Pemerintah Perancis mengadili seorang aktivis pro-Palestina atas pengabaian larangan resmi terkait unjuk rasa anti-rezim Zionis Israel dalam serangan baru-baru ini di Jalur Gaza.
Menurut laporan Press TV, pemerintah Perancis telah mengadili juru bicara Partai New Anti-Capitalist (NPA) atas upayanya untuk menyelenggarakan "demonstrasi ilegal" anti-Israel.

Sementara itu, beberapa demonstran menggelar unjuk rasa pada hari Rabu untuk memprotes pengadilan pemerintah terhadap aktivis pro-Palestina itu.

Patrick Picard, anggota Konfederasi Umum Buruh (CGT) mengatakan, untuk mendakwa juru bicara NPA yang juga pendukung kuat partai tersebut, benar-benar tidak berdasar dan tidak dapat diterima, dan kami ingin mengetahui mengapa pemerintah melakukan hal itu.

Pemerintah Paris telah dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi setelah secara resmi melarang demonstrasi penentangan serangan mematikan rezim Zionis di Gaza yang diblokade pada musim panas lalu.

Ribuan orang menentang keputusan pemerintah Perancis, dan menilai pelaranagn tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap hak dasar konstitusional mereka.

Pemerintah Perancis baru-baru ini meningkatkan tren penuntutan aktivis sosial yang tidak setuju dengan kebijakan yang tidak populer Presiden Francois Hollande.

Ketua Partai Keadilan Mesir menuntut reformasi undang-undang pemilu parleman.

Situs al-Youm al-Sabi mengutip Hamdy Sotoohy, Ketua Partai Keadilan Mesir pada Jumat (24/10) melaporkan bahwa undang-undang pemilu parlemen telah menyediakan ruang bagi kembalinya anasir-anasir rezim Hosni Mubarak, diktator terguling Mesir ke parlemen.

Hamdy mengatakan, undang-undang pemilu parlemen juga mengurangi peluang bagi partai-partai untuk menang dalam pemilu dan meningkatkan kesempatan bagi orang-orang kaya dan berpengaruh untuk menang.

Ketua Partai Keadilan Mesir lebih lanjut menuturkan, undang-undang pemilu parlemen tidak sesuai dengan konstitusi, dengan demikian, parlemen yang didasarkan pada undang-undang itu akan terancam bubar.

Hamdy lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang pemilu akan mengurangi kemungkinan partai-partai untuk mendapatkan kursi yang lebih banyak. Dengan demikian, lanjutnya, tidak akan ada fraksi yang mampu meraih sepertiga kursi parlemen sehingga kemudian akan menentang pemerintah.

Parlemen Mesir memiliki 567 kursi dan berdasarkan konstitusi negara itu, masyarakat akan memilih 540 calon, sementara sisanya akan ditunjuk oleh presiden.

Dari 540 kandidat, 420 sebagai calon independen dan 120 lainnya akan bersaing satu sama lain dalam daftar calon partai-partai.

Presiden Joko Widodo mulai mendekatkan hubungan dengan pemimpin-pemimpin negara sahabat di masa awal pemerintahannya. Pada hari kelima setelah dilantik, Jumat (24/10/2014) pagi, Jokowi melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jin Ping.

Inilah pertama kalinya Jokowi berkontak lewat telepon dengan pemimpin negara lain. Pantauan Kompas.com, komunikasi via udara itu dilakukan dalam ruang kerja presiden di Istana Merdeka.

Tampak mendampingi Jokowi pejabat Kementerian Luar Negeri, Kepala Protokoler Negara, dan dua orang ajudan. Seorang ajudan tampak sibuk menghubungi perantara antara kedua kepala negara dan menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah tersambung.

Gagang telepon dalam rumah berwarna putih itu kemudian diberikan kepada Jokowi. "Hello. Good morning. Who's speaking?" sapa Jokowi.

Namun, rupanya belum ada balasan di ujung telepon sana sehingga Jokowi pun menunggu. Pada saat perbincangan akan dilakukan, staf Istana meminta para wartawan keluar ruangan karena pembicaraan itu bersifat rahasia.

Sebelum mengontak Xi Jinping, Jokowi juga sudah pernah bertemu dengan utusan khusus Presiden Tiongkok di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.

Jokowi Diundang Hadiri Acara APEC di Beijing

Presiden Joko Widodo berkomunikasi melalui telepon dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping di Istana Merdeka, Jumat (24/10/2014). Dalam pembicaraan itu, Jokowi mendapatkan undangan dari Jinping untuk hadir dalam acara Asia Pacific Economic Cooperation (APEC).

