کمالوندی
Rahbar: Ajakan Berunding, Tipu Daya AS untuk Lucuti Senjata Iran
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, menyebut tujuan sebenarnya ajakan Amerika Serikat untuk berunding dengan Iran adalah melucuti senjata rakyat dan menghapus faktor-faktor kekuatan Iran.
Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei, Rabu (26/6/2019) saat bertemu dengan ketua, para hakim dan jajaran pegawai Mahkamah Agung Iran, menilai usulan perundingan Amerika sebagai sebuah penipuan.
Ia menuturkan, Amerika saat ini melangkah ke depan dengan sangat ketakutan melihat faktor-faktor kekuatan bangsa Iran, oleh karena itu mereka ingin berunding untuk merebut senjata dan faktor-faktor kekuatan dari Iran.
Ayatullah Khamenei mengingatkan tuduhan, pengkhianatan dan penghinaan dari pemerintah paling jahat di dunia yaitu Amerika terhadap rakyat Iran.
"Pemerintah yang paling dibenci dan paling kejam di dunia, dan selalu menjadi penyulut perang, perpecahan, perampokan dan penjarahan negara dan bangsa dunia, setiap hari menuduh dan menunjukkan kebencian kepada rakyat Iran, namun rakyat Iran tidak kaget dan tidak akan gentar," paparnya.
Rahbar menganggap sanksi Amerika adalah penindasan yang nyata terhadap rakyat Iran dan menuturkan, dalam empat dekade terakhir penyatuan identitas orang Iran dengan Islam telah menyebabkan tekanan kubu arogansi dunia tidak berpengaruh pada proses pergerakan rakyat.
Ayatullah Khamenei menegaskan, rakyat Iran yang tertindas tapi kuat, berkat bantuan Allah Swt tetap berdiri seperti gunung, dan melanjutkan gerakannya dengan langkah yang kokoh, dan akan meraih tujuan yang diharapkannya.
Rahbar menilai kehadiran luas yang selalu ditunjukkan rakyat Iran pada perayaan kemenangan Revolusi Islam Iran, 22 Bahman, Hari Quds Sedunia dan pemilu, adalah bukti tekad dan kehendak baja rakyat Iran yang patut dipuji.
Ia melanjutkan, akhir tahun ini meski ada provokasi dari sejumlah pihak, rakyat Iran tetap berpartisipasi dalam pemilu dengan bersemangat, dan membuktikan kebesaran bangsa ini.
Ayatullah Khamenei juga menyinggung soal sikap Amerika yang menjadikan hak asasi manusia sebagai alat. Ia menegaskan, Anda (Amerika) telah membunuh 300 penumpang pesawat Iran, melakukan pengkhianatan berulang di Yaman dengan membantu Arab Saudi, lalu berbicara soal HAM.
Rahbar: Trump Tidak Layak Kirim Pesan, Kami Tidak akan Berunding dengan AS !
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo Kamis pagi mengatakan bahwa Iran tidak mempercayai AS dan tidak akan berunding dengan negara ini.
"Republik Islam Iran tidak percaya sedikitpunterhadap AS, dan pengalaman getir perundingan sebelumnya dengan AS dalam bentuk JCPOA tidak akan terulang lagi. Sebab, tidak ada bangsa merdeka dan berakal yang mau berunding di bawah tekanan," ujar Ayatullah Khamenei Kamis (13/6).
Di awal pertemuan, Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo mengungkapkan tujuannya bertemu dengan Ayatullah Khamenei, salah satunya untuk menyampaikan pesan dari Presiden AS, Donald Trump.
"Saya bermaksud menyampaikan pesan Presiden AS kepada yang mulia," tutur Abe Shinzo.
Rahbar dalam pertemuan tersebut menjawab statemen Perdana Menteri Jepang dengan mengungkapkan, "Kami tidak meragukan niat baik Anda. Tapi mengenai sosok presiden AS, saya melihat Trump tidak layak untuk memberikan satu pesanpun, dan kami tidak akan memberikan balasannya,".
