Alkisah ada seorang pria jutawan di Jepang yang tidak bisa tidur dikarenakan sakit mata yang dideritanya dan dia telah mencoba mengobatinya matanya dengan minum berbagai jenis pil dan suntikan, namun tetap saja tidak membuahkan hasil.

Setelah berkonsultasi dengan banyak dokter dan spesialis, mereka menyarankan kepadanya untuk merujuk ke seorang Rahib suci yang terkenal untuk mengobati penyakitnya.

Diapun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Rahib tersebut. Setelah memeriksanya Rahib tersebut menyarankannya supaya dia sementara waktu tidak melihat warna selain hijau.

Setelah kembali dari sang Rahib, dia memerintahkan semua pembantunya untuk membeli cat warna hijau dan melukis rumahnya dengan warna hijau. Dia juga mengubah semua furnitur dengan warna yang sama.

Selang beberapa waktu, dia merubah warna mobil, warna pakaian anggota keluarga dan pelayan serta segala sesuatu yang terlihat dengan warna hijau dan pada akhirnya penyakit matanya sembuh.

Kemudian, sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, pria jutawan mengundang sang Rahib ke rumahnya.

Ketika Rahib itu datang ke rumah pasiennya, dia bertanya apakah penyakit matanya telah sembuh?

Orang kaya itu berterima kasih dan berkata: “Ya, tapi itu adalah pengobatan yang paling mahal yang pernah ada.”

Rahib dengan heran mengatakan kepada pasiennya bahwa sebaliknya ini adalah pengobatan yang termurah yang pernah saya berikan.

“Untuk menyembuhkan mata Anda, Anda cukup membeli kacamata yang berwarna hijau dan tidak memerlukan pengeluaran yang sebanyak ini,” lanjut Rahib tersebut.

Dari cerita inspiratif diatas dapat diambil hikmah bahwa untuk melakukan suatu hal besar kita tidak perlu mengubah seluruh isi dunia, tapi dengan mengubah visi (pandangan) kita bisa membawa dunia sesuai dengan keinginan Anda.

Mengubah dunia adalah pekerjaan yang bodoh, tapi mengubah perspektif kita adalah cara termurah dan paling efektif.

Terkait cara untuk hidup lebih baik almarhum Ayatollah Bahjat mengatakan: “Begitu seseorang merencanakan sesuatu, maka dia harus terlebih dahulu berkomitmen untuk melakukan apa yang direncanakan tersebut untuk dirinya sendiri sehingga dia merasa tenang di akhirat kelak. Dan setelah dia memperbaiki dirinya dengan program yang direncanakan tersebut, barulah dia bisa memperbaiki orang lain dengan menyatakan ini pendapat saya dan ini alasan saya.”

Bertepatan dengan hari Asyura, Taliban memposting sebuah tulisan di situs resminya mengenai perlawanan yang ditunjukkan Imam Husain. “Kebangkitan al-Husain adalah untuk mengangkat martabat Islam dan membatilkan yang batil, memperjelas yang haq dan menentang ketidakadilan dan melawan pemimpin yang tak layak menyandang sebagai pemimpin umat Islam,” tulisnya.

Sesuai yang mereka tulis di dalam situs mereka, Sayidina Imam Husain adalah tuladan setiap penentang kekuatan zalim dan perwujudan dalam keteguhan di dalam kebenaran yang selamanya ia akan dipuja, dicinta serta diikuti. Karena ia akan selalu dikenang dan pergerakannya adalah pemantik kebangkitan umat.

Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa setiap muslim sejati pasti akan bersedih karena tragedi Karbala dimana Sayidina Imam Husain secara tragis dibantai oleh para pasukan pemimpin zalim.

Juga disebutkan bahwa Imam Husain tak pernah sedikitpun menyerah dan tunduk. Beliau dengan suara lantang selalu meneriakkan “Tak mungkin bagi kami menerima kehinaan” dan dengan darahnya ia tinggikan martabat Islam.

Di akhir tulisan tersebut disebutkan bahwa Imam Husain tak anya berada di satu zaman. Tapi dengan darahnya yang dikorbankan, para pengikut al-quran diajarkan bagaimana untuk pantang menerima kehinaan. Kebangkitan yang ditunjukkan oleh beliau menjadikan pemantik api revolusi dan pergerakan-pergerakan menentang kezaliman dan diktatorisme di sepanjang zaman.

Dilaporkan bahwa di Afghanistan telah sukses digelar peringatan hari Asyura mengenang kesyahidan Imam Husain yang dihadiri oleh para pengikut mazhab Sunni dan Syiah dan berjalan dengan khidmat.

Sebelumnya Taliban mengecam keras aksi penyerangan tempat-tempat dan masjid-masjid dimana digelar ritual keagamaan mazhab Syiah. Menurut kelompok tersebut penyerangan ini tak lain adalah sebuah siasat licik musuh-musuh Islam untuk memecah-belah umat.

Seorang Raja tanpa sengaja memotong jarinya dengan pisau yang tajam ketika sedang mengupas Apel. Ketika raja berteriak memanggil tabib, salah satu Menteri berkata kepadanya: “Wahai baginda sesungguhnya Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa hikmah”.

Ketika mendengar perkataan tersebut Raja semakin menjadi marah dan berteriak: “Apa hikmah dari terpotongnya jariku?”  Lalu Rajapun memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan mentri tersebut.

Hari berlalu hingga pada suatu waktu Raja pergi ke hutan untuk berburu dan di sana dia terpisah jauh dari para pengawalnya dan tiba-tiba dia sudah mendapatkan dirinya sendirian berada di tengah-tengah suku liar.

Mereka menangkap raja dan mengikatnya di pohon untuk dibunuh. Namun suku tersebut memiliki kebiasaan bahwa korban harus sehat dan tidak cacat. Karena melihat raja tidak memilki satu jari maka mereka melepasnya dan akhirnya dia kembali ke istananya. Setelah merenungkan kejadian tersebut dia memerintahkan untuk membebaskan sang Menteri.

