Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang pada Sabtu ini. Pertemuan bilateral itu, antara lain dengan Bank Dunia, India, Arab Saudi, Brazil, dan Australia.

Informasi di Media Center KTT G20 Osaka, Jepang, Sabtu (29/6/2019), menyebutkan sejumlah pertemuan bilateral akan dilakukan di Gedung Intex Osaka, Jepang. Sementara Presiden Joko Widodo menyampaikan inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub dalam KTT G20 di Osaka Jepang, Jumat. Demikian pantuan Parstodayid pada kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Antaranews hari Sabtu (29/06).

Indonesia memberikan perhatian lebih atas isu inklusivitas dalam ekonomi digital dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT G20 di Osaka, Jepang itu.

Indonesia mengonsepkan IDEA Hub sebagai sebuah wadah global bagi para pelaku bisnis digital, utamanya yang berstatus Unicorn, untuk mengkurasi ide serta berbagi pengalaman yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, swasta, maupun UMKM.

Usulan IDEA Hub ini dicetuskan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan ekonomi antarnegara.

"IDEA Hub pada dasarnya merupakan tempat mengurasi, mengelola, dan berbagi pengalaman model bisnis digital para Unicorn anggota G20," ujar Presiden dalam KTT G20 Sesi II yang membahas soal ekonomi digital dan kecerdasan buatan.

Pembelajaran terhadap model bisnis digital dalam IDEA Hub tersebut mencakup tiga area informasi, yakni sharing economy, workfoce digitalization, dan financial inclusion.

Ketiga area informasi itulah yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarnegara dan mempercepat ekonomi inklusif secara global.

Isu inklusivitas inilah yang mendorong Indonesia menyelenggarakan The 1st World Conference on Creative Economy di Bali pada November 2018

Presiden Indonesia Joko Widodo dan Ibu Iriana
Di samping itu, Presiden Joko Widodo juga memandang perlunya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital yang mampu memanfaatkan perkembangan ekonomi digital yang tengah berkembang. Menurutnya, ada tiga pilar utama dalam upaya mempersiapkan masyarakat ekonomi digital itu.

"Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur digital penting untuk terus ditingkatkan," ucapnya seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Dalam hal pembangunan infrastruktur digital, Indonesia sedang membangun proyek Palapa Ring yang nantinya akan menyambungkan jaringan infrastruktur digital sepanjang 13.000 kilometer. Jaringan tersebut akan mampu menjangkau 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Adapun pilar ketiga pembangunan masyarakat ekonomi digital yang disebutkan Presiden ialah perbaikan dan peningkatan iklim investasi dalam mendukung pengembangan ekonomi digital.

"Ketiga, ekosistem dan iklim investasi pengembangan ekonomi digital harus terus diperbaiki," tuturnya.

Di hadapan para pimpinan negara-negara G20 yang hadir, ia juga mengingatkan bahwa ekonomi digital dan pemerataannya harus mampu menjangkau kepentingan segenap golongan masyarakat sebagaimana prinsip yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

"Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa ekonomi digital tidak boleh melupakan kepentingan setiap orang. Tidak boleh ada orang yang tertinggal no one left behind," katanya.

Keadilan Pajak di Era Digital

Presiden Joko Widodo di KTT G20 menyatakan akan terus mengikuti kerja sama internasional untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital.

"Presiden Jokowi dalam pernyataannya juga akan terus mengikuti kerja sama internasional ini untuk bisa mendapatkan suatu rezim perpajakan yang adil di era digital," kata Menkeu Sri Mulyani ketika menjelaskan perkembangan hari pertama KTT G20 bersama Menlu Retno Marsudi di Osaka Jepang, Jumat.

Menkeu mengatakan para Menkeu G20 berharap pada 2020 sudah ada kesepakatan mengenai bagaimana perpajakan untuk ekonomi e-commerce ini bisa disepakati.

"Sekarang ini sudah lebih dari 47 juta akun yang berasal dari luar negeri dan nilainya sekitar 5 triliun euro yang sudah di"disclosse" yang tadinya sangat rahasia," katanya.

Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan bagian dari kemajuan mengenai "automatic exchnage of information".

"Bahkan ada negara yang mampu mendapatkan hak perpajakan negara yang hilang karena ada sekresi itu," katanya.