Mengenai pernyataan Abe Shinzo mengutip pernyataan Trump yang mengatakan bahwa AS tidak bermaksud mengubah rezim di Iran, Ayatullah Khamenei menegaskan, "Masalah kami dengan AS bukan mengenai isu perubahan rezim, sebab jika merekapun berniat melakukannya, tetap tidak akan berhasil, sebagaimana presiden-presiden AS sebelumnya selama empat puluh tahun silam tidak mampu menghancurkan Republik Islam Iran,".
Di bagian lain statemennya, Rahbar juga menyinggung pembicaraan yang disampaikan Perdana Menteri Jepang mengenai upaya AS untuk menjegal produksi senjata nuklir oleh Iran, dengan menjelaskan, "Kami menentang senjata nuklir dan saya mengeluarkan fatwa haram hukumnya. Oleh karena itu ketahuilah, jika kami bermaksud untuk memproduksi senjata nuklir, AS pun tidak akan bsia melakukan tiadak apa-apa. Larangan AS tidak akan pernah bisa menjadi penghalang,".
Menyinggung pernyataan Abe Shinzo yang mengutip Trump bahwa perundingan dengan AS akan membawa kemajuan bagi Iran, Ayatullah Khamenei mengatakan, "Berkat karunia Allah swt, tanpa perundingan dengan AS dan dalam kondisi di bawah sanksi, tetap bisa meraih kemajuan,".
Di luar isu perundingan dengan AS, Ayatullah Khamenei menyambut baik usulan Abe Shinzo mengenai peningkatan hubungan antara Iran dan Jepang.
"Jepang adalah negara penting di Asia, dan jika berniat untuk meningkatkan hubungan dengan Iran harus menunjukkan itikad seriusnya, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian negara penting lainnya," papar Rahbar.
Perdana Menteri Jepang dalam pertemuan dengan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran menyinggung kunjungannya ke Tehran dengan nada optimistik, dan perundingan ini akan menjadi langkah untuk memperluas kerja sama kedua negara.(
Ketua MK: Mahkamah Konstitusi Independen
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman menegaskan bahwa seluruh hakim konstitusi serta gugus depan Mahkamah Konstitusi bekerja menyelesaikan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 dengan independen.
"Tidak hanya sembilan hakim konstitusi, namun kami semua tidak tunduk dan takut pada siapapun, kami tidak bisa diintervensi pada siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi serta kepada Allah SWT," ujar Anwar dilansir situs Antara Jumat (14/6)
Ia juga menjelaskan bahwa sembilan hakim konstitusi berasal dari tiga unsur, yaitu dari Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Meskipun demikian Anwar mengatakan bahwa kesembilan hakim konstitusi tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun.
"Sejak kami memasuki MK kami menjadi independen dan tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi siapapun. Kami tidak takut, kami hanya takut kepada Allah SWT," ujar Anwar.
Selain itu Anwar juga mengimbau seluruh pihak yang hadir di ruang sidang untuk menghormati jalannya persidangan, dan tidak mengatakan hal-hal yang menghina jalannya persidangan.
"Jangan sampai ada keluar perkataan yang menghina persidangan. Ini catatan bagi kita semua," ujar Anwar.
Lebih lanjut Anwar menjelaskan bahwa dalam perkara sengketa Pilpres 2019 ini, tidak mengenal pihak terkait kecuali peserta pemilu atau pasangan calon.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai gugatan yang dinyatakan oleh paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih banyak menyasar paslon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Padahal menurutnya, pihak yang jadi termohon adalah KPU. Sementara Jokowi-Ma'ruf hanya menyandang status terkait.
Dilaporkan, sebanyak 48 ribu aparat keamanan gabungan TNI dan POLRI dikerahkan untuk pengamanan sidang gugatan pemilu di MK.