Ketika Menteri datang menghadap Raja, Raja berkata: “Kamu benar, dibalik terpotongnya jari saya ada hikmah yang tersembunyi tapi itu bagi saya sedang bagi dirimu apa hikmah yang kau dapatkan selain berada di penjara dan menjalani kesusahan dan kepedihan?” Sembari tersenyum Menteri menjawab pertanyaan sang Raja: “Bagi saya juga banyak sekali manfaatnya karena saya selalu bersama anda dalam setiap saat dan jika hari itu saya tidak berada dalam penjara sudah pasti sekarang saya sudah terbunuh”.

Seandainya saja kami mengetahui akan segala hikmah Tuhan yang tersembunyi di balik setiap kejadian maka tentu kami akan selalu bersyukur atas setiap kejadian.

Kenapa orang-orang soleh mengalami banyak kesulitan sementara para pendosa dan penjahat hidup dalam kesenangan?

Jawabannya adalah karena Tuhan mencintai kekasihnya. Karena itu jika mereka berbuat kesalahan segera menegurnya sehingga mereka sadar, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur’an: dan sekiranya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya:

لو تقوَل علینا بعضَ الاقاویل لاًخذنا منه بالیمین

(QS: Al-Haqqah, ayat 44-45)

Begitu juga jika orang mukmin jika berbuat kesalahan maka tidak beberapa lama akan mendapatkan peringatan. Namun jika orang yang biasa berbuat dosa maka Tuhan berlaku sebaliknya, Dia akan memberikan waktu tenggang kepada mereka dan ketika saatnya tiba maka mereka akan dihancurkan:

و جعلنا لمهلکهم مَوعد

(QS: Al-Kahfi, ayat 59)

Dan jika bukan karena supaya mereka memperbaiki diri mereka maka Allah akan mengakhirkan hisab mereka sampai hari kiamat dan akan memberi mereka tenggang waktu sampai peluang mereka penuh.

انما نُملی لهم لیزدادوا اثم

(QS:  Ali-Imran, ayat 178 )

Coba kita perhatikan permisalan ini: Jika kacamata kita terkena setetes air teh, maka anda akan segera membersihkannya. Namun jika air teh itu mengenai baju putih anda maka anda akan bersabar hingga tiba di rumah dan mengganti baju tersebut. Jika teh tersebut tumpah di karpet bawah kaki anda maka anda akan menunggu sampai mendekati hari raya dan membawanya ke laundry. Begitu juga dengan Allah, Allah akan berprilaku berbeda dengan setiap orang dan akan menunda azabnya  sesuai dengan keadaan jiwa manusia apakah bersih atau kotor.

Sumber: Soal Penting-Jawaban Pendek, Muhsin Qira’ati. Soal ke-4.

Calon dari Demokrat, Bernie Sanders kritik keras politik Donald Trump, Presiden AS, yang menggebu-gebu perang dengan Iran. Menurut Sanders, perang dengan Iran adalah tragedi buruk. Kritiknya telah memukul AIPAC.

Haaretz, surat kabar Israel, menyoroti penolakan lobi Israel terhadap Bernie Sanders, yang menjalankan skema dukungan terhadap Palestina dan membantah politik Donald Trump tentang Iran. Dan AIPAC-pun turun dengan penuh daya untuk menghentikan Bernie Sanders.

Bertolak belakang dengan gambaran umum, ternyata AIPAC bukanlah pendukung sayap Kanan ataupun Republik Amerika. Akan tetapi organisasi Zionis ini hanya berupaya berdiri di antara dua sayap (Demokrat dan Republik) dan memikat orang-orang dari dua belah pihak.

Jadi sebenarnya, AIPAC berusaha untuk menjalin hubungan dengan politikus manapun yang ada di Kongres. Adapun kritik Bernie Sanders telah memojokkan mereka dan memaksa mereka untuk berjalan membelakangi sunnah yang sudah mensejarah.

Deal of the Century yang Tertolak

Bernie Sanders dalam akun twiternya menulis, “Denah Benjamin Netanyahu telah mengangkangi hukum internasional karena akuisisi Palestina Pendudukan, bahkan menutup indikasi pembentukan dua negara merdeka. Semua pendukung perdamaian Israel-Palestina harus menantang rancangan ini”.

Bernie Sanders sendiri adalah seorang keturunan Yahudi, tetapi ia menolak politik Donald Trump yang dikenal deal of the century. “Rancangan ini akan mengabadikan konflik Israel versus Palestina”, kritiknya.

“Kesepakatan damai apapun harus sesuai dengan hak-hak internasional dan peraturan PBB. Setiap kesepakatan harus menghentikan kolonialisme Israel dan merealisasikan hak-hak warga Palestina yang telah disepakati dalam naungan pemerintahan merdeka di samping Israel. Rancangan buatan Donald Trump tidak memenuhi syarat ini. Itu hanya mengabadikan konflik antara Israel dan Palestina”, jelas Sanders.

Dalam konferensi ISNA (Sosial Islami Amerika Utara), salah satu organisasi muslim di Amerika Utara, Bernie Sanders menyindir nir-pamor kepemimpinan Amerika Serikat dalam masalah-masalah utama dunia.

“Salah satu titik yang sangat dibutuhkan adalah peran pelantara dalam membangun perdamaian antara Israel dan Palestina. Saya adalah pendukung keras hak Israel dalam eksistensi, kemerdekaan, perdamaian serta keamanannya. Tetapi saya yakin bahwa Amerika seharusnya mengambil langkah penengah dalam konflik lama ini. Kebijakan Amerika harus mengakhiri kolonialisme Israel dan memberikan hak kepada warga Palestina di dalam negara merdeka mereka. Saya yakin bahwa hal ini akan membuahkan keuntungan bagi Israel, Palestina, Amerika Serikat dan Kawasan semuanya”, jelasnya.

Perang Vs Iran adalah Tragedi

Setelah konferensi tertutup Senat dan Dewan mengenai Iran, Bernie Sanders langsung menghampiri awak media dan menjelaskan titik-titik penting perseteruan AS-Iran.

“Orang Amerika tahu akan kebohongan perang Vietnam. Kami pergi ke satu medan perang yang didasarkan pada satu kebohongan dan berakhir pada pembunuhan 59 ribu orang. Tahun 2003 telah tersebar kebohongan mengenai Irak yang ingin membangun senjata pembunuh massa. Di sana, kita kehilangan 4 ribu tentara. Ratusan ribu sipil terbunuh dan terpaksa imigrasi. Saya kira perang dengan Iran adalah bencana mutlak yang berakibat lebih buruk dari perang Irak. Kami harap warga Amerika kepada pemerintah mengatakan bahwa kami tidak akan pergi ke medan perang melawan Iran”, jelasnya.

