftar di kepulauan Marshall.

Perusahaan Maersk adalah perusahaan transportasi laut terbesar di dunia. Ia bermarkas di Copenhagen, Denmark dan memiliki cabang di 135 negara dunia.