Jet Tempur Israel Serang Jalur Gaza
Jet tempur rezim Zionis Israel Jumat dini hari (14/06) dilaporkan kembali menyerang Jalur Gaza.
Seperti dilaporkan IRIB, berbagai sumber Palestina menyatakan, jet tempur Israel sebanyak tiga kali menyerang pos-pos pejuang muqawama Palestina di al-Zaitun, timur Jalur Gaza.
Menyusul serangan tersebut, terdengar suara sejumlah ledakan keras di Jalur Gaza. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai korban dan kerugian dari serangan ini.
Militer Israel mengklaim bahwa serangan ini sebagai respon atas penembakan sebuah roket dari Jalur Gaza ke arah pemukiman Zionis Sderot di selatan Palestina pendudukan.
Jet tempur Israel Kamis dini hari (13/06) juga membombardir selatan Jalur Gaza. Jet tempur, helikopter dan artileri rezim Zionis selama beberapa pekan terakhir berulang kali menyerang Jalur Gaza.
Rezim Zionis sejak Desember 2017 memulai babak baru serangan udara terhadap Jalur Gaza. Serangan ini dilancarkan dengan alasan tak berdasar.
Selama serangan rezim Zionis Israel ke Jalur Gaza, sampai saat ini ribuan warga Palestina gugur dan terluka.
Jalur Gaza diblokade dari darat, udara dan laut oleh Israel sejak tahun 2006 dan warga di wilayah ini menghadapi beragam kesulitan.
Rouhani: Resistensi Iran dan Cina terhadap Unilateralisme AS Untungkan Dunia
Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani menilai resistensi Iran dan Cina terhadap unilateralisme Amerika Serikat menguntungkan kedua negara, Asia dan dunia.
"Bangsa Iran saat menghadapi sanksi asing bukan saja tidak goyah, bahkan mereka lebih bersatu dan kuat," tandas Hassan Rouhani.
Hassan Rouhani Jumat (14/06) saat bertemu dengan sejawatnya dari Cina, Xi Jinping di sela-sela KTT ke-19 Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Bishkek, Kirgizstan menyebut strategis hubungan Iran dan Cina serta menambahkan, represi yang dipaksakan pemerintah Amerika kepada Iran, Cina dan negara lain ditujukan untuk menguasai Asia dan seluruh dunia.
Lebih lanjut Rouhani menjelaskan adanya banyak kapasitas untuk memperluas hubungan Iran dan Cina, dan mengungkapkan, Tehran tidak memiliki batasan untuk memperluas dan memperdalam hubungan dengan Beijing serta siap meningkatkan hubungan dengan Cina di bidang politik, ekonomi, budaya, pariwisata dan perang kontra terorisme.
Rouhani juga menyambut investasi Cina dalam mengembangkan wilayah dan pelabuhan selatan Iran. "Iran selain melanjutkan kerja samanya dengan Cina di bidang energi, juga berminat mengembangkan infrastruktur untuk hubungan berkesinambungan dan strategis dalam menjamin energi Beijing," ungkap Rouhani.
Sementara itu, Xi Jinping dalam pertemuan tersebut menekankan hubungan strategis Beijing-Tehran, dan mengatakan, unilateralisme di dunia mulai marak dan keluarnya AS secara sepihak dari JCPOA merupakan faktor utama eskalasi tensi di kawasan Timur Tengah.
Presiden Cina juga mengungkapkan kesiapan negaranya memperluas kerja sama dengan Iran dalam komunitas regional dan dunia demi menyebarkan multilaterisme, dan menambahkan, Beijing siap meningkatkan kerja sama dengan Tehran di bidang perang kontra terorisme dan kejahatan terorganisir.
Mousavi: Tanggung Jawab Keamanan Selat Hormuz di Tangan Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Sayid Abbas Mousavi saat merespon tudingan tak berdasar Menlu AS Mike Pompeo terhadap Iran mengatakan, tanggung jawab untuk menjamin keamanan Selat Hormuz berada di tangan Republik Islam Iran.