Dalam wawancaranya dengan Washington Post, Bernie Sanders menyatakan bahwa dirinya siap berunding dengan Iran jika terpilih nanti.

“Kenapa tidak berunding langsung dengan Iran? Saya kira bernegosiasi dengan Iran adalah hal yang paling layak. Ini adalah satu kesempatan untuk menghilangkan keraguan mengenai dukungannya atas teroris dan pembangunan tenaga nuklir”, jelasnya.

Bersama dengan Ro Khanna, anggota Dewan AS, Bernie Sanders menulis proposal. Dalam proposal mereka menjelaskan bahwa Donald Trump ingin menjerumuskan Amerika ke dalam perang baru. Dan mereka menuntut akhir dukungan finansial atas operasi militer dalam bentuk apapun.

“Perang dengan Iran akan mengakibatkan kerugian besar dan penghamburan triliunan dolar. Konflik baru juga akan menambah imigran baru. Investasi triliuner Amerika untuk biaya kesejahteraan rakyat bukan perang tanpa batas”, tulis Sanders, Ro Khanna dan lainnya dalam proposal tersebut mengisyaratkan indikasi perang di Timur Tengah.

Pemerintahan Donald Trump mendukung rezim Zionis lebih dari periode siapapun. Keluarnya Trump dari JCPOA selangkah dengan kebijakan AIPAC dalam menghapus efek politik luar negeri Barack Obama. Kebijakan Donald Trump dalam mengesahkan Bait al-Muqaddas sebagai ibukota, meresmikan daratan tinggi Golan dan terakhir deal of the century, kesemuanya memihak Israel.

Dengan perbandingan ini, maka tidak heran AIPAC atau American Israel Public Affairs Committee (biasa disebut lobi Zionis) menolak Bernie Sanders dan mendorong penuh Donald Trump.

Qatar menjamu 70 delegasi berbagai negara untuk menjadi saksi penandatanganan resolusi damai Taliban-AS.

Untuk mencapai kesepakatan ini, diperlukan waktu tak sedikit. Melalui Mulla Abdul Ghani Baradar, Wakil Politik Taliban dan Zalmay Khalilzad, Wakil Amerika urusan Afganistan, resolusi damai menjadi kenyataan.

Resolusi damai Taliban-AS memiliki satu pendahuluan dan 3 bagian. Bagian pertama menjelaskan penarikan mundur pasukan Amerika dari Afganistan. Bagian kedua menegaskan tidak adanya manipulasi kedaulatan Afganistan untuk mengancam Amerika dan sekutunya.

Adapun bagian ketiga resolusi damai ini berisi tentang kebijakan lanjut yang akan diambil pasca resolusi.

Di bawah ini adalah isi resolusi damai Taliban-Amerika:

Pendahuluan: Resolusi umum perdamaian terdiri dari 4 bagian

Jaminan dan mekanisme kerja untuk tidak mengeksploitasi wilayah Afganistan untuk mengancam keamanan Amerika dan sekutu.
Mekanisme dan pengumuman waktu penarikan militer asing.
Setelah ditentukan waktu pasti penarikan militer AS dari Afganistan dan tidak ada eksploitasi kedaulatan Afganistan untuk mengancam Amerika beserta sekutu, akan diselenggarakan perundingan antar-Afganistan pada tanggal 10 Maret 2020, yaitu antara Taliban dan pihak-pihak dalam negeri Afganistan.
Gencatan senjata permanen adalah salah satu pembahasan negosiasi antara pihak dalam negeri Afganistan. Para negosiator dalam perundingan ini akan menentukan tanggal serta mekanisme gencatan senjata permanen. Daerah kuasa Taliban tidak akan disahkan Amerika selama pemerintah Afganistan tidak mengajak pada perundingan antar-Afganistan.
Bagian Pertama: Penarikan mundur militer asing dari Afganistan

Berdasarkan resolusi ini, AS beserta sekutunya sepakat dalam 135 hari ke depan untuk menjalankan:
Pertama: Amerika bersedia mengurangi pasukannya hingga 8600 prajurit.

Kedua: Semua pasukan di 5 markas militer utama di Afganistan akan segera dikosongkan.

Dalam 9 bulan setengah ke depan semua pasukan asing keluar dari Afganistan dan semua markas militer di Afganistan juga akan dikosongkan. AS juga menjanjikan bahwa mereka akan mengadakan pertukaran tahanan sebagai langkah meyakinkan semua pihak. Dan ditentukan 5 ribu tahanan Taliban dan 1000 pasukan pemerintah akan dibebaskan seiring waktu dimulainya perundingan antar-Afganistan.
Ditentukan pula bahwa Emirat Islami (Islamic Emirate of Afganistan), yang tidak diresmikan oleh Amerika sebagai satu kedaulatan, beserta Taliban harus berjanji untuk memastikan bahwa tahanan tidak akan melawan Amerika dan sekutunya.
Seiring dengan dimulainya perundingan antar-Afganistan, sanksi atas elemen-eleman Taliban akan dinonaktifkan.
Seiring dengan dimulainya perundingan antar-Afganistan, Amerika Serikat bersama anggota PBB akan segera mengadakan negosiasi tentang pengangkatan sanksi atas anggota Taliban.
AS berjanji tidak akan intervensi urusan dalam negeri Afganistan dan tidak akan mengoperasikan militer melawan politik pemerintah Afganistan.
Bagian Kedua: Ketentuan Taliban untuk tidak mengeksploitasi wilayah Afganistan untuk menyerang wilayah Amerika beserta sekutunya.