"Tadi Presiden Tiongkok memberikan selamat kepada Pak Jokowi sekaligus menyampaikan undangan APEC," kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Yuri Octavian Thamrin, seusai mendampingi Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Jokowi diundang untuk menghadiri APEC Economic Leader's Meeting di Beijing, Tiongkok, pada 10-11 November 2014. Ini merupakan kedua kalinya Tiongkok menjadi tuan rumah untuk pertemuan tersebut. Terakhir, Tiongkok menjadi tuan rumah pada tahun 2001 lalu.

Yuri mengatakan, Jokowi kemungkinan akan menghadiri acara itu. "Insya Allah hadir," kata dia.

Pertemuan APEC Economic Leader's Meeting menjadi forum internasional pertama yang akan dihadiri Jokowi. Setelah itu, akan banyak forum internasional seperti G20 di Australia.

Menteri Urusan Ekonomi dan Keuangan Republik Islam Iran mengatakan, Tehran dan Doha berencana membentuk sebuah komite investasi bersama.
Ali Tayyeb-Nia mengatakan hal itu selama pertemuan bersama dengan Ahmed bin Jassim Al Thani, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Qatar seperti dilansir Press TV, Kamis (23/10).

Ia juga menekankan perlunya perluasan hubungan ekonomi antara Iran dan Qatar.

Ketika menyinggung adanya potensi besar untuk investasi di Iran, Menteri Urusan Ekonomi dan Keuangan Iran menggambarkan proyek-proyek di negaranya sesuai bagi Qatar untuk berinvestasi.

Perusahaan-perusahaan Iran, kata Tayyeb-Nia, memiliki kemampuan yang diinginkan di bidang jasa teknik dan mesin, yang dapat berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan dan perkembangan proyek-proyek di Qatar.

 

Pemerintahan Presiden Iran Hassan Rouhani telah berupaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara lain dalam upaya memperkuat ekonomi.

Bank Dunia berencana mengalokasikan 63 juta dolar Amerika untuk bantuan darurat ke Jalur Gaza yang mengalami kehancuran parah akibat serangan militer rezim Zionis Israel.
Inger Andersen, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Palestina Ma'an, Kamis (23/10), mengatakan, bantuan keuangan diperkirakan akan disetujui pada tanggal 30 Oktober.

Bantuan tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di Gaza yang rusak akibat perang selama 50 hari.

Menurut rencana, dana tersebut juga akan digunakan untuk membantu Otoritas Palestina melunasi utang dan memulihkan kerugian.

Seperti dilansir Press TV, Andersen mengatakan, kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menanggapi krisis ini dan meresponnya dengan cukup cepat.

Militer Israel melancarkan agresi ke Gaza pada 8 Juli, dan perang berakhir pada 26 Agustus setelah disepakati gencatan senjata. Serangan tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 2.100 warga Gaza dan melukai 11.000 lainnya.

Agresi militer Israel ke Gaza juga menyebabkan kerusakan luas di seluruh wilayah yang diblokade itu. Berdasarkan data resmi yang dirilis sumber-sumber Palestina, lebih dari 15,600 unit rumah rusak dan lebih dari 2.200 rumah lainnya hancur total.

Para pakar finansial memperkirakan bahwa dibutuhkan biaya lebih dari 7 miliar dolar Amerika untuk merekonstruksi Gaza.

Berbagai kalangan membayangkan pasca tercapainya kesepakatan antara kelompok Ansarullah dan pemerintah Sanaa, situasi dan kondisi Yaman akan membaik.Tapi faktanya tidak demikian, sebab Yaman saat ini menjadi target pihak-pihak yang tidak menghendaki terwujudnya stabilitas di negara Arab itu. Sumber keamanan Yaman melaporkan masuknya seratus teroris ke Sanaa selama beberapa hari lalu. Dilaporkan terjadi tiga ledakan bom di kota Rada, provinsi al-Beidha yang dilancarkan kelompok teroris takfiri. Kini, pertempuran antara gerakan Ansarullah dan kelompok teroris al-Qaeda masih terus berlanjut. Pertempuran tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan, dan pemadaman listrik di sebagian kota.

Fenomena ini menunjukkan adanya tangan-tangan pemain yang berperan di balik konflik terbaru di Yaman. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Washington sejak  tahun 2000 lalu berambisi untuk mendirikan pangkalan militer di sebuah pulau milik Yaman dekat laut Merah. Selama satu dekade lalu, para pejabat Gedung Putih menggulirkan prakarsa baru bernama perang melawan terorisme dengan menggandeng Sanaa.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Washington telah mengirimkan para penasehat dan ahli militernya ke Yaman.

Ketika revolusi rakyat meletus di Yaman, AS memainkan peran signifikan untuk menempatkan pengganti Ali Abdullah Saleh yang tidak disukai rakyatnya. Dengan dukungan AS dan negara-negara Arab di kawasan, Abd Rabbah Mansur Hadi secara resmi menjadi presiden Yaman, dan lalu lalang para pejabat Washington pun semakin meningkat demi mewujudkan kepentingannya di negara Arab itu.