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan perundingan pada hari pertama KTT G20 ada dua sesi. Sesi pertama mengenai ekonomi global, perdagangan, investasi. Sementara sesi kedua mengenai inovasi ekonomi digital.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi pada hari pertama berbicara di sesi dua mengenai masalah inovasi ekonomi digital.

Menurut Menlu, ada dua hal yang paling utama yang disampaikan Presiden Jokowi di sesi kedua.

Pertama, masalah kebebasan aliran data. Salah satu tema yang diusung Jepang adalah kepercayaan terhadap kebebasan aliran data.

Presiden Jokowi mengatakan "flagship" ini didukung namun perlu ada norma dan aturan hukum internasional yang harus disepakati bersama dan kapan tenggat waktu untuk melaksanakannya karena dikhawatirkan jika norma dan hukumnya belum kuat untuk mengatur data free flow maka dikhawatirkan akan digunakan orang tidak bertanggung jawab.

Kedua, mengenai inisiatif Indonesia atas usulan "Inclusive Digital Economy Accelerator Hub" atau IDEA Hub.

"Ini intinya untuk menyediakan 'platform' untuk kurasi pengelolaaan dan berbagi pengalaman mengenai model bisnis dari para 'unicorn' para anggota G20," jelas Retno.

Perdana Menteri rezim Zionis Israel kembali mengancam akan melancarkan serangan militer ke Suriah.

IRNA (29/6/2019) mengutip media Israel melaporkan, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat (28/6) mengatakan, serangan militer Israel ke Suriah adalah bagian dari program kerja Tel Aviv dan akan terus dilakukan.

Rezim Zionis Israel selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada para teroris dengan menggempur pangkalan-pangkalan serta markas militer Suriah di berbagai wilayah negara itu. 

Deputi Menteri Luar Negeri Iran urusan politik menilai pertemuan komisi bersama kesepakatan nuklir JCPOA di Wina baru-baru ini, positif, dan menurutnya, dalam beberapa hari ke depan, transaksi keuangan Iran dan Eropa melalui mekanisme INSTEX akan segera dilakukan.

Sayid Abbas Araqchi, Jumat (28/6/2019) terkait pertemuan komisi bersama JCPOA di Wina, kepada wartawan menuturkan, meski tiga negara Eropa sudah melakukan sejumlah langkah dalam kerangka INSTEX, namun langkah tersebut sampai saat ini masih jauh dari harapan Iran.

Araqchi menambahkan, di sisi lain, Iran mencapai kesepakatan dengan penandatangan JCPOA lain untuk segera menggelar pertemuan komisi bersama JCPOA pada tingkat menteri luar negeri.

"Kemajuan yang dicapai dalam perundingan ini tidak cukup untuk mengubah sikap Iran terkaitt JCPOA," ujarnya.

Deputi Menlu Iran menerangkan, negara-negara Eropa lain ingin bergabung memberikan sumbangsih dalam mekanisme keuangan ini, dan sejauh ini INSTEX terbuka bagi semua negara Eropa, mereka bisa melakukan transaksi perdagangan dengan Iran melalui mekanisme ini.

Araqchi juga menekankan bahwa negara-negara Eropa harus serius dalam hal ekspor minyak Iran. Selain itu, dicapai sejumlah kemajuan terkait reaktor nuklir Arak, dan semua pihak sepakat pembangunan reaktor baru ini akan dihentikan pada waktu yang ditetapkan bersama. 

Presiden Cina menekankan, "Sebagian negara maju tengah menerapkan kebijakan proteksionis yang berujung pada munculnya konflik perdagangan dan blokade ekonomi."

Xi Jinping, Presiden Cina dalam pertemuan dengan kepala-kepala negara kelompok BRICS di sela-sela KTT G20 di Osaka Jepang menyatakan, "Sebagian negara-negara, termasuk negara-negara Barat tengah menghantam dan menghancurkan sistem perdagangan global."

"Negara-negara ini juga mempengaruhi negatif terhadap kepentingan bersama sebagian negara dan membayangi perdamaian dan stabilitas keamanan di seluruh dunia," tambah Xi Jinping.

Presiden Cina menjelaskan bahwa di bawah kondisi seperti ini, negara-negara anggota BRICS harus meningkatkan tingkat kemampuan dan fleksibilitasnya untuk menghadapi bahaya asing.

Jelas bahwa maksud dari presiden Cina soal peran merusak kebijakan proteksionisme terhadap sistem perdagangan global adalah pemerintah Amerika Serikat.