Taliban berjanji tidak akan mengeksploitasi wilayah Afganistan untuk mengancam AS beserta sekutunya, termasuk Al Qaeda.
Taliban akan mengirim pesan kepada kelompok yang menjadi ancaman bagi AS dan sekutunya bahwa Afganistan bukanlah tempat untuk mereka. Anggota kelompok tersebut tidak boleh menyerang AS.
Taliban tidak akan mengizinkan rekrutmen militan, pelatihan dan dukungan finansial di Afganistan untuk mengancam Amerika.
Taliban tidak akan mengeluarkan paspor kepada orang yang berbahaya bagi AS di dalam wilayah kontrolnya. AS akan menerima kedaulatan wilayah kontrol Taliban berdasarkan kesepakatan dalam perundingan antar-Afganistan.
Bagian ketiga: Langkah lanjut pasca resolusi

Amerika akan berupaya menarik tanda tangan Dewan Keamanan di atas resolusi damai Taliban-AS ini.
Taliban dan AS akan melanjutkan hubungan positif. Kedua belah pihak akan terus mengusahakan hubungan dalam jalan positif dan membangun berdasarkan kesepakatan antar-Afganistan.
Pemerintah Amerika akan berupaya menjalin hubungan ekonomi dengan pemerintahan yang didasarkan pada perundingan antar-Afganistan.

Arena penting lainnya dan sekaligus baru dalam konflik Rusia-Amerika adalah untuk melancarkan perang diplomatik melawan Rusia dengan mencegah atau tidak memberikan visa kepada diplomat Rusia yang menghadiri pertemuan dan komunitas PBB serta organisasi-organisasi internasional yang berbasis di AS.

Langkah Washington telah memicu protes keras dari Moskow. Amerika Serikat selalu menggunakan masalah visa untuk delegasi dan pejabat yang menghadiri sidang dan pertemuan sebagai sarana untuk menekan negara-negara yang berselisih sejak markas besar PBB di New York. Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vasily Nebenzya, 10 Februari 2020, menyinggung berlanjutnya upaya penjegalan Amerika Serikat dalam mengeluarkan visa diplomatik kepada para diplomat Rusia dan menyerukan penghentian perilaku AS ini. Nebenzya menuduh Amerika Serikat melanggar apa yang disebut "Markas Besar PBB" karena melanggar persyaratan visa untuk misi diplomatik dan mengancam akan membawa masalah ini agar ditengahi jika proses itu tidak dihentikan.

Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Vasily Nebenzya
Watap Rusia Rusia untuk PBB dalam sebuah pernyataan mengatakan, "Ada kesepakatan bahwa Amerika Serikat sebagai tuan rumah harus mengikuti. Amerika melanggarnya. Menolak mengeluarkan visa karena alasan apa pun, bahkan untuk alasan keamanan yang ingin dirujuk Amerika Serikat, tidak dapat dibenarkan. Jika kondisi tidak berubah, kita harus menggunakan arbitrasi."

Padahal, pada awal Desember 2019, Nebenzya mengatakan bahwa ia telah mengangkat masalah hambatan bagi delegasi Rusia yang menghadiri pertemuan PBB dengan Presiden AS Donald Trump dan ia berjanji untuk mengatasi masalah tersebut. Sekarang jelas bahwa janji Trump termasuk dalm janji-janji bohongnya, dan bahwa pemerintah Trump telah dengan sengaja melakukan pendekatan meningkatkan tekanan pada diplomat Rusia dan negara-negara lain, seperti Iran, Venezuela dan Kuba. Menurut Vladimir Ermakov, Direktur Biro Non-Proliferasi dan Kontrol Senjata Kementerian Luar Negeri Rusia, Amerika Serikat telah mengabaikan atau memblokir banyak delegasi perwakilan negara asing ke PBB, dengan demikian sebenarnya AS telah melanggar tanggung jawabnya sebagai negara tuan rumah PBB."

Tujuan pemerintah AS untuk menghalangi penerbitan visa adalah menciptakan kebingungan dan ketidakjelasan para delegasi dan pejabat negara asing tentang kemungkinan bepergian ke Amerika Serikat dan benar-benar mengobarkan perang psikologis. Tujuan Washington yang lain adalah untuk menunjukkan apa yang disebut otoritasnya dengan tidak memberikan jalan bagi para delegasi negara-negara asing ke Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan PBB. Pemerintahan Trump sebenarnya menolak untuk mengeluarkan visa kepada delegasi negara-negara asing untuk menghadiri pertemuan PBB demi mencegah mereka menyatakan atau menghalangi konsultasi diplomatik dengan negara-negara penentangnya, terutama Rusia dan Iran.

Dalam hal ini, pada Januari 2020, pemerintah AS menolak untuk mengeluarkan visa kepada Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan umum Dewan Keamanan. Ini telah menjadi kasus bagi para diplomat, dan juga untuk New York, yang telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap diplomat dan keluarga mereka. Menanggapi tindakan ilegal AS, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan kepatuhan penuh dengan perjanjian tentang markas besar PBB sebagai negara tuan rumah lembaga ini di New York.

Sejak awal dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, sesuai dengan persetujuan Amerika Serikat dan lembaga internasional ini, Washington telah diwajibkan untuk menyediakan fasilitas untuk penerbitan visa perjalanan bagi para pejabat dan delegasi dari negara-negara anggotanya, dan tidak boleh terhalang dalam hal ini. Namun, melihat catatan perilaku Amerika menunjukkan bahwa Washington telah berulang kali menolak untuk mengeluarkan visa kepada pejabat lembaga internasional serta negara-negara yang menentang kebijakan AS dan dominasi dalam kerangka kebijakan ganda.

Menolak untuk mengeluarkan visa kepada delegasi asing adalah tanda bahaya bagi komitmen AS untuk PBB, dan penolakan pemerintah Trump untuk melakukannya akan semakin mendiskreditkan Amerika Serikat secara internasional. Tentu saja perselisihan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Washington mengenai interpretasi atau penerapan perjanjian ini harus diajukan ke arbitrase. Baik Sekretaris Jenderal dan Amerika Serikat dapat meminta Majelis Umum untuk mengajukan pendapat penasehat kepada Mahkamah Internasional mengenai masalah hukum apa pun di hadapan majelis arbitrase, dan majelis arbitrase akan membuat keputusan akhir berdasarkan pendapat majelis.