Selain AS,  Arab Saudi termasuk negara yang tidak menghendaki terwujudnya stabilitas dan perdamaian di Yaman. Sejumlah dokumen rahasia yang bocor menunjukkan keterlibatan Riyadh dalam mendukung berbagai kelompok teroris yang menimbulkan kekacauan di Yaman. Arab Saudi termasuk pihak yang tidak menghendaki tercapainya kesepakatan antara kelompok Hauthi dan gerakan Ansarullah dengan pemerintah Sanaa. Oleh karena itu, setelah tercapai kesepakatan damai kedua belah pihak, Riyadh melancarkan gelombang instabilitas di Yaman dengan meminjam tangan kelompok-kelompok teroris takfiri. Indikasi ini diperkuat dengan terbongkarnya keterlibatan rezim Al Saud mendanai kelompok teroris al-Qaeda yang beroperasi di Yaman. Targetnya menyeret Yaman dalam perang saudara.

Bersamaan dengan terjadinya pertempuran antara gerakan Ansarullah dan kelompok teroris al-Qaeda, di wilayah selatan Yaman pun merebak isu separatisme yang menunjukkan menguatnya konspirasi baru untuk memecah belah negara Arab itu. Jika masalah ini tidak diwaspadai, maka rakyat dan pemerintah Yaman akan menebusnya dengan harga yang sangat mahal, bahkan mungkin tidak bisa ditebus.(

Seorang anggota parlemen (Knesset) rezim Zionis Israel mengkritik konspirasi rezim tersebut untuk mengubah identitas warga Palestina.

Ahmad al-Tayebi, wakil Arab di Knesset, dalam sebuah wawancara dengan jaringan al-Mayadeen Lebanon pada Kamis (23/10) mengatakan, sejak bertahun-tahun lalu, Israel berusaha mengubah identitas warga Palestina di wilayah pendudukan, namun upaya itu hingga sekarang belum berhasil berkat kewaspadaan warga Palestina.

Ia menambahkan, agresi militer dan para pemukim distrik-distrik Zionis ke Masjid al-Aqsa kian hari meningkat, namun para pejabat Palestina berhasil menggagalkan konspirasi dan plot Zionis.

Bulan depan, parlemen Israel berencana mengambil keputusan atas rencana pembagian waktu dan tempat Masjid al-Aqsa antara warga Palestina dan warga Zionis.

Berdasarkan keputusan itu, rezim Zionis akan membagi Masjid al-Aqsa menjadi dua bagian; sebagian untuk Palestina dan bagian lainnya untuk Zionis.

Dengan demikian, warga Palestina kelak hanya akan memiliki bagian bersejarah dari Masjid al-Aqsa untuk menunaikan shalat.

Khatib shalat Jumat Tehran memperingatkan pemerintah Arab Saudi terkait vonis mati terhadap Sheikh Nimr Baqir al-Nimr, ulama terkemuka Syiah di negara Arab itu.

Ayatullah Mohammad-Ali Movahedi Kermani menilai keputusan pemerintah Riyadh untuk menghukum mati Sheikh Nimr sebagai keputusan ilegal.

Ia mengatakan, sepertiga warga negara Arab Saudi adalah Muslim Syiah, oleh karena itu pemerintah Riyadh harus memperhatikan bahwa vonis mati terhadap ulama besar Syiah tersebut akan memiliki konsekuensi buruk bagi pemerintah Arab Saudi.

Terkait dengan kejahatan kelompok teroris Takfiri, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Irak dan Suriah, Ayatullah Movahedi Kermani menuturkan, hal ini sangat jelas bahwa AS dengan menyalahgunakan apa yang disebut dengan Koalisi Anti-ISIS, berusaha membuka jalan untuk kehadiran militernya kembali ke Irak dan menghancurkan infrastruktur Suriah.

Khatib shalat Jumat Tehran lebih lanjut menyinggung datangnya bulan Muharam, dan menegaskan pentingnya untuk meratapi peristiwa Asyura dan menjaga warisan budaya Asyura.

Ayatullah Movahedi Kermani mengatakan, Asyura dan bangkitnya Imam Husein serta sahabat-sahabatnya menunjukkan bahwa terkadang manusia harus menahan kesulitan karena Tuhan.

Khatib Shalat Jumat Tehran juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Ayatullah Mahdavi Kani, Ketua Dewan Ahli Kepemimpinan Republik Islam Iran.

Ia memuji peran besar Ayatullah Mahdavi Kani terhadap Revolusi Islam Iran.

Sebuah sumber resmi mengkonfirmasi penutupan perbatasan Tunisia dengan Libya selama tiga hari menyusul akan diselenggarakannya pemilu parlemen di negara itu pada Ahad.