Menurut laporan pusat penerangan Kemenlu Iran, Sayid Abbas Mousavi Jumat (14/06) merespon klaim tak berdasar Pompeo dan petinggi Amerika lainnya terhadap Iran, dan menambahkan, "Ketika perdana menteri Jepang tengah bertemu dengan petinggi Republik Islam Iran untuk membahas upaya mereduksi tensi ketegangan di kawasan, tangan-tangan tersembunyi berupaya mempengaruhi upaya ini dan siapa yang mendapat untung darinya !".
Jubir Kemenlu Iran kepada menlu AS mengatakan, mempertanyakan insiden kapal tanker minyak di Laut Oman bukan saja sebuah kelakar dan menggelikan, tapi juga mengkhawatirkan dan berbau ancaman.
Kamis pagi (13/06) dua kapal tanker yang mengangkut minyak Jepang terbakar di laut Oman.
Setelah operasi penyelamatan awak kapal dua tanker minyak ini oleh patroli laut Iran, Mike Pompeo tanpa memberi bukti apapun menyebut Iran bertanggung jawab atas serangan terhadap dua kapal tanker tersebut.
Tim B dan Peristiwa Sabotase Tanker Minyak
Perwakilan tetap Iran di PBB Jumat dini hari membantah klaim infaktual AS terhadap Iran yang dituding terlibat dalam insiden sabotase terhadap kapal tanker minyak di laut Oman.
Pada Kamis pagi terjadi aksi sabotase terhadap dua kapal tanker minyak di laut Oman. Kementerian perdagangan Jepang menyatakan bahwa kedua kapal tanker minyak tersebut milik negara ini.
Tidak berapa lama setelah peristiwa ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo langsung mengarahkan telunjuk tudingan terhadap Iran tanpa memberikan bukti sama sekali sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam aksi sabotase ini.
Tudingan pejabat tinggi AS tersebut langsung direspon perwakilan tetap Iran di PBB dengan menyebut kehadiran pasukan AS di kawasan senantiasa menjadi pemicu utama instabilitas di Teluk Persia.
Perwakilan tetap Iran di PBB menegaskan, AS dan sekutu regionalnya harus menghentikan ambisi perang, konspirasi dan fitnah serta operasi rahasianya yang bertujuan untuk menyalahkan pihak lain.
Menteri Luar negeri Iran, Mohammad Javad Zarif di akun Twitternya menulis, "Tudingan anti-Iran yang dilancarkan AS tanpa bukti dan data yang benar mengindikasikan 'Tim B' yang terdiri dari Penasehat Keamanan Nasional AS, John Bolton, Perdana Menteri Rezim Zionis, Benyamin Netanyahu, Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman, dan Putera Mahkota Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed menjadi langkah yang merusak diplomasi Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo untuk menurunkan tingkat ketegangan di kawasan demi menyembunyikan terorisme ekonomi terhadap Iran,".
Dengan mempertimbangkan dampak buruk aksi sabotase ini terhadap keselamatan kapal dan keamanan jalur lalu lintas laut, dan terulangnya plot ini menunjukkan babak baru dari skenario destruktif AS dan sekutunya untuk merusak stabilitas dan keamanan regional.
Sekitar sebulan lalu terjadi peristiwa yang mencurigakan menimpa empat kapal komersial di lepas pantai al-Fujairah. Analis politik Timur Tengah, Omar mengatakan, ada banyak potensi besar dalam kasus ini menyangkut tujuan provokasi lebih besar Amerika Serikat terhadap Iran, dan kemungkinan lain serangan tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti al-Qaeda atau Daesh.
Tampaknya, peristiwa serupa terjadi lagi mengejar tujuan politik berikutnya. Analis politik Timur Tengah, Hassan Hanizadeh, mengatakan saat ini sedang terbentuk sebuah konspirasi berbahaya di tingkat internasional, oleh karena itu komite pencari fakta independen harus dibentuk untuk mengidentifikasi para pelaku ledakan tersebut.