Masalah lain yang dihadapi konflik AS-Rusia adalah tindakan Washington yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Moskow. Selama masa jabatan Donald Trump, Amerika Serikat telah menempuh kebijakan untuk membangun kembali dan mengembangkan persenjataan nuklir, dan telah memulai rencana ambisius untuk senjata nuklir dan ancaman terhadap kekuatan nuklir lainnya, terutama Rusia.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov
Pendekatan ini telah memicu reaksi tajam dari para pejabat Moskow. Menanggapi simulasi serangan nuklir AS terhadap Rusia, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, 22 Februari 2020, mengatakan, "AS dengan simulasi serangan nuklir terbatas ke Rusia, telah memulai sebuah permainan yang berbahaya." Ryabkov mengutuk berlanjutnya latihan simulasi terbatas penggunaan senjata nuklir, termasuk penggunaannya dalam menyerang Rusia dalam bentuk manuver markas besar dan menekankan, tindakan semacam itu menunjukkan kesiapan Washington untuk menghadapi dan bergerak ke tingkat pengurangan level yang kemudian dapat menggunakan senjata nuklir.

Seorang pejabat Pentagon mengakui bahwa pihaknya sedang melakukan latihan nuklir. “AS melakukan sebuah latihan kecil termasuk bagaimana cara memberikan balasan jika Rusia melancarkan serangan nuklir,” ujarnya. Pesawat pembom strategis B-52 AS tahun lalu juga melakukan latihan serangan nuklir untuk meningkatkan kesiapan jika terjadi perang dengan Rusia. Moskow berulang kali mengutuk pendekatan Washington dalam peningkatan kemampuan nuklir dan rencana penggunaan senjata nuklir jika pecahnya perang di masa depan. Moskow menganggap langkah itu akan meningkatkan instabilitas dan ketidakamanan di dunia.

Washington lebih memilih meninggalkan perjanjian internasional dan memperkuat sistem persenjataan nuklirnya ketimbang mengambil langkah-langkah di bidang pengendalian senjata. Pemerintahan Trump mengejar kebijakan ofensif dalam kerangka doktrin baru nuklir AS. Doktrin ini diumumkan dalam sebuah dokumen yang disebut Tinjauan Postur Nuklir pada Februari 2018. Dokumen ini menekankan penguatan persenjataan nuklir dalam strategi keamanan AS.

Trump mengambil kebijakan untuk memproduksi dan menyebarkan persenjataan nuklir kecil. Langkah ini merupakan ancaman nyata terhadap negara-negara lain khususnya kekuatan nuklir seperti Rusia dan Cina. AS bahkan mempercepat pengembangan serta penyebaran rudal dan senjata nuklir baru dengan alasan melawan ancaman, yang diklaim datangnya dari sisi Rusia dan Cina.

Rusia merupakan sebuah tantangan besar bagi strategi nuklir AS. Wakil Menteri Pertahanan AS waktu itu, John Rood pada Juli 2019 mengakui bahwa Pentagon memandang doktrin militer Rusia sebagai tantangan terhadap kemampuan nuklir Washington. “Rusia sedang memperkuat kemampuan nuklir taktisnya, sementara kita sudah puluhan tahun tidak memproduksi senjata nuklir baru,” katanya. Klaim ini jelas-jelas bertentangan dengan fakta.

Moskow akan menggunakan senjata nuklirnya hanya dalam dua kasus. Pertama, jika melibatkan penggunaan senjata pemusnah massal oleh pihak lain untuk menyerang Rusia. Kedua, jika terjadi serangan menggunakan senjata konvensional, namun skala serangan mengancam keberadaan Rusia. Moskow menekankan bahwa pihaknya sama sekali tidak punya skenario lain tentang penggunaan senjata nuklir dan klaim para pejabat Washington benar-benar tidak berdasar.

Donald Trump, Presiden Amerika Serikat
Tujuan pemerintah Trump adalah untuk memperbaiki, memberdayakan dan meningkatkan keunggulan nuklir Amerika atas Rusia. Di era pasca-Perang Dingin, stabilitas dan keamanan internasional di arena internasional didasarkan pada kesetaraan dan penyelarasan nuklir. Yaitu, antara dua kekuatan nuklir dunia yang mampu menghancurkan bumi beberapa kali, ada keseimbangan yang sangat luar biasa dan tepat, yang sebenarnya menjamin pencegahan setiap konflik nuklir.

Secara keseluruhan, upaya utama pemerintah Trump adalah untuk pertama-tama meninggalkan perjanjian kontrol senjata dan kemudian melemahkan aturan keseimbangan nuklir dengan merenovasi dan meningkatkan persenjataan nuklir AS, sambil mencoba mengurangi kemampuan nuklir para pesaingnya, Rusia dan Cina.

Hubungan Rusia dan Amerika Serikat khususnya pasca krisis Ukraina tahun 2014 senantiasa diwarnai dengan peningkatan friksi dan tensi. Pendekatan Washington terhadap Moskow sekedar bertumpu pada permusuhan yang terus meningkat dan penerapan represi total. Langkah anti Rusia Amerika selama beberapa bulan terakhir menemukan dimensi baru.

Washington bukan saja terlibat konfrontasi langsung dengan Moskow dalam bentuk penerapan beragam sanksi, bahkan dengan dalih tak langsung seperti hubungan Rusia dengan negara-negara anti hegemoni AS, juga aktif menerapkan tekanan terhadap Moskow.

Contoh terbaru perilaku pemerintah Trump adalah sanksi terhadap perusahaan minyak raksasa Rusia, Rosneft dengan dalih memiliki hubungan dengan Venezuela. Amerika sebagai rival utama Rusia di suplai energi Eropa sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi kepada Rosneft terkait isu Ukraina dan menekan negara-negara Eropa untuk menghentikan impor minyak serta gas dari Rusia.

Amerika dengan beragam alasan termasuk krisis Ukraina sejak lama menjatuhkan berbagai sanksi dan masih tetap menekankan dilanjutkannya proses ini. Langkah terbaru Amerika di bidang ini adalah kebijakan Departemen Keuangan AS akhir Januari 2020 yang menyatakan, Amerika Serikat bersiap menerapkan sanksi baru kepada Rusia terkait aneksasi Crimea dan mensanksi delapan individu serta sebuah perusahaan kereta api di Moskow.

Amerika menjatuhkan beragam sanksi kepada Rusia di di tahun 2014 sebagai respon atas aneksasi Crimea. Departemen Keuangan Amerika di statemennya menyatakan, pejabat yang sanksi mencakup Perdana Menteri Crimea, Yury Gotsanyuk pasca pemilu 2019 dan enam orang lainnya.