Menurut situs Africatime, pemerintah Tunis pada Kamis (23/10) mengumumkan bahwa penutupan perbatasan Tunisia dengan Libya dalam rangka mencegah segala bentuk aksi terorisme dan dikarenakan kekacaun politik di Libya.

Pemerinta Tunisia menegaskan,  pos-pos perbatasan di Ras Jedir dan Dehiba dekat perbatasan Libya pada tanggal 24, 25 dan 26 Oktober akan ditututup, dan hanya misi diplomat dan hal-hal yang mendesak saja yang diperbolehkan melewati perbatasan-perbatasan tersebut.

Para pejabat keamanan Tunisia menyatakan kekhawatiran atas memburuknya situasi di Libya pasca jatuhnya rezim Muammar Gaddafi pada Oktorber 2011.

Sebelumnya, aparat keamanan Tunisia mengepung sebuah rumah yang terletak di sekitar kota Tunis, di mana rumah itu menjadi tempat keberadaan laki-laki bersenjata bersama anak dan istri mereka.

Setelah terjadi baku tembak antarkedua belah pihak, seorang pejabat keamanan Tunisia tewas dan seorang lainnya terluka.

Kota Benghazi di wilayah  timur Libya menjadi pusat konflik dan kekerasan di negara Afrika Utara itu. Daerah tersebut saat ini menjadi arena pertarungan  antara kubu Jenderal Khalifa Haftar dan rivalnya. Dengan dukungan ratusan tentara profesional, Haftar menjadi salah satu pemain utama di Libya. Dia mengendalikan sebagian kekuatan militer wilayah timur negara itu. Hingga kini pertempuran antara kelompok militan dan pasukan yang berada dalam perintah Haftar masih  berlanjut.

Baku tembak antar kedua belah pihak baru-baru ini di kota Benghazi menewaskan delapan orang. Dilaporkan, selama sembilan hari lalu sekitar seratus orang tewas.

Perang tidak hanya terjadi antara pasukan yang bertikai, tapi paramilisi suku adat juga menunjukkan taring mereka dengan memperlihatkan kekuatannya masing-masing melalui kemahiran bertempur saling bunuh.Dua kota, Kikla dan al-Qalah yang terletak di distrik al-Jabal al-Gharbi, menjadi tempat pertempuran antarsuku adat di Libya. Untuk meredam perang antarsuku yang semakin mengkhawatirkan, digelar pertemuan para pemimpin suku adat di al-Jabal al-Gharbi. Tapi pertemuan tersbeut tidak membuahkan hasil.

Pada saat yang sama pihak yang bertikai di Libya menyatakan tidak menerima prakarsa PBB mengenai penyelesaian masalah keamanan di negara Afrika Utara itu. Perserikatan Bangsa Bangsa baru-baru ini mendesak kedua belah pihak yang bertikai di al-Jabal al-Gharbi untuk menghentikan pertempuran demi memudahkan bantuan kemanusiaan terhadap warga sipil. Tapi tampaknya tidak ada kekuatan yang bisa menyelesaikan masalah keamanan di Libya.

Sejumlah pejabat Libya mengulurkan tangannya meminta bantuan publik dunia supaya membantu pemerintah Tripoli mengatasi masalah yang menimpa negara kaya minyak itu. Salah satu usulan yang mengemuka adalah prakarsa intervensi militer di Libya. Tapi, prakarsa tersebut memicu reaksi negatif di kawasan. Ketua Dewan Pendiri Tunisia menentang usulan tersebut, dan menilai intervensi militer justru akan memperuncing konflik di Libya. Mostafa bin Jafar menegaskan bahwa krisis Libya harus diatasi oleh orang Libya sendiri, dan peran negara lain hanya untuk mendekatkan pandangan antarkubu yang berselisih.

Situasi tersebut berlangsung di saat sejumlah negara tetangga Libya mengkhawatikan kondisi dalam negeri negara Afrika Utara itu, dan mereka melakukan lobi intens untuk mencapai solusi mengenai pemecahan masalah keamanan. Menteri luar negeri Mesir dan Aljazair hari Kamis bertemu untuk membahas krisis Libya. Negara-negara tetangga Libya meminta kelompok ÔÇôkelompok bersenjata untuk berpartisipasi dalam prakarsa perundingan nasional dan menyampaikan masalah mereka melalui jalur diplomasi demi membantu mengatasi krisis di negara itu. Tapi ironisnya seruan tersebut tidak didengar oleh berbagai kubu yang bertikai di Libya, bahkan fakta di lapangan menunjukkan indikasi api kekerasan kian hari semakin meningkat, yang menimbulkan kekhawatiran berbagai kalangan, termasuk PBB mengenai ancaman "banjir darah" di Libya.