Skenario ini dilancarkan untuk mengalihkan opini publik dan untuk membalikkan realitas dan memberikan alamat yang salah dalam mengidentifikasi aktor-aktor kunci aksi terorisme di kawasan. Sebagaimana ditegaskan dalam pernyataan Perwakilan Tetap Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Republik Islam Iran mengingatkan kembali masalah intimidasi, tekanan, dan ancaman serta sepak terjang destruktif AS, sekaligus mengkhawatirkan masalah insiden mencurigakan kapal tanker minyak yang terjadi kemarin.
Perwakilan Tetap Iran untuk PBB menjelaskan bahwa Republik Islam Iran siap untuk memainkan peran aktif dan konstruktif dalam mengamankan penyeberangan laut strategis serta siap untul memperkuat perdamaian, stabilitas dan keamanan kawasan.
PBB Nilai Kunjungan Abe ke Tehran Buka Atmosfer Dialog
Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, kunjungan Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo ke Tehran merupakan langkah penting untuk menciptakan atmosfer dialog.
Seperti dilaporkan Sputnik, Stephane Dujarric Kamis (13/06) menambahkan, kunjungan Abe ke Tehran dapat membuka pintu dialog dengan Iran dan memainkan peran pengaruh besar dalam masyarakat internasional.
Perdana menteri Jepang hari Rabu (12/06) bersama rombongan berkunjung ke Tehran dan bertemu dengan petinggi Iran.
Abe Shinzo hari Kamis (13/06) saat bertemu dengan Rahbar, Ayatullah Khamenei mengatakan, "Saya berencana menyampaikan pesan Presiden AS Donald Trump kepada Anda."
Sementara itu, Rahbar menjelaskan, "Saya menilai Trump tidak layak untuk bertukar pesan menekankan, kami tidak akan berunding dengan Amerika Serikat,".
Menyinggung permusuhan 40 tahun AS terhadap bangsa Iran yang berlanjut hingga kini, Rahbar menambahkan, "Kami meyakini kendala dan kesulitan tidak akan terselesaikan melalui perundingan dengan AS, dan tidak ada bangsa bebas yang akan menerima perundingan di bawah tekanan."
Ayatullah Khatami: Bangsa Iran Tidak akan Berunding di Bawah Tekanan
Khatib shalat Jumat Tehran mengatakan, negosiasi dengan Amerika Serikat tidak membawa manfaat dan bangsa Iran tidak akan berunding di bawah represi ekonomi.
Ayatullah Sayid Ahmad Khatami, khatib shalat Jumat Tehran menekankan bahwa AS akan mengubur impiannya berunding dengan Iran, dan menjelaskan, para pemimpin Amerika dan trioka Trump, Bolton dan Pompeo tidak jujur serta klaim kesiapan Washington berunding dengan Tehran sebuah kebohongan besar, karena langkah Trump menyeret Iran ke meja perundingan menjelang pemilu hanya untuk meraih suara.
Khatib shalat Jumat Tehran menjelaskan bahwa Iran tidak akan mengulangi pengalaman negosiasi nuklir sebelumnya, dan menambahkan, arahan Pemimpin Besar Revolusi Islam atau Rahbar, Ayatullah Khamenei dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo sangat bijaksana dan cerdik .
Ayatullah Khatami juga mengatakan, klaim Trump bahwa AS tidak berencana mengubah pemerintahan Islam Iran sebuah kebohongan besar, karena selama 40 tahun lalu seluruh presiden Amerika gagal melakukan tindakan anti Republik Islam Iran.
Khatib shalat Jumat Tehran di khutbahnya juga menyinggung genosia Al Saud di Yaman dan mengatakan, di manapun nama pembantaian dan perampokan muncul, naman Arab Saudi akan terlihat dan rezim ini dengan menghancurkan infrastruktur Yaman telah merenggut nyawa ribuan anak-anak dan perempuan tak berdosa.