Berdasarkan pernyataan Departemen Keuangan AS, nama-nama individu ini juga dimasukkan ke list hitam oleh Kanada. Sanksi ini diambil menyusul langkah Uni Eropa yang mensanksi individu ini termasuk Gostanyuk. Selain itu, perusahaan kereta api Grand Service Express yang berpusat di Moskow dan juga aktif di Crimea serta Alexander Ganov, CEO Grand Service Express juga dikenai sanksi.

Berdasarkan sanksi AS, aset individu-individu ini dan perusahaan tersebut dibekukan serta warga Amerika dan perusahaan negara ini tidak diijinkan berhubungan dengan individu serta perusahaan yang disanksi ini.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin, menteri keuangan AS di statemennya menyatakan, "Langkah Kemenkeu diambil melalui koordinasi penuh dengan sekutu dan mitra internasional kami serta serta refleksi kembali dukungan kami untuk menghidupkan proses politik, demokratis, bebas dan adil di Crimea."

Meski demikian pemerintah Trump saat ini tetap melapaui batasan ini dan tengah aktif mensanksi lembaga atau perusahaan Rusia dengan dalih memiliki hubungan dengan negara-negara ketiga yang menentang hegemoni Washington. Contoh terbaru kasus ini adalah sanksi salah satu anak perusahaan minyak pemerintah Rusia, yakni Rosneft oleh Kemenkeu Amerika dengan alasan melewati sanksi AS terhadap Venezuela.

Kemenkeu AS pada 18 Februari 2020 menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Rosneft Trading S.A. dan Deputi perusahaan Rosneft, Didier Casimiro. Menurut pengumuman Kemenkeu AS, untuk selanjutnya setiap individu dan perusahaan yang melakukan transaksi keuangan dan finansial dengan perusahaan ini akan diancam dengan sanksi.

Pemerintah Amerika mengklaim bahwa perusahaan Rosneft sebagai pelaku utama yang melewati represi Amerika terhadap pemerintah Venezuela. Seorang petinggi Amerika saat menjustifikasi sanksi perusahaan Rosneft mengatakan, "Ini sebuah respon atas peran sentral yang terus meningkat perusahaan Rosneft terkait hubungan dengan Venezuela." Menurut klaimnya perusahaan Rusia ini masih melanjutkan impor minyak dari Venezuela dan secara aktif menjauhkan sanksi Amerika.

Sanksi terhadap perusahaan Rosneft dilakukan atas permintaan Presiden AS Donald Trump. Pemerintah Amerika sejak lama menjatuhkan sanksi untuk menggulingkan Presiden resmi Venezuela, Nicolas Maduro, serta menekan negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Caracas seperti Rusia dan Kuba.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat mengintimidasi negara-negara yang berencana menggalang hubungan serta perdagangan dan kesepakatan senjata dengan Rusia dengan dalih undang-undang CATSA. Amerika Serikat bahkan mendorong Meksiko, yang juga merupakan salah satu mitra terdekatnya. Wakil Menteri Luar Negeri AS Hugo Rodriguez mengatakan pada pertengahan Februari 2020 bahwa negara itu akan diboikot jika tentara Meksiko dilengkapi dengan helikopter Rusia. Tentara Meksiko sekarang dilengkapi dengan armada helikopter MI-7 buatan Rusia, dan mengingat Meksiko puas dengan helikopter ini, negara tetangga Amerika ini  berencana untuk membeli lebih banyak dari mereka.

Berlanjutnya aksi-aksi penjatuhan sanksi Amerika menuai respon keras dari Moskow. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyatakan bahwa seluruh negara dunia tidak boleh acuh tak acuh atau netral terhadap sanksi Amerika, tapi mereka harus menolaknya dan melawan pendekatan sanksi Washington.

Rusia meyakini bahwa berbagai negara harus mengambil sikap satu untuk melawan aksi sanksi Amerika. Menurut perspektif Moskow, Washington tidak memiilki sarana lain kecuali represi sanksi kepada negara-negara independen dan ini anggapan salah bahwa Amerika hanya memanfaatkan sanksi kepada sejumlah negara.

Zakharova meyakini bahwa ini sebuah pendekatan keliru ketika elit politik negara lain berpikir jika masalah sanksi ini tidak akan melilit mereka, karena di sejarah contoh beragam dari kasus ini tidak sedikit. Sepertinya penyikapan seluruh negara sangat penting terhadap Amerika karena menggunakan sanksi sepihak dan penerapannya termasuk terhadap Rusia dan puluhan negara lain tanpa ijin Dewan Keamanan PBB sehingga Washington terpaksa akan merevisi masalah ini.

Salah satu dimensi penting represi terbaru Washington kepada Moskow adalah upaya berkesinambungan AS untuk melemahkan ekonomi Rusia dengan membatasi ekspor gas negara ini ke Eropa. Rusia tercatat sebagai eksportir terpenting gas ke negara-negara Uni Eropa. Meski ada penurunan ekspor gas Rusia sejak tahun 2014, negara ini masih menjadi penyuplai terbesar gas Uni Eropa di paruh pertama tahun 2019.

Jerman sangat bergantung kepada Rusia untuk impor gas alam dan sekitar seperempat dari gas alam yang dibutuhkannya dari Rusai disuplai melalui pipa gas Nord Stream-1. Rusia meski ada sanksi Amerika terhadap kontrak gasnya, berencana menyelesaikan proyak pipa gas baru bawah air Nord Stream-2 yang mengirim gas Rusia melalui laut Baltik ke Jerman yang kini tinggal 150 km di tahun 2020.

Proyek pipa gas Nord Stream-2 menjadi pusat tensi geopolitik AS dan Rusia. Meski ada dukungan sejumlah negara Eropa seperti Ukraina dan Polandia terhadap kebijakan anti Rusia Washington, namun negara-negara penting Uni Eropa seperti Jerman dan Austria menghendaki peningkatan ekspor gas Rusia ke Eropa.

Simbol friksi ini yang menjadi konflik Rusia dan Eropa dengan Amerika adalah isu penyelesaian dan pengoperasian jalur pipa Nord Stream-2 yang dijadwalkan setiap tahun 55 miliar meter kubik gas Rusia diekspor ke Jerman melalui Laut Baltik. Perusahaan Gazprom Rusia bersama konsorsium yang terdiri dari perusahaan Perancis, Austria, Belanda, Inggris dan Jerman, yakni perusahaan-perusahaan energi Engie, OMV, Shell, Uniper dan Wintershall bertanggung jawab atas pembangunan proyek pipa gas ini. Perusahaan diproyek Nord Stream-2 hingga Mei 2019 telah menginvestasikan lebih dari 6,3 miliar dolar di proyek ini.