Lebih dari setahun lalu, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dengan tujuan merealisasikan slogan "American First" bersandar pada kebijakan proteksionis industri dalam negeri, menerapkan tarif yang tidak biaa dan keluar dari aturan perdagangan global, sehingga menyebabkan negara-negara seperti Cina tidak dapat mengekspor produk-produknya ke Amerika Serikat seperti sebelumnya.

Tentu saja tujuan kebijakan Washington ini tidak hanya menarget Cina, dan peningkatan tarif bea masuk Amerika atas produk aluminium, baja dan sejumlah produk ekspor ke negara ini juga mencakup Uni Eropa atau negara-negara lain seperti Meksiko, Kanada, Jepang, India dan Korea Selatan.

Pemerintah Amerika Serikat dengan berlandaskan pada jenis kebijakan arogansi berusaha membatasi impor dari luar negeri dengan memanfaatkan berbagai cara untuk memaksa partner-partnernya untuk menyiapkan sarana bagi akses perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ke pasar-pasar negara ini lebih banyak. Untungnya upaya ini masih gagal sampai saat ini.

Penolakan serius Cina, Jepang dan India di Benua Asia dengan tuntutan Amerika Serikat untuk memberikan akses luas pasarnya menunjukkan bahwa Gedung Putih seperti sebelumnya tidak mampu memaksa negara-negara lain dengan alat tekan dan ancaman untuk mengikuti kebijakan sepihak Washington.

Itulah mengapa KTT G20 di Jepang menjadi peluang untuk mengritik kebijakan ekonomi Amerika Serikat, mulai dari perang dagang AS hingga sanksi ilegal terhadap negara lain yang menolak kebijakan arogansi Washington.

Perang dagang
Ada pandangan yang mengatakan bahwa seberapa jauh pemerintah Amerika Serikat bergerak mengikuti kebijakan proteksionisme ekonomi atas industri dalam negeri dan merusak tatanan sistem perdagangan global, sejauh itu ula negara-negara lain, khususnya para partner Gedung Putih justru semakin kuat melawannya dengan mengambil sikap konvergensi lebih besar untuk menahan kebijakan anti persaingan Washington di kancah perdagangan global.

Kehadiran tiga negara; Cina, Rusia dan India sebagai anggota BRICS dalam lingkaran perang dagang Amerika yang termasuk kekuatan ekonomi baru dunia menyiapkan sarana bagi mereka untuk memperluas kerja sama bersama demi mengurangi kerugian yang bersumber dari kebijakan proteksionisme Gedung Putih.

Pemerintah Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi kepada negara manapun yang membeli minyak Iran, dan tidak ada pengecualian.

Kantor berita Reuters (28/6/2019) melaporkan, hal itu disampaikan oleh Utusan khusus Amerika untuk Iran, Brian Hook pada Jumat (28/6).

Brian Hook menegaskan, kami akan menyanksi minyak mentah Iran. Saat ini tidak ada kekurangan pasokan minyak. Kami akan menyanksi pembelian ilegal minyak mentah Iran.

Ia menambahkan, Iran terlalu sering menolak diplomasi, mereka harus menghentikan agenda sektarian menciptakan koridor kekuasaan Syiah untuk mendominasi Timur Tengah.

Di sisi lain, menurut Hook, Eropa harus bersikap lebih keras terhadap Iran daripada tetap mengandalkan kesepakatan nuklir, dan setiap negara yang membeli minyak dari Iran harus siap membayar biayanya. 

Asisten khusus ketua parlemen Iran bidang internasional mengatakan, rezim Zionis Israel akan menjadi pecundang utama di kesepakatan abad.

"Kesepakatan abad sama seperti aksi tak terpuji presiden Amerika lainnya termasuk isu relokasi kedubes negara ini dari Tel Aviv ke Quds, akan diabaikan oleh dunia," papar Hossein Amir Abdollahian saat bertemu dengan Nasser Abu Sharif, wakil Jihad Islam Pelestina di Tehran seperti dilaporkan IRNA Rabu (26/06).

Seraya menjelaskan bahwa kesepakatan abad tidak akan menorehkan prestasi bagi Israel, Amir Abdollahian menambahkan, rencana ini akan mendorong persatuan rakyat, muqawama Palestina dan negara-negara pendukungnya dalam melawan ketamakan rezim Zionis.