Ayatullah Khatami saat merespon dukungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) kepada Dewan Transisi Militer Sudan dalam membantai para demonstran menambahkan, eksekusi para oposisi Arab Saudi termasuk anak-anak juga menunjukkan watak jahat dan haus darah Al Saud.
Kritik Eropa terhadap AS dan Nasib Implementasi JCPOA
Keputusan Amerika Serikat keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan pemberlakuan kembali sanksi nuklir terhadap Iran memicu gelombang kecaman luas dari negara-negara dunia, termasuk yang terbaru disampaikan Swedia dan Rusia.
"Apa yang telah dilakukan orang Amerika sangat menghancurkan," kata Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström menyikapi dampak destruktif keluarnya AS dari JCPOA. Dia juga menekankan urgensi JCPOA yang selama ini relatif bisa meredam timbulnya berbagai masalah besar di kancah internasional.
Dari perspektif Swedia, tindakan Presiden AS Donald Trump dalam masalah JCPOA pada dasarnya mempertanyakan kredibilitas Washington dalam kepatuhan terhadap komitmen dan perjanjian internasional. Menurut Wallstrom, masalah tersebut akan menurunkan kredibilitas Amerika Serikat sebagai mitra untuk perjanjian baru dengan pihak manapun.
Pada dasarnya, salah satu atribut utama kebijakan luar negeri pemerintah Trump adalah penarikan negaranya dari perjanjian internasional semacam JCPOA. Di bawah kepemimpinan Trump, AS tidak mempercayai satupun perjanjian dan aturan multilateral, dan terus melanjutkan pendekatan unilateralismenya demi mewujudkan kepentingannya. Mengenai kesepakatan nuklir antara kelompok 5+1 dan Iran, Trump mengklaim perjanjian tersebut tidak mengakomodasi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya, terutama rezim Zionis.
Pada prinsipnya tujuan utama Trump keluar dari JCPOA untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, dan menciptakan pembatasan ketat terhadap program nuklir damai Iran, dan akhirnya akan mengakhiri program tersebut yang sejalan dengan tuntutan rezim Zionis.
Tuntutan tersebut diumumkan pada Mei 2018 oleh Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam bentuk 12 poin tuntutan terhadap Iran, termasuk penghentian total program nuklir dan program rudal serta perubahan kebijakan regional Iran. Pada akhirnya, Washington menginginkan Iran bertekuk lutut terhadap terhadap Amerika Serikat. Tentu saja masalah ini segera ditolak oleh Tehran, karena bertentangan dengan independensi, martabat bangsa dan identitas nasional Iran.
Pada saat yang sama, anggota kelompok 4+1, terutama Rusia dan Cina terus menekankan perlunya mempertahankan perjanjian nuklir JCPOA. Dalam hal ini, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat, 14 Juni, di sela-sela KTT Shanghai mengkritik pendekatan AS terhadap perjanjian nuklir Iran dengan mengatakan bahwa Moskow melakukan segalanya untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Putin memperingatkan mengatakan, "Penarikan Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian nuklir Iran bisa menghancurkan secara total rezim non-proliferasi nuklir dan senjata pemusnah massal."
PIhak Eropa yang terdiri dari Troika Eropa yaitu Jerman, Prancis dan Inggris, bersama Uni Eropa, meskipun menginginkan berlanjutnya JCPOA, tapi hingga kini belum mengambil langkah maju yang signifikan dalam implementasi perjanjian nuklir internasional itu.
Sejatinya, jika kekuatan internasional benar-benar menghendaki berlanjutnya JCPOA, maka harus menolak intimidasi Washington dan membela hak-hak legal Iran. Apalagi, Tehran telah menegaskan bahwa Iran akan tetap berada di JCPOA, selama kepentingannya terjamin, terutama dari masalah pengaruh sanksi ilegal AS.



