Kian meluasnya hubungan energi Rusia dan Eropa menuai respon negatif dari Amerika Serikat. Washington memperingatkan bahwa pengoperasian pipa gas ini akan membuat Eropa semakin tergantung kepada energi Rusia. Oleh karena itu, baru-baru ini, dengan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Eropa yang terlibat dengan proyek ini, secara praktis Amerika memulai langkahnyauntuk mencegah penyelesaian proyek Nord Stream-2.

Amerika Serikat dengan mensabotase masalah ini dan menurunkan ekspor gas Rusia ke Eropa berencana meningkatkan penjualan gas cairnya di pasar energi Eropa. Padahal harga gas alam Rusia lebih murah bagi Eropa membuat rencana Washington semakin sulit.

Meski demikian Washington untuk mencegah penyelesaian pipa gas Nord Stream-2 memanfaatkan beragam sarana dan metode. Dalam koridor ini, pemerintah Donald Trump di undang-undang bujet pertahanan 2020 mencantumkan sanksi terhadap pipa gas yang tengah dibangun Rusia di Eropa termasuk pipa gas Nord Stream-2.

Trump mengkritik Jerman karena memberi miliaran dolar kepada Rusia untuk gas dan juga memanfaatkan dukungan Amerika. Ia pada 20 Desember menandatangani bujet pertahanan Amerika tahun 2020 di mana di dalamnya dicantumkan sanksi kepada perusahaan yang berpartisipasi di proyek Nord Stream-2.

Deplu Amerika Serikat pada 27 Desember 2019 memperingatkan perusahaan dan kontraktor yang aktif di proyek pipa gas Nord Stream-2 jika tidak segera menghentikan aktivitasnya di proyek ini, maka mereka akan menjadi target sanksi Washington.

Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov saat merespon masalah ini menyatakan, sanksi Amerika terhadap proyek pipa gas Nord Stream-2 melanggar hukum internasional dan contoh dari persaingan tak sehat. Amerika memanfaatkan sanksi untuk meningkatkan represi kepada Eropa dan mencegah tuntasnya proyek ini. Sejatinya Washington sejak lama memanfaatkan sanksi sebagai sarana tekanan langsung dan tidak langsung terhadap berbagai negara.

Kini sanksi tersebut mulai melilit Eropa. Sementara itu, pemerintah Jerman menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan suplai gas dari Amerika Serikat dan memperingatkan jika Washington tidak mengakhiri ulahnya untuk mencegah penyelesaian proyek gas Nord Stream-2, maka Berlin akan memberlakukan sanksi balasan.

Sikap terakhir Amerika di kasus ini adalah Menteri Energi AS, Dan Brouillette dalam sebuah statemennya mengungkapkan, "Saya yakin Rusia tidak akan mampu merampungkan proyek pipa gas Nord Stream-2 dan Washington akan melanjutkan penentangannya terhadap proyek ini."

Terkait upaya Rusia untuk menerobos sanksi AS terhadap proyek pipa gas Nord Stream-2 dan menyelesaikannya sendiri, Brouillette mengatakan, "Mereka tidak mampu dan klaim ini tertolak bahwa proyek ini akan diselesaikan oleh Gazprom dengan sedikit keterlambatan."

Menteri energi AS dalam wawancaranya di sela-sela Konferensi Keamanan Munich mengatakan, "Ini akan menjadi keterlambatan yang sangat panjang, karena Rusia tidak memiliki teknologi untuk menyelesaikan proyek ini dan jika Moskow menyelesaikan sendiri proyek ini, kita tunggu saja apa yang akan mereka lakukan. Namun Saya tidak berpikir jika ini sangat sederhana di mana mereka mengatakan kami menyelesaikan sendiri proyek ini."

Bagaimanapun Amerika memutuskan untuk mengalokasikan dana besar-besaran untuk menggagalkan proyek Nord Stream-2. Washington berencana menyuntikkan dana satu miliar Euro kepada negara-negara Eropa timur dan tengah yang menurut anggapannya sebagai dukungan atas independensi energi Eropa terhadap Rusia dan melawan proyek Nord Stream-2.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo  saat berbicara di Konferensi Keamanan Munich seraya mengumumkan bantuan finansial di sektor energi Eropa Timur menekankan bahwa tujuan AS adalah menyebarkan investasi sektor swasta di bidang energi. Menurutnya inisiatif Amerika ini termasuk hal-hal yang harus didukung di kerja sama ekonomi.

Rezim Zionis Israel menggelar pemilu dini dan pertama pada 9 April 2019. Dalam pemilu ini, Partai Likud pimpinan Benjamin Netanyahu hanya meraih satu kursi lebih banyak dari rivalnya, koalisi Biru dan Putih yang dikomandoi Benny Gantz dan berhasil menguasai 36 kursi parlemen.

Netanyahu mendapat mandat untuk membentuk kabinet baru. Ia membutuhkan 61 suara dari 120 kursi di Knesset untuk menyusun kabinet. Kubu kanan Israel secara keseluruhan memperoleh 65 kursi pada pemilu April 2019, tapi Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman menolak bekerjasama dengan Netanyahu, akhirnya parlemen membubarkan diri dan memutuskan penyelenggaraan pemilu kedua.

Pemilu kedua rezim Zionis diselenggarakan pada 17 September 2019, yang dimenangkan oleh koalisi Biru dan Putih pimpinan Benny Gantz. Kali ini Partai Likud memperoleh 32 kursi Knesset dan partai Benny Gantz 33 kursi. Namun, Netanyahu kembali menerima mandat untuk membentuk kabinet, karena kubu kanan secara total menguasai 55 kursi parlemen, sedangkan koalisi Biru dan Putih 54 kursi.

Netanyahu gagal menyusun kabinet selama periode 21 hari, dan presiden rezim Zionis menyerahkan mandat ini kepada Gantz, untuk partama kalinya dalam satu dekade terakhir di mana politisi selain Netanyahu menerima mandat pembentukan kabinet. Namun Gantz juga gagal mengumpulkan mayoritas 61 kursi untuk membentuk kabinet. Parlemen untuk kedua kalinya dibubarkan dan pemilu ketiga dijadwalkan digelar pada 2 Maret 2020.