Asisten khusus ketua parlemen Iran bidang internasional seraya mengisyaratkan perilaku tak bertanggung jawab sejumlah negara Arab mengakui secara resmi Israel menekankan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan pendekatan kelirunya ingin mengakui secara resmi Israel. Kebijakan ini di dalam negeri mereka mendapat penentangan luas.

Amir Abdollahian juga menegaskan berlanjutnya dukungan Republik Islam Iran terhadap hak-hak rakyat tertindas Palestina.

Sementara itu, Nasser Abu Sharif di pertemuan ini seraya mengisyaratkan dukungan Rahbar Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei terhadap Palestina dan kepemilikan abadi Quds bangsa Palestina, menyebut aneh sikap presiden AS dan sejumlah negara kawasan serta mengatakan, front muqawama bangkit melawan AS dan rencana kesepakatan abad. 

Komandan Angkatan Udara, Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC mengatakan, Amerika Serikat atau negara lainnya, tidak punya keberanian melanggar wilayah Iran. Menurutnya, Amerika harus memperhatikan perilakunya.

Brigjen Amir Ali Hajizadeh, Rabu (26/6/2019) di hadapan wartawan menyinggung pelanggaran wilayah Iran oleh pesawat nirawak mata-mata Amerika, RQ-4 Global Hawk dan menuturkan, pelanggaran wilayah Iran yang dilakukan drone Amerika adalah pelanggaran terhadap aturan internasional.

Menurutnya, sistem pertahanan udara buatan dalam negeri Iran, Sevom Khordad (3rd Khordad) telah berhasil menembak jatuh drone mata-mata Amerika.

"Amerika mengira Iran tidak akan bisa memberikan balasan mematikan kepada mereka," tegas Hajizadeh.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam keras langkah provokasi Amerika Serikat terkait Iran.

Kantor berita Itar Tass (26/6/2019) melaporkan, Kemenlu Rusia mengumumkan, pemerintah Moskow sangat khawatir karena sekarang sudah lebih dari setahun Amerika berusaha meningkatkan ketegangan dengan Iran, dan melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar kepada negara ini, dan secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir, JCPOA.

Kemenlu Rusia menambahkan, Washington terus menerus menekan Iran dengan sanksi luas dan memprovokasi Iran termasuk dengan serangan militer, dan meminta pemerintah Tehran untuk mau melakukan rekonsiliasi tanpa batas dan asas, termasuk menutup mata atas kepentingan legal Iran di arena internasional.

Menurut Kemenlu Rusia, Washington dengan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tinggi dan Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei, realitasnya telah membakar semua jembatan yang mungkin digunakan untuk berdialog dengan Iran.

Utusan Presiden Rusia untuk Afghanistan menilai kemampuan pertahanan Iran dalam menghadapi ancaman-ancaman Amerika Serikat, tinggi.

IRNA (26/6/2019) melaporkan, Zamir Kabulov, Rabu (26/6) mengatakan, Iran punya kapasitas pertahanan luas untuk membalas, dan serangan balik negara ini pasti akan mematikan.

Ia menambahkan, memang ada kubu anti-Iran, dan kebijakan Amerika terkait Iran, destruktif.

Menurut Zamir Kabulov, rakyat Iran tidak bersedia menerima tekanan apapun atas kepentingan dan independensinya, dan ia akan melawan segala bentuk serangan Amerika, dan membalasnya.

Sehubungan dengan tuduhan Amerika terkait keterlibatan Iran dalam serangan dua kapal tanker di Teluk Oman, Kabulov menerangkan, tidak ada bukti apapun yang menunjukkan keterlibatan Iran dalam insiden serangan ini.

Ia menegaskan, Republik Islam Iran tidak sendiri dalam menghadapi tekanan Amerika, Rusia berdiri di belakang Iran.

Kementerian Luar Negeri Oman mengabarkan rencana negara itu untuk membuka kedutaan besar di Palestina.

Kantor berita Sputnik (26/6/2019) melaporkan, Kemenlu Oman mengumumkan, dengan maksud untuk melanjutkan dukungan terhadap rakyat Palestina, Oman berencana membuka kedutaan besar di Palestina dalam waktu dekat ini.

Menindaklanjuti rencana pembukaan kedutaan besarnya di Palestina, sebuah delegasi Kemenlu Oman sudah diberangkatkan ke Ramallah, Palestina baru-baru ini.