Persoalan utama adalah bahwa pemenang pemilu tidak otomatis dapat leluasa membentuk kabinet, tapi koalisi yang mampu meraih dukungan 61 dari 120 anggota Knesset, dapat membentuk kabinet baru. Oleh karena itu, pemerintah di Israel adalah sebuah koalisi dan membentuk sebuah koalisi dalam situasi saat ini telah menjadi tantangan berat.

Pemilu ketiga Knesset dalam satu tahun terakhir dilaksanakan setelah Netanyahu dalam pemilu internal Partai Likud pada Desember 2019, dengan mudah menumbangkan rivalnya, Gideon Sa'ar dan kembali memimpin partai ini. Jika Partai Likud memenangi pemilu 2 Maret, Netanyahu akan kembali ditunjuk untuk membentuk kabinet baru Israel.

Netanyahu dan Partai Likud diunggulkan dalam beberapa jajak pendapat yang digelar menjelang pemilu. Padahal, jajak pendapat yang dilakukan jauh sebelum ini mengunggulkan koalisi Biru dan Putih, tapi survei terbaru memberikan kemenangan tipis kepada Likud dan Netanyahu.

Benny Gantz (kiri) dan Benjamin Netanyahu.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan lembaga Direct Polls, Partai Likud akan meraih 33 kursi, dan koalisi Biru dan Putih 31 kursi dalam pemilu 2 Maret ini.

Analis politik, Hussam al-Dajani dalam sebuah ulasannya menulis, “Netanyahu memiliki lima daya tawar untuk memenangi pemilu 2 Maret yaitu peresmian Kesepakatan Abad, dimulainya penyelidikan pengadilan terhadap kasus korupsi Benny Gantz yang menjadi saingan utamanya dan ini sedikit banyak akan mengurangi perhatian publik pada kasus korupsi Netanyahu, kemajuan dalam proses normalisasi hubungan dengan dunia Arab yang ditandai dengan pertemuan Netanyahu dengan Ketua Dewan Transisi Sudan Abdul Fattah al-Burhan, yang kemudian diikuti dengan keluarnya izin melintasi zona udara Sudan untuk pesawat sipil Israel untuk pertama kalinya, pembunuhan Komandan Pasukan Quds Iran Letnan Jenderal Qasem Soleimani oleh pemerintah AS, dan yang terakhir terciptanya ketenangan di perbatasan selatan yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan PBB.”

Meski demikian, kasus korupsi dan tidak adanya dukungan Lieberman akan menjadi dua tantangan berat Netanyahu untuk memenangi pemilu atau bahkan membentuk kabinet mendatang.

Kementerian Kehakiman Israel baru-baru ini menekankan bahwa sidang kasus korupsi Netanyahu akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang dan ia diharuskan hadir di pengadilan. Jika Netanyahu menang dalam pemilu dan sidang pengadilan tetap digelar, maka ia akan menjadi perdana menteri Zionis pertama yang menjalani sidang pengadilan saat menjabat.

Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman menekankan bahwa era Netanyahu telah berakhir dan ia harus berpamitan dengan dunia politik setelah berlangsungnya pemilu Knesset pada Maret ini.

Statemen ini menunjukkan bahwa Lieberman tetap menjadi sebuah rintangan penting bagi Netanyahu dalam upayanya menyusun kabinet baru dan bahkan jika ia kembali menerima mandat, ada kemungkinan Netanyahu akan kembali menemui kegagalan dan berlanjutnya kebuntuan politik di tanah pendudukan.

Jenderal Benny Gantz berpeluang meraih setidaknya 31 kursi parlemen pada pemilu ini berdasarkan jajak pendapat terbaru. Namun, peluangnya untuk kembali memperoleh mandat pembentukan kabinet lebih kecil dibandingkan dengan situasi politik pasca pemilu kedua Knesset pada September 2019.

Lieberman dituding melakukan korupsi oleh Netanyahu dan para pendukungnya. Partai Likud, Netanyahu, dan Gantz juga dituduh melakukan penyelewengan dana. Disebutkan bahwa Benny Gantz memimpin sebuah perusahaan yang memanipulasi informasi demi memuluskan penjualan peralatan kepada polisi Israel senilai empat juta shekel. Peralatan ini tidak terpakai dan Gantz menjabat sebagai direktur eksekutif perusahaan ketika kasus penipuan ini terjadi.

Ilustrasi kejahatan rezim Zionis terhadap warga Palestina di Gaza.
Meskipun jaksa Israel menegaskan bahwa Gantz tidak terlibat dalam transaksi tersebut dan ia bukan terdakwa, namun Partai Likud dan Netanyahu memanfaatkan kasus ini untuk menyerang Gantz dan membuat publik Israel ragu-garu untuk mendukung mantan jenderal rezim Zionis ini.

Gantz juga tetap menjadi sasaran kritik dari Lieberman. Dalam sebuah pernyataan terbaru, dia menyebut Gantz sebagai pribadi yang lemah dan tidak memiliki sikap yang tegas dalam banyak masalah penting. Lieberman diperkirakan tidak akan bergabung jika Gantz menerima mandat untuk membentuk kabinet.

Setelah pelaksanaan pemilu September 2019, sebagian anggota Daftar Gabungan Arab menyatakan mendukung Benny Gantz sebagai perdana menteri, tapi kali ini kubu Arab di tanah pendudukan sepertinya tidak akan mendukung Gantz dan juga Netanyahu.

Anggota Arab Knesset dan Ketua Daftar Gabungan Arab, Ayman Odeh mengatakan partainya tidak akan bekerjasama dengan pemerintah yang melakukan serangan ke Gaza.

“Netanyahu tetap melancarkan serangan ke Jalur Gaza,  dan Gantz menyerukan aneksasi tanah Palestina ke dalam wilayah kekuasaan Israel. Oleh karena itu, Daftar Gabungan Arab tidak akan mendukung kandidat mana pun untuk pembentukan kabinet baru,” tegasnya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa kebuntuan politik di tanah pendudukan tidak akan berakhir bahkan dengan penyelenggaraan pemilu ketiga Knesset sekali pun.